Golkar Copot Adies Kadir sebagai Anggota DPR RI

Golkar Copot Adies Kadir sebagai Anggota DPR RI

By KONTRAS7.CO.ID On Minggu, Agustus 31, 2025

Politikus Partai Golkar, Adies Kadir

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI. Adies sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR. 

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji dalam keterangannya, Minggu, 31 Agustus 2025. 

Sarmuji mengatakan partainya mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini. 

Golkar menyebut aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama  perjuangan partai.

Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional  sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ungkap Sarmuji.

Golkar juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya  sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini saat memperjuangkan aspirasi. 

"Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar," ujar Sarmuji.

PAN Copot Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

PAN Copot Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

By KONTRAS7.CO.ID On Minggu, Agustus 31, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI. 

"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).

Viva Yoga Mauladi mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air selama beberapa hari terakhir. 

Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir.

Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik. 

"Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan," ujar Viva.

Kontroversi Eko Patrio dan Uya Kuya Sebelumnya, Eko yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025. 

Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.

Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit. 

"Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja," tulis Eko. Termasuk anggota dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya.

Belakangan ia menyampaikan permintaan maaf. Meski demikian, perbuatan mereka dinilai berkontribusi pada eskalasi kemarahan publik yang mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Masyarakat menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI pada 25 Agustus lalu. 

Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.

Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol. 

Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya

Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.

Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.

Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).

Nasdem Copot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI

Nasdem Copot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI

By KONTRAS7.CO.ID On Minggu, Agustus 31, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan dua Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach. Keputusan tersebut tertuang dalam surat siaran pers yang beredar luas di publik, ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi F. Taslim.

Dalam surat itu, DPP Partai NasDem menyampaikan pandangan atas dinamika dan gejolak massa yang belakangan terjadi di masyarakat. Gejolak tersebut dinilai turut dipicu oleh perilaku Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota dewan.

“Berdasarkan evaluasi serta mempertimbangkan stabilitas politik dan tanggung jawab moral kepada publik, terhitung Sejak Hari Senin 01 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Syahroni dan saudari Nafa Urbach dari keanggotaannya di DPR RI,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

DPP NasDem menegaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah tegas partai dalam menjaga marwah dan komitmen terhadap prinsip politik yang beretika. Selain itu, NasDem juga menekankan bahwa partai tidak akan mentolerir setiap tindakan kader yang menimbulkan kegaduhan serta merugikan citra partai maupun lembaga legislatif.

Hingga saat ini, baik Ahmad Syahroni maupun Nafa Urbach belum memberikan keterangan resmi terkait penonaktifan tersebut. Namun, keputusan DPP NasDem ini dipastikan menjadi sorotan publik, mengingat keduanya dikenal sebagai figur publik yang cukup populer, baik di dunia politik maupun hiburan.

Polri Pastikan Langkah Terukur dan Sesuai Aturan dalam Atasi Aksi Anarkis

Polri Pastikan Langkah Terukur dan Sesuai Aturan dalam Atasi Aksi Anarkis

By KONTRAS7.CO.ID On Minggu, Agustus 31, 2025

 

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil TNI dan Polri dalam menghadapi situasi terkini dilakukan secara terukur, profesional, dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan yang berlaku. 

Hal ini disampaikan Irjen. Sandi sesuai arahan Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Sabtu (30/8/2025).

Irjen. Sandi menjelaskan, arahan Presiden kepada Kapolri dan Panglima TNI menegaskan perlunya langkah tegas dalam menindak aksi-aksi anarkis yang terjadi di sejumlah wilayah. 

Namun, ia menekankan bahwa seluruh tindakan aparat dilakukan berdasarkan Undang-Undang maupun ketentuan lainnya.

“Seluruh langkah yang dilakukan Polri dan TNI di lapangan bersifat terukur, profesional, dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan yang berlaku, baik Undang-Undang, maupun ketentuan lainnya. 

Kami pastikan penanganan dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Irjen. Pol. Sandi Nugroho.

Sandi menambahkan, Polri akan melaksanakan prosedur operasi standar (SOP) dan pentahapan penanganan situasi secara disiplin. 

Prioritas utama adalah melindungi keselamatan masyarakat, personel Polri dan TNI di lapangan, markas komando, asrama, serta objek vital lainnya.

“Polri memastikan seluruh SOP dan pentahapan penanganan dijalankan dengan ketat. Fokus kami adalah melindungi masyarakat, anggota, markas komando, asrama, dan objek vital lainnya agar situasi tetap aman dan terkendali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irjen. Sandi menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda, Polres, hingga Polsek diminta untuk menindaklanjuti arahan Kapolri dengan cepat dan tepat. Kompulir data dan permasalahan yang sedang terjadi, buat persiapan dan perencanaan baik personel, cara bertindak maupun sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti secara proporsional dan profesional. 

Disamping itu, sinergi TNI dan Polri sangat penting dalam memulihkan situasi keamanan yang sedang terjadi.

“Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri secara serius dan terukur. Sinergi TNI-Polri akan terus diperkuat untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.

Sandi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan bekerja sama menjaga situasi agar kondusif. 

Ia menegaskan, Polri menghormati kebebasan menyampaikan pendapat, namun mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus sesuai dengan aturan hukum.

“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tetapi pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. 

Kami mengajak semua pihak menjaga ketertiban dan mendukung upaya TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan,” tutupnya.

Siapakah Ketua Umum PWI terpilih di Kongres 2025, Dua Nama Lolos Verifikasi "Akhmad Munir atau Hendry Ch Bangun"

Siapakah Ketua Umum PWI terpilih di Kongres 2025, Dua Nama Lolos Verifikasi "Akhmad Munir atau Hendry Ch Bangun"

By KONTRAS7.CO.ID On Rabu, Agustus 27, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Tim Penjaringan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 menyelesaikan proses verifikasi berkas bakal calon Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI.

Hasilnya, hanya dua nama calon Ketua Umum dan dua calon Ketua DK yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melaju ke Kongres di Cikarang, Bekasi, 29–30 Agustus 2025 mendatang.

Dua kandidat calon Ketua Umum yaitu, Akhmad Munir dan Hendry Ch Bangun, sementara untuk Ketua DK ada Atal S Depari dan Sihono HT.

Ketua Tim Penjaringan, Zulkifli Gani Ottoh alias Zugito menegaskan semua dokumen sudah diperiksa detail.

“Setelah diverifikasi, maka ada dua calon Ketua Umum dan dua calon Ketua DK secara resmi memenuhi syarat untuk maju pada Kongres Persatuan PWI 2025,” ujar Zugito, Selasa (26/8/2025).

Dalam proses verifikasi, ada beberapa dukungan yang dinyatakan tidak sah.

Dukungan untuk Akhmad Munir berkurang dari 17 menjadi 15 provinsi, karena Provinsi Riau tidak bermaterai dan Provinsi Banten ganda.

Hendry Ch Bangun awalnya mendapat 14 dukungan, turun menjadi 13 Provinsi akibat masalah serupa.

Hal sama juga terjadi pada kandidat Ketua DK.

Dukungan untuk Atal S Depari dari 15 provinsi menjadi 13, sementara Sihono HT dari 14 juga menjadi 13 setelah Provinsi Riau dan Provinsi Banten dinyatakan tidak sah.

Meski demikian, kedua pasangan tetap lolos karena syarat minimal dukungan adalah delapan Provinsi atau 20 persen dari total PWI Provinsi.

Dalam kontestasi nanti, Akhmad Munir berduet dengan Atal S Depari, sementara Hendry Ch Bangun berpasangan dengan Sihono HT.

Selain verifikasi berkas, tim penjaringan juga membahas Pakta Integritas.

Dokumen ini wajib ditandatangani oleh semua pihak yakni panitia kongres (SC dan OC), para calon Ketua Umum, calon Ketua DK, hingga seluruh ketua PWI Provinsi.

Zugito yang juga menjabat Ketua Steering Committee (SC) menegaskan, Kongres kali ini fokus pada pemilihan Ketua Umum dan Ketua DK PWI Pusat periode 2025–2030, tanpa agenda kegiatan lain.

“Insya Allah lancar. Beberapa hari lagi kita sudah punya Ketua Umum Baru, maksudnya Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030,” ungkapnya.

Ia' menekankan kembali, tujuan utama Kongres bukan hanya memilih pimpinan baru, tetapi juga menyatukan kembali seluruh anggota PWI setelah konflik dualisme.

“Semangat persatuan dan kesatuan PWI menjadi hal yang paling penting. Setelah kongres, kita berharap semua anggota PWI bersatu demi organisasi,”  tutupnya.

Bertekad Perkuat Konsolidasi, Ahmad Munir Didukung Mayoritas PWI Provinsi

Bertekad Perkuat Konsolidasi, Ahmad Munir Didukung Mayoritas PWI Provinsi

By KONTRAS7.CO.ID On Jumat, Agustus 22, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Jakarta - Bakal calon Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mengantongi dukungan mayoritas dengan sedikitnya 20 PWI provinsi menjelang Kongres PWI pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Dukungan itu diyakini akan terus bertambah dari beberapa provinsi lain hingga hari pelaksanaan kongres. Besarnya dukungan tersebut tampak dalam acara rapat konsolidasi dengan para ketua dan pengurus harian PWI provinsi di Jakarta, Rabu (20/8) malam.

Munir, yang kini menjabat Direktur Utama Perum LKBN ANTARA menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030.

"Bismillah, saya maju untuk membawa PWI bersatu kembali, melakukan rekonsiliasi, sekaligus melakukan konsolidasi organisasi, terutama penguatan PWI di daerah seluruh Indonesia," kata Cak Munir, sapaan akrabnya, dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Soliditas dukungan bagi Munir semakin kuat setelah sejumlah tokoh yang sempat digadang-gadang maju dalam pencalonan memutuskan mundur dan memberikan dukungan penuh.

Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua PWI Provinsi Riau sekaligus Ketua Umum PWI Pusat versi KLB 2024, secara tegas menyatakan tidak akan maju.

Sikap serupa ditunjukkan Atal S. Depari, Ketua Umum PWI periode 2018–2023, juga memilih memberikan dukungan kepada Munir.

Hal senada juga datang dari Johnny Hardjojo, mantan Ketua Departemen Pertahanan PWI Pusat, yang juga sebelumnya akan maju.

Konsolidasi besar ini membuat Munir kian dipandang sebagai figur pemersatu sekaligus kandidat terkuat dalam suksesi kepemimpinan PWI Pusat di Cikarang.

Sebagai mantan Ketua PWI Provinsi Jawa Timur dua periode dan pernah menjabat Ketua Bidang Daerah PWI Pusat, Munir mengaku sangat memahami denyut organisasi di tingkat daerah.

Ia menegaskan wartawan di daerah adalah ujung tombak kehidupan pers nasional.

"Darah saya PWI. Sejak mulai jadi wartawan tahun 1991, saya hidup bersama PWI, terutama di daerah. Karena itu, saya ingin mengembalikan marwah PWI sekaligus memastikan daerah mendapat perhatian lebih besar," katanya.

Munir juga menyiapkan sejumlah program yang menitik beratkan kepentingan PWI daerah, di antaranya konsolidasi organisasi secara menyeluruh dan tuntas setelah terjadinya dualisme, membangun ekosistem media/pers nasional, dan meningkatkan kapasitas wartawan di daerah dengan memperbanyak uji kompetensi wartawan.

Selanjutnya, pelatihan berjenjang, workshop digital, dan penguatan media lokal, digitalisasi kelembagaan PWI, literasi dan pendalaman jurnalisme dan kecerdasan buatan (AI).

Dengan dukungan mayoritas PWI provinsi dan program yang berpihak pada kepentingan daerah, Munir diyakini menjadi figur yang mampu mengembalikan marwah dan martabat PWI sebagai rumah besar wartawan Indonesia. Dilansir dari Antara.

HUT RI ke-80, Presiden Prabowo Beri Kado Spesial untuk Guru

HUT RI ke-80, Presiden Prabowo Beri Kado Spesial untuk Guru

By KONTRAS7.CO.ID On Kamis, Agustus 07, 2025

KONTRAS7.CO.ID - Pada momen peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan kado istimewa bagi guru di seluruh tanah air. 

Momentum penting dalam menunjukkan keberpihakan negara kepada para guru yang sangat memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan di tanah air.

“Dengan kado tersebut, para guru, sebagai garda terdepan pendidikan, diharapkan meningkatkan kinerja dan kompetensi guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, peradaban utama, dan kejayaan bangsa dan negara,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat peluncuran yang berlangsung di Jakarta, Rabu (06/08/2025)

Terdapat Tiga kado yang diberikan oleh pemerintah, yakni :

1. Bantuan insentif untuk guru nonASN,

2. Bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik nonformal, dan 

3. Bantuan afirmasi kualifikasi S-1/D-4 bagi guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD).

Penyaluran ketiga bantuan tersebut, adalah bentuk nyata komitmen negara meningkatkan kesejahteraan dan mutu guru sekaligus kualitas pendidikan di Indonesia.

“Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sebagai visi Kementerian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Mendikdasmen.

Lebih rinci Mendikdasmen menyampaikan, tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S-1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp37,5 miliar.

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp300 ribu untuk 341.248 guru honorer, insentif untuk tujuh bulan, ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru,” imbuhnya.

Adapun  BSU disalurkan untuk 253.407 guru PAUD nonformal, masing-masing sebesar Rp300 ribu untuk dua bulan.

“Program-program tersebut merupakan terobosan pemerintah dan sekaligus kado Bapak Presiden Prabowo untuk para guru,” tandas Mendikdasmen. Sumber dilansir dari humas Kemensetneg.