Rektor UGM Tegaskan Jokowi Terdaftar sebagai Mahasiswa dan Lulus pada 1985

Rektor UGM Tegaskan Jokowi Terdaftar sebagai Mahasiswa dan Lulus pada 1985

By KONTRAS7.CO.ID On Jumat, November 06, 2026

KONTRAS7.CO.ID — YOGYAKARTA — Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia menegaskan bahwa Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa UGM dan telah menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 23 Oktober 1985.

Penegasan tersebut disampaikan Ova dalam pernyataan resmi UGM yang diunggah melalui kanal YouTube Universitas Gadjah Mada pada 28 November 2025, untuk memberikan klarifikasi mengenai riwayat akademik Jokowi di tengah isu ijazah yang masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Ova mengatakan, UGM secara konsisten menyampaikan informasi berdasarkan data akademik dan sesuai dengan kewenangan institusi.

Ia menjelaskan, Jokowi diterima sebagai mahasiswa UGM dan pertama kali terdaftar pada 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaan tersebut. Pengumumannya juga dapat dilihat dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 1980.

Setelah diterima, Jokowi menjalani proses registrasi sebagaimana mestinya dengan melengkapi berbagai dokumen, termasuk formulir registrasi dan pernyataan atau janji sebagai mahasiswa baru. Data tersebut juga didokumentasikan dalam buku induk mahasiswa angkatan 1980.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi memiliki dosen pembimbing akademik Kasmujo yang saat ini telah purna tugas, tetapi masih berkomunikasi dengan pihak UGM.

Pada 1983, Jokowi menyelesaikan evaluasi program sarjana muda. Saat itu, program tersebut sedang berada dalam masa transisi dan kemudian disatukan menjadi program sarjana.

Dalam penyusunan skripsi, Jokowi dibimbing oleh A. Ahmad Sumitro. Ova menjelaskan, penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yakni Soemitro menggunakan huruf OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Kedua ejaan tersebut sah dan digunakan dalam dokumen resmi.

Jokowi kemudian dinyatakan lulus program sarjana pada 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5, yang merupakan indeks prestasi minimal sesuai ketentuan saat itu.

Ova juga menegaskan bahwa Jokowi telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Setelah ijazah diterima, segala hal yang berkaitan dengan dokumen tersebut, termasuk keputusan untuk menunjukkannya kepada publik atau tidak, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Mengenai foto Jokowi yang mengenakan kacamata pada ijazah, Ova menjelaskan bahwa ketentuan pada masa itu hanya melarang penggunaan kacamata hitam. Hal tersebut sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan Pembantu Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran. UGM juga memiliki arsip ijazah lain dari masa tersebut yang menunjukkan foto pemiliknya mengenakan kacamata.

Ova menegaskan, seluruh penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab UGM dalam menyampaikan kebenaran berdasarkan data akademik yang dimiliki, bukan untuk membela satu pihak secara tidak proporsional.

Bupati Serang Dorong UMKM Tembus Pasar Ekspor, Perusahaan Diminta Gunakan Batik Kaserangan

Bupati Serang Dorong UMKM Tembus Pasar Ekspor, Perusahaan Diminta Gunakan Batik Kaserangan

By KONTRAS7.CO.ID On Kamis, November 05, 2026

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyerahkan bantuan gerobak kopi 
secara simbolis kepada barista dalam kegiatan Gebyar Produk Ekspor 
di Swiss-Belinn Hotel, Cikande.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memperluas pemasaran produk hingga ke pasar internasional. Selain meningkatkan kualitas produk, dukungan pendampingan, perizinan, dan akses pembiayaan dinilai penting untuk membantu UMKM, terutama eksportir pemula.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, Kabupaten Serang memiliki beragam produk unggulan yang berpotensi dikembangkan, di antaranya kopi dan Batik Kaserangan.

Hal tersebut disampaikan Ratu saat menghadiri Gebyar Produk Ekspor di Swiss-Belinn Hotel, Cikande, Selasa (3/11/2026). Dalam kegiatan itu, sejumlah perusahaan eksportir dan pelaku UMKM Kabupaten Serang menampilkan produk unggulan mereka.

Menurut Ratu, UMKM perlu mendapat pendampingan agar produknya memenuhi persyaratan perusahaan maupun pasar yang lebih luas. Karena itu, ia berharap Bea Cukai dapat membantu memberikan pendampingan dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mulai mengekspor produknya.

Ia juga meminta dukungan perbankan agar pelaku UMKM lebih mudah memperoleh layanan, perizinan, dan akses pinjaman untuk mengembangkan usaha.

Ratu menyebut, sejumlah pelaku usaha yang telah mengantongi surat keterangan ekspor mulai memasarkan produknya ke berbagai negara, termasuk kawasan Eropa.

Pemkab Serang, lanjutnya, akan terus mendukung UMKM agar tidak hanya mengandalkan pasar lokal, tetapi juga memiliki kesempatan menembus pasar global.

Namun, pelaku usaha perlu menjaga kualitas produk, kemasan, perizinan, serta kepastian pasokan. Hal-hal tersebut menjadi bagian penting agar produk UMKM dapat memenuhi kebutuhan dan standar pasar ekspor.

Untuk produk kopi, Ratu menyebut sudah ada pelaku usaha yang melakukan ekspor secara langsung kepada pelanggan di luar negeri.

Sementara itu, pemasaran Batik Kaserangan masih diperkuat di pasar lokal. Ratu mengajak masyarakat dan para pimpinan perusahaan di Kabupaten Serang untuk menggunakan produk batik khas daerah tersebut.

Ia mengatakan, Batik Kaserangan memiliki 12 motif yang telah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Pemkab Serang juga telah menerbitkan surat edaran terkait penggunaan batik tersebut dan akan terus mendorong penerapannya.

“Kalau bukan kita sendiri yang mencintai produk kita, yang membanggakan produk kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” ujar Ratu.

Menurutnya, semakin banyak masyarakat dan perusahaan menggunakan Batik Kaserangan, semakin terbuka pula peluang bagi pelaku UMKM batik untuk meningkatkan produksi dan menopang perekonomian keluarga.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) Kabupaten Serang Adang Rachmat mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk belajar dari perusahaan yang sudah menjalankan ekspor.

Dengan menghadirkan perusahaan eksportir bersama pelaku UMKM, para pengusaha lokal diharapkan dapat memahami proses dan persyaratan untuk memasarkan produk ke luar negeri.

Adang menambahkan, pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan sarana usaha kepada pelaku usaha kopi. Bantuan berupa gerobak lengkap dengan peralatan diberikan kepada barista yang telah mengikuti pelatihan, untuk kemudian ditempatkan di lokasi strategis.

Dalam kegiatan tersebut, secara simbolis diserahkan bantuan gerobak kopi kepada lima barista yang mengikuti pelatihan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang.

Adang juga menyebut aktivitas ekspor sejumlah perusahaan di Kabupaten Serang terus berjalan. Salah satunya perusahaan produsen sedotan plastik yang mengirimkan produknya ke China dan Taiwan sebanyak 15 kontainer setiap bulan.

Selain itu, terdapat perusahaan yang mulai mengekspor produk keramik berupa gelas ke Taiwan dan Abu Dhabi. Proses pengerjaan, pemolesan, dan pewarnaan keramik tersebut masih dilakukan secara tradisional. Produk sepeda dari perusahaan yang beroperasi di kawasan Modern Cikande juga menjadi bagian dari kegiatan ekspor di daerah tersebut.

Sebanyak 69 perusahaan eksportir diundang dalam kegiatan Gebyar Produk Ekspor tersebut. Pemkab Serang berharap keberadaan perusahaan-perusahaan itu dapat menjadi kesempatan belajar sekaligus membuka peluang bagi UMKM lokal untuk mengembangkan pasar.

Pemkab Serang Gandeng KSOP Banten Awasi Pengiriman Hasil Tambang, Optimalkan Pajak Daerah

Pemkab Serang Gandeng KSOP Banten Awasi Pengiriman Hasil Tambang, Optimalkan Pajak Daerah

By KONTRAS7.CO.ID On Kamis, November 05, 2026

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah bersama Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha menandatangani kerja sama pengawasan pengiriman mineral bukan logam dan batuan di Pendopo Bupati Serang.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan memperkuat pengawasan pengiriman mineral bukan logam dan batuan (MBLB) melalui kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten. Langkah ini dilakukan untuk mencocokkan volume pengiriman material tambang dengan laporan wajib pajak, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama antara Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha di Pendopo Bupati Serang, Selasa (27/10/2026).

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, pengawasan melalui jalur pelabuhan diperlukan karena aktivitas pengiriman komoditas MBLB cukup tinggi, terutama di kawasan Bojonegara dan Puloampel.

Menurutnya, potensi sumber daya alam Kabupaten Serang, termasuk hasil pertambangan, dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah apabila dikelola dengan baik. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan dan kepatuhan pelaporan pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak MBLB merupakan jenis pajak yang dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak.

Karena itu, kejujuran dan ketepatan waktu dalam pelaporan omzet menjadi hal penting. Pemkab Serang menilai masih ada ruang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan aktivitas usahanya secara benar.

“Melalui momentum hari ini kami menggandeng KSOP Kelas I Banten untuk memperkuat pengawasan atas pengiriman material mineral bukan logam dan batuan langsung dari pintu pelabuhan. Kerja sama ini menjadi langkah untuk mencocokkan data volume pengiriman riil di lapangan dengan volume yang dilaporkan oleh wajib pajak,” kata Ratu setelah penandatanganan kerja sama.

Ia menjelaskan, pencocokan data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengetahui kesesuaian antara jumlah material yang dikirim melalui pelabuhan dan laporan yang disampaikan wajib pajak.

Dengan data yang terintegrasi, potensi kebocoran penerimaan daerah dapat ditekan. Pada saat yang sama, langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi pelaku usaha yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ratu mengatakan, penerimaan pajak daerah nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), segera berkoordinasi dengan KSOP Kelas I Banten. Proses pencocokan dan penelitian data diminta berjalan efektif dan profesional dengan tetap menjaga iklim investasi di Kabupaten Serang.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha menyambut baik kerja sama tersebut. Ia mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan instansinya.

Yogie berharap kolaborasi dengan Pemkab Serang dapat berjalan efektif dan memberikan hasil bagi peningkatan pendapatan daerah.

Setujui Penghapusan Berkas Sadapan, SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal

Setujui Penghapusan Berkas Sadapan, SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal

By KONTRAS7.CO.ID On Kamis, November 05, 2026

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto saat menyampaikan perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan tersangka baru berinisial SU dalam perkara penyadapan ilegal. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan SU.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026), Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, menjelaskan bahwa SU memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. SU juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019.

Menurut Suhermanto, pihak yang bertugas di bagian monitoring, yakni tersangka EH dan ASN, harus memperoleh izin dari SU apabila akan melakukan provisioning atau penyadapan.

Penyidik mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, tersangka ASN pernah meminta persetujuan SU untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Permintaan tersebut kemudian disetujui SU.

Persetujuan penghapusan berkas itu menjadi salah satu bagian yang diungkap penyidik dalam menjelaskan keterlibatan SU pada perkara tersebut.

Dengan penetapan SU, jumlah tersangka dalam perkara penyadapan ilegal ini menjadi empat orang, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), Slamet Uliandi (SU), dan Eko Hadi Santoso (EH).

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, sebelumnya telah ditahan di Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena disebut sedang mengalami sakit setelah stroke.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Lima ahli tersebut terdiri atas tiga ahli bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.

Dijerat Sejumlah Pasal

Penyidik menyebut SU dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal-pasal tersebut diterapkan juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jokowi Hadir sebagai Saksi di PN Jakarta Timur, Bawa Dokumen Ijazah Asli

Jokowi Hadir sebagai Saksi di PN Jakarta Timur, Bawa Dokumen Ijazah Asli

By KONTRAS7.CO.ID On Kamis, November 05, 2026

Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menghadiri persidangan sebagai saksi 
di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah.

Informasi persidangan ini dikutip dari Dandapala, media informasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, dalam pemberitaan yang ditulis Anandy Satrio pada Kamis (5/11/2026).

Jokowi tiba di PN Jakarta Timur sekitar pukul 08.30 WIB dengan pengawalan sejumlah ajudan. Kehadirannya menarik perhatian masyarakat dan awak media yang telah berada di lingkungan pengadilan sejak pagi.

Mengenakan batik lengan panjang bernuansa cokelat dan peci hitam, Jokowi sempat memberikan keterangan kepada awak media sebelum memasuki gedung pengadilan. Ia memastikan telah membawa dokumen yang diperlukan untuk kepentingan persidangan, termasuk ijazah aslinya.

Saat ditanya wartawan mengenai dokumen tersebut, Jokowi menjawab singkat, “Bawa.”

Kehadiran Jokowi merupakan tindak lanjut dari permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan sebelumnya pada Rabu (28/10/2026). Selain Jokowi, JPU juga meminta agar ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, dihadirkan untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati mengawali pemeriksaan dengan mengonfirmasi identitas Jokowi, termasuk keterangan mengenai kedudukannya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.

“Kalau ini di KTP tertulis sebagai Presiden ke-7 RI?” tanya Ketua Majelis Hakim.

“Betul,” jawab Jokowi.

Majelis hakim kemudian menanyakan kesediaan Jokowi untuk diambil sumpah sebelum memberikan keterangan. Jokowi menyatakan bersedia dan mengaku dalam kondisi sehat untuk mengikuti pemeriksaan.

Hakim juga mengingatkan agar setiap pertanyaan dari para pihak dijawab secara tegas dan jelas sehingga dapat didengar oleh seluruh pihak di ruang sidang.

Pemeriksaan Jokowi merupakan bagian dari tahapan pembuktian. Keterangan yang disampaikan di hadapan majelis hakim nantinya akan dinilai bersama alat bukti lainnya dalam proses pemeriksaan perkara.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menyangkut tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Roy Suryo dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada hari yang sama, persidangan dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa juga dijadwalkan berlangsung pada siang hari. Namun, kedua perkara tersebut tetap diperiksa secara terpisah dan tidak digabung dalam satu persidangan.

Penjadwalan pada hari yang sama dilakukan atas permintaan JPU dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan.

Tingginya perhatian masyarakat terhadap persidangan tersebut membuat pengamanan di sekitar PN Jakarta Timur diperketat. Kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi pengadilan.

Keterangan Jokowi sebagai saksi menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan alat bukti sebelum mengambil keputusan dalam perkara tersebut.

Tak Didampingi Advokat Saat Penyidikan, Dakwaan di PN Marisa Batal Demi Hukum

Tak Didampingi Advokat Saat Penyidikan, Dakwaan di PN Marisa Batal Demi Hukum

By KONTRAS7.CO.ID On Kamis, November 05, 2026

Dokumentasi PN Marisa terkait putusan perkara pidana Nomor 83/Pid.Sus/2026/PN Mar. (Foto: Dok. PN Marisa)

KONTRAS7.CO.ID — POHUWATO — Pengadilan Negeri (PN) Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 83/Pid.Sus/2026/PN Mar batal demi hukum. Putusan tersebut dijatuhkan pada 3 November 2026 setelah majelis hakim menemukan adanya persoalan prosedur dalam pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan.

Informasi ini dikutip dari Dandapala, media informasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, dalam pemberitaan yang dipublikasikan Rabu (4/11/2026) berdasarkan keterangan Humas PN Marisa.

Dalam putusannya, majelis hakim menerima perlawanan advokat terdakwa. Salah satu persoalan yang menjadi pertimbangan adalah pemeriksaan tersangka yang dilakukan tanpa pendampingan advokat yang telah ditunjuk oleh penyidik.

Majelis hakim menemukan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka tertanggal 2 Maret 2026 dibuat tanpa pendampingan advokat. Padahal, penyidik telah menunjuk Advokat Vikram Pomili melalui surat Kepolisian Resor Pohuwato.

Namun, dalam BAP tersebut tidak terdapat tanda tangan maupun paraf advokat yang bersangkutan. Penyidik pembantu Muhammad Faisal yang tercatat ikut melakukan pemeriksaan juga tidak menandatangani BAP.

Majelis hakim menilai kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAP tambahan tertanggal 14 Juli 2026 yang kemudian ditandatangani advokat dan penyidik pembantu dinilai tidak menghapus persoalan pada BAP sebelumnya. Menurut majelis hakim, kondisi tersebut berdampak pada kualitas surat dakwaan yang dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa persoalan tidak adanya pendampingan advokat pada tahap penyidikan dapat diajukan melalui perlawanan. Dalam pertimbangannya, majelis merujuk antara lain pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum acara pidana.

Meski menerima sebagian perlawanan, majelis hakim tidak mengabulkan seluruh dalil yang diajukan advokat terdakwa. Persoalan penerapan hukum pidana antarwaktu dalam dakwaan kesatu dinilai bukan bagian yang dapat diuji melalui perlawanan. Sementara itu, dakwaan kedua dinilai telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.

Perhatian majelis hakim juga tertuju pada dampak putusan terhadap korban. Hakim mengakui bahwa pembatalan dakwaan berpotensi menimbulkan reviktimisasi atau penderitaan kembali bagi korban akibat proses peradilan.

Namun, majelis menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak terdakwa dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Penegakan hukum, menurut majelis, harus dilakukan melalui cara yang benar dan tidak sewenang-wenang.

Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperbaiki. Penuntut Umum diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan.

Terdakwa juga diperintahkan dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Sementara itu, kewenangan penahanan selanjutnya beralih kepada penyidik dengan tetap memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani.

Bukan Putusan Bebas

Penting dipahami, putusan batal demi hukum terhadap surat dakwaan tidak sama dengan putusan bebas. Majelis hakim dalam perkara ini tidak menyatakan terdakwa tidak bersalah atau mengakhiri perkara pada pemeriksaan pokok perkara.

Putusan tersebut berangkat dari persoalan prosedur dalam proses penyidikan yang berdampak pada keabsahan surat dakwaan. Penuntut Umum masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dakwaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan PN Marisa ini menjadi pengingat bahwa pendampingan advokat dan pemenuhan hak tersangka sejak tahap penyidikan merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya menjamin proses peradilan yang adil, sekaligus menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak, termasuk korban.

Gugatan Program Sekolah Gratis di PN Serang Masuk Tahap Mediasi, Dijadwalkan 10 November

Gugatan Program Sekolah Gratis di PN Serang Masuk Tahap Mediasi, Dijadwalkan 10 November

By KONTRAS7.CO.ID On Kamis, November 05, 2026

Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, 
H. Furkon, saat diwawancarai Kontras7.co.id 
di ruang kerjanya, Kamis (5/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — SERANG — Gugatan terkait Program Sekolah Gratis (PSG) yang diajukan warga Kota Serang terhadap Gubernur Banten di Pengadilan Negeri (PN) Serang kini memasuki tahap mediasi. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, H. Furkon, mengatakan perkara tersebut hingga saat ini belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maupun tahap jawab-menjawab antara para pihak.

Hal itu disampaikan Furkon saat diwawancarai Kontras7.co.id, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, Pemprov Banten berharap proses mediasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan damai dapat terwujud.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Banten terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk masukan dan saran terkait kebijakan Program Sekolah Gratis maupun program pemerintah lainnya.

Sebelumnya, saat dimintai tanggapan mengenai gugatan tersebut, Furkon menyatakan Pemprov Banten menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum.

Ia juga menegaskan Biro Hukum Pemprov Banten siap mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan PN Serang.

Dengan dijadwalkannya mediasi pada 10 November mendatang, proses tersebut menjadi tahapan penting untuk melihat kemungkinan penyelesaian perkara melalui kesepakatan para pihak.