Ilustrasi kegiatan pendidikan
non formal melalui Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM).
KONTRAS7.CO.ID — NASIONAL — PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan di luar jalur sekolah formal.
Namun, bagaimana jika seseorang yang masih aktif menjadi anggota DPRD juga menjabat sebagai ketua PKBM? Pertanyaan ini menarik untuk dipahami karena anggota DPRD memiliki aturan tersendiri mengenai jabatan dan pekerjaan lain selama masih menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Untuk memahami ketentuannya, kita perlu melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, pengaturan mengenai DPRD juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Namun, melalui Pasal 409 huruf d UU Pemerintahan Daerah, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412 UU MD3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Karena itu, Pasal 350 dan Pasal 400 UU MD3 tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk membahas larangan bagi anggota DPRD.
Apa ketentuan larangan bagi anggota DPRD?
Dalam UU Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai larangan bagi anggota DPRD provinsi diatur dalam Pasal 134, sedangkan bagi anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 188.
Pasal 188 ayat (1) mengatur larangan bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, hakim pada badan peradilan, serta pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, maupun pegawai pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD.
Sementara itu, Pasal 188 ayat (2) menyebutkan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang DPRD maupun hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.
Ketentuan serupa bagi anggota DPRD provinsi tercantum dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2).
Ketentuan mengenai pejabat struktural pada lembaga pendidikan menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan ketika membahas posisi ketua PKBM. Namun, untuk memahami apakah suatu jabatan termasuk dalam kategori tersebut, perlu dilihat pula kedudukan dan tugas yang melekat pada jabatan itu dalam struktur organisasi lembaga.
Lalu, bagaimana aturan mengenai PKBM?
PKBM sendiri merupakan bagian dari pendidikan nonformal. Salah satu aturan yang mengatur pendirian satuan pendidikan nonformal adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
Dalam aturan tersebut, PKBM disebut sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal. Pendirian satuan pendidikan nonformal dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
Permendikbud tersebut juga mengatur persyaratan administratif pendirian, termasuk susunan pengurus dan rincian tugas. Artinya, dalam membahas jabatan ketua PKBM, penting untuk melihat dokumen pendirian, susunan kepengurusan, serta tugas dan kewenangan yang melekat pada posisi tersebut.
Bagaimana dengan bantuan pemerintah dan honorarium?
Hal lain yang juga sering menjadi pertanyaan adalah ketika PKBM menerima bantuan pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Apakah penerimaan bantuan tersebut otomatis membuat seluruh pengurusnya berstatus sebagai pegawai pada badan yang anggarannya bersumber dari pemerintah?
Hal ini perlu dibedakan. Penerimaan bantuan pemerintah oleh suatu lembaga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pengurusnya berstatus sebagai pegawai pada badan yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD.
Begitu juga soal honorarium. Untuk memahaminya, perlu dilihat siapa yang menerima, apa dasar pemberiannya, bagaimana kedudukan penerima dalam lembaga, serta dari mana sumber pembayarannya.
Karena itu, persoalan bantuan dan honorarium tidak cukup dilihat hanya dari ada atau tidaknya dana pemerintah yang diterima PKBM. Status lembaga, kedudukan pengurus, dasar pembayaran, dan ketentuan yang mengaturnya juga perlu diperhatikan.
Dari berbagai ketentuan tersebut, pembahasan mengenai anggota DPRD yang juga menjabat sebagai ketua PKBM berkaitan dengan aturan mengenai larangan jabatan dan pekerjaan bagi anggota DPRD serta ketentuan penyelenggaraan pendidikan nonformal.
Memahami aturan-aturan ini penting agar masyarakat mengetahui batasan yang diatur bagi anggota DPRD sekaligus memahami bagaimana PKBM didirikan dan dikelola. Untuk menentukan penerapannya pada suatu jabatan tertentu, perlu diperiksa fakta dan dokumen kelembagaan yang bersangkutan.
