Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Disperindag Banten Dorong Akses Pembiayaan Lebih Mudah bagi Pelaku IKM dan UMKM

By On Selasa, November 10, 2026

Kepala Disperindag Provinsi Banten 
Dr. Iwan Hermawan menghadiri 
Rapat Pleno Penetapan Program TPAKD 
Provinsi Banten Tahun 2026 
di Gedung Negara Provinsi Banten.

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Pelaku usaha kecil membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menghasilkan produk. Mereka juga perlu kemudahan mendapatkan pembiayaan, memahami pengelolaan keuangan, dan pendampingan agar usahanya bisa berkembang.

Hal inilah yang menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, khususnya bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Disperindag Provinsi Banten, Dr. Iwan Hermawan, mengatakan akses keuangan yang inklusif penting untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan daya saing. Kemudahan memperoleh pembiayaan perlu dibarengi literasi keuangan dan pendampingan agar modal yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik.

Menurutnya, dukungan tersebut dapat membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

Hal itu disampaikan Iwan saat menghadiri Rapat Pleno Penetapan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten Tahun 2026 di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang.

Rapat yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Banten itu mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Banten Bergerak Maju Berdampak”. Pertemuan tersebut menjadi forum bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun program kerja TPAKD guna memperluas layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Disperindag Banten, kata Iwan, mendukung kerja sama lintas sektor agar semakin banyak peluang pembiayaan yang bisa diakses pelaku usaha. Sinergi ini juga diperlukan untuk memperkuat ekosistem industri dan perdagangan, sehingga sektor usaha dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Rapat pleno tersebut dihadiri Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Banten, bupati dan wali kota se-Provinsi Banten, serta perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui penetapan program TPAKD Tahun 2026, diharapkan lahir langkah-langkah strategis dan terukur untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

Gugatan Program Sekolah Gratis Berakhir Damai di PN Serang, Ini yang Perlu Diketahui Publik

By On Selasa, November 10, 2026

Suasana mediasi gugatan terkait pelaksanaan Program Sekolah Gratis 
di Pengadilan Negeri Serang, 
Selasa (10/11/2026). Proses mediasi dipimpin hakim mediator Marta Sari Tarigan, S.H., M.H. (Foto: KONTRAS7.co.id)

Kontras7.co.id — KOTA SERANG — Gugatan terkait pelaksanaan Program Sekolah Gratis (PSG) di Provinsi Banten akhirnya berakhir damai melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa (10/11/2026).

Proses mediasi dipimpin hakim mediator Marta Sari Tarigan, S.H., M.H. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian.

Namun, perdamaian ini bukan berarti seluruh perhatian terhadap pelaksanaan program selesai. Keberlanjutan, evaluasi, hingga manfaat bantuan bagi masyarakat tetap menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Perkara tersebut diajukan oleh Tubagus Delly Suhendar, warga Kota Serang, dengan Muhammad Ridwan, S.H., M.M., M.H., sebagai kuasa hukum penggugat.

Usai mediasi, Media KONTRAS7.co.id mewawancarai pihak penggugat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada hari yang sama. Dari keterangan kedua pihak, ada sejumlah hal yang menarik untuk dicermati, terutama mengenai bagaimana Program Sekolah Gratis tetap berjalan dan benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Ridwan, mengatakan proses mediasi berlangsung secara konstruktif. Ia melihat kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesempatan untuk mendorong perbaikan pelaksanaan Program Sekolah Gratis.

Menurut Ridwan, gugatan yang diajukan bukan semata-mata untuk memenangkan perkara. Pihaknya ingin memastikan program yang menggunakan anggaran pemerintah itu berjalan sesuai ketentuan hukum, dikelola dengan baik, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keterbukaan Pemprov Banten yang bersedia membicarakan berbagai hal terkait pelaksanaan dan perbaikan program.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pihak penggugat adalah keberlanjutan Program Sekolah Gratis. Ridwan menilai, program ini jangan sampai berhenti hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan di Provinsi Banten.

Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen agar pelaksanaan Pergub Banten Nomor 15 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis tetap berlanjut, bukan hanya pada masa gubernur saat ini, tetapi juga pada periode kepemimpinan berikutnya.

Namun, menurut Ridwan, program yang berkelanjutan juga harus disertai perbaikan. Apabila masih ada bagian yang kurang atau belum berjalan sesuai petunjuk teknis, maksud, dan tujuan Pergub tersebut, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi.

Perhatian lainnya menyangkut sekolah yang menerima bantuan. Ridwan menjelaskan, bantuan Program Sekolah Gratis harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai peruntukannya.

Ia juga menyoroti persoalan iuran SPP. Menurutnya, sekolah penerima bantuan tidak semestinya kembali membebankan SPP kepada orang tua atau wali murid, karena kebutuhan tersebut sudah diperhitungkan dalam rincian besaran bantuan Program Sekolah Gratis.

Hal ini penting agar bantuan pemerintah benar-benar meringankan beban orang tua dan memudahkan anak-anak mendapatkan akses pendidikan.

Bagi pihak penggugat, tercapainya perdamaian bukan berarti persoalan pelaksanaan program tidak perlu lagi diperhatikan. Justru, kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah untuk memastikan Program Sekolah Gratis terus berjalan dan semakin baik.

Ridwan juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan pendidikan. Sebab, pendidikan bukan hanya urusan pemerintah, melainkan hak masyarakat dan menyangkut masa depan generasi mendatang.

Pihak penggugat dan Pemerintah Provinsi Banten bersalaman sambil menunjukkan dokumen kesepakatan perdamaian setelah mediasi gugatan Program Sekolah Gratis 
di Pengadilan Negeri Serang, 
Selasa (10/11/2026). (Foto: KONTRAS7.co.id)

Pemprov Banten Jelaskan Evaluasi Pergub

Dari pihak Pemprov Banten, Kepala Biro Hukum H. Furkon membenarkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut.

“Alhamdulillah, kedua belah pihak telah sepakat berdamai,” ujar Furkon saat diwawancarai Media KONTRAS7.co.id, Selasa (10/11/2026).

Furkon menjelaskan, inti kesepakatan itu adalah Program Sekolah Gratis tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan persyaratan satuan pendidikan, keterbukaan informasi, dan ruang partisipasi masyarakat.

Artinya, keberlanjutan program tetap harus berjalan seiring dengan pemenuhan persyaratan bagi satuan pendidikan penerima bantuan. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang terbuka serta memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan.

Lantas, bagaimana dengan kemungkinan perubahan atau revisi Pergub Nomor 15 Tahun 2025?

Furkon menjelaskan, dalam kesepakatan perdamaian belum ditentukan pasal atau ketentuan tertentu dalam Pergub yang harus direvisi. Belum ada pula kesepakatan mengenai kewajiban maupun batas waktu khusus untuk melakukan revisi.

Meski begitu, ia menyampaikan bahwa Pergub tersebut sedang dalam proses evaluasi untuk perbaikan Program Sekolah Gratis. Evaluasi itu, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen Gubernur Banten agar program berjalan sesuai tujuan.

“Pergub dalam proses evaluasi untuk perbaikan Program Sekolah Gratis. Itu komitmen Pak Gubernur agar program ini bisa sesuai dengan tujuan, yakni memudahkan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan tentunya peningkatan IPM Provinsi Banten,” jelas Furkon.

Ia menambahkan, apabila dari hasil evaluasi nantinya diperlukan penyempurnaan kebijakan, hal tersebut akan dikaji melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemprov Banten akan menindaklanjuti poin-poin kesepakatan perdamaian. Hal yang menjadi perhatian antara lain memastikan program berjalan dengan baik, meningkatkan pengawasan, memperkuat keterbukaan informasi, serta memperbaiki layanan pengaduan masyarakat.

Furkon juga menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Majelis Hakim PN Serang untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian atau Acta van Dading. Setelah dikuatkan oleh pengadilan, kesepakatan itu memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak.

Yang Terpenting, Program Benar-Benar Dirasakan Masyarakat

Berakhirnya gugatan melalui kesepakatan damai menjadi langkah penting dalam proses penyelesaian perkara. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kesepakatan tersebut dijalankan setelah proses mediasi.

Masyarakat tentu berharap Program Sekolah Gratis tidak hanya berlanjut sebagai kebijakan pemerintah, tetapi juga benar-benar membantu orang tua, memudahkan akses pendidikan, dan mengurangi angka putus sekolah.

Karena itu, keberlanjutan program, evaluasi kebijakan, keterbukaan informasi, serta pengawasan masyarakat perlu berjalan beriringan. Dengan begitu, tujuan Program Sekolah Gratis di Provinsi Banten dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dinas Kesehatan Kota Serang Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 2026

By On Senin, November 09, 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang 
dr. H. Ahmad Hasanuddin, MM.Kes., menyampaikan ucapan Selamat Hari Pahlawan 2026.

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2026, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, dr. H. Ahmad Hasanuddin, MM.Kes., menyampaikan ucapan dan pesan untuk masyarakat.

“Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita teladani semangat juang para pahlawan dengan terus berkarya, mengabdi, dan memberikan manfaat bagi sesama. Di bidang kesehatan, pengabdian diwujudkan melalui kepedulian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui program Serang Sehat, kami ingin pelayanan kesehatan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap visi dan misi Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia.

dr. H. Ahmad Hasanuddin, MM.Kes.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang

Wabup Najib Hamas Apresiasi PLN Peduli Dukung Pendidikan di Pulau Panjang

By On Minggu, November 08, 2026

Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas saat menghadiri kegiatan program PLN Peduli BRIDGE Banten di SDN Pulau Panjang 2, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Pemerataan pendidikan hingga wilayah kepulauan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Serang. Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengapresiasi program PLN Peduli yang menghadirkan dukungan fasilitas pendidikan bagi siswa SDN Pulau Panjang 2, Kecamatan Pulo Ampel.

Menurut Najib, kepedulian terhadap dunia pendidikan harus menjangkau seluruh anak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan dan jauh dari pusat perkotaan.

Ia menilai kolaborasi PT PLN (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bersama Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (Harfa Banten) memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Serang.

"Program ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang tinggal di wilayah kepulauan. Kami sangat mengapresiasi PLN Peduli dan Harfa Banten yang telah hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Najib.

Program bertajuk BRIDGE Banten tersebut direalisasikan di SDN Pulau Panjang 2 pada Kamis, 15 Oktober 2026. Kegiatannya mencakup tiga aspek, yakni pelestarian lingkungan, pengembangan sarana olahraga, dan penguatan fasilitas literasi.

Najib mengatakan kehadiran PLN Peduli di Kabupaten Serang bukan kali pertama. Sejumlah program sosial telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan Harfa Banten, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah yang secara geografis cukup sulit dijangkau.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Banten Utara, Hasudungan Siahaan, mengatakan program BRIDGE Banten merupakan bentuk kepedulian PLN terhadap pengembangan generasi muda melalui dukungan fasilitas pendidikan dan lingkungan yang sehat.

Ia menjelaskan, PLN mempercayakan Harfa Banten sebagai mitra pelaksana dalam merealisasikan sejumlah program sosial di wilayah Banten.

"Harfa Banten telah menjadi mitra kami dalam berbagai program, tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga advokasi, kesehatan, dan tanggap bencana. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat," kata Hasudungan.

Menurut Hasudungan, SDN Pulau Panjang 2 dipilih karena kebutuhan sekolah serta kondisi geografisnya yang relatif jauh dari pusat perkotaan.

"Walaupun lokasinya cukup jauh dan harus menyeberangi lautan, pemenuhan kebutuhan pendidikan tetap harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak di Pulau Panjang harus memiliki kesempatan untuk berkembang dengan baik dan memperoleh dukungan fasilitas pendidikan yang layak," ujarnya.

Kolaborasi antara PLN, Harfa Banten, dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan serta membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak di wilayah kepulauan untuk belajar, mengembangkan potensi, dan meraih prestasi.

Bolehkah Anggota DPRD Aktif Menjadi Ketua PKBM? Ini Ketentuan yang Perlu Dipahami

By On Minggu, November 08, 2026

Ilustrasi kegiatan pendidikan 
non formal melalui Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM).

KONTRAS7.CO.ID — NASIONAL — PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan di luar jalur sekolah formal.

Namun, bagaimana jika seseorang yang masih aktif menjadi anggota DPRD juga menjabat sebagai ketua PKBM? Pertanyaan ini menarik untuk dipahami karena anggota DPRD memiliki aturan tersendiri mengenai jabatan dan pekerjaan lain selama masih menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Untuk memahami ketentuannya, kita perlu melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, pengaturan mengenai DPRD juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Namun, melalui Pasal 409 huruf d UU Pemerintahan Daerah, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412 UU MD3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Karena itu, Pasal 350 dan Pasal 400 UU MD3 tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk membahas larangan bagi anggota DPRD.

Apa ketentuan larangan bagi anggota DPRD?

Dalam UU Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai larangan bagi anggota DPRD provinsi diatur dalam Pasal 134, sedangkan bagi anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 188.

Pasal 188 ayat (1) mengatur larangan bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, hakim pada badan peradilan, serta pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, maupun pegawai pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD.

Sementara itu, Pasal 188 ayat (2) menyebutkan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang DPRD maupun hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Ketentuan serupa bagi anggota DPRD provinsi tercantum dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan mengenai pejabat struktural pada lembaga pendidikan menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan ketika membahas posisi ketua PKBM. Namun, untuk memahami apakah suatu jabatan termasuk dalam kategori tersebut, perlu dilihat pula kedudukan dan tugas yang melekat pada jabatan itu dalam struktur organisasi lembaga.

Lalu, bagaimana aturan mengenai PKBM?

PKBM sendiri merupakan bagian dari pendidikan nonformal. Salah satu aturan yang mengatur pendirian satuan pendidikan nonformal adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Dalam aturan tersebut, PKBM disebut sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal. Pendirian satuan pendidikan nonformal dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Permendikbud tersebut juga mengatur persyaratan administratif pendirian, termasuk susunan pengurus dan rincian tugas. Artinya, dalam membahas jabatan ketua PKBM, penting untuk melihat dokumen pendirian, susunan kepengurusan, serta tugas dan kewenangan yang melekat pada posisi tersebut.

Bagaimana dengan bantuan pemerintah dan honorarium?

Hal lain yang juga sering menjadi pertanyaan adalah ketika PKBM menerima bantuan pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Apakah penerimaan bantuan tersebut otomatis membuat seluruh pengurusnya berstatus sebagai pegawai pada badan yang anggarannya bersumber dari pemerintah?

Hal ini perlu dibedakan. Penerimaan bantuan pemerintah oleh suatu lembaga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pengurusnya berstatus sebagai pegawai pada badan yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD.

Begitu juga soal honorarium. Untuk memahaminya, perlu dilihat siapa yang menerima, apa dasar pemberiannya, bagaimana kedudukan penerima dalam lembaga, serta dari mana sumber pembayarannya.

Karena itu, persoalan bantuan dan honorarium tidak cukup dilihat hanya dari ada atau tidaknya dana pemerintah yang diterima PKBM. Status lembaga, kedudukan pengurus, dasar pembayaran, dan ketentuan yang mengaturnya juga perlu diperhatikan.

Dari berbagai ketentuan tersebut, pembahasan mengenai anggota DPRD yang juga menjabat sebagai ketua PKBM berkaitan dengan aturan mengenai larangan jabatan dan pekerjaan bagi anggota DPRD serta ketentuan penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Memahami aturan-aturan ini penting agar masyarakat mengetahui batasan yang diatur bagi anggota DPRD sekaligus memahami bagaimana PKBM didirikan dan dikelola. Untuk menentukan penerapannya pada suatu jabatan tertentu, perlu diperiksa fakta dan dokumen kelembagaan yang bersangkutan.


BGN Hapus Biaya Operasional Kendaraan Distribusi MBG Rp3.000 per Penerima Manfaat per Hari

By On Sabtu, November 07, 2026

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, 
menjelaskan kebijakan biaya kendaraan distribusi dalam Program Makan 
Bergizi Gratis melalui akun TikTok resmi Badan Gizi Nasional RI. 
Sabtu (7/11/2026)

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus biaya kendaraan distribusi sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari dari komponen biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, dalam video yang diunggah melalui akun TikTok resmi Badan Gizi Nasional RI pada Sabtu (7/11/2026), menjelaskan bahwa penghapusan biaya kendaraan tersebut bukan merupakan kebijakan baru. Menurutnya, BGN mengembalikan kebijakan sebagaimana yang pernah berlaku pada awal program MBG diluncurkan.

Tysa menjelaskan, pada awal pelaksanaan program MBG, biaya kendaraan memang tidak masuk dalam komponen biaya operasional. Sebab, kendaraan merupakan bagian dari investasi atau perlengkapan dan perangkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagaimana gedung SPPG, peralatan memasak, dan peralatan makan.

Menurutnya, hal tersebut tercantum dalam Keputusan Deputi Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025. Ia mengatakan, kedua keputusan tersebut tidak pernah menyebutkan kendaraan sebagai bagian dari biaya operasional.

Namun, Tysa mengakui bahwa sebelumnya memang ada keputusan dari Kepala BGN yang lama, yakni Keputusan Nomor 63 Tahun 2025, yang memasukkan biaya sewa kendaraan sebagai bagian dari biaya operasional.

Setelah dikaji lebih dalam, BGN menilai kendaraan untuk mengantarkan distribusi makanan tidak seharusnya dimasukkan ke dalam biaya operasional. Menurut Tysa, kendaraan merupakan hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi.

Dengan demikian, penghapusan alokasi Rp3.000 per penerima manfaat per hari tersebut merupakan pengembalian kebijakan seperti yang berlaku pada awal pelaksanaan program MBG.

Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan Pemkab Serang Mulai Dirasakan Manfaatnya

By On Sabtu, November 07, 2026

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, program inisiasi Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah ini memberikan jaminan sosial bagi pekerja rentan, termasuk pengemudi ojek online (ojol).

Salah satu penerima manfaatnya adalah Hasan Syukur, warga Kampung Ciakar, Desa Siketug, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Ia mengalami kecelakaan setelah tertabrak mobil listrik di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Akibat kejadian tersebut, Hasan mengalami patah tulang dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta.

Menantu Hasan, Eko Priyono, mengatakan kondisi mertuanya saat itu masih menjalani perawatan di ruang ICU. Saat dihubungi melalui telepon pada Selasa, 27 Oktober 2026, Eko menyebut Hasan belum sadarkan diri karena pengaruh obat untuk mengurangi rasa sakit akibat patah tulang.

"Bapak masih harus banyak istirahat tidur supaya mengurangi rasa sakitnya, saya saat ini bersama ibu mertua yang menunggu di rumah sakit," ujar Eko.

Di tengah kondisi tersebut, keluarga Hasan mengaku terbantu karena tidak perlu memikirkan biaya perawatan maupun pengobatan. Hasan diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program perlindungan pekerja rentan Pemkab Serang.

Eko pun menyampaikan terima kasih kepada Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah karena program tersebut dirasakan langsung oleh keluarganya.

"Saya sebagai menantu Bapak Hasan Syukur mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bupati Serang," ucapnya.

Ungkapan serupa disampaikan putri Hasan, Ewis Hildayani. Ia juga berterima kasih kepada Bupati Serang karena program perlindungan pekerja rentan tersebut membantu orang tuanya saat mengalami kecelakaan di Jakarta.

"Terima kasih Ibu Bupati Serang Ratu Zakiyah, program Ibu sangat bermanfaat sangat dirasakan orang tua saya yang saat ini dirawat di RS Fatmawati akibat tertabrak mobil listrik di Jakarta," ujarnya.

Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan diluncurkan Pemkab Serang pada 14 Juli 2026. Melalui program ini, lebih dari 33.600 pekerja rentan di Kabupaten Serang mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaannya, setiap desa didorong memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 100 pekerja rentan. Pembiayaan program dilakukan melalui kolaborasi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk memperluas cakupan perlindungan bagi masyarakat.

Saat peluncuran program tersebut, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas kolaborasi dalam menjalankan program perlindungan pekerja rentan.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah berkolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Serang dalam mewujudkan program ini," kata Ratu.

Ia berharap cakupan perlindungan pekerja rentan terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial, khususnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Program tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.


Kapolri Minta Anggota Polri Mau Mendengar Kritik dan Masukan Masyarakat

By On Sabtu, November 07, 2026

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam peringatan HUT ke-75 Humas Polri 
di Mabes Polri, Jakarta.

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Masyarakat tentu ingin polisi tidak hanya hadir ketika ada masalah, tetapi juga mau mendengar keluhan, kritik, dan masukan dari warga. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kepada seluruh anggota Polri.

Kapolri meminta jajarannya menjaga sikap dan perilaku serta tidak menutup diri dari masyarakat. Menurut arahan tersebut, masukan dan kritik dari publik perlu didengar, bukan justru dihindari.

Pesan itu disampaikan dalam peringatan HUT ke-75 Humas Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan sejumlah arahan Kapolri mengenai cara Polri berkomunikasi dengan masyarakat.

Salah satunya, informasi yang disampaikan kepada publik harus cepat, akurat, terbuka, dan berdasarkan fakta yang sudah diperiksa. Kalau ternyata ada informasi yang keliru, Polri juga diminta segera meluruskannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Kapolri juga meminta anggota mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat. Keluhan dan aspirasi warga perlu ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Bukan hanya kepada masyarakat, anggota Polri juga diminta menghormati kerja wartawan dan membangun komunikasi yang baik dengan pers. Ketika muncul informasi yang tidak benar, Polri perlu memberikan penjelasan berdasarkan fakta, tanpa mengabaikan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Perhatian juga diberikan pada perilaku anggota di media sosial. Sebab, apa yang dilakukan seorang anggota, baik saat bertugas maupun di ruang digital, ikut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap institusi Polri.

Arahan ini menjadi penting karena hubungan polisi dengan masyarakat tidak hanya dinilai dari seberapa cepat suatu kasus ditangani. Cara anggota berbicara, memperlakukan warga, merespons keluhan, hingga menerima kritik juga ikut menentukan kepercayaan publik.

Pada akhirnya, masyarakat tentu ingin melihat keterbukaan itu benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya disampaikan dalam sebuah acara, tetapi terlihat dari pelayanan dan sikap anggota Polri ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.

Listrik Padam Melebihi Standar, Pelanggan PLN Berhak Dapat Kompensasi hingga 500 Persen

By On Sabtu, November 07, 2026

Ilustrasi karikatur keluarga saat 
mengalami pemadaman listrik dan melaporkan gangguan melalui PLN Mobile. 
(Ilustrasi Kontras7.co.id)

KONTRAS7.CO.ID — NASIONAL — Saat listrik padam dalam waktu lama, aktivitas di rumah maupun pekerjaan bisa ikut terganggu. Namun, pelanggan PLN perlu tahu bahwa ada aturan yang mengatur hak kompensasi apabila gangguan listrik melampaui standar mutu pelayanan yang ditetapkan pemerintah.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 2 Tahun 2025, yang mengubah aturan sebelumnya dalam Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

Dalam Pasal 6A, standar lama gangguan listrik ditetapkan satu jam per bulan. Namun, Menteri ESDM dapat menetapkan standar berbeda dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan jaringan listrik.

Jika akumulasi lama gangguan melampaui standar yang berlaku, pelanggan berhak memperoleh kompensasi. Besarannya dihitung dari biaya beban atau rekening minimum, dengan rincian:

  • 50 persen apabila lama gangguan sampai dengan 2 jam di atas standar pelayanan.
  • 75 persen apabila lebih dari 2 jam sampai dengan 4 jam di atas standar.
  • 100 persen apabila lebih dari 4 jam sampai dengan 8 jam di atas standar.
  • 200 persen apabila lebih dari 8 jam sampai dengan 16 jam di atas standar.
  • 300 persen apabila lebih dari 16 jam sampai dengan 40 jam di atas standar.
  • 500 persen apabila lebih dari 40 jam di atas standar.

Perlu dipahami, kompensasi tidak otomatis diberikan setiap kali listrik padam. Ada ketentuan standar mutu pelayanan yang harus diperhatikan. Persentase tersebut juga bukan potongan dari seluruh tagihan listrik atau uang tunai yang langsung diberikan kepada pelanggan, melainkan dasar penghitungan kompensasi dari biaya beban atau rekening minimum sesuai aturan.

Bagaimana cara melaporkan listrik padam?

Ketika listrik di rumah padam, pelanggan dapat melaporkan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile dengan memilih menu pengaduan gangguan listrik. Pengaduan juga bisa disampaikan melalui layanan PLN 123.

Simpan nomor laporan dan catat kapan listrik mulai padam hingga kembali menyala. Langkah ini penting karena lama gangguan dihitung sejak PLN memperoleh informasi mengenai gangguan, baik melalui sistem pemantauan maupun laporan pelanggan, sampai listrik kembali menyala.

Catatan tersebut dapat membantu pelanggan ketika ingin menanyakan penanganan gangguan atau memeriksa perhitungan kompensasi.

Lalu, bagaimana kompensasi diberikan?

Pasal 6C mengatur bahwa kompensasi diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token pada bulan berikutnya. Untuk pelanggan pascabayar, kompensasi diperhitungkan melalui pengurangan tagihan. Sementara pelanggan prabayar memperoleh penyesuaian saat membeli token berikutnya.

Besaran kompensasi pelanggan prabayar disetarakan dengan pelanggan reguler yang memiliki daya tersambung sama. Namun, ketentuan kompensasi tersebut dikecualikan bagi pelanggan dengan layanan khusus.

Jika pelanggan ingin memastikan apakah gangguan yang dialami sudah memenuhi ketentuan, tetapi kompensasi belum terlihat, pelanggan dapat meminta penjelasan melalui kanal pengaduan resmi PLN.

Dengan memahami aturan ini, masyarakat bisa mengetahui haknya sebagai pelanggan listrik. Jadi, ketika terjadi pemadaman, pelanggan tidak hanya bisa melaporkan gangguan, tetapi juga memeriksa apakah kompensasi telah diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Guru Pesantren Kepergok Mesum di Mobil di Tol Serang-Panimbang, Tabrak Dua Polisi

By On Jumat, November 06, 2026

ED dan AM, dua tersangka kasus penabrakan anggota PJR di Tol Serang-Panimbang, saat diamankan Ditreskrimum Polda Banten. (Dok. Polda Banten)

KONTRAS7.CO.ID — LEBAK — Kasus penabrakan dua anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Banten di Tol Serang-Panimbang kini menjerat ED (27), seorang tenaga pengajar pondok pesantren, dan kekasihnya, AM. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (1/11/2026) di sekitar Kilometer 70 Tol Serang-Panimbang. Saat itu, ED dan AM berada di dalam mobil Daihatsu Xenia yang berhenti di bahu jalan tol selama sekitar 20 menit.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Banten Kompol Yeremia Iwo mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya hendak melakukan perbuatan asusila di dalam mobil.

Dua anggota PJR, Bripda Rizki Novyandri dan Briptu Wahyu, yang sedang berpatroli kemudian menghampiri mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan.

Petugas mengetuk kaca mobil dan menanyakan siapa yang berada di dalam kendaraan serta apa yang sedang mereka lakukan. Namun, ED yang berada di balik kemudi justru berusaha melarikan diri.

Saat kedua petugas berada di depan mobil untuk menghalangi kendaraan agar tidak kabur, ED malah menginjak gas dan menabrak mereka.

Briptu Wahyu tersenggol mobil, sedangkan Bripda Rizki tersangkut di bagian kap depan. ED tetap melajukan kendaraannya meskipun Rizki masih berada di bagian depan mobil.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, berdasarkan keterangan penyidik, Rizki terseret sekitar tiga kilometer sebelum akhirnya terjatuh.

Polisi kemudian menelusuri rekaman CCTV di sejumlah gerbang tol untuk mengetahui kendaraan yang digunakan. Dari hasil penelusuran tersebut, polisi mengidentifikasi mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan ED.

ED ditangkap di wilayah Cadasari, Kabupaten Pandeglang, pada Senin (2/11/2026) dini hari. Sementara AM diamankan di wilayah Serang.

Dalam keterangan terbarunya pada Jumat (6/11/2026), Maruli menyampaikan bahwa polisi juga menetapkan AM sebagai tersangka setelah melakukan penyelidikan dan gelar perkara.

ED ditetapkan sebagai tersangka karena mengemudikan mobil yang menabrak petugas. Sementara AM dinilai turut terlibat dalam kejadian tersebut.

Maruli menjelaskan, AM tidak berupaya menolong petugas yang terseret dan tidak melaporkan kejadian itu kepada polisi. AM juga meninggalkan lokasi bersama ED. Hal tersebut menjadi bagian dari penilaian penyidik dalam menetapkan AM sebagai tersangka.

Akibat kejadian itu, Bripda Rizki masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU RS Kramat Jati, Jakarta Timur, dan belum sadarkan diri. Sementara Briptu Wahyu sudah menjalani rawat jalan di rumah.

Polisi telah mengamankan mobil yang digunakan ED dan AM serta rekaman CCTV sebagai barang bukti dalam penanganan perkara tersebut.

Pemkab Serang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran hingga Tingkat Desa

By On Jumat, November 06, 2026

Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas bersama jajaran pemerintah daerah saat kegiatan sosialisasi Perbup Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Pemerintah Kabupaten Serang memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi juga diterapkan melalui edukasi dan pengawasan hingga tingkat desa.

Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan, persoalan pekerja migran masih kerap ditemukan di Kabupaten Serang. Berdasarkan pengalamannya selama sekitar satu setengah tahun terakhir, laporan kasus terkait pekerja migran hampir diterima pemerintah daerah setiap dua minggu.

Persoalan yang muncul beragam, salah satunya keberangkatan calon pekerja migran yang tidak melalui prosedur resmi.

"Jangan sampai kegiatan ini hanya sebatas sosialisasi Perbup. Kita perlu membangun edukasi kepada masyarakat, bahkan mendorong model regulasi berbasis desa agar perlindungan pekerja migran bisa dilakukan sejak awal," ujar Najib dalam kegiatan sosialisasi Perbup Nomor 24 Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang.

Menurut Najib, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengawasi warganya yang berencana bekerja ke luar negeri. Pengawasan tersebut diperlukan agar proses keberangkatan dilakukan sesuai ketentuan dan calon pekerja migran terhindar dari berbagai risiko.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Yanti Mustati Robianti, juga menyoroti pentingnya peran kepala desa dan perangkat desa dalam pengawasan administrasi kependudukan warga yang berencana bekerja ke luar negeri.

Ia menilai dokumen seperti KTP dan surat pengantar lainnya perlu diperiksa secara cermat sesuai ketentuan. Sebab, keberangkatan secara ilegal dapat menyulitkan proses identifikasi apabila pekerja migran menghadapi masalah di negara tujuan.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami, menjelaskan Perbup Nomor 24 Tahun 2026 disusun karena masih tingginya migrasi nonprosedural dan terbatasnya informasi masyarakat mengenai tata cara bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.

Menurut Diana, pekerja migran juga menghadapi berbagai risiko, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan, upah yang tidak dibayarkan, hingga persoalan hukum di negara penempatan.

"Melalui Perbup ini, diharapkan upaya pelindungan pekerja migran dapat dilakukan secara lebih terarah, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah daerah," jelasnya.

Sosialisasi tersebut diikuti para kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Serang. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Serang Yanti Mustati Robianti, serta Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang Diana Ardhianty Utami.

Pemkab Serang berharap pemerintah desa dapat terlibat dalam edukasi, pendataan, dan pengawasan calon pekerja migran. Dengan begitu, warga yang ingin bekerja ke luar negeri dapat memperoleh informasi dan menempuh jalur resmi sehingga hak serta keselamatannya lebih terlindungi.

Rektor UGM Tegaskan Jokowi Terdaftar sebagai Mahasiswa dan Lulus pada 1985

By On Jumat, November 06, 2026

KONTRAS7.CO.ID — YOGYAKARTA — Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia menegaskan bahwa Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa UGM dan telah menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 23 Oktober 1985.

Penegasan tersebut disampaikan Ova dalam pernyataan resmi UGM yang diunggah melalui kanal YouTube Universitas Gadjah Mada pada 28 November 2025, untuk memberikan klarifikasi mengenai riwayat akademik Jokowi di tengah isu ijazah yang masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Ova mengatakan, UGM secara konsisten menyampaikan informasi berdasarkan data akademik dan sesuai dengan kewenangan institusi.

Ia menjelaskan, Jokowi diterima sebagai mahasiswa UGM dan pertama kali terdaftar pada 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaan tersebut. Pengumumannya juga dapat dilihat dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 1980.

Setelah diterima, Jokowi menjalani proses registrasi sebagaimana mestinya dengan melengkapi berbagai dokumen, termasuk formulir registrasi dan pernyataan atau janji sebagai mahasiswa baru. Data tersebut juga didokumentasikan dalam buku induk mahasiswa angkatan 1980.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi memiliki dosen pembimbing akademik Kasmujo yang saat ini telah purna tugas, tetapi masih berkomunikasi dengan pihak UGM.

Pada 1983, Jokowi menyelesaikan evaluasi program sarjana muda. Saat itu, program tersebut sedang berada dalam masa transisi dan kemudian disatukan menjadi program sarjana.

Dalam penyusunan skripsi, Jokowi dibimbing oleh A. Ahmad Sumitro. Ova menjelaskan, penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yakni Soemitro menggunakan huruf OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Kedua ejaan tersebut sah dan digunakan dalam dokumen resmi.

Jokowi kemudian dinyatakan lulus program sarjana pada 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5, yang merupakan indeks prestasi minimal sesuai ketentuan saat itu.

Ova juga menegaskan bahwa Jokowi telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Setelah ijazah diterima, segala hal yang berkaitan dengan dokumen tersebut, termasuk keputusan untuk menunjukkannya kepada publik atau tidak, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Mengenai foto Jokowi yang mengenakan kacamata pada ijazah, Ova menjelaskan bahwa ketentuan pada masa itu hanya melarang penggunaan kacamata hitam. Hal tersebut sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan Pembantu Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran. UGM juga memiliki arsip ijazah lain dari masa tersebut yang menunjukkan foto pemiliknya mengenakan kacamata.

Ova menegaskan, seluruh penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab UGM dalam menyampaikan kebenaran berdasarkan data akademik yang dimiliki, bukan untuk membela satu pihak secara tidak proporsional.


Bupati Serang Dorong UMKM Tembus Pasar Ekspor, Perusahaan Diminta Gunakan Batik Kaserangan

By On Kamis, November 05, 2026


Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyerahkan bantuan gerobak kopi 
secara simbolis kepada barista dalam kegiatan Gebyar Produk Ekspor 
di Swiss-Belinn Hotel, Cikande.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memperluas pemasaran produk hingga ke pasar internasional. Selain meningkatkan kualitas produk, dukungan pendampingan, perizinan, dan akses pembiayaan dinilai penting untuk membantu UMKM, terutama eksportir pemula.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, Kabupaten Serang memiliki beragam produk unggulan yang berpotensi dikembangkan, di antaranya kopi dan Batik Kaserangan.

Hal tersebut disampaikan Ratu saat menghadiri Gebyar Produk Ekspor di Swiss-Belinn Hotel, Cikande, Selasa (3/11/2026). Dalam kegiatan itu, sejumlah perusahaan eksportir dan pelaku UMKM Kabupaten Serang menampilkan produk unggulan mereka.

Menurut Ratu, UMKM perlu mendapat pendampingan agar produknya memenuhi persyaratan perusahaan maupun pasar yang lebih luas. Karena itu, ia berharap Bea Cukai dapat membantu memberikan pendampingan dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mulai mengekspor produknya.

Ia juga meminta dukungan perbankan agar pelaku UMKM lebih mudah memperoleh layanan, perizinan, dan akses pinjaman untuk mengembangkan usaha.

Ratu menyebut, sejumlah pelaku usaha yang telah mengantongi surat keterangan ekspor mulai memasarkan produknya ke berbagai negara, termasuk kawasan Eropa.

Pemkab Serang, lanjutnya, akan terus mendukung UMKM agar tidak hanya mengandalkan pasar lokal, tetapi juga memiliki kesempatan menembus pasar global.

Namun, pelaku usaha perlu menjaga kualitas produk, kemasan, perizinan, serta kepastian pasokan. Hal-hal tersebut menjadi bagian penting agar produk UMKM dapat memenuhi kebutuhan dan standar pasar ekspor.

Untuk produk kopi, Ratu menyebut sudah ada pelaku usaha yang melakukan ekspor secara langsung kepada pelanggan di luar negeri.

Sementara itu, pemasaran Batik Kaserangan masih diperkuat di pasar lokal. Ratu mengajak masyarakat dan para pimpinan perusahaan di Kabupaten Serang untuk menggunakan produk batik khas daerah tersebut.

Ia mengatakan, Batik Kaserangan memiliki 12 motif yang telah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Pemkab Serang juga telah menerbitkan surat edaran terkait penggunaan batik tersebut dan akan terus mendorong penerapannya.

“Kalau bukan kita sendiri yang mencintai produk kita, yang membanggakan produk kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” ujar Ratu.

Menurutnya, semakin banyak masyarakat dan perusahaan menggunakan Batik Kaserangan, semakin terbuka pula peluang bagi pelaku UMKM batik untuk meningkatkan produksi dan menopang perekonomian keluarga.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) Kabupaten Serang Adang Rachmat mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk belajar dari perusahaan yang sudah menjalankan ekspor.

Dengan menghadirkan perusahaan eksportir bersama pelaku UMKM, para pengusaha lokal diharapkan dapat memahami proses dan persyaratan untuk memasarkan produk ke luar negeri.

Adang menambahkan, pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan sarana usaha kepada pelaku usaha kopi. Bantuan berupa gerobak lengkap dengan peralatan diberikan kepada barista yang telah mengikuti pelatihan, untuk kemudian ditempatkan di lokasi strategis.

Dalam kegiatan tersebut, secara simbolis diserahkan bantuan gerobak kopi kepada lima barista yang mengikuti pelatihan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang.

Adang juga menyebut aktivitas ekspor sejumlah perusahaan di Kabupaten Serang terus berjalan. Salah satunya perusahaan produsen sedotan plastik yang mengirimkan produknya ke China dan Taiwan sebanyak 15 kontainer setiap bulan.

Selain itu, terdapat perusahaan yang mulai mengekspor produk keramik berupa gelas ke Taiwan dan Abu Dhabi. Proses pengerjaan, pemolesan, dan pewarnaan keramik tersebut masih dilakukan secara tradisional. Produk sepeda dari perusahaan yang beroperasi di kawasan Modern Cikande juga menjadi bagian dari kegiatan ekspor di daerah tersebut.

Sebanyak 69 perusahaan eksportir diundang dalam kegiatan Gebyar Produk Ekspor tersebut. Pemkab Serang berharap keberadaan perusahaan-perusahaan itu dapat menjadi kesempatan belajar sekaligus membuka peluang bagi UMKM lokal untuk mengembangkan pasar.

Pemkab Serang Gandeng KSOP Banten Awasi Pengiriman Hasil Tambang, Optimalkan Pajak Daerah

By On Kamis, November 05, 2026

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah bersama Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha menandatangani kerja sama pengawasan pengiriman mineral bukan logam dan batuan di Pendopo Bupati Serang.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan memperkuat pengawasan pengiriman mineral bukan logam dan batuan (MBLB) melalui kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten. Langkah ini dilakukan untuk mencocokkan volume pengiriman material tambang dengan laporan wajib pajak, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama antara Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha di Pendopo Bupati Serang, Selasa (27/10/2026).

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, pengawasan melalui jalur pelabuhan diperlukan karena aktivitas pengiriman komoditas MBLB cukup tinggi, terutama di kawasan Bojonegara dan Puloampel.

Menurutnya, potensi sumber daya alam Kabupaten Serang, termasuk hasil pertambangan, dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah apabila dikelola dengan baik. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan dan kepatuhan pelaporan pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak MBLB merupakan jenis pajak yang dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak.

Karena itu, kejujuran dan ketepatan waktu dalam pelaporan omzet menjadi hal penting. Pemkab Serang menilai masih ada ruang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan aktivitas usahanya secara benar.

“Melalui momentum hari ini kami menggandeng KSOP Kelas I Banten untuk memperkuat pengawasan atas pengiriman material mineral bukan logam dan batuan langsung dari pintu pelabuhan. Kerja sama ini menjadi langkah untuk mencocokkan data volume pengiriman riil di lapangan dengan volume yang dilaporkan oleh wajib pajak,” kata Ratu setelah penandatanganan kerja sama.

Ia menjelaskan, pencocokan data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengetahui kesesuaian antara jumlah material yang dikirim melalui pelabuhan dan laporan yang disampaikan wajib pajak.

Dengan data yang terintegrasi, potensi kebocoran penerimaan daerah dapat ditekan. Pada saat yang sama, langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi pelaku usaha yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ratu mengatakan, penerimaan pajak daerah nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), segera berkoordinasi dengan KSOP Kelas I Banten. Proses pencocokan dan penelitian data diminta berjalan efektif dan profesional dengan tetap menjaga iklim investasi di Kabupaten Serang.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha menyambut baik kerja sama tersebut. Ia mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan instansinya.

Yogie berharap kolaborasi dengan Pemkab Serang dapat berjalan efektif dan memberikan hasil bagi peningkatan pendapatan daerah.

Setujui Penghapusan Berkas Sadapan, SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal

By On Kamis, November 05, 2026

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto saat menyampaikan perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan tersangka baru berinisial SU dalam perkara penyadapan ilegal. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan SU.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026), Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, menjelaskan bahwa SU memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. SU juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019.

Menurut Suhermanto, pihak yang bertugas di bagian monitoring, yakni tersangka EH dan ASN, harus memperoleh izin dari SU apabila akan melakukan provisioning atau penyadapan.

Penyidik mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, tersangka ASN pernah meminta persetujuan SU untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Permintaan tersebut kemudian disetujui SU.

Persetujuan penghapusan berkas itu menjadi salah satu bagian yang diungkap penyidik dalam menjelaskan keterlibatan SU pada perkara tersebut.

Dengan penetapan SU, jumlah tersangka dalam perkara penyadapan ilegal ini menjadi empat orang, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), Slamet Uliandi (SU), dan Eko Hadi Santoso (EH).

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, sebelumnya telah ditahan di Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena disebut sedang mengalami sakit setelah stroke.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Lima ahli tersebut terdiri atas tiga ahli bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.

Dijerat Sejumlah Pasal

Penyidik menyebut SU dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal-pasal tersebut diterapkan juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penyadapan Ponsel Presiden Prabowo

By On Kamis, November 05, 2026


Karo Penmas Divisi Humas Polri 
Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menyeret empat perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Tim tersebut dipimpin langsung Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin. Pembentukannya disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Trunoyudo mengatakan, Kapolri mengikuti perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Karena itu, dibentuk tim khusus untuk mendalami berbagai informasi yang muncul.

“Pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim,” kata Trunoyudo.

Ia menjelaskan, pendalaman perkara membutuhkan waktu dan harus melalui tahapan penyidikan. Polri, kata dia, akan menyampaikan hasil kerja tim kepada publik setelah proses penanganan perkara berkembang.

“Nantinya rekan-rekan media semua, hasil kerja tim akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan proses penanganan perkara ini,” ujarnya.

Kasus ini sebelumnya ditangani Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yaitu Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.

Penyidik mendalami dugaan penyadapan ilegal yang tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Selain nomor telepon Presiden Prabowo, dugaan penyadapan juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga kalangan pengusaha.

Kapolda Banten Jenguk Briptu Wahyu, Anggota PJR Korban Penabrakan di Tol Serang-Panimbang

By On Kamis, November 05, 2026


Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan saat mengunjungi Briptu Wahyu di kediamannya di Kabupaten Lebak, 
Rabu (4/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — LEBAK — Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan mengunjungi kediaman Briptu Wahyu, anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Banten yang menjadi korban penabrakan di Tol Serang-Panimbang.

Kunjungan itu berlangsung di Kampung Ciuyah, Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Rabu (4/11/2026). Hendra datang bersama sejumlah pejabat utama Polda Banten, Kapolres Lebak AKBP Arninsi, dan Kasat PJR Polda Banten AKBP Syamsul Bahri.

Dalam kunjungannya, Hendra mendoakan agar Wahyu segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ia juga memberikan semangat kepada Wahyu dan keluarganya.

Hendra mengatakan, kesehatan anggota harus tetap menjadi perhatian dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pekerjaan tidak boleh sampai membuat anggota mengabaikan kondisi tubuh sendiri.

“Jangan terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Setiap anggota harus memahami kemampuan dan kondisi fisiknya masing-masing. Kesehatan harus menjadi perhatian utama agar kita dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Hendra.

Ia juga mengingatkan anggota agar berhati-hati saat bertugas, menjaga kewaspadaan, dan mengikuti prosedur keselamatan. Waktu istirahat pun perlu diperhatikan agar kondisi fisik dan mental tetap terjaga.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian Kapolda kepada Wahyu yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.

Jokowi Hadir sebagai Saksi di PN Jakarta Timur, Bawa Dokumen Ijazah Asli

By On Kamis, November 05, 2026

Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menghadiri persidangan sebagai saksi 
di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah.

Informasi persidangan ini dikutip dari Dandapala, media informasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, dalam pemberitaan yang ditulis Anandy Satrio pada Kamis (5/11/2026).

Jokowi tiba di PN Jakarta Timur sekitar pukul 08.30 WIB dengan pengawalan sejumlah ajudan. Kehadirannya menarik perhatian masyarakat dan awak media yang telah berada di lingkungan pengadilan sejak pagi.

Mengenakan batik lengan panjang bernuansa cokelat dan peci hitam, Jokowi sempat memberikan keterangan kepada awak media sebelum memasuki gedung pengadilan. Ia memastikan telah membawa dokumen yang diperlukan untuk kepentingan persidangan, termasuk ijazah aslinya.

Saat ditanya wartawan mengenai dokumen tersebut, Jokowi menjawab singkat, “Bawa.”

Kehadiran Jokowi merupakan tindak lanjut dari permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan sebelumnya pada Rabu (28/10/2026). Selain Jokowi, JPU juga meminta agar ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, dihadirkan untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati mengawali pemeriksaan dengan mengonfirmasi identitas Jokowi, termasuk keterangan mengenai kedudukannya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.

“Kalau ini di KTP tertulis sebagai Presiden ke-7 RI?” tanya Ketua Majelis Hakim.

“Betul,” jawab Jokowi.

Majelis hakim kemudian menanyakan kesediaan Jokowi untuk diambil sumpah sebelum memberikan keterangan. Jokowi menyatakan bersedia dan mengaku dalam kondisi sehat untuk mengikuti pemeriksaan.

Hakim juga mengingatkan agar setiap pertanyaan dari para pihak dijawab secara tegas dan jelas sehingga dapat didengar oleh seluruh pihak di ruang sidang.

Pemeriksaan Jokowi merupakan bagian dari tahapan pembuktian. Keterangan yang disampaikan di hadapan majelis hakim nantinya akan dinilai bersama alat bukti lainnya dalam proses pemeriksaan perkara.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menyangkut tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Roy Suryo dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada hari yang sama, persidangan dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa juga dijadwalkan berlangsung pada siang hari. Namun, kedua perkara tersebut tetap diperiksa secara terpisah dan tidak digabung dalam satu persidangan.

Penjadwalan pada hari yang sama dilakukan atas permintaan JPU dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan.

Tingginya perhatian masyarakat terhadap persidangan tersebut membuat pengamanan di sekitar PN Jakarta Timur diperketat. Kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi pengadilan.

Keterangan Jokowi sebagai saksi menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan alat bukti sebelum mengambil keputusan dalam perkara tersebut.

Tak Didampingi Advokat Saat Penyidikan, Dakwaan di PN Marisa Batal Demi Hukum

By On Kamis, November 05, 2026

Dokumentasi PN Marisa terkait putusan perkara pidana Nomor 83/Pid.Sus/2026/PN Mar. (Foto: Dok. PN Marisa)

KONTRAS7.CO.ID — POHUWATO — Pengadilan Negeri (PN) Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 83/Pid.Sus/2026/PN Mar batal demi hukum. Putusan tersebut dijatuhkan pada 3 November 2026 setelah majelis hakim menemukan adanya persoalan prosedur dalam pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan.

Informasi ini dikutip dari Dandapala, media informasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, dalam pemberitaan yang dipublikasikan Rabu (4/11/2026) berdasarkan keterangan Humas PN Marisa.

Dalam putusannya, majelis hakim menerima perlawanan advokat terdakwa. Salah satu persoalan yang menjadi pertimbangan adalah pemeriksaan tersangka yang dilakukan tanpa pendampingan advokat yang telah ditunjuk oleh penyidik.

Majelis hakim menemukan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka tertanggal 2 Maret 2026 dibuat tanpa pendampingan advokat. Padahal, penyidik telah menunjuk Advokat Vikram Pomili melalui surat Kepolisian Resor Pohuwato.

Namun, dalam BAP tersebut tidak terdapat tanda tangan maupun paraf advokat yang bersangkutan. Penyidik pembantu Muhammad Faisal yang tercatat ikut melakukan pemeriksaan juga tidak menandatangani BAP.

Majelis hakim menilai kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAP tambahan tertanggal 14 Juli 2026 yang kemudian ditandatangani advokat dan penyidik pembantu dinilai tidak menghapus persoalan pada BAP sebelumnya. Menurut majelis hakim, kondisi tersebut berdampak pada kualitas surat dakwaan yang dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa persoalan tidak adanya pendampingan advokat pada tahap penyidikan dapat diajukan melalui perlawanan. Dalam pertimbangannya, majelis merujuk antara lain pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum acara pidana.

Meski menerima sebagian perlawanan, majelis hakim tidak mengabulkan seluruh dalil yang diajukan advokat terdakwa. Persoalan penerapan hukum pidana antarwaktu dalam dakwaan kesatu dinilai bukan bagian yang dapat diuji melalui perlawanan. Sementara itu, dakwaan kedua dinilai telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.

Perhatian majelis hakim juga tertuju pada dampak putusan terhadap korban. Hakim mengakui bahwa pembatalan dakwaan berpotensi menimbulkan reviktimisasi atau penderitaan kembali bagi korban akibat proses peradilan.

Namun, majelis menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak terdakwa dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Penegakan hukum, menurut majelis, harus dilakukan melalui cara yang benar dan tidak sewenang-wenang.

Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperbaiki. Penuntut Umum diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan.

Terdakwa juga diperintahkan dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Sementara itu, kewenangan penahanan selanjutnya beralih kepada penyidik dengan tetap memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani.

Bukan Putusan Bebas

Penting dipahami, putusan batal demi hukum terhadap surat dakwaan tidak sama dengan putusan bebas. Majelis hakim dalam perkara ini tidak menyatakan terdakwa tidak bersalah atau mengakhiri perkara pada pemeriksaan pokok perkara.

Putusan tersebut berangkat dari persoalan prosedur dalam proses penyidikan yang berdampak pada keabsahan surat dakwaan. Penuntut Umum masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dakwaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan PN Marisa ini menjadi pengingat bahwa pendampingan advokat dan pemenuhan hak tersangka sejak tahap penyidikan merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya menjamin proses peradilan yang adil, sekaligus menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak, termasuk korban.

Gugatan Program Sekolah Gratis di PN Serang Masuk Tahap Mediasi, Dijadwalkan 10 November

By On Kamis, November 05, 2026


Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, 
H. Furkon, saat diwawancarai Kontras7.co.id 
di ruang kerjanya, Kamis (5/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — SERANG — Gugatan terkait Program Sekolah Gratis (PSG) yang diajukan warga Kota Serang terhadap Gubernur Banten di Pengadilan Negeri (PN) Serang kini memasuki tahap mediasi. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, H. Furkon, mengatakan perkara tersebut hingga saat ini belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maupun tahap jawab-menjawab antara para pihak.

Hal itu disampaikan Furkon saat diwawancarai Kontras7.co.id, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, Pemprov Banten berharap proses mediasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan damai dapat terwujud.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Banten terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk masukan dan saran terkait kebijakan Program Sekolah Gratis maupun program pemerintah lainnya.

Sebelumnya, saat dimintai tanggapan mengenai gugatan tersebut, Furkon menyatakan Pemprov Banten menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum.

Ia juga menegaskan Biro Hukum Pemprov Banten siap mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan PN Serang.

Dengan dijadwalkannya mediasi pada 10 November mendatang, proses tersebut menjadi tahapan penting untuk melihat kemungkinan penyelesaian perkara melalui kesepakatan para pihak.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Ditetapkan sebagai Tersangka, Prabowo Berhentikan dari Jabatan KSP

By On Rabu, November 04, 2026

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 
saat menyampaikan keterangan pers mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 
Rabu (4/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Prasetyo mengatakan Presiden telah mengambil keputusan dan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Listyo Sigit.

Prasetyo menjelaskan, keputusan itu diambil sebagai konsekuensi setelah sejumlah individu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara, sejumlah pimpinan, serta tokoh lainnya. Salah satu tersangka diketahui menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Mewakili Presiden, Prasetyo menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkembangan perkara tersebut. Menurutnya, persoalan ini menjadi perhatian serius karena dugaan tindakan tersebut menyangkut kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya.

Untuk mengisi kekosongan jabatan KSP, Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan. Sebelumnya, Ariyo menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Terkait penanganan perkara, Prasetyo mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat melalui institusi kepolisian tetap berjalan dan tidak berkurang.

Ia juga menjelaskan, Presiden telah memberikan dukungan dan arahan kepada Kapolri agar proses hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasetyo meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan penyadapan yang dilakukan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa tindakan penyadapan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai perkembangan perkara, Prasetyo mengatakan pemerintah belum dapat menyampaikan secara terperinci karena proses penyidikan masih berlangsung di kepolisian. Informasi lebih lengkap, kata dia, akan disampaikan kepada media dan masyarakat setelah proses penyidikan berjalan.

Ia menyebut dugaan tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepala negara, tetapi juga sejumlah menteri, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan. Namun, pemerintah belum mengetahui secara pasti motif dan tujuan di balik dugaan tindakan tersebut.

Menurut Prasetyo, hal itu menjadi pertanyaan tersendiri bagi pemerintah. Karena itu, pengungkapan motif dan tujuan serta rangkaian peristiwa secara lengkap diserahkan kepada kepolisian melalui proses penyidikan.

Prasetyo kembali menegaskan bahwa Presiden sangat prihatin atas dugaan tindakan yang melibatkan institusi di bawah kepemimpinan Presiden. Ia menilai persoalan tersebut mengkhawatirkan karena menyangkut kepentingan bersama.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan informasi yang berkaitan dengan kepala negara dan pimpinan negara memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Jika informasi tersebut disalahgunakan, dampaknya berpotensi membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara.

Dalam keterangannya, Prasetyo juga menilai dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar serta membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa rincian perkara, termasuk motif dan tujuan di balik dugaan tindakan tersebut, masih menunggu hasil penyidikan kepolisian.

Cibanten Jitu Permudah Akses Kalibrasi Alat Kesehatan di Banten

By On Rabu, November 04, 2026

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten 
dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti saat menjelaskan inovasi Cibanten Jitu untuk mempermudah akses pelayanan kalibrasi alat kesehatan.

KONTRAS7.CO.ID — BANTEN — Untuk mempermudah fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan kalibrasi alat kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui UPT Labkesda Banten menghadirkan inovasi Cibanten Jitu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan bahwa inovasi tersebut dikembangkan untuk menjawab keterbatasan akses pelayanan kalibrasi alat kesehatan di wilayah Provinsi Banten. Selain meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, inovasi ini juga diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ati mengatakan, Cibanten Jitu menghadirkan pelayanan kalibrasi dengan dukungan tenaga profesional serta informasi layanan yang mudah diakses. Kemudahan pelayanan juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital dengan aplikasi Cibanten Jitu.

Menurut Ati, layanan kalibrasi tersebut didukung tarif yang kompetitif dan terjangkau. UPT Labkesda Banten juga telah menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan layanan kalibrasi untuk tiga tahun ke depan.

Ati mengungkapkan, pengembangan layanan ini turut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer maupun lanjutan, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Ia menjelaskan, inovasi Cibanten Jitu juga telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Kehadiran inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan dan UPT Labkesda Banten dalam mendukung program unggulan Gubernur Banten, yakni Banten Sehat.

Ati berharap pelayanan kalibrasi melalui inovasi tersebut dapat mendukung jaminan mutu alat kesehatan sehingga tujuan pelayanan kesehatan, yakni pasien selamat, diagnosis tepat, dan masyarakat Banten sehat, dapat terwujud.

“Pastikan keamanan dan pastikan jaminan mutu alat kesehatan Anda. Hanya di Labkesda Provinsi Banten,” ujar Ati.

Manfaat penggunaan aplikasi Cibanten Jitu juga dirasakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kasubag TU UPT Puskesmas Patia, Mae Siti Saroh, mengatakan dirinya datang ke Labkesda Provinsi Banten untuk melakukan kalibrasi alat USG.

Mae menjelaskan, aplikasi Cibanten Jitu mempermudah pihaknya dalam melakukan penjadwalan layanan. Dengan aplikasi tersebut, pihaknya tidak perlu datang langsung ke kantor Labkesda hanya untuk mengatur jadwal.

“Ini bisa mempermudah kita untuk melakukan penjadwalan sehingga kita tidak usah datang ke kantornya langsung, tapi kita bisa melalui aplikasi. Dan sudah bisa dijadwalkan, sudah ada jawaban melalui aplikasi itu,” kata Mae.

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

By On Selasa, November 03, 2026

Konferensi pers Mabes Polri terkait pengumuman tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Selasa (3/11/2026) malam.

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai salah satu dari tiga anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Mabes Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam. Ketiganya disebut dengan inisial LSP, ASN, dan EH.

"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.

Asep menerangkan, sebelumnya Bareskrim Polri telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam konferensi pers tersebut, Asep didampingi Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Irwasum Komjen Pol Asep Edi Suheri, dan Kadiv Propam Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap.

"Kapolri memerhatikan dengan sangat serius atas peristiwa yang berkembang," kata Johnny.

Ia juga menyampaikan bahwa upaya membersihkan internal kepolisian merupakan bagian dari program Kapolri untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kita ingat bersama sejalan dengan program Kapolri yakni bersih ke dalam, kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tugas dan amanah," sambungnya.

Dinkes Banten Raih Predikat Terbaik 1 Nasional Pelaksanaan Program TBC 2026

By On Selasa, November 03, 2026

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten 
dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti.

KONTRAS7.CO.ID — BANTEN — Provinsi Banten meraih predikat Terbaik 1 tingkat nasional dalam pelaksanaan program tuberkulosis (TBC) tahun 2026. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat upaya penanggulangan dan eliminasi TBC di Banten.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, para wali kota dan bupati, direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, serta seluruh kepala puskesmas di Provinsi Banten atas dukungan dan komitmen dalam upaya penanggulangan TBC.

Ati mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kolaborasi dan meningkatkan pelaksanaan program penanggulangan TBC di seluruh wilayah Banten.

Menurutnya, upaya eliminasi TBC membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hingga rumah sakit dan puskesmas. Karena itu, dukungan dan komitmen bersama perlu terus dijaga agar penanggulangan TBC dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ati berharap, melalui kerja sama tersebut, Banten dapat terus meningkatkan upaya eliminasi TBC sebagai bagian dari mewujudkan masyarakat sehat dan mendukung Indonesia bebas TBC.

Jenderal Bintang Empat Polri hingga Irjen Dikabarkan Ditangkap

By On Selasa, November 03, 2026

Ilustrasi Gedung Mabes Polri.

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Kabar sejumlah perwira tinggi Polri yang dikabarkan diamankan dan dibawa ke Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, menjadi perhatian publik.

Informasi yang beredar menyebutkan, para perwira tersebut terdiri dari jenderal bintang empat, jenderal bintang tiga, hingga sejumlah perwira berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) dan Komisaris Besar (Kombes).

Dalam kabar tersebut, seorang jenderal bintang empat disebut berinisial L. Sementara itu, perwira berpangkat bintang tiga disebut berinisial A.

Selain itu, beredar lima inisial perwira berpangkat Irjen, yakni A, N, S, E, dan D. Seorang perwira berpangkat Kombes juga disebut berinisial F.

Kabar pengamanan sejumlah perwira tersebut turut dikaitkan dengan dugaan penyadapan di lingkungan Istana Kepresidenan. Namun, informasi mengenai perkara maupun keterlibatan para perwira tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

Dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (3/11/2026), Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan penjelasan terkait kabar tersebut.

Isir menyebut Divisi Humas Polri berencana menyampaikan keterangan pada Selasa sore menjelang malam.

Hingga berita ini ditulis, Mabes Polri belum memberikan penjelasan resmi yang memastikan identitas, jumlah, maupun status para perwira yang disebut-sebut diamankan.

Publik kini menunggu keterangan resmi kepolisian untuk mengetahui duduk perkara di balik kabar tersebut.

Propam Polresta Serang Kota Sosialisasikan Larangan Vape bagi Personel Polri

By On Selasa, November 03, 2026

Kasi Propam Polresta Serang Kota Iptu Rudi Saprudin saat menyampaikan sosialisasi larangan penggunaan vape kepada personel.

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Serang Kota menyosialisasikan larangan penggunaan vape atau rokok elektronik kepada seluruh personel, Selasa (3/11/2026).

Sosialisasi yang dipimpin Kasi Propam Polresta Serang Kota Iptu Rudi Saprudin tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tanggal 30 Oktober 2026 tentang larangan bagi personel Polri dan PNS Polri menggunakan vape dalam bentuk dan jenis apa pun.

Dalam arahannya, Rudi menjelaskan bahwa penggunaan vape menjadi perhatian bukan hanya karena potensi dampaknya terhadap kesehatan, tetapi juga adanya dugaan penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran narkotika.

Vape diduga dimanfaatkan jaringan peredaran narkotika untuk mengedarkan narkotika cair, di antaranya Etomidate yang termasuk Golongan II, sabu cair, ganja cair, serta Ketamine.

Selain itu, berdasarkan hasil riset yang disampaikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), penggunaan vape memiliki sejumlah risiko kesehatan. Di antaranya berpotensi memicu gangguan metabolisme dan meningkatkan risiko diabetes akibat penurunan fungsi insulin.

Hasil penelitian yang disampaikan juga menyebutkan sebanyak 92 persen sampel mengalami gangguan paru-paru. Aerosol atau uap yang dihasilkan vape turut berpotensi membahayakan orang lain yang berada di sekitarnya.

Rudi juga menegaskan bahwa penggunaan vape di lingkungan kerja dapat menurunkan citra profesionalitas anggota Polri, merusak estetika dan norma kesopanan, serta mengganggu kenyamanan masyarakat maupun rekan kerja.

Karena itu, seluruh personel Polresta Serang Kota diminta memahami dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap institusi, sekaligus menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja.

Propam Polresta Serang Kota juga akan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap personel agar senantiasa menaati aturan, menjaga sikap tampang, disiplin, serta perilaku sebagai anggota Polri.

Melalui sosialisasi tersebut, seluruh personel diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dengan mengedepankan sikap disiplin, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas.

Polisi Bersama Masyarakat.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *