Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Gubernur Andra Soni: Reintegrasi Warga Binaan Butuh Sinergi Lintas Sektor

By On Kamis, November 12, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat membuka FGD Optimalisasi FORIS Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis, 12 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id - Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan bahwa keberhasilan proses reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak dapat dibebankan semata kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas). 

Upaya tersebut menuntut sinergi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat. 

​Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis, 12 November 2026. 

​Menurut Andra Soni, reintegrasi bukan sekadar proses memulangkan warga binaan ke tengah masyarakat, melainkan upaya memastikan mereka mendapat ruang untuk memperbaiki diri, mandiri secara ekonomi, dan kembali berkontribusi positif. 

​"Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi dari keberhasilan seseorang kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab," ucapnya. 

​Ia menilai, selama ini masih banyak warga binaan yang bebas dalam kondisi belum siap secara mental, minim keterampilan, serta harus menghadapi stigma lingkungan. 

Oleh karena itu, ia mendorong agar program reintegrasi dijalankan secara terpadu dan tidak sebatas formalitas. 

"Reintegrasi dijalankan untuk menjembatani pembinaan di dalam Lapas dengan kehidupan nyata di luar. Tujuannya, agar mereka pulih fungsi sosialnya, diterima kembali, mandiri secara ekonomi, dan tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya. 

Gubernur Andra Soni juga menyoroti strategisnya peran Bapas seiring berlakunya KUHP Nasional per 2 Januari 2026 yang memuat pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. 

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peran Bapas dan Kelayan Binter diuji untuk lebih berdampak. 

​"Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program terukur, pembagian peran yang jelas, dan pelaporan hasil yang berkala," tegasnya. 

​Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sendiri terus mendukung langkah reintegrasi sosial. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah telah menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp 6,15 miliar kepada 2.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang tahun 2025 hingga 2026. 

​Andra Soni meyakini, apabila reintegrasi berjalan baik, dampaknya akan langsung dirasakan secara luas. Selain menekan angka pengulangan tindak pidana (residivisme), lingkungan menjadi lebih aman, sehingga iklim investasi di Banten semakin kondusif. 

Hal ini krusial untuk menopang laju ekonomi Banten yang tumbuh 5,72 persen pada triwulan III 2026, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,47 persen. 

​Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, sepakat bahwa reintegrasi sosial tidak bisa dikerjakan oleh Bapas secara mandiri. 

Ia berharap kegiatan FORIS 2026 ini mampu melahirkan gagasan strategis guna meningkatkan kualitas pembimbingan klien pemasyarakatan. 

​"Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta langkah penanggulangan bersama guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Banten," ujar Lili. 

​Sebagai informasi, kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten bersama Bapas Kelas I Serang ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) multisektor. 

Kesepakatan tersebut melibatkan Polda Banten, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, BAZNAS Provinsi Banten, serta DP3AKB Kota Serang. (*/red)

Peringati HKN ke-62, Bupati Ratu Zakiyah Pastikan Terus Optimalkan Pelayanan Kesehatan

By On Kamis, November 12, 2026

Bupati Serang, Ratu Zakiyah saat menghadiri peringatan HKN ke-62 tingkat Kabupaten Serang tahun 2026, di Lapangan Tennis Indoor, Kamis, 12 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan bahwa Pemkab Serang terus memenuhi berbagai sarana dan prasarana (sapras) kesehatan untuk teru mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di desa. 

Hal itu dilakukan agar warga yang sehat terus bertambah dan mereka bisa bekerja dengan baik. 

Bupati Serang, Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah mengutip pesan dari Menteri Kesehatan bahwa sekarang mindset harus diubah. 

“Kita tidak hanya mengobati orang yang sakit, tapi bagaimana kita menjaga atau mempertahankan warga yang sehat untuk tetap sehat,” kata Ratu Zakiyah saat Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Serang tahun 2026, di Lapangan Tennis Indoor, Kamis, 12 November 2026. 

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di 31 Puskesmas. 

“Salah satunya adalah kita terus memenuhi sarana-prasarana, kemudian juga memperkuat kapasitas dan kompetensi seluruh tenaga kesehatan, dan tadi juga telah dipaparkan oleh Pak Kadinkes bahwa di tengah keterbatasan anggaran kita masih tetap bisa membangun atau merehabilitasi beberapa puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Serang,” kata Bupati. 

Saat ini yang masih menjadi PR bagi tenaga kesehatan adalah menurunkan angka stunting. 

“Hari ini kita sudah menurunkan 2,4 persen dan ada capaian-capaian yang menurut saya sudah melebihi target nasional di antaranya adalah umur harapan hidup dari warga kita sudah melampaui target nasional. Target nasional itu ada di angka 74,68 tahun dan kita sudah ada di angka 75,68 tahun. Itu artinya kita sudah melampaui target dari capaian atau target nasional,” katanya. 

Selanjutnya di capaian yang lainnya, yaitu CKG, target nasional di angka 43 persen sementara Pemkab Serang sudah melampaui target nasional, yaitu ada di angka 63 persen. 

“Namun saya tetap meminta kepada Dinkes dan seluruh jajaran tenaga kesehatan untuk terus mendorong tenaga kesehatan dan seluruh warga untuk melakukan cek kesehatan gratis. Ini penting dilakukan oleh seluruh warga sehingga kita bisa memitigasi risiko terutama bagi penyakit-penyakit yang perlu penanganan khusus,” katanya. 

Menurut Bupati, kalau bisa memitigasi dari lebih awal, maka tentu pengobatannya juga akan lebih murah dan lebih tidak lama untuk diobati. 

“Oleh karena itu, untuk seluruh warga, jaga kesehatan, terapkan pola atau perilaku hidup yang sehat, dan kesehatan ini tugas kita bersama. Tidak hanya dinas kesehatan tapi seluruh warga dan mitra-mitra yang lain,” tegasnya. 

Di Hari Kesehatan Nasional ini Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh tenaga kesehatan baik dokter, bidan, bidan desa, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kefarmasian, kader posyandu, kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, dan seluruh mitra yang sudah bahu-membahu, berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Serang bahagia salah satunya adalah membangun warga untuk tetap sehat. 

“Alhamdulillah untuk dokter di seluruh Puskesmas itu sudah ada dokternya masing-masing, namun tetap masih kurang. Kita tentu ini akan terus kita perkuat lagi. Untuk dokter ini semoga nanti ada bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya. 

Bupati menegaskan bahwa tenaga kesehatan khususnya Kepala Puskesmas untuk terus memberikan pelayanan optimal. 

“Jadi  yang belum dilakukan berarti harus segera dilakukan termasuk penanganan terhadap ibu hamil dan anak untuk lebih masif kembali sehingga kemudian itu juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak,” tuturnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Kabupaten Serang, dr. Efirzal mengatakan, dalam HKN juga digelar sunatan massal sebanyak 500 orang yang berasal dari 31 Puskesmas dan sukses digelar. 

“Nah kemudian saat ini menjadi yang tantangan besar kami adalah CKG. Cuma alhamdulillah karena itu program nasional kita di angka 63 persen dari target nasional 46 persen. Jadi kan luar biasa. Di Provinsi Banten kita lima besar pencapaiannya,” ujarnya. 

CKG diharapkan menjadi kegiatan rutin seperti MCU. Tapi memang perlu persiapan karena ada salah satunya pemeriksaan darah. Mudah-mudahan tahun depan bisa 100 persen. 

“Kalau itu dapat kita bisa mendeteksi nah kalau kita udah bisa mendeteksi segala sesuatu bisa kita rencanakan dengan baik misalnya, oh ternyata di Kabupaten Serang setelah CKG gitu darah tingginya atau hipertensinya itu misalnya 10. Kita bisa ngitung. Ngitung obat, ngitung segala perencanaan itu bisa karena kita tahu basic dari penyakit itu,” katanya. 

Menurut Efrizal, Bupati Serang benar-benar  memprioritaskan Kesehatan dan juga Pendidikan. 

Bupati mengalokasikan dana untuk Kesehatan Masyarakat di Tengah keterbatasan fiscal. 

“Tapi Bupati masih bisa mengalokasikan rehab-rehab di beberapa tempat di Puskesmas,”  katanya. 

Dia mengatakan, berbicara soal kesehatan itu bukan Puskesmas saja tapi juga ada klinik, ada dokter, dan mitra. 

“Sehingga itu nanti saya pernah sampaikan ke teman-teman, jadi PR saya, nanti saya bisa tunjukin bahwa misalnya dari kumulatif jumlah dari semua yang sektor kesehatan, berapa sih kita kurang. Tapi untuk yang di pemerintah, khususnya Puskesmas, secara keseluruhan Insya Allah dan Alhamdulillah semuanya udah ada tenaga kesehatannya. Walaupun secara jumlah mungkin belum memadai,” tegasnya. 

Turut hadir, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Sekretaris Daerah (Sekda) Zaldi Dhuhana, para pejabat Eselon, Camat, para Kepala Puskesmas, dan Tenaga Kesehatan (Nakes) se-Kabupaten Serang, Forkopimda dan Perbankan dan layanan kesehatan. (*/red)

Kecelakaan Kerja di PT Indoblock, Satu Orang Meninggal Dunia: Polsek Cikande Cek TKP dan Lakukan Pendalaman

By On Kamis, November 12, 2026

Petugas Polsek Cikande, Polres Serang, saat mendatangi lokasi kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id – Jajaran Polsek Cikande, Polres Serang, bergerak cepat menindaklanjuti laporan adanya kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026. 

Begitu menerima informasi dari tokoh masyarakat setempat, personel piket siaga Polsek Cikande langsung mendatangi rumah duka di Kampung Banjar Sari, Desa Cikande, serta lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal. 

Dalam peristiwa tersebut, seorang pekerja berinisial Ruslin (32), warga Desa Cikande, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan aktivitas pembersihan tangki Balmil, yakni tempat penampungan bahan baku pembuatan bata hebel. 

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari pihak keluarga, peristiwa bermula ketika korban sedang melakukan pembersihan di dalam tangki. 

Namun, secara tiba-tiba sisa bahan baku yang berada di dalam tangki tumpah dan menimpa korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Selanjutnya, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit (RS) Hermina sebelum kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten untuk penanganan lebih lanjut. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pemeriksaan awal, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. 

"Kami telah menindaklanjuti informasi kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi dan rumah duka. Anggota juga telah melakukan langkah-langkah awal, di antaranya memasang garis polisi, mencatat identitas saksi-saksi, serta melakukan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa tersebut," ujar Kompol Rudika. 

Kapolsek menjelaskan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. 

Keterangan yang diperoleh dari keluarga korban akan menjadi salah satu bahan awal dalam proses penyelidikan dan akan dicocokkan dengan fakta-fakta di lapangan. 

"Kami turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Kami memahami bahwa peristiwa ini merupakan duka yang berat bagi keluarga. Oleh karena itu, kami berharap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan," ungkapnya. 

Kapolsek juga mengimbau kepada pihak perusahaan agar senantiasa memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya terhadap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti aktivitas pembersihan tangki atau ruang terbatas (confined space). 

"Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Kami mengimbau agar setiap aktivitas pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan, dilengkapi peralatan pelindung diri, serta pengawasan yang memadai guna mencegah terulangnya kejadian serupa," tegasnya. 

Polsek Cikande bersama Sat Reskrim Polres Serang akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman sesuai dengan kewenangan kepolisian guna memastikan peristiwa tersebut ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*/red)

Satresnarkoba Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkotika Jenis Sabu

By On Kamis, November 12, 2026

Satresnarkoba Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu. 

SERANG, Kontras7.co.id – Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu yang telah lama menjadi target operasi. 

Kedua tersangka ditangkap di area parkir toko swalayan Indomaret di Jalan Ciptayasa Dumus, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Kamis, 05 November 2026. 

Kedua tersangka itu, di antaranya berinisial AA (30), warga Desa Kubang Puji, dan MH (24), warga Desa Kaserangan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. 

Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan 35 paket sabu dengan berat total 87,24 gram. 

Barang haram tersebut disembunyikan di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan kedua pelaku. 

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi mengatakan, penangkapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Ipda Ricky Handani. 

"Berbekal informasi dari masyarakat, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengetahui keberadaan kedua tersangka yang saat itu sedang berbelanja di Indomaret menggunakan sepeda motor Honda Scoopy," kata Kapolres, Kamis, 12 November 2026. 

Menurut Kapolres, begitu kedua tersangka keluar dari toko swalayan, petugas langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan. 

Dari pemeriksaan bagasi sepeda motor, polisi menemukan 35 paket sabu berbagai ukuran, timbangan digital, plastik klip bening serta lakban yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika. 

"Kedua tersangka ini sudah menjadi target operasi karena diduga telah menjalankan bisnis peredaran sabu selama lebih dari dua tahun. Setelah ditangkap, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya. 

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti sabu tersebut merupakan milik mereka. 

Rencananya, puluhan paket sabu itu akan disimpan di sejumlah titik untuk kemudian diedarkan kembali. 

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Serang, AKP Bondan Rahadiansyah menjelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka, pasokan sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial BO yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Pemasok tersebut diketahui merupakan warga Grogol, Jakarta Barat. 

"Keterangan sementara dari kedua tersangka, sabu tersebut dibeli dari BO untuk kemudian diedarkan kembali. Saat ini kami masih melakukan pengembangan guna menelusuri jaringan pemasok dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat," ungkap Bondan. 

Bondan menambahkan, kedua tersangka mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama lebih dari dua tahun. Keuntungan dari penjualan sabu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Dari pengakuan tersebut, motif ekonomi menjadi alasan keduanya terlibat dalam peredaran narkotika. 

Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Serang. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya. 

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkoba sampai ke jaringan pemasoknya. Tidak hanya pengedar, kami juga akan terus memburu bandar yang memasok barang haram tersebut," tegas alumnus Akpol 2007 itu. (*/red)

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

By On Kamis, November 12, 2026

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). 

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014. 

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya. 

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. 

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. 

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. 

Menurutnya, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat. 

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujarnya. 

Saiful menjelaskan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015. 

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tuturnya. 

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang. 

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” pungkasnya. (*/red)

Ini Daftar 19 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional oleh Prabowo

By On Kamis, November 12, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Sebanyak 19 Tokoh diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. 

Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. 

"Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang nama, pangkat, dan daerah asalnya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik dalam bidang lain untuk mencapai merebut mempertahankan untuk mengisi kemerdekaan serta mewujudkan kejayaan bangsa dan negara," demikian kutipan Keppres yang dibacakan di Istana Negara. 

Salah satu Tokoh yang mendapat penganugerahan adalah Ekonom Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang juga kakek Presiden Prabowo Subianto. 

Selanjutnya, ada sejumlah nama Tokoh seperti Ali Sadikin (Bang Ali) yang pernah menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat selama dua periode dari tanggal April 1966 hingga Juli 1977. 

Ada juga nama Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 yang menjabat dari tahun 1968 hingga 1971. 

Berikut daftar nama tokoh yang dapat Gelar Pahlawan Nasional: 

1. Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso dari Provinsi DKI Jakarta; 

2. Almarhum R.M. Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah; 

3. Almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur; 

4. Almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku; 

5. Almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6. Almarhum Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta; 

7. Almarhum Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta; 

8. Almarhum Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) dari Provinsi Riau; 

9. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara; 

10. Almarhum Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur; 

11. Almarhum Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat; 

12. Almarhum K.H. M. Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur; 

13. Almarhum K.H. Wasyid dari Provinsi Banten; 

14. Almarhum Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara; 

15. Almarhum Mohamad Roem dari Provinsi DKI Jakarta; 

16. Almarhum K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat; 

17. Almarhum Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selatan; 

18. Almarhum Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur; 

19. Almarhum Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur. 

(*/red)

Pemkab Pandeglang Siapkan Penambahan Puskesmas, Dokter Umum Bisa Kuliah Spesialis Gratis

By On Kamis, November 12, 2026

Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani bersama jajaran Dinas Kesehatan dalam kegiatan peringatan Hari Kesehatan 
Nasional ke-62.

KONTRAS7.CO.ID — PANDEGLANG — Warga di tiga kecamatan di Kabupaten Pandeglang berpeluang mendapat akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat. Pemerintah Kabupaten Pandeglang berencana menambah Puskesmas di Kecamatan Cikeusik, Mandalawangi, dan Labuan.

Tak hanya soal fasilitas, Pemkab Pandeglang juga membuka peluang bagi dokter umum asal daerah tersebut untuk melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis melalui program pendidikan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Rencana itu disampaikan Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Pandeglang di Dinas Kesehatan.

Dewi mengatakan, rencana tersebut merupakan salah satu hasil kunjungan Pemkab Pandeglang ke Kementerian Kesehatan. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan, pihaknya menyampaikan sejumlah kebutuhan dan program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah.

"Kemarin saat kami berkunjung ke Kemenkes dan diterima oleh Wakil Menteri, kami mengajukan berbagai program. Alhamdulillah, responsnya positif. Akan ada penambahan Puskesmas dan bagi dokter umum di Pandeglang yang ingin melanjutkan pendidikan ke spesialis, tersedia program pendidikan gratis dari Kemenkes," ungkap Dewi.

Menurut Dewi, penambahan Puskesmas diperlukan agar pelayanan kesehatan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia menyebut, satu Puskesmas idealnya melayani sekitar 30.000 penduduk.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Eniyati, menjelaskan bahwa program pendidikan dokter spesialis tersebut bisa diikuti dokter umum yang memenuhi persyaratan.

Dokter yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Dinas Kesehatan. Selanjutnya, peserta akan mengikuti proses seleksi sebelum bisa mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan.

"Dokter yang berminat bisa mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan dan nantinya akan melalui proses seleksi. Jika lulus ujian, mereka berkesempatan mengikuti program tersebut. Kami berharap putra-putri daerah Pandeglang bisa mendapatkan kesempatan ini," kata Eniyati.

Dengan rencana penambahan Puskesmas dan peluang pendidikan dokter spesialis tersebut, Pemkab Pandeglang berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, sekaligus mendorong bertambahnya tenaga dokter spesialis di daerah.

Label: Pandeglang, Pemkab Pandeglang, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dokter Spesialis, HKN

Caption Foto: Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani bersama jajaran Dinas Kesehatan dalam kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62.

Meta Deskripsi: Pemkab Pandeglang merencanakan penambahan Puskesmas di tiga kecamatan dan membuka peluang beasiswa dokter spesialis bagi dokter umum.

Dihentikan Saat Razia Kendaraan? Jangan Panik, Ada Aturan Plang 50 Meter dan Surat Tugas Petugas

By On Kamis, November 12, 2026

Ilustrasi pemeriksaan kendaraan bermotor 
di jalan. Pemasangan tanda pemeriksaan 
dan surat perintah tugas petugas memiliki ketentuan tersendiri dalam PP Nomor 
80 Tahun 2012.

KONTRAS7.CO.ID — NASIONAL — Lagi enak-enak berkendara, tiba-tiba ada petugas yang menghentikan kendaraan. Apalagi kalau posisinya di tikungan, sementara dari arah sebelumnya tidak terlihat ada tanda pemeriksaan. Kaget? Tentu saja bisa.

Tapi jangan langsung panik. Ada baiknya pengendara tahu bahwa pemeriksaan kendaraan di jalan ternyata juga punya aturan. Jadi, bukan hanya pengendara yang harus menaati ketentuan, petugas pun punya prosedur yang harus diikuti.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Lalu, bagaimana dengan plang razia?

Nah, ini yang menarik. Dalam Pasal 22 ayat (1), lokasi pemeriksaan kendaraan, baik secara berkala maupun insidental, wajib dilengkapi tanda pemeriksaan. Ada pengecualian untuk pemeriksaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Bukan cuma harus ada tanda, jarak pemasangannya juga sudah diatur.

Pasal 22 ayat (2) menyebutkan, tanda pemeriksaan harus dipasang paling sedikit 50 meter sebelum lokasi pemeriksaan.

Artinya, pengendara seharusnya bisa melihat lebih dulu tanda tersebut sebelum sampai di tempat pemeriksaan.

Untuk jalan dua arah yang hanya dipisahkan marka jalan, tanda juga harus dipasang paling sedikit 50 meter sebelum dan sesudah lokasi pemeriksaan.

Bagaimana dengan surat tugas petugas?

Ini juga perlu diketahui. Pemeriksaan kendaraan bukan sekadar menghentikan pengendara lalu memeriksa surat-surat kendaraan.

Dalam Pasal 15 PP Nomor 80 Tahun 2012, petugas Kepolisian maupun PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan pemeriksaan berkala atau insidental berdasarkan Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi surat perintah tugas.

Surat tersebut memuat waktu dan lokasi pemeriksaan, nama penanggung jawab, serta daftar petugas yang ditugaskan.

Jadi, kalau suatu saat dihentikan saat pemeriksaan, pengendara boleh bertanya dengan sopan.

Misalnya, "Izin, Pak. Boleh saya mengetahui surat perintah tugas pemeriksaan hari ini?"

Tidak perlu marah atau berdebat. Bertanya dengan baik bukan berarti melawan petugas. Justru masyarakat perlu tahu bagaimana pemeriksaan itu dilakukan.

Namun, ada hal yang jangan sampai salah dipahami. Tidak adanya plang atau belum diperlihatkannya surat tugas bukan berarti pengendara otomatis boleh menolak pemeriksaan.

Ada kondisi tertentu, termasuk ketika petugas menemukan pelanggaran secara langsung, yang memiliki ketentuan tersendiri.

Kalau memang ditemukan pelanggaran, ikuti proses penindakan sesuai prosedur resmi. Jangan memberikan uang secara informal di tempat untuk menyelesaikan persoalan.

Jadi, apa yang perlu diingat pengendara?

Sederhana saja. Tetap tenang ketika dihentikan petugas, bersikap sopan, dan jangan ragu bertanya apabila ada hal yang ingin diketahui.

Sebab, memahami aturan bukan untuk menghindari pemeriksaan, apalagi melawan petugas. Tujuannya agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya, sementara pemeriksaan di jalan juga berjalan sesuai ketentuan.

Dengan begitu, pengendara bisa lebih tenang dan sama-sama menghormati aturan lalu lintas.

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 15 dan Pasal 22.
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Gubernur Andra Soni Sampaikan Kolaborasi Jadi Kunci Pengembang Pariwisata di Banten

By On Kamis, November 12, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni. 

SERANG, Kontras7.co.id - Gubernur Banten, Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pariwisata di Banten. 

Hal itu disampaikan Andra Soni usai mengikuti wawancara bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar), di Jakarta, Rabu, 11 November 2026. 

​Menurutnya, Banten memiliki potensi pariwisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, religi, hingga wisata berbasis ekonomi kreatif. 

Potensi tersebut, kata dia, perlu dikelola secara optimal agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

​"Kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi dengan kabupaten, kota, hingga desa itu penting. Banten kaya akan potensi pariwisata dan jumlah penduduk," ujarnya. 

Dia menjelaskan, Banten memiliki beragam potensi destinasi yang dapat dikembangkan, salah satunya wisata religi yang menjadi daya tarik tersendiri. 

Potensi ini diyakini dapat memberikan manfaat lebih besar apabila dikelola dan dipromosikan secara maksimal. 

​Selain pengembangan destinasi, Gubernur Andra Soni juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang guna meningkatkan konektivitas kawasan wisata. 

Ia mencontohkan, perjalanan menuju kawasan wisata Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) saat ini masih memakan waktu cukup lama. 

​"Kalau kita ingin ke Ujung Kulon, jaraknya jauh dan membutuhkan waktu lama. Kehadiran Tol Serang-Panimbang diharapkan dapat memangkas 2,5 jam waktu tempuh," ujarnya. 

Gubernur Andra Soni  juga menyoroti pentingnya penataan kawasan wisata tanpa menimbulkan konflik sosial, seperti yang sedang dilakukan di Caringin. 

Selain penataan fisik, pengembangan pariwisata perlu didukung oleh storytelling atau penguatan cerita dan identitas destinasi agar lebih menarik minat wisatawan. 

​Faktor kenyamanan juga menjadi perhatian utama. Gubernur Andra Soni menilai praktik patok harga tidak wajar (getok harga) di lokasi wisata dapat merusak citra destinasi dan memengaruhi minat kunjungan ulang. 

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan penataan agar tercipta pelayanan yang baik bagi pengunjung. 

​"Kolaborasi utama ada pada masyarakat, karena pariwisata utamanya adalah pengalaman. Selama ini, keramahtamahan (hospitality) terhadap tamu harus menjadi perhatian. Jika pengalamannya positif, wisatawan pasti akan kembali," tuturnya. 

​Andra Soni berharap pengembangan sektor pariwisata di Banten dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal. 

Keberhasilan pariwisata, menurutnya, tidak hanya diukur dari lonjakan jumlah pengunjung, tetapi juga dari besaran perputaran uang di lokasi wisata. 

​"Kita mengharapkan pariwisata yang membuat wisatawan berbelanja dan menginap, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar," jelasnya. 

​Untuk mengintegrasikan pariwisata dengan ekonomi kreatif, Pemprov Banten berencana mendorong "Gerakan 1001 Pasar Malam". 

Program ini difokuskan pada pembinaan dan penataan aktivitas perdagangan yang sudah berjalan. 

​"Kita tidak akan membuat pasar baru, tetapi akan melakukan pembinaan terhadap pasar-pasar malam yang sudah ada," ujar Andra Soni. (*/red)

Masuk Nomine Wonderful Indonesia Award 2026, Pemkab Serang Optimis Peroleh Hasil Terbaik

By On Kamis, November 12, 2026

Wabup Serang, Muhammad Najib Hamas saat memaparkan berbagai potensi unggulan, capaian program, serta kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Serang secara virtual, di Aula Brigjen Syam’un, Rabu, 11 November 2026. 

SERANG, Kontras7.co.id - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah masuk daftar nomine Wonderful Indonesia Award (WIA) 2026 kategori Most Inspiring Tourism Leader yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia (RI). 

Dalam tahapan pendalaman penilaian, Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas memaparkan berbagai potensi unggulan, capaian program, serta kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Serang secara virtual, di Aula Brigjen Syam’un, Rabu, 11 November 2026. 

Pendalaman dilakukan oleh Dewan Juri Kemenpar RI, Muhammad Nurdin dan Kamarudin. 

Najib Hamas didampingi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya, serta sejumlah pejabat terkait. 

Dalam sesi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Najib Hamas memaparkan potensi wisata Kabupaten Serang, mulai dari kawasan pantai, pegunungan, curug, sungai hingga destinasi wisata buatan. 

Berbagai program dan kebijakan pengembangan pariwisata selama dua tahun kepemimpinan Ratu Rachmatuzakiyah–Najib Hamas dalam kerangka visi Serang Bahagia juga menjadi bagian dari materi penilaian. 

Najib Hamas menyampaikan, bahwa kekayaan alam dan keragaman destinasi wisata merupakan modal besar bagi Kabupaten Serang untuk berkembang menjadi tujuan wisata unggulan yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Ia menegaskan, pembangunan sektor pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 

“Pariwisata bukan hanya milik kalangan tertentu, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Ekosistem pariwisata yang semakin maju diharapkan mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Sementara itu Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mempersiapkan berbagai dokumen, data, dan portofolio sebagai bahan penilaian. 

Ia berharap seluruh tahapan dapat dilalui dengan baik sehingga Kabupaten Serang memperoleh hasil terbaik dalam ajang tersebut. 

Anas juga menjelaskan bahwa Pemkab Serang terus mematangkan persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Koordinasi dilakukan dengan pengelola hotel dan destinasi wisata untuk memastikan kesiapan fasilitas, keamanan, serta kualitas pelayanan bagi para wisatawan. 

Melalui keikutsertaan dalam Wonderful Indonesia Award 2026, Pemkab Serang berharap potensi pariwisata daerah semakin dikenal luas, memiliki daya saing, serta mampu menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. (*/red)

Kawal Aksi Demo Buruh, Kapolsek Cikande Ingatkan Massa Jaga Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas

By On Kamis, November 12, 2026

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri saat pengamanan aksi Unras ASPSB Kabupaten Serang, Rabu, 11 November 2026.  

SERANG, Kontras7.co.id - Jajaran Kepolisian dari Polres Serang bersama Polsek Cikande, Dit Samapta Polda Banten, dan Koramil Cikande melaksanakan pengamanan serta pelayanan pemberangkatan aksi unjuk rasa (Unras) dari Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang yang bergerak menuju Kantor Bupati Serang, Rabu, 11 November 2026. 

Kegiatan pengamanan diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin Kapolsek Cikande di perempatan depan PT Mitsuba Factory 2, Kawasan Modern Cikande, pukul 07.35 WIB. 

Sebanyak 80 personel gabungan dikerahkan di bawah penanggung jawab Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi. 

Sebelum massa diberangkatkan, Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri memberikan arahan serta imbauan Kamtibmas langsung kepada massa aksi agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan aman dan tertib. 

Dalam arahannya, Kapolsek menyatakan bahwa pihak Kepolisian pada prinsipnya siap mendukung, memfasilitasi, serta mengawal unek-unek maupun aspirasi yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan buruh agar dapat terlaksana dengan baik. 

Kapolsek juga mengingatkan massa aksi agar tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis atau hal-hal tidak perlu yang pada akhirnya dapat merugikan serta merepotkan diri sendiri. 

Niat awal untuk memperjuangkan perbaikan keadaan demi perubahan yang lebih baik harus tetap dijaga dengan cara-cara yang damai. 

Selain itu, mengingat adanya perpindahan massa dari titik awal di kawasan industri menuju Kantor Bupati Serang, Kapolsek dengan tegas meminta para pengendara untuk tetap tertib di jalan, berkendara dengan baik dan aman, serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. 

Berkat kesiapan aparat gabungan dalam melakukan pengawalan jalur dan pelayanan tersebut, kegiatan pergerakan massa unras berjalan dengan kondusif dan terkendali. (*/red)

Polsek Cikande Kembali Salurkan 16 Ribu Liter Air Bersih Bantuan Kapolres Serang untuk Masyarakat

By On Kamis, November 12, 2026

Polsek Cikande kembali menggelar aksi kemanusiaan dengan mendistribusikan bantuan air bersih. 

SERANG, Kontras7.co.id - Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Cikande kembali menggelar aksi kemanusiaan dengan mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 16 ribu liter dari Kapolres Serang kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. 

Kegiatan sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri, di Kp. Panebong Baru dan Kp. Panebong Gede, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Rabu, 11 November 2026. 

Penyaluran air bersih ini melibatkan sejumlah pejabat utama dan personel Polsek Cikande, di antaranya Ps. Kanit Binmas Iptu Rokhidi, Ps. Kanit Intelkam Ipda M. Fathani, Panit Lantas Ipda Suriat, Ps. Kanit Provos Bripka Anto, anggota Bhabinkamtibmas Desa Nambo Ilir, serta jajaran personel Polsek Cikande. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah musim kemarau yang membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 

"Kegiatan penyaluran air bersih dari Bapak Kapolres Serang ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat kekeringan di musim kemarau. Melalui aksi ini, kami menyalurkan total 16 ribu liter air bersih agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga setempat," ujar Kompol Rudika. 

Bantuan air bersih ini mendapatkan sambutan antusias dari warga sekitar yang langsung membawa berbagai wadah penampungan untuk mengantre air bersih. 

Berkat kesiapan personel di lapangan, proses pendistribusian yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa kendala berarti. 

Aksi nyata ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi beserta jajaran dalam memastikan pelayanan dan kepedulian sosial kepolisian senantiasa dirasakan langsung oleh masyarakat luas di wilayah hukum Polres Serang. (*/red)

Kasdim 0602/Serang Hadiri Upacara Hari Pahlawan di TMP Stadion Ciceri

By On Kamis, November 12, 2026

Kasdim 0602/Serang, Letkol Inf Eko Budi Nugroho saat menghadiri upacara memperingati Hari Pahlawan sekaligus tabur bunga di TMP Stadion Ciceri, Kota Serang, Selasa, 10 November 2026.  

SERANG, Kontras7.co.id – Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0602/Serang, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Eko Budi Nugroho mewakili Dandim 0602/Serang, Kolonel Inf Marsen Sinaga, menghadiri kegiatan upacara memperingati Hari Pahlawan sekaligus tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Stadion Ciceri, Kecamatan Serang, Selasa, 10 November 2026. 

Kegiatan tersebut digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. 

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemprov Banten. 

Tampak hadir, Wakil Gubernur Provinsi Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan, serta Kajati Banten Herry Hermanus Horo. 

Turut hadir, Kasrem 064/MY Kolonel Inf Sofwan Nudin, Wadan Grup 1 Kolonel Inf Yanuar, Danlanal Banten Kolonel Laut Wawan Subagyo Mardani, Danlanut Sultan Ageng Tirtayasa (Gorda) Letkol POM M. Eka Wahyudi, Dandenpom Serang Letkol Cpm Anggi Wahyu Hardianto, dan Kapolres Serang Kota, Kombes Pol Yudha Satria. 

Selain itu, hadir pula Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, para Danramil jajaran Kodim 0602/Serang, serta tamu undangan lainnya. 

Kehadiran berbagai elemen Forkopimda dan pemerintah daerah tersebut menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengenang jasa para pahlawan serta menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah Banten. 

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara peringatan Hari Pahlawan yang dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. 

Momen ini menjadi refleksi bersama bagi seluruh peserta upacara untuk meneladani semangat pengorbanan para pahlawan dan terus berkontribusi dalam membangun daerah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. (*/red)

Dipecat Polri Buntut Penyadapan Prabowo, Ahrie Sonta Ajukan Banding

By On Kamis, November 12, 2026

Jumpa Pers Polri terkait hasil Sidang Etik terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menyatakan banding usai diputus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. 

Vonis tersbut dibacakan oleh Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pada Selasa, 10 November 2026, atas keterlibatan Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, permohonan banding tersebut akan diproses dan diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding. 

Dalam sidang KKEP ini, Majelis Hakim menyatakan perilaku Ahrie Sonta sangat tercela. 

Hakim juga menjatuhkan sanksi berupa pemecatan sebagai anggota Polri. 

Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan. 

Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta di Gedung Propam Polri berlangsung selama 11 jam, mulai 09.09 WIB hingga 20.10 WIB. 

Isir mengatakan, Majelis Hakim KKEP dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, dengan wakil anggota Jenderal Bintang Dua. 

"Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Rudy Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si,” ujar Isir. 

“Beserta tiga anggota komisi, yaitu Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., dan Irjen Pol Dr. Rahmat Setyadi, S.I.K., S.H., M.H,” kata dia lagi. 

Selama 11 jam menjalani persidangan, majelis hakim KKEP mencecar Ahrie Sonta saat menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. 

“(Saat menjabat) yaitu diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

Keempat tersangka meliputi mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha. 

Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. 

Sementara, terhadap tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (*/red)

Pernyataan Lengkap Mensesneg Prasetyo Hadi soal Niatan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

By On Kamis, November 12, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Prabowo kemudian menyampaikan saran kepada Gibran. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi saat Konferensi Pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026. 

Prasetyo membenarkan soal pertemuan Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo. 

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Prasetyo. 

Menurutnya, Prabowo tidak menyampaikan penolakan niat tersebut. 

Dia mengatakan, Prabowo memberi masukan kepada Gibran. 

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujarnya. 

Berikut ini pertanyaan lengkap Prasetyo soal Gibran ajukan mundur: 

Benar, pagi hari ini tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. 

Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. 

Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. 

Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

(*/red)

Puskesmas Nyompok Kopo Buka Layanan PONED, Perkuat Penanganan Persalinan Darurat

By On Selasa, November 10, 2026

Kepala Dinkes Kabupaten Serang 
dr. Efrizal bersama jajaran saat peluncuran layanan PONED di UPT Puskesmas Nyompok, Kecamatan Kopo.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Salah satunya melalui pembukaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di UPT Puskesmas Nyompok, Kecamatan Kopo.

Kepala Dinkes Kabupaten Serang dr. Efrizal mengatakan, layanan PONED menjadi kebutuhan penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari rumah sakit. Dengan adanya layanan ini, penanganan awal terhadap kondisi darurat saat persalinan diharapkan bisa dilakukan lebih cepat sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit jika membutuhkan penanganan lanjutan.

“Ini sebenarnya kebutuhan mendasar yang harus ada di masyarakat, khususnya yang relatif jauh dari pusat kesehatan utama, yaitu rumah sakit. Karena itu, Puskesmas PONED sangat penting,” kata Efrizal saat meninjau ruang pelayanan Puskesmas Nyompok.

Menurutnya, penanganan kegawatdaruratan persalinan membutuhkan kesiapan sejak tingkat puskesmas. Jika penanganan awal terlambat atau tidak sesuai, kondisi ibu maupun bayi bisa semakin memburuk sebelum tiba di rumah sakit.

Efrizal menyebutkan, dari 32 UPT Puskesmas di Kabupaten Serang, sebelumnya 19 puskesmas telah memberikan layanan PONED. Dengan dibukanya layanan di Puskesmas Nyompok, jumlahnya bertambah menjadi 20 puskesmas.

Ia menegaskan, layanan PONED bukan sekadar penambahan label pelayanan. Puskesmas harus memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari kesiapan tenaga kesehatan, tempat pelayanan, peralatan, hingga dukungan tim yang terlibat dalam penanganan persalinan darurat.

“Kalau teman-teman memang siap, kami dorong dan akan mendukung. Karena yang harus disiapkan bukan hanya tempat dan alat, tetapi terutama tenaga kesehatannya,” ujarnya.

Efrizal menilai Puskesmas Nyompok sudah memiliki kesiapan untuk memberikan layanan tersebut, didukung tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan dan pembentukan tim. Menurutnya, penanganan PONED juga membutuhkan kerja sama berbagai unsur, bukan hanya bidan, dokter, dan perawat.

Kepala UPT Puskesmas Nyompok Imas Migiarti menjelaskan, pelayanan PONED mencakup pertolongan persalinan normal maupun persalinan dengan penyulit. Penanganan dilakukan secara cepat dan tepat, termasuk melalui rujukan yang terintegrasi dengan rumah sakit apabila diperlukan.

Ia mengatakan, pembukaan layanan tersebut juga sejalan dengan arahan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Kepala Dinkes Kabupaten Serang agar seluruh jajaran bersama-sama menekan angka kematian ibu dan bayi.

Selain layanan PONED, Puskesmas Nyompok juga memperkenalkan dua program inovasi, yakni Tamu Panggung atau Tatap Muka dan Sapa Pengunjung Dalam Gedung serta Panser atau Pelacakan Segera Kontak Serumah bagi penderita tuberkulosis (TB).

Melalui program Panser, petugas melakukan kunjungan ke rumah penderita TB untuk melacak dan memeriksa kontak serumah. Kegiatan tersebut melibatkan tim yang turun langsung ke lingkungan masyarakat hingga tingkat RT dan RW.

Dalam kegiatan yang sama, Puskesmas Nyompok juga menyalurkan puluhan paket sembako kepada masyarakat di Kecamatan Kopo.

Pembukaan layanan PONED ini diharapkan memperkuat akses masyarakat terhadap penanganan kegawatdaruratan persalinan, sekaligus mendukung upaya Kabupaten Serang menekan angka kematian ibu dan bayi.

Bupati Serang Promosikan Batik Daerah di Bandara Soekarno-Hatta, Bidik Pasar Internasional

By On Selasa, November 10, 2026

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah 
saat membuka kegiatan promosi Batik Kabupaten Serang di Terminal 3 
Bandara Soekarno-Hatta.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Batik Kabupaten Serang mulai diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas melalui kegiatan promosi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemilihan lokasi ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Serang memperluas pasar batik lokal, sekaligus mengenalkan kekayaan budaya daerah kepada penumpang domestik maupun mancanegara.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, promosi di bandara menjadi kesempatan penting karena lokasi tersebut setiap hari dilalui banyak orang dari berbagai daerah dan negara.

Atas dukungan fasilitas dari PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta, ia menyampaikan apresiasi karena kegiatan tersebut dapat membantu memperkenalkan produk unggulan daerah kepada khalayak internasional.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Serang menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta yang sudah memfasilitasi acara penting ini,” kata Ratu Rachmatuzakiyah saat membuka kegiatan promosi Batik Kabupaten Serang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Menurutnya, batik bukan hanya kain dengan beragam motif, tetapi juga warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah, kearifan lokal, dan kekayaan alam Kabupaten Serang. Di sisi lain, batik juga memiliki peluang besar untuk menggerakkan ekonomi kreatif serta memperluas pasar produk usaha mikro dan kecil (UMK).

Ratu Rachmatuzakiyah menjelaskan, kegiatan promosi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan 500 tahun Kabupaten Serang. Momentum lima abad ini diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi global.

Ia berharap promosi tersebut tidak berhenti pada pengenalan produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para perajin dan pelaku UMKM.

Karena itu, menurutnya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, perbankan, Dekranasda, dan BUMN untuk memperkuat rantai produksi hingga pemasaran produk UMKM Kabupaten Serang.

Bupati juga mengajak instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bangga menggunakan serta ikut mempromosikan Batik Kabupaten Serang dalam berbagai kesempatan.

“Kita ingin Batik Kabupaten Serang semakin dikenal dan produk UMK kita mendapat ruang yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoumperindag) Kabupaten Serang Adang Rachmat mengatakan, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipilih karena menjadi lokasi strategis untuk mengenalkan batik daerah kepada masyarakat dari berbagai negara.

Ia juga mengajak para perajin dan pelaku UMKM untuk terus membangun kolaborasi serta melakukan inovasi agar produk lokal semakin berkembang.

“Marilah kita terus berkolaborasi, berinovasi, dan bergandengan tangan untuk membangun perekonomian Kabupaten Serang yang lebih maju lagi,” kata Adang.

Kegiatan promosi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Serang, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Pelaksana Tugas General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Soekarno-Hatta, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, serta sejumlah undangan lainnya.

Disperindag Banten Dorong Akses Pembiayaan Lebih Mudah bagi Pelaku IKM dan UMKM

By On Selasa, November 10, 2026

Kepala Disperindag Provinsi Banten 
Dr. Iwan Hermawan menghadiri 
Rapat Pleno Penetapan Program TPAKD 
Provinsi Banten Tahun 2026 
di Gedung Negara Provinsi Banten.

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Pelaku usaha kecil membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menghasilkan produk. Mereka juga perlu kemudahan mendapatkan pembiayaan, memahami pengelolaan keuangan, dan pendampingan agar usahanya bisa berkembang.

Hal inilah yang menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, khususnya bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Disperindag Provinsi Banten, Dr. Iwan Hermawan, mengatakan akses keuangan yang inklusif penting untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan daya saing. Kemudahan memperoleh pembiayaan perlu dibarengi literasi keuangan dan pendampingan agar modal yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik.

Menurutnya, dukungan tersebut dapat membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

Hal itu disampaikan Iwan saat menghadiri Rapat Pleno Penetapan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten Tahun 2026 di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang.

Rapat yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Banten itu mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Banten Bergerak Maju Berdampak”. Pertemuan tersebut menjadi forum bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun program kerja TPAKD guna memperluas layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Disperindag Banten, kata Iwan, mendukung kerja sama lintas sektor agar semakin banyak peluang pembiayaan yang bisa diakses pelaku usaha. Sinergi ini juga diperlukan untuk memperkuat ekosistem industri dan perdagangan, sehingga sektor usaha dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Rapat pleno tersebut dihadiri Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Banten, bupati dan wali kota se-Provinsi Banten, serta perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui penetapan program TPAKD Tahun 2026, diharapkan lahir langkah-langkah strategis dan terukur untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

Gugatan Program Sekolah Gratis Berakhir Damai di PN Serang, Ini yang Perlu Diketahui Publik

By On Selasa, November 10, 2026

Suasana mediasi gugatan terkait pelaksanaan Program Sekolah Gratis 
di Pengadilan Negeri Serang, 
Selasa (10/11/2026). Proses mediasi dipimpin hakim mediator Marta Sari Tarigan, S.H., M.H. (Foto: KONTRAS7.co.id)

Kontras7.co.id — KOTA SERANG — Gugatan terkait pelaksanaan Program Sekolah Gratis (PSG) di Provinsi Banten akhirnya berakhir damai melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa (10/11/2026).

Proses mediasi dipimpin hakim mediator Marta Sari Tarigan, S.H., M.H. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian.

Namun, perdamaian ini bukan berarti seluruh perhatian terhadap pelaksanaan program selesai. Keberlanjutan, evaluasi, hingga manfaat bantuan bagi masyarakat tetap menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Perkara tersebut diajukan oleh Tubagus Delly Suhendar, warga Kota Serang, dengan Muhammad Ridwan, S.H., M.M., M.H., sebagai kuasa hukum penggugat.

Usai mediasi, Media KONTRAS7.co.id mewawancarai pihak penggugat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada hari yang sama. Dari keterangan kedua pihak, ada sejumlah hal yang menarik untuk dicermati, terutama mengenai bagaimana Program Sekolah Gratis tetap berjalan dan benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Ridwan, mengatakan proses mediasi berlangsung secara konstruktif. Ia melihat kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesempatan untuk mendorong perbaikan pelaksanaan Program Sekolah Gratis.

Menurut Ridwan, gugatan yang diajukan bukan semata-mata untuk memenangkan perkara. Pihaknya ingin memastikan program yang menggunakan anggaran pemerintah itu berjalan sesuai ketentuan hukum, dikelola dengan baik, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keterbukaan Pemprov Banten yang bersedia membicarakan berbagai hal terkait pelaksanaan dan perbaikan program.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pihak penggugat adalah keberlanjutan Program Sekolah Gratis. Ridwan menilai, program ini jangan sampai berhenti hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan di Provinsi Banten.

Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen agar pelaksanaan Pergub Banten Nomor 15 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis tetap berlanjut, bukan hanya pada masa gubernur saat ini, tetapi juga pada periode kepemimpinan berikutnya.

Namun, menurut Ridwan, program yang berkelanjutan juga harus disertai perbaikan. Apabila masih ada bagian yang kurang atau belum berjalan sesuai petunjuk teknis, maksud, dan tujuan Pergub tersebut, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi.

Perhatian lainnya menyangkut sekolah yang menerima bantuan. Ridwan menjelaskan, bantuan Program Sekolah Gratis harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai peruntukannya.

Ia juga menyoroti persoalan iuran SPP. Menurutnya, sekolah penerima bantuan tidak semestinya kembali membebankan SPP kepada orang tua atau wali murid, karena kebutuhan tersebut sudah diperhitungkan dalam rincian besaran bantuan Program Sekolah Gratis.

Hal ini penting agar bantuan pemerintah benar-benar meringankan beban orang tua dan memudahkan anak-anak mendapatkan akses pendidikan.

Bagi pihak penggugat, tercapainya perdamaian bukan berarti persoalan pelaksanaan program tidak perlu lagi diperhatikan. Justru, kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah untuk memastikan Program Sekolah Gratis terus berjalan dan semakin baik.

Ridwan juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan pendidikan. Sebab, pendidikan bukan hanya urusan pemerintah, melainkan hak masyarakat dan menyangkut masa depan generasi mendatang.

Pihak penggugat dan Pemerintah Provinsi Banten bersalaman sambil menunjukkan dokumen kesepakatan perdamaian setelah mediasi gugatan Program Sekolah Gratis 
di Pengadilan Negeri Serang, 
Selasa (10/11/2026). (Foto: KONTRAS7.co.id)

Pemprov Banten Jelaskan Evaluasi Pergub

Dari pihak Pemprov Banten, Kepala Biro Hukum H. Furkon membenarkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut.

“Alhamdulillah, kedua belah pihak telah sepakat berdamai,” ujar Furkon saat diwawancarai Media KONTRAS7.co.id, Selasa (10/11/2026).

Furkon menjelaskan, inti kesepakatan itu adalah Program Sekolah Gratis tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan persyaratan satuan pendidikan, keterbukaan informasi, dan ruang partisipasi masyarakat.

Artinya, keberlanjutan program tetap harus berjalan seiring dengan pemenuhan persyaratan bagi satuan pendidikan penerima bantuan. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang terbuka serta memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan.

Lantas, bagaimana dengan kemungkinan perubahan atau revisi Pergub Nomor 15 Tahun 2025?

Furkon menjelaskan, dalam kesepakatan perdamaian belum ditentukan pasal atau ketentuan tertentu dalam Pergub yang harus direvisi. Belum ada pula kesepakatan mengenai kewajiban maupun batas waktu khusus untuk melakukan revisi.

Meski begitu, ia menyampaikan bahwa Pergub tersebut sedang dalam proses evaluasi untuk perbaikan Program Sekolah Gratis. Evaluasi itu, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen Gubernur Banten agar program berjalan sesuai tujuan.

“Pergub dalam proses evaluasi untuk perbaikan Program Sekolah Gratis. Itu komitmen Pak Gubernur agar program ini bisa sesuai dengan tujuan, yakni memudahkan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan tentunya peningkatan IPM Provinsi Banten,” jelas Furkon.

Ia menambahkan, apabila dari hasil evaluasi nantinya diperlukan penyempurnaan kebijakan, hal tersebut akan dikaji melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemprov Banten akan menindaklanjuti poin-poin kesepakatan perdamaian. Hal yang menjadi perhatian antara lain memastikan program berjalan dengan baik, meningkatkan pengawasan, memperkuat keterbukaan informasi, serta memperbaiki layanan pengaduan masyarakat.

Furkon juga menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Majelis Hakim PN Serang untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian atau Acta van Dading. Setelah dikuatkan oleh pengadilan, kesepakatan itu memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak.

Yang Terpenting, Program Benar-Benar Dirasakan Masyarakat

Berakhirnya gugatan melalui kesepakatan damai menjadi langkah penting dalam proses penyelesaian perkara. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kesepakatan tersebut dijalankan setelah proses mediasi.

Masyarakat tentu berharap Program Sekolah Gratis tidak hanya berlanjut sebagai kebijakan pemerintah, tetapi juga benar-benar membantu orang tua, memudahkan akses pendidikan, dan mengurangi angka putus sekolah.

Karena itu, keberlanjutan program, evaluasi kebijakan, keterbukaan informasi, serta pengawasan masyarakat perlu berjalan beriringan. Dengan begitu, tujuan Program Sekolah Gratis di Provinsi Banten dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Samsat Pandeglang Gelar Razia Pajak Kendaraan, Kedepankan Sosialisasi dan Edukasi

By On Selasa, November 10, 2026

Petugas UPTD PPD Bapenda Samsat Pandeglang melakukan sosialisasi dan penertiban pajak kendaraan bermotor 
di kawasan Cikoneng, Pandeglang.

KONTRAS7.CO.ID — PANDEGLANG — UPTD PPD Bapenda Samsat Pandeglang menggelar kegiatan sosialisasi dan penertiban pajak kendaraan bermotor di kawasan Cikoneng, Pandeglang, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan UPTD PPD Bapenda Samsat Pandeglang, Hj. Ina Rokhaeti, S.E., M.M., ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus mengingatkan pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan.

Ina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penagihan. Petugas juga memberikan edukasi dan melakukan pendampingan serta survei untuk melihat kondisi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di lapangan.

"Tujuannya adalah menyampaikan sosialisasi dan penagihan, sekaligus mendampingi untuk survei pajak juga. Karena target penerimaan pajak di Pandeglang masih cukup jauh dari yang diharapkan," ungkap Ina.

Menurutnya, masyarakat yang kedapatan memiliki tunggakan terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan. Bagi pengendara yang ingin langsung melunasi kewajibannya, petugas juga menyediakan layanan Samsat Keliling (Samling) di lokasi kegiatan.

Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan finansial untuk membayar saat kegiatan berlangsung, petugas tidak memaksakan pembayaran. Mereka diberikan sosialisasi dan diingatkan agar segera memenuhi kewajibannya.

Ina menjelaskan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan diskon denda pajak kendaraan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan.

"Untuk hari ini ada arahan dari pimpinan terkait adanya diskon denda. Jadi, kami melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Bagi masyarakat yang mempunyai tunggakan, kami hanya mengingatkan," jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi dan penertiban pajak kendaraan tersebut telah dilaksanakan sebanyak empat kali. Sebelumnya, kegiatan sempat dihentikan sementara menyusul adanya arahan dari Kapolda. Setelah ada arahan lanjutan, kegiatan kembali dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan sosialisasi dan penyuluhan.

Sejumlah lokasi yang telah menjadi titik pelaksanaan kegiatan di antaranya Mengger, kawasan PU, Alun-alun Pandeglang, dan Cigadung. Untuk agenda berikutnya, kegiatan direncanakan berlangsung di kawasan Kadu Banen.

Terkait jumlah kendaraan yang terjaring dalam kegiatan di Cikoneng, Ina menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penghitungan dan rekapitulasi data.

Melalui kegiatan ini, Bapenda Samsat Pandeglang berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Kepatuhan tersebut diharapkan turut mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Pandeglang.

Label: Pandeglang, Samsat Pandeglang, Bapenda Banten, Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Keliling

Caption Foto: Petugas UPTD PPD Bapenda Samsat Pandeglang melakukan sosialisasi dan penertiban pajak kendaraan bermotor di kawasan Cikoneng, Pandeglang.

Meta Deskripsi: Samsat Pandeglang menggelar sosialisasi dan penertiban pajak kendaraan bermotor dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat.

Truk Bermuatan Kardus Terguling di Pandeglang, Diduga Kelebihan Muatan

By On Selasa, November 10, 2026

Truk bermuatan kardus terguling di Jalan Raya Pandeglang, Kampung Gardu Tanjak, Kelurahan Pandeglang.

KONTRAS7.CO.ID — PANDEGLANG — Sebuah truk bermuatan kardus terguling di Jalan Raya Pandeglang, tepatnya di Kampung Gardu Tanjak, Kelurahan Pandeglang, Senin malam (9/11/2026). Kecelakaan tunggal tersebut diduga terjadi karena truk kelebihan muatan sehingga tidak kuat menanjak.

Menurut keterangan Ade, warga sekitar, dirinya sempat mendengar suara benturan keras yang awalnya dikira sebagai tabrakan. Namun, setelah melihat ke lokasi, ternyata sebuah truk bermuatan kardus sudah dalam kondisi terguling.

Truk bernomor polisi B 9711 RT yang dikemudikan Faturohman itu diketahui melaju dari arah Labuan menuju Pandeglang. Beruntung, sopir berhasil selamat dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kasat Lantas Polres Pandeglang, AKP Senna Indiarto Rajasa Putra, S.Tr.K., S.I.K., membenarkan adanya kecelakaan tunggal tersebut. Ia menyebut truk terguling karena kelebihan muatan sehingga tidak kuat menanjak.

"Benar telah terjadi kecelakaan tunggal, sebuah truk terguling akibat kelebihan muatan sehingga tidak kuat menanjak. Dalam kecelakaan tersebut, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, termasuk sopir truk dalam keadaan selamat," ujar AKP Senna.

Kecelakaan tersebut sempat menyebabkan kemacetan dari dua arah, baik kendaraan dari Labuan menuju Pandeglang maupun sebaliknya.

Untuk proses penanganan, truk dievakuasi menggunakan alat berat dan dibawa ke Polres Pandeglang guna penyelidikan lebih lanjut.

AKP Senna juga mengingatkan para sopir truk agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan.

"Kami berpesan kepada para sopir truk agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas, di antaranya muatan jangan sampai berlebihan atau overload demi keselamatan pengendara," tutupnya.

Pajak Dibayar, Pembangunan Berjalan! Bapenda Kota Serang Ajak Warga Manfaatkan Bebas Denda

By On Selasa, November 10, 2026

Kepala Bapenda Kota Serang 
Wahyu Nurjamil mengajak masyarakat memanfaatkan program bebas denda pajak daerah sebagai kesempatan menyelesaikan tunggakan pajak.

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Kesempatan bagi masyarakat Kota Serang yang masih memiliki tunggakan pajak daerah kembali terbuka. Pemerintah Kota Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghadirkan program bebas denda dengan menghapus sanksi administrasi pajak daerah.

Program yang berlangsung sejak 15 Oktober hingga 30 November 2026 ini diharapkan dapat mendorong masyarakat segera menyelesaikan kewajiban pajaknya sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Kepala Bapenda Kota Serang, Wahyu Nurjamil, menjelaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban warga kepada pemerintah. Penerimaan pajak juga menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan Kota Serang.

"Ketika masyarakat membayar pajak, sesungguhnya masyarakat ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan dan berbagai kebutuhan pembangunan," ungkap Wahyu.

Ia mengatakan, pemerintah berupaya memberikan kemudahan agar masyarakat semakin terdorong untuk membayar pajak. Salah satunya melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi selama program bebas denda berlangsung.

Masyarakat juga tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan karena Bapenda menyediakan sejumlah saluran pembayaran. Pilihannya meliputi Bank bjb, Bank Banten, BCA Mobile, Livin' by Mandiri, marketplace, QRIS, dompet digital, serta gerai ritel modern.

Wahyu berharap kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak. Ia menilai dukungan masyarakat melalui kepatuhan membayar pajak menjadi bagian penting dalam upaya membangun Kota Serang.

"Jangan melihat pajak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk gotong royong membangun daerah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin kuat pula dukungan terhadap pembangunan Kota Serang," katanya.

Bapenda Kota Serang pun mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan program bebas denda tersebut sebelum masa berlakunya berakhir pada 30 November 2026. (ADV)

Bapenda Kota Serang Hapus Denda Pajak Daerah hingga 30 November 2026

By On Senin, November 09, 2026

Kepala Bapenda Kota Serang Wahyu Nurjamil mengajak masyarakat memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi pajak daerah hingga 
30 November 2026.

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Pemerintah Kota Serang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah melalui program penghapusan sanksi administrasi atau bebas denda pajak daerah. Program ini berlaku hingga 30 November 2026.

Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemkot Serang mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut sebagai kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa dibebani sanksi administrasi selama masa program berlangsung.

Kepala Bapenda Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

"Ketika masyarakat membayar pajak, sesungguhnya masyarakat ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan dan berbagai kebutuhan pembangunan," ungkap Wahyu.

Menurutnya, upaya meningkatkan kepatuhan pajak tidak hanya dilakukan dengan mengajak masyarakat memenuhi kewajiban, tetapi juga melalui pemberian kemudahan dalam pembayaran.

Program bebas denda tersebut berlangsung mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Selama periode itu, wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah.

Untuk memudahkan masyarakat, Bapenda menyediakan berbagai pilihan pembayaran, di antaranya melalui Bank bjb, Bank Banten, BCA Mobile, Livin' by Mandiri, marketplace, QRIS, dompet digital, hingga gerai ritel modern.

Wahyu berharap kebijakan ini dapat mendorong semakin banyak masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh warga.

"Jangan melihat pajak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk gotong royong membangun daerah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin kuat pula dukungan terhadap pembangunan Kota Serang," katanya.

Ia mengajak seluruh wajib pajak agar tidak melewatkan kesempatan tersebut dan memanfaatkan program bebas denda sebelum berakhir pada 30 November 2026. (ADV)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *