Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Apel Akbar, Ratusan Ribu Garda Terdepan Keamanan Desa di Banten Terima Jaminan Perlindungan Sosial

By On Rabu, November 18, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat Apel Akbar Satlinmas, di Halaman Masjid Raya Al Bantani, KP3B, Kota Serang, Rabu, 18 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan jaminan perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 185.000 petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan 16 ribu pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (Abpednas) se-Provinsi Banten. 

​Penyerahan jaminan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, bertepatan dengan perhelatan Apel Akbar Satlinmas, di Halaman Masjid Raya Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu, 18 November 2026. 

​Gubernur Andra Soni menyampaikan, jaminan perlindungan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi diri dan keluarga para petugas dari berbagai potensi risiko saat menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. 

​“Mereka juga akan mendapatkan insentif. Saat ini, keberadaan Satlinmas sudah lebih baik dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” ujar Andra Soni. 

​Dalam Apel Akbar tersebut, turut dilaksanakan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aslinmas, serta Abpednas se-Provinsi Banten periode 2026–2031. 

Gubernur Andra Soni secara resmi didapuk sebagai Ketua DPD Aslinmas Provinsi Banten. 

​Ia dikukuhkan langsung oleh Ketua Pembina Aslinmas yang juga Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin. 

Prosesi ini disaksikan oleh Ketua Dewan Pengawas Aslinmas Reda Manthovani, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aslinmas dan Abpednas, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Banten. 

​Menariknya, Gubernur Andra Soni yang menjadi salah satu inisiator pembentukan organisasi ini juga didampingi oleh empat Kepala Daerah inisiator lainnya, yaitu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. 

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa momentum Apel Akbar dan pengukuhan pengurus ini harus menjadi titik tolak untuk memperkuat fungsi dan peran masing-masing pihak demi memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. 

​“Saatnya kita bersama-sama dengan seluruh pihak berkolaborasi dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal,” tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Aslinmas, Reda Manthovani menyampaikan bahwa DPP Aslinmas turut menyerahkan bantuan berupa dua unit mesin insinerator (pembakar sampah) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. 

Bantuan tersebut diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan sampah di dua wilayah tersebut, termasuk penanganan limbah industri. 

​“Ke depan, kita akan memperluas pemanfaatan mesin insinerator ini agar wilayah Banten menjadi semakin bersih, rapi, dan asri,” pungkasnya. (*/red)

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Serang 2026 Naik 4,41 Poin

By On Rabu, November 18, 2026

Wabup Serang, Muhammad Najib Hamas saat kegiatan Sosialisasi Peran Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Serang, di Aula Tb. Suwandi, Setda Kabupaten Serang, Rabu, 18 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id - Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Serang mengalami peningkatan sebesar 4,41 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025, IID Kabupaten Serang berada di angka 50,10, pada 2026 meningkat menjadi 54,51 poin. 

Peningkatan tersebut terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Peran Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Serang yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Serang, di Aula Tb. Suwandi, Setda Kabupaten Serang, Rabu, 18 November 2026. 

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Serang Muhammad Najib Hamas, Kepala Bapperida Kabupaten Serang Devid Hermawan, Pejabat Eselon II, para Camat, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. 

Wabup Najib Hamas mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. 

Ia berharap seluruh OPD dan unsur pemerintahan lainnya terus mengembangkan sistem pelayanan yang inovatif dan kreatif, guna mempermudah jangkauan pelayanan kepada masyarakat. 

"Saya harap semua unsur bisa membuat inovasi dan kreatifitas sebagai langkah untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan dasarnya," ujarnya. 

Namun demikian, Najib mengingatkan agar inovasi berupa adanya aplikasi yang dihadirkan pemerintah tidak justru menambah kerumitan bagi masyarakat. 

"Jangan sampai aplikasi yang kita hadirkan justru membuat masyarakat repot dan semakin rumit dalam mendapatkan pelayanan. Kehadiran inovasi harus benar-benar mempermudah, mempercepat, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah," ujarnya. 

Selain pengembangan inovasi, Najib meminta seluruh perangkat daerah agar mendokumentasikan dan melaporkan setiap inovasi serta praktik pelayanan yang telah dilaksanakan. 

"Pelayanan yang baik harus didokumentasikan dan dilaporkan. Ini menjadi portofolio bagi Pemerintah Kabupaten Serang dalam menunjukkan berbagai inovasi yang telah dilakukan sekaligus mendukung peningkatan indeks inovasi daerah," tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Serang, Devid Hermawan menjelaskan bahwa inovasi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperbaiki pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. 

Ia menegaskan, kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai kebijakan, arah, serta peran masing-masing perangkat daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah, khususnya untuk mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Serang. 

"Kegiatan hari ini adalah sebagai langkah untuk membangun pemahaman bersama, agar antar unsur pemerintahan bisa sinergi untuk mencapai target yang telah kita rencanakan, dengan fokus pada tugasnya masing-masing," ungkapnya. 

Namun Devid menegaskan, bahwa pencapaian IID bukan sekadar angka, tapi harus bedampak pada kualitas pelayanan publik. (*/red)

Operasi Zebra Maung di Serang, Polisi Tingkatkan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas

By On Rabu, November 18, 2026

Satlantas Polres Serang saat melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Maung 2026, di Kawasan Ciujung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Rabu, 18 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id – Memasuki hari ketiga pelaksanaan Operasi Zebra Maung 2026, Polres Serang melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) melaksanakan kegiatan operasi di Kawasan Ciujung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Rabu, 18 November 2026. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). 

Dalam pelaksanaannya, personel Satlantas Polres Serang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengguna jalan serta memberikan edukasi dan imbauan secara humanis kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. 

Kasatlantas Polres Serang, AKP Muhammad Hafizh mengatakan, Operasi Zebra Maung 2026 merupakan salah satu langkah Kepolisian untuk meningkatkan disiplin masyarakat sekaligus membangun budaya tertib berlalu lintas. 

"Melalui Operasi Zebra Maung 2026, kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas. Keselamatan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk pengguna jalan lainnya," ujar AKP Muhammad Hafizh, Rabu, 18 November 2026. 

Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan. 

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan salah satu upaya penting untuk menekan angka pelanggaran dan mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya. 

Operasi Zebra Maung 2026 dilaksanakan selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Selama pelaksanaan operasi, Polres Serang akan mengoptimalkan kegiatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum secara profesional dan humanis. 

Melalui kegiatan ini, Polres Serang berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan berkendara dan bersama-sama menciptakan situasi Kamseltibcarlantas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum Polres Serang. (*/red)

KPK Tahan Satu Tersangka Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

By On Rabu, November 18, 2026

Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein saat Jumpa Pers, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026 (kiri). 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap staf Anggota DPR RI, Anwar Sadad sekaligus pihak swasta Bagus Wahyudyono usai diperiksa, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026. 

Bagus Wahyudyono merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Tahun Anggaran 2019-2022. 

"Bahwa kemudian, pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka pihak penerima dari klaster kedua, BGS selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jawa Timur atau pihak swasta,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Taufik Husein saat Konferensi Pers, Senin malam. 

Taufik mengatakan, penahanan terhadap Bagus Wahyudyono merupakan klaster kedua dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Pokmas di Pemprov Jatim. 

Taufik mengatakan, dalam perkara ini bermula saat Staf Sekretariat DPRD Jatim melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing Anggota DPRD, dan menghimpun usulan masing-masing Anggota DPRD. 

Atas pembagian tersebut, Anggota DPR RI Anwar Sadad diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp 291,5 miliar, dengan rincian Rp 48,9 miliar pada 2019, 37,6 miliar pada 2020, Rp 121,3 miliar pada 2021, dan Rp 83,7 miliar pada 2022. 

Taufik mengatakan, dari setiap kuota dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi ‘jatah’ Anwar, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 sampai 20 persen terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD. 

Dia mengatakan, Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah. 

Kemudian, proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya. 

“Bahwa selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi/kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” ujar dia. 

Taufik mengatakan, setelah terjadi kesepakatan, para Korlap yang akan menerima dana hibah ‘jatah’ dari Anwar Sadad selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 sampai 25 persen melalui tiga cara. 

Tiga cara tersebut di antaranya, menyerahkan langsung secara tunai kepada Anwar Sadad, diserahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus yang merupakan orang kepercayaan Anwar Sadad, dan diminta membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad. 

“Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Dimana, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” jelasnya. 

Taufik mengatakan, dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 sampai 30 persen ‘disunat lagi’ oleh para Korlap. Sehingga, dana hibah yang digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 sampai 70 persen dari anggaran awal. 

Untuk itu, KPK melakukan penahanan terhadap Bagus untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 16 November 2026 hingga 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. 

Atas perbuatannya, Bagus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Diketahui sebelumnya, KPK memanggil staf Sekwan sekaligus pihak swasta Bagus Wahyudyono pada Senin, 16 November 2026. 

'Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, hari ini. 

KPK menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis, 02 Oktober 2025. 

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, perkara ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap STS (Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak) periode 2019-2024). 

"Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai Tersangka,” ujar Asep saat Konferensi Pers, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis. 

Asep mengatakan, empat tersangka penerima yaitu Kusnadi (Ketua DPRD Jatim); Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim); Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim); dan Bagus Wahyudyono (Staf AS dari Anggota DPRD). 

Kemudian tujuh belas tersangka pemberi hadiah yaitu, Mahud (Anggota DPRD Jatim 2019-2024); Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024); Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024); Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Abdul Motollib (Swasta Semarang); Moch. Mahrus (Swasta Probolinggo. Lalu, A. Royan dan Wawan Kristiawan (Swasta Tulungagung); Ra. Wahid Ruslan dan Mashudi (Swasta Bangkalan); M. Fathullah dan Achmad Yahya (Swasta Pasuruan); Ahmad Jailani (Swasta Sumenep); Hasanuddin (Swasta Gresik); Jodi Pradana Putra (Swasta Blitar); dan Sukar (Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung). (*/red)

Najwa Shihab hingga Raffi Ahmad Juga Jadi Korban Sadap Listyo Sigit Dkk

By On Rabu, November 18, 2026

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Polri menyebut, Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, turut menjadi sasaran penyadapan oleh Eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan (Dkk). 

Bukan hanya itu, dua jurnalis, yakni Najwa Shihab dan Alfito Deannova juga menjadi korban penyadapan. 

"Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto kepada wartawan, Senin, 16 November 2026. 

Namun demikian, Suhermanto tidak merinci terkait hal tersebut. 

Diketahui, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

Keempat tersangka meliputi Eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap Pejabat Negara, Tokoh Politik, Media, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pengusaha. 

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka. 

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. 

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. 

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan. 

Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan. 

Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana Makar. 

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Makar. 

Atas laporan itu, Polri melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur Makar yang harus dibuktikan secara terpisah. (*/red)

DPRD Kota dan Provinsi Sepakati Penegasan Kota Serang sebagai Ibu Kota Banten, Berlanjut ke Paripurna

By On Rabu, November 18, 2026

Suasana rapat di DPRD Provinsi Banten dalam pembahasan terkait penegasan kedudukan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten, Rabu (18/11/2026)

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Penegasan kedudukan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten menjadi pembahasan bersama antara DPRD Kota Serang dan DPRD Provinsi Banten.

Penandatanganan kesepakatan berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Banten, Rabu (18/11/2026). Setelah penandatanganan tersebut, proses selanjutnya diharapkan berlanjut melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Banten.

Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengatakan bahwa kelanjutan pembahasan tersebut akan dilihat dalam rapat paripurna. Ia berharap proses ini menjadi bagian penting dalam sejarah pemerintahan Kota Serang.

“Tentunya kita akan sama-sama melihat nanti di paripurna. Ini menjadi sejarah, khususnya bagi pemerintahan Kota Serang di bawah kepemimpinan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia, yang akan melahirkan dan mulai memperjelas bahwa pusat ibu kota Provinsi Banten itu ada di Kota Serang,” ujar Muji Rohman.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, menjelaskan bahwa pembahasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.

Ia mengatakan, melalui pembahasan tersebut, pihaknya bersama Pemerintah Kota Serang telah menyepakati upaya penegasan bahwa kedudukan ibu kota Provinsi Banten berada di Kota Serang.

Menurut Fahmi, langkah ini merupakan bagian dari upaya menata dan menyempurnakan tata kelola pemerintahan, terutama berkaitan dengan kejelasan aspek legalitas.

Ia berharap hasil pembahasan tersebut dapat dibawa ke rapat paripurna DPRD Provinsi Banten. Selanjutnya, hasil kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Serang akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden untuk ditindaklanjuti dalam proses penegasan kedudukan ibu kota Provinsi Banten di Kota Serang.

Dengan tahapan tersebut, pembahasan penegasan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi masih akan berlanjut melalui proses di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat.

Warga Usulkan Penyedia Barang dan Jasa Pemkot Serang Ikut Berinfak Sukarela untuk Bantu Warga Kurang Mampu

By On Rabu, November 18, 2026

Arie Budiarto menyampaikan gagasan infak sukarela bagi penyedia barang dan jasa yang bekerja sama dengan Pemkot Serang untuk membantu masyarakat kurang mampu.

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Pembangunan di Kota Serang terus berjalan. Berbagai pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa dilakukan pemerintah, dengan melibatkan banyak penyedia atau perusahaan.

Dari situ muncul sebuah pemikiran. Bagaimana kalau penyedia barang dan jasa yang mendapat kesempatan bekerja sama dengan Pemkot Serang juga diajak ikut berbagi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu?

Gagasan itu disampaikan Arie Budiarto, warga Kota Serang. Ia mengusulkan agar penyedia yang memiliki kemampuan dan kemauan dapat menyisihkan sebagian kecil keuntungannya untuk infak melalui BAZNAS Kota Serang.

Saat diwawancarai Rabu (18/11/2026), Arie bercerita bahwa pemikiran tersebut muncul setelah dirinya melihat informasi pengadaan barang dan jasa melalui INAPROC dan LPSE.

Dari sana, ia bisa melihat berbagai paket pekerjaan, nilai pengadaan, hingga nama-nama penyedia yang bekerja sama dengan pemerintah. Ia juga melihat ada penyedia yang kembali mendapatkan pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya.

Pengamatan itulah yang kemudian membuatnya berpikir. Jika kegiatan pembangunan membuka kesempatan usaha bagi banyak penyedia, mengapa kesempatan itu tidak sekaligus menjadi ruang untuk menumbuhkan kepedulian sosial?

“Ini hanya gagasan. Saya berpikir, kalau ada penyedia yang memperoleh pekerjaan dan memiliki keuntungan serta kemampuan, mengapa tidak menyisihkan sebagian kecil secara sukarela untuk membantu masyarakat yang membutuhkan?” ujar Arie.

Ia kemudian memberikan gambaran sederhana. Misalnya, ada penyedia yang mengerjakan pekerjaan senilai Rp50 juta. Jika perusahaan tersebut memiliki keuntungan dan kemampuan, mungkin saja secara sukarela menyisihkan Rp200 ribu atau Rp500 ribu untuk infak.

Namun, Arie mengingatkan bahwa angka tersebut hanya contoh untuk menggambarkan gagasannya. Bukan patokan, bukan target, apalagi kewajiban bagi penyedia.

Sebab, menurutnya, kondisi dan kemampuan setiap perusahaan tentu berbeda. Ada yang mampu berbagi, ada pula yang mungkin belum memiliki kemampuan untuk itu.

“Tidak boleh ada kewajiban, tidak ada potongan dari nilai kontrak, dan tidak boleh dikaitkan dengan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Kalau memang mampu dan ikhlas, silakan. Kalau tidak, juga tidak masalah,” katanya.

Lalu, ke mana infak itu akan disalurkan?

Arie mengusulkan agar BAZNAS Kota Serang menjadi saluran penyalurannya. Dengan begitu, dana yang diberikan dapat tercatat dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Ia menegaskan, infak tersebut bukan untuk membiayai proyek pemerintah atau menambah anggaran pembangunan. Tujuannya lebih kepada membantu kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, hingga keperluan sosial lainnya.

Arie juga berharap Pemkot Serang dapat mempertimbangkan gagasan tersebut. Salah satu caranya, pemerintah dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada para penyedia barang dan jasa bahwa ada kesempatan untuk ikut berinfak secara sukarela melalui BAZNAS.

Bagi penyedia yang berminat, komunikasi dan penyalurannya dapat dilakukan langsung dengan BAZNAS. Jadi, tidak ada pengumpulan oleh OPD, tidak ada tekanan, dan tidak ada kaitannya dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Arie, gagasan ini bisa menjadi bahan pembicaraan ke depan, termasuk kemungkinan untuk dipertimbangkan pada kegiatan pengadaan tahun 2027, apabila dinilai tepat oleh pihak-pihak terkait.

Baginya, pembangunan daerah bukan hanya soal jalan, gedung, atau berbagai pekerjaan pemerintah. Ada sisi lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu bagaimana aktivitas pembangunan dan ekonomi daerah bisa ikut membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah membangun, penyedia mendapatkan kesempatan usaha, dan masyarakat juga diharapkan bisa merasakan manfaatnya. Intinya bukan soal besar kecilnya infak, tetapi kepedulian dan keikhlasan untuk berbagi,” tutupnya.

Gubernur Andra Soni Ajak BAZNAS Kolaborasi Dukung Program Prioritas Pemprov Banten

By On Rabu, November 18, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat membuka Rakorda BAZNAS Provinsi Banten di Le Dian Hotel, Kota Serang, Selasa, 17 November 2026.  

SERANG, Kontras7.co.id - Gubernur Banten, Andra Soni mengajak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. 

​Hal tersebut disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Provinsi Banten di Le Dian Hotel, Kota Serang, Selasa, 17 November 2026. 

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua BAZNAS Republik Indonesia Sodik Mudjahid, Ketua BAZNAS Banten Wawan Wahyudin, serta jajaran pengurus BAZNAS kabupaten/kota se-Provinsi Banten. 

​Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa zakat bukanlah pengganti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan instrumen pelengkap pembangunan yang strategis untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. 

​“Zakat bukan pengganti APBD, melainkan pelengkap pembangunan. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, kolaborasi melalui optimalisasi zakat menjadi semakin penting,” ujarnya. 

​Andra Soni mencontohkan wujud pembagian peran tersebut dalam Program Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, pada tahun ajaran 2025/2026 program ini telah menjangkau 801 sekolah dengan 60.705 siswa penerima manfaat. 

​Selanjutnya, pada tahun ajaran 2026/2027, program ini berlanjut menyasar 782 sekolah swasta dengan 59.697 siswa. 

Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga memperluas jangkauan manfaat kepada sekitar 10 ribu siswa Madrasah Aliyah (MA). Secara keseluruhan, sekitar 120 ribu siswa telah terakomodasi dalam program pembiayaan pendidikan tersebut. 

​Melalui pembagian peran yang jelas, Gubernur Andra Soni berharap BAZNAS dapat menyalurkan bantuan pada aspek kebutuhan pendidikan lainnya yang belum tertangani pemerintah, sehingga program yang berjalan tidak tumpang tindih pada sasaran yang sama. 

​“Jadi, yang tadinya BAZNAS membantu biaya sekolah, sekarang sudah ditanggung pemerintah. BAZNAS dapat membantu kebutuhan lain, mungkin untuk bukunya atau seragam sekolahnya,” jelasnya. 

​Selain pendidikan tingkat menengah, Pemprov Banten juga tengah menjalankan program bantuan pendidikan tinggi melalui skema Satu Desa Satu Sarjana atau Sarjana Pemberdayaan. 

Program ini membiayai kuliah hingga empat tahun bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Kolaborasi serupa antara pemerintah dan BAZNAS diharapkan juga menyentuh sektor pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 

​Menanggapi arahan tersebut, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid mengapresiasi langkah strategis dan pelaksanaan Rakorda BAZNAS Banten. Ia mendorong optimalisasi penghimpunan zakat dan integrasi program BAZNAS dengan pemerintah daerah. 

"Serta perlunya penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat desa," kata Sodik. 

​Sementara itu, Ketua BAZNAS Banten Wawan Wahyudin menjelaskan, Rakorda yang berlangsung pada 17–18 November 2026 ini mengusung tema "Konsolidasi Zakat yang Produktif dan Berdampak". 

Melalui kegiatan ini, BAZNAS berkomitmen memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan tata kelola zakat, dan memperluas kemitraan strategis. 

​Wawan menambahkan, BAZNAS Banten selama ini aktif menjalankan program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan—termasuk inisiatif Satu Keluarga Satu Sarjana—serta dakwah dan pemberdayaan ekonomi. 

​"Melalui penguatan kolaborasi ini, pengelolaan zakat diharapkan semakin terarah dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Banten," pungkasnya. (*/red)

Ops Zebra Maung 2026 Dimulai, Satlantas Polres Serang Sasar Pelanggar Lalu Lintas di Ciruas

By On Rabu, November 18, 2026

Satlantas Polres Serang melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Maung 2026, di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Senin, 16 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Serang melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Maung 2026, di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Senin, 16 November 2026. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam meningkatkan disiplin masyarakat serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). 

Dalam kegiatan tersebut, personel melaksanakan pemantauan arus lalu lintas, pemeriksaan kendaraan bermotor, serta memberikan edukasi dan imbauan kepada para pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. 

Petugas juga mengingatkan pengendara untuk melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, mengenakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta menghindari berbagai perilaku yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

Kasatlantas Polres Serang, AKP Muhammad Hafizh mengatakan, pelaksanaan Operasi Zebra Maung 2026 merupakan langkah Kepolisian untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berada di jalan raya. 

"Operasi Zebra Maung 2026 ini kami laksanakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kami mengedepankan langkah edukatif, preventif, dan penegakan hukum secara humanis terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan," ujar AKP Muhammad Hafizh. 

Ia menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi perhatian seluruh pengguna jalan, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. 

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Wilayah Hukum Polres Serang, agar selalu tertib berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan. Jangan sampai kelalaian dalam berkendara berujung pada kecelakaan," tambahnya. 

Melalui Operasi Zebra Maung 2026, Polres Serang berharap kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas semakin meningkat sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. 

Polres Serang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan operasi tersebut demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif di wilayah Kabupaten Serang. (*/red)

Babinsa Koramil 0602-08/Petir Dorong Kerukunan Masyarakat

By On Rabu, November 18, 2026

Babinsa Koramil 0602-08/Petir, Sertu Erwisyah menghadiri pengajian bulanan, di Masjid Jami Baitul Rahman, Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Minggu, 15 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id – Upaya mempererat tali silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat terus dilakukan melalui kegiatan keagamaan. 

Salah satunya melalui pengajian bulanan yang digelar di Masjid Jami Baitul Rahman, Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Minggu, 15 November 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa Sertu Erwisyah menyampaikan bahwa kegiatan pengajian bulanan tidak hanya menjadi sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi wadah mempererat kebersamaan serta menjaga kerukunan antarwarga. 

Menurutnya, kebersamaan antara aparat kewilayahan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat merupakan modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga tradisi kegiatan keagamaan serta menjadikan nilai-nilai yang disampaikan dalam pengajian sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 

Sementara itu, dalam tausiyahnya, Ustaz Syabudin mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjaga hubungan baik antarsesama. 

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, saling menghormati, dan menumbuhkan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Melalui kegiatan pengajian rutin ini, diharapkan terbangun masyarakat yang semakin religius, rukun, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. 

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh kekeluargaan. 

Kegiatan pengajian tersebut menghadirkan Ustaz Syabudin sebagai penceramah dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Negara Padang, Babinsa Sertu Erwisyah, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat setempat. (*/red)

Kapolri Suyudi: Tak Perlu Bayar Survei, Kerja dengan Hati, Rakyat Tak Bisa Dibohongi!

By On Rabu, November 18, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto meminta jajarannya tidak perlu membeli atau membayar lembaga survei untuk mengukur kinerja Polri. 

Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri tidak bisa direkayasa karena rakyat bisa menilai langsung kinerja Kepolisian. 

"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa,” ujar Suyudi dalam siaran langsung YouTube Humas Korps Brimob Polri, Senin, 16 November 2026. 

Oleh karena itu, dia meminta para personel untuk bekerja dengan tulus demi kepentingan masyarakat. 

"Yakinlah Polisi akan selalu di hati masyarakat dan kalau Polisi sudah di hati masyarakat, jangan khawatir, Kamtibmas Insya Allah akan aman dan kondusif,” ujar dia. 

Suyudi menyebut, ada sejumlah dinamika yang terjadi di lingkungan Polri dalam satu bulan terakhir. 

Namun, ia meminta seluruh personel tidak ragu atau mundur selama langkah yang diambil bertujuan untuk kepentingan institusi dan bangsa. 

“Karena kebenaran pasti akan datang, dan Polisi akan menjadi kekuatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia!” ujarnya. 

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 9-18 April 2026, 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. 

Tingkat kepuasan terhadap Polri juga meningkat dari 65,1 persen pada 2025 menjadi 67,6 persen pada tahun ini. (*/red)

Bareskrim Polri Usut Dugaan TPPU Terkait Penyelundupan BBM di Sulsel

By On Rabu, November 18, 2026

Bareskrim usut TPPU penyalahgunaan BBM subsidi yang rugikan negara Rp 67,9 miliar. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kasus penyelundupan BBM yang ditangani Dirreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Polri akan mengusut aliran dana dari kasus tersebut. 

"Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan pengembangan perkara. Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menertibkan laporan polisi LP A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Suhasto saat Konferensi Pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026. 

Menurut Suhasto, pihaknya akan melakukan penelusuran uang hasil keuntungan dari praktik penyelundupan BBM tersebut. 

Pihaknya juga akan mengusut aset yang dihasilkan dari dugaan penyelundupan. 

"Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut," ujar dia.

Suhasto mengatakan, pihaknya akan menggandeng PPATK. 

Menurutnya, ada sejumlah aset yang sudah disita dari kasus ini. 

"Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja," ujarnya. 

Suhasto menyebut, pihaknya tidak akan berhenti pada dugaan tindak pidana asal. 

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan perkara ini.

"Jadi, langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, terus kemudian melindungi hak masyarakat atas BBM bersubsidi, dan juga mencegah kebocoran keuangan negara," tuturnya. 

Diketahui sebelumnys, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki. 

Polisi menetapkan tujuh tersangka dan memasukkan empat orang lainnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pengungkapan kasus ini dirilis Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa, 02 Juni 2026. 

Kasus penyelundupan solar subsidi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap tujuh truk tangki pada Februari 2026. 

Polisi menyita berbagai barang bukti berupa satu kapal tanker, dua kapal SPOB, 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang dan enam dump truck. 

Polisi juga menyita 332 jeriken solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, dan 1.541 tabung LPG 3 kilogram. 

Untuk BBM subsidi, Polisi mengamankan total 229.123 liter solar dan 3.031 liter Pertalite. 

Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan Ditreskrimsus Polda Sulsel dan sejumlah polres jajaran di berbagai daerah. (*/red)

Kunjungi Kantor Wali Kota, Muji Rohman Bahas Pembangunan hingga Bonus Atlet Kota Serang

By On Selasa, November 17, 2026

Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman bersama Wali Kota Serang Budi Rustandi 
saat bertemu dan makan siang 
di ruang kerja wali kota, Selasa (17/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, berkunjung ke kantor Wali Kota Serang, Budi Rustandi, Selasa (17/11/2026). Keduanya bertemu di ruang kerja wali kota dan melanjutkan pertemuan sambil makan siang bersama.

Di tengah suasana santai tersebut, ternyata ada beberapa hal yang dibicarakan. Mulai dari pembangunan Kota Serang, perkembangan atlet, hingga besaran bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali.

Apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu?

Saat dikonfirmasi Kontras7, Muji Rohman menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sekaligus menjadi rapat koordinasi yang membahas tiga hal.

Pertama, mengenai pembangunan di Kota Serang. Kedua, perkembangan Porprov atlet Kota Serang, termasuk uang saku atlet yang sudah dicairkan. Ketiga, besaran bonus bagi atlet yang berhasil mendapatkan medali sesuai Standar Satuan Harga (SSH) Kota Serang.

Muji Rohman juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Serang atas dukungan yang diberikan kepada para atlet yang telah berjuang membawa nama Kota Serang.

Pembicaraan mengenai bonus atlet ini cukup menarik. Sebab, besaran bonus untuk masing-masing peraih medali sudah tercantum dalam SSH Kota Serang.

Untuk atlet perorangan, peraih medali emas mendapatkan bonus Rp30 juta, perak Rp15 juta, dan perunggu Rp10 juta.

Bagaimana dengan atlet beregu? Dalam ketentuan tersebut, kategori beregu dengan jumlah anggota ≤10 orang mendapatkan bonus Rp35 juta untuk emas, Rp25 juta untuk perak, dan Rp20 juta untuk perunggu.

Sementara kategori beregu dengan jumlah anggota ≥10 orang mendapatkan bonus Rp40 juta bagi peraih emas, Rp30 juta untuk perak, dan Rp25 juta untuk perunggu.

Bukan hanya atlet, pelatih juga mendapatkan bonus berdasarkan medali yang diraih atletnya. Untuk setiap medali emas, pelatih mendapatkan Rp7,5 juta, perak Rp5 juta, dan perunggu Rp3 juta.

Dengan adanya pembahasan ini, kunjungan Muji Rohman ke kantor Wali Kota Serang tidak hanya membicarakan pembangunan daerah. Perkembangan atlet, pencairan uang saku, hingga besaran bonus bagi peraih medali juga menjadi bagian dari pembicaraan bersama Budi Rustandi.

Badak Jawa Sudah Lama di Ujung Kulon, Kenapa Kini Muncul Wacana Pemindahan?

By On Senin, November 16, 2026

Arie Budiarto, Ketua Ormas Badak 
Satria Banten, menyampaikan pandangannya terkait wacana pengembangan habitat 
kedua badak Jawa.

KONTRAS7.CO.ID — BANTEN — Badak Jawa sudah lama hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Tapi belakangan ini muncul wacana untuk memindahkan sebagian badak ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Rencana ini ramai dibicarakan. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit juga yang menolak. Pertanyaannya, kenapa sekarang muncul wacana pemindahan? Memangnya ada apa dengan habitat badak Jawa di Ujung Kulon?

Salah satu alasan yang mengemuka adalah kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Karena populasi badak Jawa saat ini terkonsentrasi di satu kawasan, pemerintah melihat perlunya mengkaji kemungkinan adanya habitat kedua.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Kehutanan tertanggal 16 November 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua badak Jawa masih dalam tahap kajian.

Alas Purwo baru menjadi salah satu calon lokasi yang dijajaki. Belum ada keputusan mengenai pemindahan, jumlah badak yang akan dipindahkan, maupun waktu pelaksanaannya. Pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Ormas Badak Satria Banten, Arie Budiarto, mengajak semua pihak melihat rencana itu dari berbagai sisi.

"Kalau kita lihat, badak Jawa sudah lama hidup di Ujung Kulon. Makanya wajar kalau masyarakat bertanya, kenapa sekarang muncul rencana pemindahan? Apa yang menjadi pertimbangannya? Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat," kata Arie saat diwawancarai Kontras7.co.id, Senin, 16 November 2026.

Menurut Arie, kalau tujuannya untuk mengantisipasi risiko kepunahan akibat bencana, gagasan memiliki habitat kedua memang bisa dipahami.

"Kalau ada habitat lain yang cocok, tentu bisa menjadi pilihan. Jadi, kalau suatu saat terjadi bencana di Ujung Kulon, masih ada populasi badak di tempat lain," ujarnya.

Tapi, menurutnya, memindahkan badak bukan perkara gampang.

"Jangan hanya karena hutannya luas lalu dianggap cocok. Makanannya ada atau tidak, lingkungannya sesuai atau tidak, badaknya bisa beradaptasi atau tidak. Itu semua harus dipastikan dulu," jelasnya.

Arie juga mengingatkan agar jangan sampai niat menyelamatkan badak justru membuat satwa tersebut menghadapi risiko baru.

"Yang kita khawatirkan, jangan sampai proses pemindahannya malah membahayakan badak. Jadi, harus benar-benar dikaji oleh orang yang ahli di bidangnya," katanya.

Lalu bagaimana dengan Ujung Kulon?

Arie menilai, kawasan yang selama ini menjadi habitat asli badak Jawa itu tetap harus dijaga.

"Jangan sampai karena ada rencana habitat baru, Ujung Kulon malah kurang diperhatikan. Menurut saya, kalau memang habitat kedua dibutuhkan, dua-duanya harus tetap dijaga," ungkapnya.

Arie berharap pemerintah juga menjelaskan rencana tersebut secara terbuka agar masyarakat tahu alasan, tujuan, dan hasil kajiannya.

"Intinya, kita bukan hanya bicara badak dipindahkan atau tidak. Kita ingin tahu mana yang paling aman dan paling baik untuk kelangsungan hidup badak Jawa. Jangan sampai niatnya menyelamatkan, justru menambah masalah," tutup Arie.

Ketua KONI Kota Serang Buka Suara soal Keluhan Atlet di PORPROV VII Banten 2026

By On Senin, November 16, 2026

Ketua KONI Kota Serang AKBP (Purn) 
Edy Irianto, S.H., M.M., memberikan keterangan kepada KONTRAS7.co.id.

Ketua KONI Kota Serang Buka Suara soal Keluhan Atlet di PORPROV VII Banten 2026

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026 di Kota Tangerang Selatan menjadi perhatian setelah muncul sejumlah keluhan terkait pelayanan dan kebutuhan atlet.

Keluhan tersebut meliputi konsumsi, penginapan, hingga fasilitas pendukung. Sejumlah pihak di lingkungan kontingen, termasuk atlet dan pelatih, turut menyampaikan persoalan tersebut. Keluhan ini juga ramai diberitakan sejumlah media dan menjadi perbincangan di media sosial.

Menanggapi hal itu, KONTRAS7.co.id meminta penjelasan langsung kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Serang, AKBP (Purn) Edy Irianto, S.H., M.M.

Saat diwawancarai KONTRAS7.co.id, Senin (16/11/2026), Edy menjelaskan bahwa pelayanan atlet, mulai dari seragam, transportasi, akomodasi hotel, makanan dan minuman (mamin), hingga uang saku, sepenuhnya diurus oleh Pemerintah Kota Serang melalui Dispora Kota Serang.

Terkait keluhan yang muncul, Edy mengatakan KONI Kota Serang juga menerima laporan dari atlet maupun pelatih. Keluhan tersebut kemudian diteruskan kepada Dispora Kota Serang, bahkan disampaikan langsung kepada Wali Kota Serang.

Edy menegaskan, KONI Kota Serang menyuarakan persoalan tersebut karena atlet merupakan patriot olahraga Kota Serang sekaligus anak-anak KONI Kota Serang.

Ia kemudian menjelaskan pembagian tugas dalam persiapan kontingen. Menurut Edy, KONI Kota Serang bertugas menyiapkan atlet, melaksanakan pemusatan latihan kota (Pelatkot), menyiapkan jaminan kesehatan, serta menangani kebutuhan teknis lainnya yang berkaitan dengan prestasi.

Sementara untuk kebutuhan hotel, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya, Edy mengatakan KONI Kota Serang sudah menyampaikan data kebutuhan tersebut sejak empat bulan sebelum pelaksanaan PORPROV.

Namun, menurut Edy, pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan. Ia menilai perencanaan yang dilakukan kurang matang dan terkesan mendadak.

Salah satu dampaknya terlihat pada penyediaan kamar hotel. Edy mengatakan kontingen Kota Serang kalah lebih dahulu dalam mendapatkan kamar dibandingkan kontingen daerah lain.

Akibatnya, atlet mendapatkan kamar hotel di lokasi pinggiran yang dinilainya kurang layak dan cukup jauh dari tempat pertandingan.

Meski begitu, Edy menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Serang telah melakukan sejumlah upaya penanganan. Wali Kota Serang bersama Kepala Dispora Kota Serang juga turun langsung ke Tangerang Selatan untuk melihat kondisi kontingen.

Menurut Edy, sebagian kamar hotel atlet sudah dipindahkan. Namun, pemindahan tersebut belum mencakup seluruh atlet karena masih sulit mendapatkan kamar yang tersedia.

Selain penanganan terkait penginapan, Edy juga menyampaikan perkembangan mengenai uang saku atlet. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari BPKAD Kota Serang, dana uang saku sudah ditransfer ke rekening masing-masing atlet sejak Senin malam.

Bagi atlet yang menggunakan rekening Bank Banten, dana disebut seharusnya sudah langsung masuk. Sementara atlet yang menggunakan rekening bank lain dapat mengalami keterlambatan transfer sekitar satu hari dan dikenakan biaya administrasi antarbank.

Edy juga memberikan apresiasi kepada Kepala Dispora Kota Serang yang baru karena telah turun langsung ke Tangerang Selatan untuk melihat kondisi atlet dan melakukan penanganan di lapangan.

Di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi, Edy menyebut kontingen Kota Serang berada di peringkat keempat klasemen PORPROV, di bawah Tangerang Raya.

Menutup keterangannya, Edy berharap kebutuhan dan hak-hak atlet segera dipenuhi selama PORPROV masih berlangsung. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut penting agar para atlet dapat bertanding secara maksimal.

"Selagi PORPROV masih awal, penuhi hak atlet sehingga bisa bertanding dengan maksimal," harapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, KONTRAS7.co.id masih berupaya meminta tanggapan dari Kepala Dispora Kota Serang terkait keluhan pelayanan dan kebutuhan atlet selama PORPROV VII Banten 2026.

Gubernur Andra Soni Apresiasi Peran Brimob dalam Menjaga Keamanan dan Membantu Masyarakat

By On Sabtu, November 14, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Korps Brimob di Mako Satuan Brimob Polda Banten, Kota Serang, Sabtu, 14 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id - Gubernur Banten, Andra Soni berharap Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob di Markas Komando (Mako) Satuan Brimob Polda Banten, Kota Serang, Sabtu, 14 November 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andra Soni turut melakukan pemotongan tumpeng sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri. 

"Kepada seluruh personel Brimob Polda Banten, teruslah menjadi teladan dalam disiplin, keberanian, dan kepedulian. Kedepankan pendekatan yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kepercayaan masyarakat adalah kekuatan terbesar Polri," ujar Gubermur Andra Soni. 

Menurutnya, selama 81 tahun pengabdiannya, Korps Brimob telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri. 

Atas pengabdian tersebut, pada 14 November 1961, Presiden Soekarno menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti Yana Utama kepada Korps Brimob. 

"Semboyan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan menunjukkan bahwa pengabdian Brimob tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk kemanusiaan," katanya. 

Andra Soni menilai, tema peringatan tahun ini, "Brimob Bersama Masyarakat", sejalan dengan peran Brimob yang tidak hanya hadir dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi, tetapi juga dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. 

Menurutnya, masyarakat Banten telah merasakan kontribusi Brimob, di antaranya melalui pencarian dan pertolongan korban bencana, evakuasi warga, penyediaan dapur lapangan, kegiatan bakti sosial, serta perbaikan sarana umum. 

Peran tersebut dinilai penting mengingat Provinsi Banten memiliki sejumlah objek vital nasional, kawasan industri, pelabuhan, dan bandara internasional. 

Di sisi lain, Banten juga memiliki potensi risiko bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. 

"Kesiapsiagaan dan kecepatan Brimob bersama TNI, BPBD, dan relawan adalah jaminan rasa aman bagi lebih dari 12,5 juta penduduk Banten," ujarnya. 

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. 

Ia menyampaikan bahwa ekonomi Banten pada triwulan III tahun 2026 tumbuh sebesar 5,72 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. 

Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,76 persen dan berada pada posisi terendah ketiga secara nasional. 

"Realisasi investasi Banten tahun 2025 mencapai Rp 130,2 triliun, dan realisasi investasi hingga September 2026 telah mencapai Rp 92,9 triliun. Investor datang karena merasa aman," jelasnya. 

Andra Soni juga menyoroti sejumlah agenda yang memerlukan dukungan pengamanan dan kesiapsiagaan bersama, di antaranya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten di Kota Tangerang Selatan yang berlangsung hingga 23 November 2026 dan melibatkan sekitar 6.500 atlet. 

Selain itu, terdapat agenda pengamanan perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim hujan. 

"Saya berharap sinergi Pemprov Banten dengan Polda Banten, khususnya Satuan Brimob, terus diperkuat dalam pengamanan dan penanggulangan bencana," ujarnya. 

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan menekankan pentingnya peningkatan kepekaan sosial dan kepedulian terhadap kemanusiaan di lingkungan Korps Brimob. 

Ia meminta seluruh personel senantiasa mengedepankan sikap humanis, responsif, dan profesional dalam menjalankan tugas. 

"Sehingga Polri semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Korps Brimob harus terus hadir memberikan rasa aman dan memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Banten juga meresmikan dua museum yang berkaitan dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. 

Peresmian tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap perjalanan pengabdian Kapolri yang mengawali penugasannya di Korps Brimob Banten. 

Menurut Irjen Pol. Hendra, keberadaan museum tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh personel untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Ini juga sebagai pengingat kepada seluruh anggota, bagaimana kita harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta loyal terhadap perintah pimpinan selama itu positif dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan," jelasnya. 

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Banten, Kombes Pol. Hadi Saepul Rahman mengatakan, 81 tahun pengabdian Korps Brimob merupakan perjalanan panjang yang diwarnai keberanian, pengorbanan, kesetiaan, dan perjuangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Menurutnya, Korps Brimob terus berkembang menjadi satuan dengan kemampuan dan jangkauan pengabdian yang semakin luas. Perkembangan tersebut perlu diiringi komitmen seluruh personel untuk memperkuat soliditas dan profesionalisme. 

"Dari sanalah tertanam sebuah jati diri yang tidak pernah berubah bahwa Brimob berasal dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk rakyat," pungkasnya. (*/red)

Polsek Kragilan Bersama Tim SAR Lakukan Pencarian Pelajar SMP Tenggelam di Sungai Irigasi, Ditemukan Meninggal

By On Sabtu, November 14, 2026

Personel Polsek Kragilan bersama Tim SAR dan masyarakat melakukan pencarian korban tenggelam di sungai irigasi. 

SERANG, Kontras7.co.id – Polsek Kragilan, Polres Serang, bergerak cepat menangani laporan adanya seorang anak laki-laki yang tenggelam di Sungai Irigasi Kampung Tegal Jaya, RT 018/002, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pada Jumat, 13 November 2026. 

Mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 17.00 WIB, personel piket Polsek Kragilan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan area sekitar guna mendukung proses pencarian korban. 

Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui bernama Micolla Saputra, seorang pelajar SMP PGRI Kragilan, warga Kampung Sentul, Desa Sentul. 

Sebelumnya, korban sedang berenang bersama dua orang temannya di sungai irigasi. Namun, korban kemudian tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan air. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Polsek Kragilan segera melakukan koordinasi dengan Tim SAR dan masyarakat setempat untuk melaksanakan pencarian. 

Upaya pencarian dilakukan secara bersama-sama dengan menyisir area sungai di sekitar lokasi korban dilaporkan tenggelam. 

Setelah dilakukan pencarian selama beberapa jam, pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 01.30 WIB, korban akhirnya berhasil ditemukan di lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. 

Kapolsek Kragilan, AKP Ilman Robiana mengatakan, sejak menerima laporan, pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan unsur terkait agar proses pencarian dapat segera dilaksanakan. 

"Begitu menerima informasi dari masyarakat, personel kami langsung menuju TKP untuk melakukan pengecekan, meminta keterangan saksi, mengamankan lokasi, serta berkoordinasi dengan Tim SAR dan masyarakat dalam upaya pencarian korban. Alhamdulillah, korban akhirnya berhasil ditemukan pada Sabtu dini hari," ujar AKP Ilman Robiana. 

Kapolsek menjelaskan bahwa setelah korban ditemukan, personel melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka pada tubuh korban. 

Pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut dan membuat surat pernyataan menolak dilakukan autopsi. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan sebagaimana mestinya. 

AKP Ilman juga menyampaikan apresiasi kepada Tim SAR dan masyarakat yang telah bersama-sama membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah membantu proses pencarian. Sinergi antara kepolisian, Tim SAR, dan masyarakat sangat penting dalam penanganan kejadian seperti ini," tambahnya. 

Kapolsek turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya ketika beraktivitas di sekitar sungai dan saluran irigasi. 

"Kami mengingatkan para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya dan tidak membiarkan mereka berenang di sungai tanpa pendampingan orang dewasa. Keselamatan harus menjadi perhatian bersama untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa," tutup AKP Ilman Robiana. (*/red)

Viral Pria Berbaju Koko dan Sarung Tergeletak di Pinggir Jalan, Polsek Pontang Pastikan Kondisinya Sudah Membaik

By On Sabtu, November 14, 2026

Personel Polsek Pontang saat mendatangi lokasi dan memastikan kondisi dan keselamatan pria yang viral tergeletak di pinggir jalan. 


SERANG, Kontras7.co.id – Menindaklanjuti beredarnya video seorang pria mengenakan baju koko dan sarung yang tergeletak di pinggir jalan kawasan Lebak Kepuh, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Polsek Pontang bergerak cepat mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi dan keselamatan pria tersebut. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat malam, 13 November 2026, melalui program Commander Wish Kapolda Banten, Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian (PECak), setelah video kejadian tersebut menjadi perhatian masyarakat di media sosial Instagram. 

Kapolsek Pontang, AKP Muklas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan keterangan yang diperoleh, pria tersebut diketahui bernama Syahroni (24), warga Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. 

"Saat itu yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion. Namun, karena merasa sakit dan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, ia kemudian berhenti dan terbaring di pinggir jalan," jelas AKP Muklas. 

Personel Polsek Pontang yang dipimpin Kapolsek Pontang bersama anggota langsung melakukan pengecekan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi, serta memastikan kondisi pria tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelum petugas tiba di lokasi, Syahroni telah dibawa oleh warga yang melintas ke Puskesmas Pontang untuk mendapatkan pemeriksaan medis. 

"Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari pihak Puskesmas, yang bersangkutan mengalami vertigo. Setelah mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis, kondisinya berangsur membaik dan sudah diperbolehkan pulang," tambahnya. 

Syahroni kemudian dijemput oleh rekannya dan kembali ke rumah. Dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana maupun kerugian materiil dan korban jiwa. 

AKP Muklas mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah membantu membawa Syahroni ke fasilitas kesehatan. 

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran personel Kepolisian melalui program PECak merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan respons cepat terhadap setiap informasi dan kejadian yang berkembang di tengah masyarakat. 

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu menghubungi kepolisian melalui layanan Call Center 110 apabila menemukan kejadian yang membutuhkan bantuan Kepolisian. Kepedulian dan respons cepat bersama antara masyarakat dan Polri sangat penting untuk menjaga keselamatan serta keamanan lingkungan," tutup AKP Muklas. (*/red)

Respons KPK Usai Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit cs

By On Sabtu, November 14, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. 

Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut. 

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut. 

Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini. 

"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia. 

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia. 

Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit. 

Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri. 

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya. 

Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif. 

Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. 

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. 

Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan. 

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik. 

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri. 

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)

Tiga WNI Jadi Korban Pengantin Pesanan ke China, Dijanjikan Mahar Jutaan

By On Sabtu, November 14, 2026

Mabes Polri menggelar Jumpa Pers terkait kasus pengantin pesanan ke China, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke China. 

Polisi meringkus tiga tersangka, di antaranya berinisial YB, RMM, dan FC alias AI terkait kasus ini. 

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, para tersangka merekut para korban pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. 

Para korban, kata dia, merupakan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China. 

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," ujar Yolanda saat Jumpa Pers, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

Yolanda menjelaskan, para korban dijanjikan uang mahar sebesar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. 

Mereka juga diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta ketika tiba di China. 

Dalam proses penyidikan, kata Yolanda, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. 

"Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta," ujarnya. 

Yolanda menyebut, jaringan TPPO ini menampung para korbannya di apartemen dan hotel di Jakarta sebelum diberangkatkan ke China. 

Para korban juga difasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan, termasuk dugaan pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan. 

"Sebelum diberangkatkan, korban diduga dinikahkan secara siri dengan warga negara China di apartemen yang telah disiapkan oleh jaringan perekrut tanpa dokumen dan tanpa perkawinan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 2026, para korban akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute Jakarta menuju Penang, kemudian dilanjutkan ke Hongkong. Namun petugas imigrasi menemukan indikasi adanya praktik pengantin pesanan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Yolanda. 

Adapun peran para tersangka, yakni YB (pria warga negara China) bertindak sebagai pengantin pria yang datang ke Indonesia, menikahi korban, lalu membawanya ke China. 

"Tersangka RMM, perempuan, berperan membujuk korban agar bersedia dijadikan pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta. Tersangka juga mengatur perkawinan non-prosedural di apartemen Grand Pramuka yang sekaligus digunakan sebagai tempat penampungan korban. Sebagai gambaran juga bahwa tersangka RMM ini adalah sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku," tutur Yolanda. 

Sementara itu, tersangka FC alias AI (perempuan) berperan membantu pengurusan pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan korban. 

"Barang bukti yang diamankan, di antaranta sembilan unit telepon genggam, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket penerbangan, boarding pass, dokumen perjalanan, serta bukti pembayaran," ujarnya. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (*/red)

Kota Serang Madani dan Berbudi, Perlukah Keduanya Disandingkan? Ini Usulan Warga

By On Sabtu, November 14, 2026

Arie Budiarto, warga Kota Serang, menyampaikan apresiasi terhadap upaya perubahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Budi Rustandi sekaligus mengusulkan agar Kota Serang Berbudi dapat berjalan berdampingan dengan identitas Kota Serang Madani. (Dok. Kontras7)

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Belakangan ini, tulisan Kota Serang Berbudi semakin sering terlihat di berbagai tempat. Bukan hanya di kantor pemerintahan, tetapi juga di fasilitas umum, seperti kawasan Royal dan sejumlah pos Satpol PP.

Di sisi lain, tulisan Kota Serang Madani terlihat tidak lagi terlalu menonjol seperti sebelumnya. Kondisi ini kemudian memunculkan pembicaraan di tengah masyarakat tentang bagaimana hubungan antara Madani dan Berbudi.

Melihat hal itu, Arie Budiarto, salah seorang warga Kota Serang, saat diwawancarai Kontras7.co.id pada Sabtu (14/11/2026), mengaku mengapresiasi berbagai upaya dan gebrakan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Wali Kota Serang Budi Rustandi bersama Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia untuk membawa perubahan bagi Kota Serang.

Menurutnya, semangat membangun dan memperbaiki kota mulai terlihat melalui sejumlah langkah yang dilakukan selama masa kepemimpinan keduanya. Penggunaan istilah Kota Serang Berbudi juga dilihatnya sebagai bagian dari semangat baru untuk membawa Kota Serang ke arah yang lebih baik.

Arie juga menilai kata Berbudi memiliki makna yang bagus.

"Kalau menurut saya, kata Berbudi ini punya makna yang positif. Berbudi itu berkaitan dengan kebijaksanaan, berkelakuan baik, murah hati, dan baik hati. Jadi, ada nilai-nilai baik yang bisa kita ambil dari istilah tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, kata budi juga berkaitan dengan kemampuan akal dan perasaan manusia dalam menimbang mana yang baik dan buruk.

"Karena itu, saya tidak mempersoalkan penggunaan Berbudi. Justru saya melihat ada semangat baik yang ingin dibangun. Harapan saya, semangat itu bisa berjalan berdampingan dengan identitas Kota Serang Madani," katanya.

Namun, menurut Arie, ada satu hal yang juga perlu diperhatikan. Semangat perubahan jangan sampai membuat identitas Kota Serang Madani terlupakan. Apalagi, Madani sudah dikenal masyarakat dan memiliki dasar dalam aturan daerah.

"Kalau kita lihat sekarang, tulisan Kota Serang Berbudi memang semakin banyak dipasang. Di sejumlah tempat juga sudah terlihat. Saya tidak mempersoalkan itu. Bagus kalau ada semangat baru untuk Kota Serang. Tetapi, kita juga jangan melupakan Madani yang selama ini menjadi bagian dari identitas Kota Serang," ujarnya.

Arie mengingatkan bahwa Madani bukan sekadar tulisan atau slogan yang selama ini dikenal masyarakat. Madani juga sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kota Serang, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2013.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Kemudian, Pasal 5 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa pada bagian bawah logo daerah terdapat tulisan KOTA SERANG dan moto MADANI.

Sementara itu, Pasal 6 angka 4 menjelaskan makna tulisan KOTA SERANG dan moto MADANI. Di dalamnya disebutkan bahwa tujuan Pemerintah Kota Serang adalah mewujudkan Kota Serang yang Madani, dengan prinsip-prinsip seperti menghormati kebebasan beragama, menjaga persaudaraan antarumat beragama, menjaga perdamaian dan persatuan, serta menghormati hak-hak masyarakat.

Perda tersebut kemudian diubah melalui Perda Kota Serang Nomor 14 Tahun 2013. Perubahan itu antara lain menambahkan ketentuan tentang logo DPRD serta Hymne dan Mars Daerah.

Bahkan, dalam Pasal 10A Perda perubahan tersebut, Hymne Daerah diberi judul Hymne Kota Serang Madani, sedangkan Mars Daerah diberi judul Mars Kota Serang Madani.

Tidak hanya dalam Perda tentang lambang daerah, Madani juga masih tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Serang.

Hal itu tertuang dalam Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045.

Dalam lampiran RPJPD, tepatnya pada halaman 158, tercantum visi pembangunan jangka panjang Kota Serang, yaitu "Kota Serang Madani sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Kreatif yang Maju dan Berkelanjutan".

Dalam uraian visi tersebut, Madani juga disebut sebagai slogan utama Kota Serang yang menunjukkan prinsip dan tujuan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, beradab, dan berbudaya.

"Jadi, masyarakat juga perlu tahu bahwa Madani itu punya dasar. Bukan hanya karena selama ini kita melihat tulisan Madani di berbagai tempat, tetapi memang sudah tercantum dalam aturan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Kota Serang," katanya.

Melihat hal itu, Arie berharap persoalan Madani dan Berbudi tidak terus menjadi perdebatan. Ia mengusulkan agar Wali Kota Serang bersama DPRD Kota Serang duduk bersama untuk membahas bagaimana keduanya bisa berjalan berdampingan.

"Daripada terus diperdebatkan, kenapa tidak kita kaji bersama? Kalau memang Berbudi ingin menjadi bagian dari identitas Kota Serang, bagaimana kalau keduanya disandingkan? Jadi, bukan menggantikan Madani, tetapi Berbudi juga punya tempat yang jelas," ungkapnya.

Menurut Arie, yang perlu dibicarakan bukan hanya soal nama atau tulisan yang dipasang di berbagai tempat. Kedudukan Berbudi sebagai bagian dari identitas Kota Serang juga perlu dibahas, termasuk bagaimana landasan aturannya ke depan.

"Misalnya, ke depan kita mengenal Kota Serang Madani dan Berbudi. Madani tetap ada, Berbudi juga bisa menjadi bagian dari identitas daerah. Wali Kota Serang bersama DPRD bisa duduk bersama untuk membahas bagaimana kedudukan Berbudi diatur dalam regulasi daerah. Kalau memang memungkinkan dan sesuai ketentuan, Berbudi bisa dimasukkan dalam Perda. Jadi, keduanya punya landasan yang jelas," tuturnya.

Arie menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan pandangan dan harapannya sebagai warga Kota Serang. Ia berharap Madani dan Berbudi tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru bisa dibicarakan bersama agar identitas Kota Serang tetap terjaga dan memiliki landasan yang jelas.

MA Batalkan Dua Putusan soal Situ Ranca Gede, Apa Langkah Pemprov Banten Selanjutnya?

By On Jumat, November 13, 2026

Bagian atas salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/TUN/2026 terkait Situ Ranca Gede Jakung, Kabupaten Serang. 
(Dok. Direktori Putusan MA RI)

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Situ Ranca Gede Jakung di Kabupaten Serang kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 6 K/TUN/2026 pada 11 Maret 2026.

Dalam putusan itu, MA mengabulkan kasasi Pemerintah Provinsi Banten dan membatalkan dua putusan pengadilan sebelumnya. Perkara ini berkaitan dengan gugatan PT Modern Industrial Estat terhadap keputusan yang menjadi objek perkara di pengadilan tata usaha negara.

Redaksi Kontras7 menelusuri salinan putusan tersebut melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di situs resmi putusan3.mahkamahagung.go.id.

Kasasi diajukan oleh Gubernur Banten dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten. Sementara itu, PT Modern Industrial Estat tercatat sebagai penggugat.

Setelah membatalkan dua putusan tersebut, MA mengadili sendiri perkara itu. Dalam amar putusannya, MA menyatakan gugatan PT Modern Industrial Estat tidak dapat diterima.

Lalu, apa yang menjadi pertimbangan MA?

Dalam pertimbangannya, MA menguraikan bahwa persoalan yang dibahas dalam perkara tersebut berkaitan dengan kepemilikan tanah, termasuk siapa yang berhak atas tanah serta letak dan batas bidang tanah seluas 250.000 meter persegi.

MA juga menjelaskan bahwa persoalan kepemilikan dan batas tanah tersebut berkaitan dengan ranah hukum perdata. Uraian inilah yang tercantum dalam pertimbangan MA sebelum majelis menjatuhkan putusan.

Di dalam salinan putusan itu juga terdapat keterangan mengenai pencatatan Situ Ranca Gede Jakung dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Provinsi Banten.

Situ Ranca Gede Jakung tercatat sebagai danau/situ/embung dengan luas 250.000 meter persegi atau 25 hektare. Tahun perolehannya tercatat 1999, berlokasi di Desa Babakan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang.

Salinan tersebut juga memuat SK Gubernur Banten Nomor 95 Tahun 2024 tentang penetapan penggunaan barang milik daerah.

Lalu, setelah putusan MA ini, bagaimana kelanjutan penanganan Situ Ranca Gede Jakung oleh Pemerintah Provinsi Banten?

Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemprov Banten, baik dari sisi hukum maupun administrasi pemerintahan, termasuk terkait pencatatan Situ Ranca Gede Jakung dalam daftar aset daerah?

Warga Temukan Mayat Tanpa Identitas di Cimanggu Pandeglang

By On Jumat, November 13, 2026

Petugas melakukan penanganan atas penemuan mayat tanpa identitas 
di Kampung Sindang, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu.

KONTRAS7.CO.ID — PANDEGLANG — Warga Kampung Sindang, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, menemukan sesosok mayat tanpa identitas, Jumat (13/11/2026) pagi.

Penemuan itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Dua warga yang menemukan jenazah tersebut kemudian melaporkannya kepada polisi dan aparat desa.

Kapolsek Cimanggu, AKP Supriyadi, membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Setelah menerima laporan, polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan penanganan bersama pihak terkait.

Jenazah selanjutnya dibawa ke Puskesmas Cimanggu untuk menjalani pemeriksaan medis.

Supriyadi mengatakan, pihaknya masih melakukan penanganan sesuai prosedur. Ia juga mengapresiasi warga yang segera melaporkan kejadian tersebut sehingga bisa ditindaklanjuti petugas.

"Kami akan terus melakukan penanganan terhadap peristiwa ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kami juga mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah melaporkan kejadian tersebut sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas," ujar Supriyadi.

Hingga berita ini ditulis, jenazah masih berada di Puskesmas Cimanggu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Identitas korban maupun penyebab kematiannya belum diketahui.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *