Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
KPK Temukan Dugaan Suap Rp 5–8 Juta di KIP Kuliah, Sistem dan Sanksi Disorot

By On Selasa, April 28, 2026

Ilustrasi KIP Kuliah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap indikasi dugaan suap Rp 5–8 juta per mahasiswa dalam alokasi kuota, serta menyoroti sistem dan sanksi yang dinilai belum efektif.

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan potensi korupsi dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, termasuk indikasi dugaan suap dalam alokasi kuota.

Dalam kajian Direktorat Monitoring, KPK menyebut adanya tawaran kuota kepada kampus dengan imbalan Rp 5 juta hingga Rp 8 juta per mahasiswa dari pihak tertentu.

Selain dugaan tersebut, KPK juga menyoroti sejumlah celah dalam pengelolaan program. Di antaranya, potensi konflik kepentingan, di mana 11 dari 16 perguruan tinggi swasta penerima kuota jalur usulan masyarakat (Usmas) terafiliasi dengan pejabat publik atau entitas politik.

KPK juga menemukan proses verifikasi dan validasi yang lemah. Mekanisme antar kampus tidak seragam, dan hanya sekitar 50 persen yang melakukan pengecekan lapangan karena keterbatasan anggaran.

Dari sisi pengawasan, penerapan sanksi dinilai belum efektif. Sebanyak 11 dari 15 kampus yang pernah bermasalah pada periode 2020–2023 masih menerima kuota KIP Kuliah pada 2024.

Masalah lain terdapat pada sistem teknologi. Aplikasi SIM KIP-K disebut memiliki celah keamanan, termasuk akses admin ke akun mahasiswa serta penggunaan akun di beberapa perangkat secara bersamaan, yang berpotensi membuka peluang penyalahgunaan.

KPK juga mencatat adanya duplikasi bantuan, di mana sebagian penerima KIP Kuliah juga menerima beasiswa lain seperti KJMU. Temuan ini sejalan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebelumnya.

Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan perbaikan menyeluruh, mulai dari reformasi tata kelola jalur Usmas, penguatan verifikasi, pembaruan sistem, hingga penerapan sanksi tegas.

2 Bulan Belum Digaji, PPPK Kota Serang Mengadu—DPRD Desak Pemkot Segera Bayar

By On Senin, April 27, 2026

Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman saat merespons keluhan PPPK terkait gaji yang menunggak dalam audiensi di DPRD, 
Senin (27/4/2026).

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Gaji PPPK paruh waktu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang menunggak hingga dua bulan.

Para PPPK pun mengadu ke DPRD, sementara dewan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyelesaikan pembayaran tersebut.

Desakan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, usai audiensi di ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Senin (27/4/2026).

Muji menjelaskan, keterlambatan pembayaran terjadi karena sumber gaji berasal dari dua skema, yakni APBD dan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

“Ada yang sudah dibayar sebagian dari BOSP, tapi yang dari APBD belum dibayarkan,” ujarnya.

Kondisi ini mendorong para PPPK datang ke DPRD untuk meminta kejelasan hak mereka.

Dalam audiensi tersebut, DPRD menghadirkan Dindikbud, BKPSDM, BPKAD, dan Inspektorat untuk duduk bersama mencari solusi.

Hasilnya, seluruh pihak sepakat segera menghitung sisa gaji yang belum dibayarkan dan menyiapkan mekanisme pembayaran sesuai aturan yang berlaku.

“Sudah disepakati akan dihitung dan segera diselesaikan sesuai mekanisme, kemungkinan lewat perubahan anggaran,” kata Muji.

Selain tunggakan, DPRD juga menyoroti penataan data PPPK yang dinilai perlu dibenahi, menyusul adanya perpindahan pegawai tanpa koordinasi yang berdampak pada pembayaran gaji.

“Penataannya harus hati-hati, jangan sampai salah bayar,” tegasnya.

DPRD berharap persoalan ini segera diselesaikan agar para PPPK dapat bekerja dengan tenang.

Harapan Rp1 Juta, Realita Rp130 Ribu Guru PPPK Kota Serang Mengadu ke DPRD

By On Senin, April 27, 2026

Sejumlah guru PPPK paruh waktu 
Dindikbud Kota Serang menyampaikan aspirasi terkait upah dan status kerja dalam 
audiensi bersama DPRD Kota Serang 
di ruang Aspirasi, Senin (27/4/2026).

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Harapan menerima gaji Rp1 juta per bulan berubah jadi kekecewaan. Sejumlah guru PPPK paruh waktu di Kota Serang mengadu ke DPRD setelah menerima upah jauh di bawah ketentuan, bahkan disebut ada yang hanya Rp130 ribu.

Keluhan itu disampaikan dalam audiensi di ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Senin (27/4/2026). 

Para guru dan tenaga kependidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang meminta kejelasan terkait upah serta status kerja mereka.

Dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2026, gaji PPPK paruh waktu ditetapkan sebesar Rp1 juta per bulan. Namun, menurut pengakuan para PPPK, realisasi di lapangan berbeda.

Salah satu PPPK, Enok, mengaku hanya menerima Rp500 ribu. Bahkan, ia menyebut ada rekan yang menerima jauh lebih kecil.

“Kalau merujuk Perwal Rp1 juta, tapi saya menerima Rp500 ribu. Saya kira itu yang paling kecil, ternyata ada yang hanya Rp130 ribu,” ujar Enok.

Selain perbedaan nominal, para PPPK juga mempertanyakan gaji yang belum dibayarkan, termasuk yang bersumber dari APBD Kota Serang.

“Kami meminta kejelasan terkait gaji yang belum kami terima, apakah akan dirapel atau bagaimana mekanismenya,” katanya.

Mereka juga meminta kepastian mekanisme peralihan status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Audiensi dihadiri pimpinan DPRD Kota Serang dan sejumlah perwakilan OPD terkait. DPRD menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sesuai kewenangan.

Para PPPK berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan agar hak mereka sebagai tenaga pendidik dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Hingga berita ini disusun, pihak Pemerintah Kota Serang melalui OPD terkait belum memberikan penjelasan rinci mengenai perbedaan realisasi gaji tersebut.

Pra SPMB Banten Dinilai Terobosan, Arie Budiarto: Tenangkan Orang Tua, Transparansi Harus Diutamakan

By On Selasa, April 21, 2026

Arie Budiarto, warga Kota Serang, mengapresiasi kebijakan PRA SPMB Banten sebagai terobosan dalam menata sistem penerimaan siswa yang lebih tertib dan transparan, serta memberikan 
ketenangan bagi orang tua.

KONTRAS7.CO.ID - Kebijakan PRA SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten yang berlangsung menjelang pendaftaran resmi awal Juni dinilai sebagai langkah terobosan dalam membenahi sistem penerimaan siswa baru.

Sebagai informasi, proses PRA SPMB dilakukan melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Banten, yaitu spmb.bantenprov.go.id, yang digunakan untuk validasi data awal calon peserta didik.

Warga Kota Serang sekaligus pemerhati kebijakan publik, Arie Budiarto, menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut karena dinilai mampu mengurangi kepanikan masyarakat yang selama ini kerap terjadi saat proses pendaftaran dilakukan secara bersamaan. Kepada Media, Selasa, 21 April 2026.

“Pra SPMB ini memberi ruang persiapan yang lebih rasional bagi orang tua dan calon peserta didik. Proses tidak lagi serba mendadak, sehingga masyarakat bisa lebih tenang,” ujar Arie Budiarto.

Ia menjelaskan, melalui tahapan PRA ini, calon peserta didik yang berpotensi lolos akan memperoleh PIN sebagai dasar untuk melanjutkan ke tahap pendaftaran resmi setelah melalui verifikasi awal oleh sekolah dan Dinas Pendidikan.

Menurutnya, mekanisme ini membuat proses menjadi lebih tertib, terukur, dan memberikan kepastian awal bagi masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh jalur penerimaan, baik prestasi akademik, non-akademik, afirmasi, maupun zonasi atau domisili.

“Transparansi harus diutamakan. Sistem harus jelas, terbuka, dan dapat diawasi publik tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar hasil seleksi dapat ditampilkan secara terbuka melalui kode peserta, nilai akhir, serta indikator jarak domisili guna memperkuat kontrol sosial di masyarakat.

“Kalau sistemnya terbuka, masyarakat akan percaya. Orang tua tenang, siswa siap, dan pemerintah juga terbantu,” tutupnya.

Wali Kota Serang Budi Rustandi Terima Kunjungan Pengusaha Asal Negeri Tirai Bambu

By On Kamis, Maret 26, 2026

Wali Kota Serang Budi Rustandi menerima kunjungan pengusaha dari Negeri Tirai Bambu. Aula Sekretariat Daerah Kota Serang. Kamis (26/3/2026).

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Wali Kota Serang Budi Rustandi menerima kunjungan pengusaha dari Negeri Tirai Bambu. Aula Sekretariat Daerah Kota Serang. Kamis (26/3/2026). 

Kunjungan Para pengusaha dari Negeri Tirai Bambu ini menjadi langkah awal untuk kerja sama internasional di berbagai sektor strategis, mulai dari investasi kawasan industri hingga pertukaran di bidang pendidikan tinggi.

Walikota Serang, Budi Rustandi, menyambut langsung kedatangan para pengusaha tersebut.

Walikota Serang Budi Rustandi dalam sambutannya, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kementerian pusat terkait hubungan internasional antar kota dan antar negara.

Alhamdulillah hari ini bisa diterima, dilanjutkan diskusi terkait apa aja yang bisa dikerjasamakan. Dari sektor investasi, dari sekolah ya, dari sarjana S1, termasuk dosen dan mahasiswa,” ujar Budi.

Budi menambahkan, harapannya agar Kota Serang dapat belajar dari kemajuan Kota Weifang Cina.

Budi berharap, kita harus bisa mencontoh kota yang bagus dan bagaimana Kota Serang ini bisa menjadi kota yang maju. 

Kalau kita melihat dari kota mereka kan luar biasa kemajuan baik teknologinya, perkotaannya, dan luar biasa karena SDM-nya juga lebih unggul daripada kita. Kata Budi.

Perwakilan dari rombongan, Director Raising Capita, Dr. Roden Xue Ruiteng melalui juru bicaranya Lili Kusuma Candra, sekaligus Presiden Direktur Golden Gate mengungkapkan, salah satu pertimbangan para pengusaha asal Kota Kuiwen Weifang ingin membangun kerjasama dengan Kota Serang adalah, Kota Serang memiliki letak geografis dengan Kota administrasi Jakarta. 

"Posisi tersebut dinilai akan sangat menguntungkan dalam proses pengurusan dan izin-izin" ungkapnya.

Kota Serang juga memiliki potensi yang kuat dan tinggi untuk berinvestasi, ” ujarnya.

Lili menambahkan, rencananya, para pengusaha dari Negeri Tirai Bambu itu akan langsung berkeliling di Kota Serang untuk melihat secara langsung potensi yang dimiliki Kota Serang, sekaligus menilai investasi yang akan ditanamkan.

Menurut Lili, kunjungan perwakilan dari Kota Kuiwen Weifang merupakan kali pertama di Indonesia, khususnya di Kota Serang dalam menjalin kerjasama diberbagai bidang industri dan pendidikan hingga infrastruktur

Dan kami sangat serius untuk menjalin kerjasama dengan Kota Serang. Mereka (Pengusaha) percaya Kota Serang memiliki banyak kelebihan dan ramah terhadap investasi. Tutupnya.

BKPSDM Kota Serang Gelar Seleksi ASN Berprestasi 2025

By On Kamis, Desember 11, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Pemerintah Kota Serang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang akan melaksanakan seleksi administrasi penilaian ASN berprestasi di Lingkungan Pemkot Serang, pada hari Jumat - Sabtu, 12 - 13 Desember 2025 di Kantor Sekretariat Korpri Kota Serang.

Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja pada BKPSDM Kota Serang, R. Hudan Muchtadi, mengatakan ada 65 orang ASN yang akan ikut serta dalam agenda lanjutan penilaian ASN berprestasi, namun yang sudah upload makalah baru beberapa orang. "Tema makalah disesuaikan dengan jabatan masing - masing peserta ASN berprestasi", Kepada Media kontras7. Kamis, 11 Desember 2025.

Peserta yang ikut serta berdasarkan aspek kinerja (SKP), disiplin, inovasi serta pemaparan makalah yang sudah ditentukan temanya berdasarkan jabatan. Ungkapnya.

"Peserta ASN berasal dari semua OPD Pemkot Serang, tapi tidak semua OPD mengirimkan nominasi pegawai", kata Hudan.

Hudan menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengapresiasi dan memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berprestasi, mendorong inovasi dan peningkatan kinerja dalam pelayanan publik, memperkuat budaya kerja positif dan anugrah ASN Berprestasi, ini bagian yang tidak terpisahkan dari Penerapan Manajemen Talenta yang akan segera diterapkan di Pemkot Serang.

Hudan menegaskan, secara teknis tentu akan mendongkrak Nilai Potensi dan Kompetensi ASN yang bersangkutan, nanti pada Nine Box Talent akan muncul sebagai Calon Suksesor. "ASN yang masuk pada Box 7, 8, dan 9 akan mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan melalui rapat komite talenta, Pada rapat komite talenta inilah akan dibahas pejabat-pejabat yang akan dimutasikan dan, atau dipromosikan. Tutupnya.

Dugaan Penyimpangan Dana BOP, Koalisi Permak Banten Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Kab Serang

By On Rabu, November 26, 2025


KONTRAS7.CO.ID - Serang - Koalisi Persatuan Elemen Masyarakat Banten (Koalisi Permak Banten) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Media kontras7. Rabu (26/11/2025).

Aksi tersebut menyoroti dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan pada beberapa lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), khususnya PKBM Bina Warga dan PKBM Putra Mandiri.

Dalam aksi yang dipimpin Presidium Koalisi, Adi Muhdi (Acong), para peserta menyampaikan bahwa dugaan penyimpangan dana BOP bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 - 2024. 

Mereka menilai terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang serta manipulasi data peserta didik yang tercantum pada sistem Dapodik.

Sorotan Regulasi dan Dasar Tuntutan

Koalisi Permak Banten mengutip sejumlah regulasi sebagai dasar kritik, antara lain:

UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

UU No. 43/2009 tentang Kearsipan

UU No. 40/1999 tentang Pers

UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Mereka juga menyoroti Keputusan Mendikbudristek No. 3/P/2023, yang mengatur satuan biaya dan alokasi dana BOP bagi PAUD reguler, sekolah reguler, dan pendidikan kesetaraan.

Dugaan Rekayasa Data dan Ketidaksesuaian Pembelajaran

Dalam pernyataannya, Adi Muhdi (Acong) meminta Kapolda Banten mengambil langkah tegas. 

Ia menilai ada indikasi bahwa PKBM Bina Warga “selalu menjadi kuasa pengguna anggaran” dengan pola penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.

Koalisi menuding terdapat :

Manipulasi data peserta didik, termasuk peserta dari luar kecamatan bahkan luar daerah

Pembelajaran yang tidak dilaksanakan sesuai jumlah peserta yang tercantum dalam Dapodik

Pemanfaatan pembelajaran daring atau pokjar sebagai alasan untuk menghindari ketentuan pembelajaran tatap muka

Rekayasa data sarana-prasarana serta jumlah peserta didik pada PKBM Putra Mandiri, yang diduga turut difasilitasi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Temuan Awal Soal BOP PKBM Bina Warga

Dalam data yang dibawa massa aksi, Koalisi Permak Banten menyoroti jumlah penerimaan BOP PKBM Bina Warga tahun 2023, di antaranya :

393, 505, 898 peserta dengan satuan biaya Rp. 1.300.000 - Rp.1.800.000

Total : Rp. 589.500.000 – Rp. 1.498.500.000.

257, 516, 782 peserta dengan satuan biaya Rp. 1.300.000 - Rp.1.800.000

Total : Rp. 385.500.000 - Rp. 1.326.000.000.

Nilai tersebut, menurut koalisi, perlu diverifikasi kesesuaiannya dengan pelaksanaan pembelajaran yang nyata di lapangan.

Tuntutan Pemeriksaan Menyeluruh

Yudit, menilai PKBM Bina Warga “lebih menyerupai usaha berkedok yayasan” yang tidak mengutamakan mutu pembelajaran. 

Ia meminta pemeriksaan mendalam terhadap semua pihak terkait pendirian dan pengelolaan PKBM tersebut.

Sementara itu, Fitra, menilai ada potensi kolaborasi antara lembaga PKBM tertentu dan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dalam proses penginputan data dan validasi laporan. Fungsi pembinaan dinas, menurutnya, tidak dijalankan sesuai ketentuan BOP Kesetaraan.

Koalisi Permak Banten mengajukan tujuh poin permintaan pemeriksaan, meliputi :

Dokumen hasil belajar Assesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Dokumen proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Jadwal pembelajaran

Foto sarana dan prasarana

Dokumen capaian iklim pembelajaran

Data nama guru sesuai linieritas

Dokumen tata kelola kepala sekolah

Desakan Pembentukan Tim Pemeriksa

Dalam penutup pernyataannya, massa aksi meminta Kapolda Banten segera membentuk tim pemeriksa khusus. Mereka menilai langkah tersebut perlu untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran BOP kesetaraan, terutama terkait kewenangan pengguna anggaran dana pusat yang diduga diselewengkan.

Koalisi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi publik sebagaimana dijamin oleh regulasi mengenai penyampaian pendapat dan keterbukaan informasi , dengan membubarkan diri secara teratur masa aksi akan datang kembali dengan jilid yang selanjut nya sampai permintaan kami di balas sesuai dengan aturan agar ada keterbukaan publik .

Sebelum membubarkan diri Adi Acong mengutarakan bahwa audensi kita hari ini belum dianggap selesai karna jika permohonan data yang minta belum di jawab kita akan datang kembali dengan membawa massa aksi yang lebih banyak dan menyerahkan laporan pengaduan ( LAPDU ) Kepada aparatur penegak hukum. Tutupnya.

Almmer Sya'ban Raih Prestasi Gemilang di CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2025

By On Jumat, November 14, 2025


KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Atlet muda Taekwondo, Almeer Sya'ban yang berasal dari Serang Banten, berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas dalam ajang CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 16 November 2025.

Almeer Sya'ban diketahui merupakan siswa yang berprestasi, saat ini bersekolah di TIARA SCHOOL II, di bawah naungan Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera, yang berlokasi di Jl. Citra Graha Prima No. 09, Bojong, Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat.

Almeer yang merupakan siswa Kelas 3 SD ini, menunjukkan bahwa selain fokus pada pendidikan formal, ia juga berhasil mengukir prestasi gemilang di bidang olahraga. Kejuaraan bergengsi ini diikuti oleh ratusan atlet Taekwondo dari berbagai daerah di Indonesia. Almmer Sya'ban, yang mewakili ITA Wijaya Kusuma, bertanding di kategori Kyorugi Putra (pertarungan).

Dalam foto yang diterima, Almmer tampak dengan bangga memegang medali emas yang merupakan simbol keberhasilan setelah melalui babak-babak pertarungan yang ketat dan sengit.

Keberhasilan Almmer ini menambah deretan atlet muda berprestasi di kancah Taekwondo nasional. CNN Indonesia Taekwondo Championship Piala Menpora 2025 sendiri merupakan salah satu kejuaraan utama yang didukung oleh Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) Republik Indonesia. Pihak sekolah, TIARA SCHOOL II, diharapkan dapat memberikan apresiasi atas pencapaian siswanya ini yang telah mengharumkan nama sekolah.

Direktur LBH PMII Banten Santri Lawyer Siap Bela Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Pendisiplinan Dinilai Pendidikan Moral

By On Selasa, Oktober 14, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Serang - Kasus dugaan penamparan siswa oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Ibu Dini, terus menjadi sorotan publik. Di tengah aksi mogok 630 siswa, Santri Lawyer Setiawan Jodi Fakhar, S.H., Direktur LBH PKC PMII Banten, menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada sang kepala sekolah.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Ibu Dini bukan merupakan bentuk kekerasan, melainkan pendisiplinan moral terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

“Jangan sampai guru dikriminalisasi karena mendidik. Jika siswa merokok di sekolah lalu guru tidak boleh menegur dengan tegas, maka pendidikan kita kehilangan ruh moralnya. Saya secara pribadi siap membela Ibu Guru Dini. Mohon berikan alamat lengkapnya agar saya dan tim bisa bersilaturahmi,” tegas Santri Lawyer di Serang, Selasa (14/10/2025).

Ia menegaskan, guru memiliki dasar hukum untuk memberikan sanksi edukatif kepada siswa yang melanggar norma pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Santri Lawyer juga menilai keputusan Gubernur Banten Andra Soni yang menonaktifkan sementara Ibu Dini sebagai kepala sekolah terlalu tergesa-gesa, karena belum menunggu hasil pemeriksaan yang objektif dan proporsional.

“Kami mendorong agar kasus ini diselesaikan melalui jalur mediasi dan prinsip keadilan restoratif, bukan kriminalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Banten menyebut penonaktifan kepala sekolah merupakan langkah administratif sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur penugasan dan pemberhentian kepala sekolah.

Di sisi lain, anggota DPRD Banten Yeremia Mendrofa menilai tindakan Ibu Dini seharusnya dipahami sebagai bagian dari pembinaan moral siswa, bukan kekerasan.

“Kita berharap guru tidak trauma dalam menegakkan kedisiplinan. Guru bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan, tapi juga karakter, etika, dan budi pekerti,” ujar Yeremia.

Yeremia menambahkan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting agar sekolah memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani pelanggaran siswa dan meningkatkan komunikasi dengan orang tua.

“Dengan begitu, penegakan disiplin di sekolah tetap berjalan tanpa menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya.

BEM Nusantara Banten Desak Pengawalan Ketat Penetapan WPR dan IPR Pro Rakyat

By On Sabtu, Oktober 11, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Lebak - BEM Nusantara Banten menyelenggarakan Temu Pikir Rakyat pada 10 Oktober 2025 di Kasepuhan Cisungsang, Lebak Selatan, Kegiatan ini di hadiri oleh beberapa  elemen, di antaranya BEM Nusantara Provinsi Banten, masyarakat adat, Dinas ESDM, Kepolisian, dan TNI. Menghasilkan, catatan kritis terhadap implementasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang belum berpihak pada masyarakat adat dan penambang skala kecil.

"Kami melihat celah dalam mekanisme penetapan WPR yang berpotensi disalahgunakan kepentingan korporasi. Padahal Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tegas: kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pihak," tegas M. Qolby Yusuf, Koordinator Daerah BEM Nusantara Banten.

Qolby menambahkan, Pasal 22 UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba) mengatur penetapan WPR harus mempertimbangkan aspek teknis, ekologis, sosial, dan budaya. "Namun praktiknya mengabaikan partisipasi masyarakat lokal dan hak masyarakat adat, bertentangan dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)."

BEM Nusantara Banten mencatat empat persoalan kritis di Lebak Selatan:

1. Masyarakat adat dan penambang kecil terhambat akses administratif dan modal untuk IPR, sementara celah regulasi dimanfaatkan pihak bermodal besar.

2. Potensi penyusutan WPR tanpa kajian komprehensif mengancam ekonomi masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.

3. Konflik tata ruang dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak belum diselesaikan dengan mempertimbangkan hak ulayat masyarakat adat.

4. Penguasaan lahan tambang terpusat pada korporasi, memarginalisasi masyarakat lokal.

Argumentasi Kritis juga datang dari Sekertaris Daerah BEM Nusantara Provinsi Banten

M. Nuril Huda menyatakan :

"Pertama, penetapan WPR harus melibatkan partisipasi bermakna masyarakat lokal, bukan sekadar formalitas sosialisasi. Prinsip FPIC wajib diterapkan," ujar Huda.

"Kedua, kriteria Pasal 22 UU Minerba harus diterapkan ketat potensi mineral harus dapat dikelola teknologi sederhana, menghormati hak ulayat, dan tidak merusak kawasan konservasi."

"Ketiga, negara wajib melindungi penambang rakyat dari intimidasi dan kriminalisasi sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum."

"Keempat, transparansi dan akuntabilitas proses penetapan WPR dan IPR harus diperkuat untuk mencegah korupsi yang merugikan rakyat," tegasnya.

Tuntutan kepada Kementerian ESDM

BEM Nusantara Banten menuntut Kementerian ESDM:

1. Moratorium penetapan WPR yang tidak melibatkan partisipasi substantif masyarakat lokal dan adat.

2. Revisi mekanisme WPR dan IPR dengan jaminan perlindungan hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan transparansi.

3. Larangan keras penyusutan WPR tanpa kajian mendalam dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dan ekosistem.

4. Jaminan IPR untuk masyarakat lokal, bukan korporasi yang mengatasnamakan rakyat.

5. Pengawasan dan penegakan hukum tegas dengan sanksi berat bagi penyalahgunaan izin.

6. Pendampingan teknis dan akses permodalan bagi masyarakat lokal.

Cek Program MBG, Wali Kota Serang Bersama Kapolresta Serang Kota Kunjungi SDN 02

By On Kamis, Oktober 02, 2025

Wali Kota Serang, Budi Rustandi bersama Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Satria Yudha kunjungi SDN 02 Kota Serang, 
Kamis, 02 Oktober 2025.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Kota Serang - Wali Kota Serang, Budi Rustandi bersama Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Satria Yudha kunjungi SDN 02 Kota Serang, untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai aturan, higienis, dan tepat sasaran.

Wali Kota Serang, Budi Rustandi, mengatakan, kedatangan nya ke SDN 02 untuk memastikan makanan higienis. "Terkait adanya isu nasional kasus keracunan makanan di beberapa daerah." Media Kontras7. Kamis, 02 Oktober 2025.

Alhamdulillah, hasil kunjungan langsung hari ini, cek makanannya higienis dan sesuai arahan Presiden Prabowo. Kita merasa lega, tetapi ke depan tetap akan saya akan dicek lagi ke tempat lain. Ungkapnya.

Budi, mengungkapkan, pengawasan program MBG harus dilaksanakan bersama-sama, melibatkan unsur Forkopimda Kota Serang.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan punya peran sangat vital untuk memastikan setiap dapur penyedia Program MBG diawasi dengan baik dan ketat. Tegas Budi.

Program ini produk presiden Prabowo, tentu harus dijaga bersama. Mari kita dukung agar tetap higienis, aman, dan tepat sasaran. Tandasnya.

Tambahnya, Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Satria Yudha memberikan pernyataan terkait isu dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia, menegaskan, bahwa penyebab utama kasus yang pernah terjadi disebabkan oleh makanan yang terlalu lama dimasak sehingga menurun kualitasnya. “Keracunan yang pernah kami tangani terjadi karena makanan dimasak terlalu lama sehingga basi, unsur lain belum ditemukan," Tegas Yudha.

Program MBG ini adalah program pemerintah. Maka, semua pihak harus terlibat. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, pengawasan bisa dilakukan secara lebih ketat dan menyeluruh,” ujarnya.

Pihaknya bersama Pemerintah Kota Serang dan stakeholder terkait, telah mengadakan rapat koordinasi guna memperkuat sistem pengawasan.

“Untuk mencegah insiden, kami sedang membahas terkait pembentukan Satgas khusus pengawasan MBG," ujarnya.

"Satgas ini nantinya akan melibatkan seluruh pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, TNI/Polri, hingga kejaksaan. Tutupnya.

Program MBG di SDN 02 Kota Serang, Guru Selalu Mencicipi Makanan Terlebih Dahulu Sebelum Dibagikan ke Siswa

By On Kamis, Oktober 02, 2025

Kepala SDN 02 Kota Serang, Salmi. 
Kamis, 02 Oktober 2025.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis (MBG), salah satunya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Kota Serang.

Kepala SDN 02 Kota Serang, Salmi, mengatakan Pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis (MBG) di sekolah sudah berjalan dua minggu dan Alhamdulillah sejauh ini berjalan aman, higienis, dan membawa manfaat positif bagi siswa maupun orang tua." Selama ini tidak ada keluhan dari siswa maupun guru terkait kualitas makanan,"

Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada siswa yang mengeluh. Makanan yang diberikan aman, bahkan para guru selalu mencicipi terlebih dahulu sebelum dibagikan ke siswa. Ungkap Salmi. Media Kontras7. Kamis, 02 Oktober 2025

Program MBG berperan penting dalam menjaga asupan gizi anak-anak, "Memastikan siswa mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah, dan semangat belajar juga meningkat."

Salmi mengungkapkan, makanan yang disalurkan melalui SPPG selalu datang tepat waktu, sekitar jam 08 pagi.

Pihak sekolah menerapkan aturan disiplin agar makanan di konsumsi di sekolah, bukan di bawa pulang. "Anak-anak tidak boleh membawa pulang makanan, semua harus habis di sekolah agar manfaatnya di rasakan langsung oleh siswa,"

Program MBG ini terus berjalan dan semakin ditingkatkan pengawasannya, "Dengan pengelolaan yang baik, program nasional ini diyakini akan berdampak positif pada kesehatan dan prestasi anak-anak kota serang." Harapannya.

Salmi menambahkan, terima kasih atas kedatangan Wali Kota Serang bersama Kapolresta Serang Kota yang langsung mengecek proses program MBG di sekolah kami. Tutupnya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang Dorong Minat Baca Anak-anak

By On Senin, September 15, 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Tb. Urip Henus

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang- Perpustakaan keliling dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, menggelar kegiatan literasi dengan menyasar Anak-anak Kota Serang.

“Program ini rutin dilaksanakan dua kali dalam seminggu di setiap sekolah dan juga di hari libur di acara kegiatan car free day di sekitaran alun-alun Kota Serang.

"Bertujuan meningkatkan minat baca di kalangan Anak-anak, khususnya di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap sumber bacaan,” kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tb. Urip Henus Kepada awak media kontras7 di kantornya. Senin, 15 September 2025.

Perpustakaan keliling membawa berbagai macam buku bacaan, mulai dari cerita anak, buku pengetahuan, hingga buku-buku pelajaran yang dapat membantu siswa dalam belajar. Ujar Tb. Urip Henus

Tb. Urip Henus mengungkapkan, Kehadiran perpustakaan keliling ini disambut antusias oleh Anak-anak yang terlihat sangat bersemangat untuk memilih dan membaca buku yang disediakan.

Para petugas perpustakaan juga memberikan motivasi dan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya membaca sebagai kunci untuk membuka wawasan dan pengetahuan.

Kedatangan perpustakaan keliling ini, juga disambut baik serta diapresiasi sejumlah Anak-anak dan para guru. "Mereka menilai perpustakaan keliling sangat membantu dalam menumbuhkan minat baca Anak-anak yang selama ini masih kurang optimal."

Lanjut Urip mengatakan, program perpustakaan keliling merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Serang untuk mendekatkan buku kepada masyarakat, terutama anak-anak.

“Kami ingin Anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses bacaan berkualitas, sehingga berwawasan luas,” katanya.

Dengan hadirnya perpustakaan keliling ini, diharap minat baca Anak-anak dapat meningkat dan menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tutupnya.

Pelajar Serang Gelar Aksi Solidaritas, Minta Oknum Polisi Terduga Pemukul Agra Ditangkap

By On Selasa, Agustus 26, 2025

Massa Aksi Solidaritas Pelajar Serang.
Selasa, 26 Agustus 2025.

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Ratusan pelajar menggelar aksi solidaritas dengan menuntut pelaku pemukulan terhadap pelajar SMKN 2 Kota Serang, Violent Agara Casttilo (16), ditangkap. 

Akibat pemukulan yang diduga dilakukan oknum anggota Polda Banten, Agra, itu mengalami luka di kepala hingga kondisinya kritis terbaring di RSUD Banten.

Aksi solidaritas digelar di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang, Banten, Selasa (26/8/2025). 

Massa Aksi pelajar membentangkan spanduk bertuliskan : 

#kamidibelakangagra
#justiceforagra

Massa Aksi Pelajar menyanyikan lagu-lagu penyemangat untuk rekannya yang tengah terbaring tak sadarkan diri di RSUD Banten.

Meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum anggota Polri yang telah melakukan pemukulan terhadap Agra. Tegas Massa Aksi Pelajar.

"Hukum pelaku, jangan disembunyikan," Tegasnya.

Aksi solidaritas juga sebagai bentuk dukungan kesembuhan kepada Agra yang kini masih menjalani perawatan di RSUD Banten.

Benny Permadi, ayah korban, mengatakan anaknya mengalami kecelakaan setelah dipukul menggunakan helm oleh salah satu oknum anggota Polda Banten pada Minggu dini hari, (25/8/2025) 

Agra masih tak sadarkan diri dan menjalani perawatan intensif di RSUD Banten karena luka parah di bagian kepala. 

"Masih tidak sadar, masih koma, masih di ruang ICU, kami makin bingung," Kata Benny.

Benny mengaku bingung harus melaporkan ke mana. Sebab, terduga pelaku merupakan oknum anggota Polda Banten.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto mengatakan, adanya kekerasan terhadap korban yang diduga dilakukan oleh oknum aparat saat patroli berlangsung di KP3B sedang diselidiki. 

"Kami tegaskan bahwa proses klarifikasi dan penyelidikan masih berjalan dan semua pihak berhak mendapatkan perlakuan adil sesuai hukum," kata Didik. 

Didik mengatakan, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Banten sedang melakukan pemeriksaan internal terhadap personel yang bertugas pada malam kejadian. 

Didik mengatakan, Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan tugas. 

"Jika terbukti ada pelanggaran atau kekerasan yang tidak sesuai dengan aturan, akan kami tindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," Tegasnya.

HUT RI ke-80, Presiden Prabowo Beri Kado Spesial untuk Guru

By On Kamis, Agustus 07, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Pada momen peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan kado istimewa bagi guru di seluruh tanah air. 

Momentum penting dalam menunjukkan keberpihakan negara kepada para guru yang sangat memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan di tanah air.

“Dengan kado tersebut, para guru, sebagai garda terdepan pendidikan, diharapkan meningkatkan kinerja dan kompetensi guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, peradaban utama, dan kejayaan bangsa dan negara,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat peluncuran yang berlangsung di Jakarta, Rabu (06/08/2025)

Terdapat Tiga kado yang diberikan oleh pemerintah, yakni :

1. Bantuan insentif untuk guru nonASN,

2. Bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik nonformal, dan 

3. Bantuan afirmasi kualifikasi S-1/D-4 bagi guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD).

Penyaluran ketiga bantuan tersebut, adalah bentuk nyata komitmen negara meningkatkan kesejahteraan dan mutu guru sekaligus kualitas pendidikan di Indonesia.

“Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sebagai visi Kementerian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Mendikdasmen.

Lebih rinci Mendikdasmen menyampaikan, tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S-1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp37,5 miliar.

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp300 ribu untuk 341.248 guru honorer, insentif untuk tujuh bulan, ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru,” imbuhnya.

Adapun  BSU disalurkan untuk 253.407 guru PAUD nonformal, masing-masing sebesar Rp300 ribu untuk dua bulan.

“Program-program tersebut merupakan terobosan pemerintah dan sekaligus kado Bapak Presiden Prabowo untuk para guru,” tandas Mendikdasmen. Sumber dilansir dari humas Kemensetneg.

HUT Kota Serang ke-18, SDN 2 Kota Serang Sabet Juara 1 Vokal Grup Tingkat SD se-Kota Serang

By On Kamis, Agustus 07, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Dalam rangka memperingati HUT Kota Serang ke- 18, Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar acara Lomba Vokal Grup tingkat Sekolah Dasar se-Kota Serang.

Perlombaan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Semarak Seni Budaya yang dilaksanakan pada Kamis, 7 Agustus 2025 di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang.

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan bakat dan minat peserta didik dalam bidang seni tarik suara sejak usia dini.

Para peserta diwajibkan membawakan dua lagu pilihan panitia, yaitu : 

“Kota Serang Berbudaya” ciptaan Evie Shofiyah Usman dan 
“Mars Kota Serang” karya Dudi Adam.

Formasi vokal grup SDN 2 Kota Serang terdiri dari :

Ratu Debiansyah,Aulia Kun Fath Albantani, Raden Muh Fathir Hasanudin,Ratu Aghisna Abidazarra, Zhafira Luvi Aquina, Syarifah Jihan Assegaf, M. Virzha Faturrohman, Assyifa Khairana Asadel, Firzanah Naila Labibah, dan Almahyra Shanum,   berhasil membuat harum nama SDN 2 Kota Serang di tingkat Sekolah Dasar se-Kota Serang.

Kepala SDN 2 Kota Serang Salmi mengatakan, rasa bangga atas prestasi yang diraih para siswanya.

Mengapresiasi komitmen dan semangat tinggi dari para siswa selama proses persiapan hingga tampil di panggung lomba. Ungkap Salmi.

Kami merasa sangat bersyukur atas hasil ini. "Anak-anak telah menunjukkan usaha maksimal dan latihan yang serius,” kata salmi.

Salmi, menambahkan bahwa pihak sekolah tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga terus mendorong perkembangan kemampuan siswa dalam bidang non-akademik seperti seni dan olahraga.

Harapan ke depannya, para peserta lomba bisa terus mengembangkan bakat di bidang tarik suara dan terus membanggakan Kota Serang. Tutup Salmi.

Dikunjungi Komjen Pol Fadil Imran, Bupati Ratu Zakiyah Minta Motivasi untuk Santri Ponpes Bai Mahdi

By On Selasa, Agustus 05, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Serang - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Polri, Komisaris Jendral (Komjen) Polisi Muhammad Fadil Imran ditemani Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pondok Pesantren (Ponpes) Bai Mahdi Soleh Ma’mun di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran pada Selasa, 5 Agustus 2025 siang.

Menggunakan Helikopter Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran disambut Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah yang juga Ketua Yayasan Ponpes Bai Mahdi Soleh Ma’mun beserta Kapolres Serang Kabupaten, AKBP Condro Sasongko, Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga, para Kepala OPD Kabupaten Serang dan ratusan santri dan santriwati.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan pondasi utama pembangunan. Oleh karena itu, peran kepolisian sebagai penjaga stabilitas kamtibmas sangat dibutuhkan. ”Kami terbuka untuk arahan, sinergi dan kolaborasi yang lebih dekat dengan unsur polri untuk menciptakan Kabupaten Serang yang aman tertib dan kondusif bagi masyarakat,”ucap Ratu Zakiyah dalam sambutannya. 

Ratu Zakiyah juga berharap kepada Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran untuk memberikan motivasi serta penguatan moral bagi jajaran kepolisian yang bertugas di wilayah Kabupaten Serang. Mengingat, kepolisian yang berada di wilayah Kabupaten Serang terdapat 3 polres meliputi Polresta Serang Kota, Polres Serang Kabupaten dan Polres Cilegon. 

”Kami juga harap kedepan bisa senantiasa menetapkan pelayanan yang humanis, profesional dan berintegritas tinggi,”tandasnya.

Ratu Zakiyah juga meminta Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran untuk memberikan motivasi serta arahan bagi para pelajar, santri dan santriwati Ponpes Bai Mahdi Soleh Ma’mun sehingga bisa termotivasi dna lebih semangat belajar. 

”Termotivasi juga untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak di inginkan terutama prilaku menyimpang. Kemudian juga penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, juga menghindari dari pembullyan dan lain sebagainya,”paparnya.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Polri, Komisaris Jendral (Komjen) Polisi Muhammad Fadil Imran mengatakan, mengingatkan agar hati-hati dan bijak dalam menggunakan sosial media karena banyak hal-hal yang negatif banyak perilaku-perilaku yang menyimpang. 

”Hati-hati dalam masa keterbukaan informasi sekarang pandai lah dalam menerima informasi, karena bukan hanya berbahaya bagi pribadi, kadang-kadang sosial media ini bisa memecah belah umat, banyak peristiwa-peristiwa yang sengaja di posting yang bertujuan untuk memecah belah. Nari kita tetap menjaga persatuan,”ucapnya. 

Oleh karenanya, kata Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran, disini lah peran penting pondok pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga jadi penjaga akal sehat, benteng nurani dan benteng kedamaian. Sebagaimana semangat Presiden Prabowo dalam asta cita membangun bangsa yang kuat tetapi juga berakal dan bermartabat. ”Kami dibawah kapolri melalui kamtibmas bersinergi dengan masyarakat, untuk terus menjaga keamanan. Pondok ini bukan hanya untuk tempat belajar, tapi pondok ini biasanya menjadi central informasi,”paparnya.

Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran meyakini dan percaya jika santri merasa aman maka bangsa akan menjadi damai. ”Jika guru di hormati maka masyarakat akan senang. Moral etika di pondok pesantren sangat dihargai, pengasuh sangat di hormati, saya kira ini yang harus di pertahankan oleh anak-anak ku sekalian. Kita terus maju dan berkembang,”paparnya. 

Untuk memberikan motivasi, Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran memanggil 4 santri dan santriwati untuk diberikan hadiah salah satunya membiayai biaya SPP hingga selesai sekolah.

Program Seragam Sekolah Gratis. Wali Kota Serang Gelontorkan Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 14 Milyar

By On Minggu, Agustus 03, 2025

Wali Kota Serang, Budi Rustandi saat penyampaian RPJMD. Gedung DPRD 
Kota Serang. Sabtu, 2 Agustus 2025.

KONTRAS7.CO.ID - Pemerintah Kota Serang mengalokasikan anggaran Rp. 14 Milyar untuk Program Seragam Sekolah gratis SD dan SMP pada tahun 2026.

Anggaran program seragam sekolah gratis itu diungkap usai rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Serang, Sabtu (2/8/25).

Budi Rustandi mengatakan, program pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP, akan berjalan di tahun 2026.

Anggarannya sudah disiapkan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan"ungkap Budi Rustandi.

Budi menegaskan, untuk konveksi pada program seragam gratis, harus berasal dari pelaku UMKM yang ada di Kota Serang. "Nggak boleh nggak karena harus menaikan Ekonomi UMKM yang ada di Kota Serang."

Salah satunya yang ada di Sukawana, konveksi- konveksinya. "Kalau dia gak punya ijinnya, nanti kita undang," tegasnya.

Wabup Serang Najib Hamas Kunjungi SDN Kalong Pasca Viral di Medsos

By On Sabtu, Agustus 02, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Serang - Wakil Bupati (Wabup) Serang Muhammad Najib Hamas mengunjungi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalong tepatnya di Kampung Kalong, Desa Barengkok Kecamatan Kibin pada Jumat, 1 Agustus 2025. Kunjungan tersebut sebagai respon Najib Hamas pasca viral di media sosial (medsos) beberapa hari terakhir.

Najib Hamas mengatakan, kehadirannya ke SDN Kalong, Desa Barengkok, Kecamatan Kibin atas adanya aduan dari masyarakat bahwa sekolah siswanya belajar di atas lantai. Yang juga sebagai bentuk kepeduliannya terhadap dunia pendidikan.

"Dari kemarin pas acara MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) kursinya kurang. Tapi dulu kalau saya MPLS itu di kebon bukan di ruangan, yang pasti hari ini saya hadir ingin memastikan bahwa sarana belajar di sekolah sudah ada," ujarnya di lokasi.

Selain itu, Najib Hamas ingin memastikan layanan pendidikan di seluruh Kabupaten Serang sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kalaupun nanti ada kekurangan teknis, kami memohon ibu kepala, komite, dan pihak lain untuk saling menguatkan. Kita saling membantu agar anak didik bisa belajar dengan maksimal," ucapnya.

Najib Hamas memaparkan, sebelumnya siswa terpaksa belajar di lantai karena kursi dan meja masih belum tersedia. Akan tetapi, ia memastikan untuk alat kelengkapan belajar di sekolah tersebut sudah tersedia.

"Ini sudah ada di anggaran tahun 2024, siswa ngampar di lantai baru kemarin di MPLS, karena ada penambahan murid sesuai dengan daya tampung sekolah di sini," terangnya.

Sementara Kepala SDN Kalong Eti Rohyati mengatakan, sempat ada kesalahpahaman antara wali murid dan pihak sekolah karena jumlah siswa lebih banyak daripada meja dan kursi.

"Semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi bangkunya, sekarang sudah dianggarkan," ujarnya.

Dijelaskan Eti Rohyati, karena jumlah siswa lebih banyak daripada kursi akhirnya pihak sekolah memilih untuk belajar dengan lesehan di atas lantai.

"Karena muridnya 40, enggak mungkin kita pasang lima meja di kelas satu. Makannya sebelum ada kursi, kita lesehan dulu sementara," katanya.

Turut mendampingi Asda 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Haryadi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Okeu Oktaviana, Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang, Christiansyah Pagua Amran.

Membangun Generasi Cerdas dan Toleran, Polda Banten Edukasi Pelajar SMAN 6 Kota Serang

By On Senin, Juli 28, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Dalam upaya mencegah penyebaran paham radikal dan bahaya terorisme di kalangan generasi muda, Polda Banten menggelar kegiatan Sosialisasi Dan Pencegahan Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme/Radikalisme Dan Intoleransi Di Wilayah Hukum Polda Banten, yang bertempat Di SMAN 6 Kota Serang pada Senin (28/07/25). 

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh peserta didik dari kelas X, XI dan XII ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang benar mengenai ancaman radikalisme dan terorisme, sekaligus membentengi para pelajar dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan bangsa.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Banten, AKBP Meryadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran paham intoleran, radikal dan terorisme pada generasi muda. “Kegiatan kita pada hari ini tentang radikalisasi memberikan pemahaman kepada siswa/siswi tentang bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme serta menumbuhkan rasa nasionalisme siswa/siswi terhadap negara Indonesia,” kata AKBP Maryadi.

Kepala Sekolah SMAN 6 Kota Serang, Rochmat Wirandanu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini.

 "Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi kehadiran Polda Banten yang telah memberikan sosialisasi secara langsung kepada para siswa kami. Harapan kami, kegiatan ini bisa menjadi program berkelanjutan, sehingga setiap tahun SMA Negeri 6 Kota Serang dapat terus bersinergi dengan pihak kepolisian. Selain itu Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pada usia sekolah, para pelajar berada dalam fase yang rentan terhadap pengaruh negatif, terutama jika mereka belum memiliki pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Biasanya, paham radikalisme dan terorisme masuk melalui isu-isu sensitif seperti SARA, dan tidak jarang dikaitkan dengan agama," ungkap Rochmat. 

Selanjutnya Rani selaku siswa SMAN 6 Kota Serang mengaku bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan mengedukasi siswa siswi SMAN 6 Kota Serang. "Kegiatan sosialisasi terkait terorisme ini sangat bermanfaat, karena dengan adanya sosialisasi seperti ini, setidaknya bisa mengurangi tindakan-tindakan yang cenderung radikal atau bahkan berujung pada kerusuhan, seperti tawuran. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan setiap tahun. Saya pribadi memahami bahwa sebagai siswa kita harus menjadi pribadi yang baik, menjalin pertemanan yang sehat, memiliki sikap toleransi, dan saling menghargai, . Intinya, kita harus menjadi siswa yang berkarakter, cinta damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan," ujar Rani. 

Diakhir Kepala Sekolah SMAN 6 Kota Serang berharap atas terlaksananya kegiatan ini. "Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan menjadi pegangan bagi mereka untuk menolak segala bentuk paham radikal maupun tindakan terorisme yang dapat mengancam persatuan dan semangat kebangsaan. Kami berharap semangat nasionalisme, anti-radikalisme, dan anti-terorisme terus tumbuh dalam diri para siswa sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih," pungkasnya.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *