KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Direktur Perumdam Tirta Madani Kota Serang Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026. "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat". Minggu, 1 Februari 2026.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Pemerintah Kota Serang melalui Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang ada 1331 Pegawai yang masih berstatus Non Data-base atau yang tidak masuk dalam PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkot Serang.
Hafiz Rahman, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Serang, menyatakan ada 1331 Pegawai yang masih berstatus Non Data-base dilingkungan Pemkot Serang masih dipekerjakan atau tidak di rumahkan. Kepada Media kontras7. Minggu, 14 Desember 2025.
Hafiz, mengungkapkan, terkait kebutuhan pegawai masih mengupayakan untuk melihat kebutuhan yang dibutuhkan di setiap OPD sesuai dengan beban kerja di setiap OPD.
Sebelumnya kita sudah ajukan 526 orang untuk pegawai PPPK Paruh Waktu dan dari pihak pusat (red-Kemenpan-RB) sudah tidak diperkenankan dan hanya mengangkat melalui seleksi. Jelas Hafiz.
Hafiz menjelaskan, pegawai honorer yang saat ini masih bekerja, "Masih di upayakan dalam pembahasan dengan pihak-pihak terkait untuk langkah terbaik kedepannya, agar tetap dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku",
Ia menambahkan, mengenai sumber anggaran untuk membayar honor, masih di carikan solusi terbaik yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini masih di rumuskan dan dilaporkan ke pimpinan. Tutupnya.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Kejadian mengejutkan terjadi di Perumahan Griya Permata Asri Kelurahan Dalung Kecamatan CipocokJaya Kota Serang. Seekor ular jenis sanca kembang dengan panjang sekitar 4 meter ditemukan di teras rumah warga. Minggu, 7 Desember 2025. Siang.
Suwendi, warga yang pernah menjabat Ketua Rw.04 Griya Permata Asri mengatakan, peristiwa ini diduga dipicu curah hujan turun yang lumayan besar, yang memaksa ular tersebut untuk mencari tempat yang aman dan hangat. kepada Media kontras7.
Warga yang pertama kali melihat keberadaan ular tersebut sekitar jam 12 siang, segera menghubungi tetangga dan warga lainnya. Ungkapnya.
Suwendi mengungkapkan, dengan sigap bersama warga bergotong-royong menangkap ular sanca ukuran besar tersebut untuk menghindari adanya potensi bahaya bagi warga sekitar.
Proses penangkapan berjalan cukup dramatis, mengingat ukuran ular yang besar dan lincah. Ujarnya.
Menurut Suwendi ular tersebut ditemukan di teras rumah. “Kami langsung sigap, tapi juga berusaha tenang dan bekerja sama untuk menangkap ular itu",
Beruntung, kami berhasil menangkap satu ekor ular sanca dan masih ada tiga ekor ular yang belum tertangkap. ujarnya.
Kejadian ini mengingatkan warga akan pentingnya kewaspadaan terhadap hewan liar, terutama di musim hujan, ketika banyak hewan mencari tempat berteduh dan makanan di area pemukiman.
Dengan kerja sama warga yang cepat tanggap, insiden ini dapat ditangani dengan baik. Tutupnya.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Peran Sentral Ketua RT dan RW, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang, salah satunya Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Ketua RT. 01 RW.03 Griya Permata Asri Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocokjaya, Mulyadi Hasan Sutisna yang biasa di sapa Kang Mul mengatakan, ada 78 Objek Pajak di warga saya (RT.01 RW.03-Red) dan Alhamdulillah realisasi seratus persen sebesar Rp. 4.361.280. Kepada Media Kontras7. Jum'at, 10 Oktober 2025.
Mulyadi mengungkapkan, saya terima lembar tagihan PBB dari pihak Kelurahan Dalung di bulan April Mei. "Ya langsung saya berikan dan mengingatkan ke warga untuk bayar PBB,"
Ada warga yang mau bayar langsung ke minimarket dan juga ada yang minta tolong titip ke saya untuk bayarkan. "Ya Bisa bayar langsung Ke Kantor Kelurahan, cepat dan mudah, ada alat Aplikasi Integrasi Sistem Informasi Manajemen atau yng lebih dikenal dengan sebutan ISIM", Jelasnya.
Ia, mengungkapkan membantu mempermudah warga yang mau bayar pajak sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan juga membantu Pemerintah Kota Serang.
Lancar bayar PBB, maka akan lancar juga pembangunan di Kota Serang, Uang kita bayar pajak kan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Kota Serang. "Alhamdulillah di warga saya paling lambat bulan Agustus 2025 sudah pada melunasi PBB", Kata Mulyadi.
Ia' mengajak Ketua RT dan Ketua RW untuk ikut membantu, ya minimal mengingatkan Warganya untuk bayar PBB atau ada warga yang minta tolong titip bayar bisa terima aja langsung bayarin ke Kantor Kelurahan, sekalian main-main ngopi di kantor kelurahan. Tutupnya.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, menghentikan sementara aktivitas proyek pengurugan Mega Proyek Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
Tindakan tegas dan keberanian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, karena perusahaan tersebut belum melengkapi dokumen perizinan, terutama analisis mengenai dampak lingkungan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, Arif Rahman Hakim, mengatakan penghentian Mega proyek Sawah Luhur dilakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah sekaligus menegakkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Arif mengatakan dengan tegas sudah melayangkan surat pada 16 September kepada PT JDI untuk menghentikan kegiatannya sementara.
Ada beberapa izin yang belum dilengkapi, salah satunya Amdal lingkungan yang saat ini masih berproses,” tegasnya. Rabu (24/9/2025).
Proyek pengurugan akan tetap dihentikan hingga perusahaan tersebut memenuhi seluruh persyaratan. “Sampai dokumen perizinan dilengkapi, kegiatan di stop, tidak boleh dilanjutkan,” ungkapnya.
Ia, menjelaskan proyek sawah luhur baru berjalan sekitar tiga hektare, penghentian sementara ini dilakukan setelah pihaknya melakukan analisa lapangan dan pengawasan.
“Atas Instruksi Pak Wali Kota, kami berinisiatif untuk menghentikan kegiatan di sana untuk sementara,” jelasnya.
Arif menjelaskan, kegiatan Mega Proyek Sawah Luhur dilakukan penghentian lantaran dirinya baru saja dilantik sebagai Kepala DPMPTSP pada 1 September lalu.
“Saya baru menjabat, lalu melakukan analisa dan berkonsultasi dengan pimpinan. Dari hasil analisa diputuskan untuk menutup sementara hingga izin lengkap,” terangnya.
Penghentian sementara ini, Pemkot Serang berharap situasi di wilayah Sawah Luhur tetap kondusif, sekaligus memberi waktu bagi PT JDI untuk menyelesaikan kewajiban administratifnya. Tutupnya.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang telah melaksanakan verifikasi data faktual kepada calon penerima dana Kerohiman warga Kampung Sukadana 1, Kecamatan Kasemen yang terdampak normalisasi sungai pembuangan Cibanten Kota Serang.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang, Jatiah mengatakan, tahapan proses validasi dan verifikasi data faktual melibatkan Ketua RT, RW, Lurah dan Camat Kasemen telah selesai dilaksanakan. Kepada Media kontras7. Rabu, 24 September 2025.
Berdasarkan verifikasi data faktual ada 244 bangunan atau kepala keluarga terverifikasi berhak menerima dana kerohiman sebesar Rp. 5 Juta per KK “Dananya sudah tersedia, hanya menunggu waktu pencairan". Ungkap Jatiah.
Dana Kerohiman ini hanya untuk warga yang tercatat data diri e-KTP, Kartu Keluarga Sukadana 1 yang menetap dan memiliki bangunan tetap. "Warga yang ngontrak tidak mendapatkan dana kerohiman walaupun memiliki e-KTP dan Kartu Keluarga Sukadana 1 Kasemen." Ujarnya.
Jatiah menegaskan, warga yang memiliki bangunan yang disewakan atau komersil tidak berhak menerima bantuan tersebut.
Jatiah menjelaskan, semua tercatat e-KTP dan Kartu Keluarga Sukadana 1 Kasemen, hanya ada satu pemilik bangunan sudah lebih dari tiga tahun menetap tapi masih tercatat e-KTP dan KK alamat Margaluyu Kasemen, itu pun di verifikasi dengan ketat melibatkan perangkat RT sampai Kecamatan untuk memastikan kebenarannya.
Meminimalisir potensi penyelewengan penyaluran dilakukan non tunai melalui rekening Bank Banten, "nanti buka rekening kolektif kita kordinasi ke pihak Bank Banten untuk menugaskan pegawainya datang langsung ke Kantor Kecamatan Kasemen. Jelasnya.
Ia berharap pencairan dana Kerohiman warga Sukadana 1 Kasemen bisa di laksanakan awal bulan Oktober nanti. Tutupnya.
KONTRAS7.CO.ID - Jember - Wakil Bupati Jember Djoko Susanto membuat aduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan oleh Bupati Jember Muhammad Fawait.
Dalam surat tertanggal 4 September 2025 yang dilayangkan itu juga tertulis bahwa selama enam bulan menjabat sebagai Wakil Bupati Jember, Djoko tidak dilibatkan dalam agenda-agenda resmi Pemkab Jember.
Djoko menyampaikan, surat yang dibuatnya itu merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih beberapa bulan lalu.
"KPK menyampaikan pada saya bahwa tugas Wabup lebih banyak di bidang pengawasan," katanya, Senin (22/9/2025). Dilansir dari kompas.com
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan sesuai dengan fungsinya dalam hal pengawasan.
Ia menyebut, menempuh cara-cara kedinasan melalui surat untuk meminta KPK memberikan pembinaan dan pengawasan khusus dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih kepada Pemkab Jember.
Ia juga meneruskan surat permohonan serupa kepada Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Tapi saya juga tidak akan menyesal walaupun permohonan saya kepada KPK untuk melakukan pembinaan itu berubah menjadi penindakan," kata Djoko.
Ada enam poin dalam surat yang dilayangkan Djoko kepada KPK.
"Adapun hal-hal yang kami adukan yang pertama adalah masalah inkonsistensi kebijakan yang ditandai dengan dikeluarkannya keputusan Bupati nomor 100 tentang Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D)," katanya.
Djoko menilai, kebijakan itu tidak punya dasar hukum, justru tidak sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.
Keputusan itu pun, menurutnya, tumpang tindih dengan tugas dan fungsi wakil bupati yang juga ikut memberikan saran kepada bupati.
"Yang kedua, tidak berjalannya meritokrasi kepegawaian, tentu berpotensi rendahnya profesionalitas ASN," kata dia.
Hal itu tecermin pada ketidaktepatan penempatan ASN eselon 3 yang merangkap pelaksana tanggung jawab (plt) yang seharusnya dijabat Esselon 2.
Selain itu, lemahnya independensi dan profesionalitas inspektorat, menurutnya, juga membuat miris.
Ini ditandai dengan sejumlah ASN yang dipaksa mengundurkan diri setelah dilakukan pemeriksaan.
"Yang ketiga, pengelolaan anggaran APBD yang tidak menggambarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien," katanya.
Ketidaktransparanan itu, katanya, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah serta rawan dikorupsi.
"Tidak dibuatnya pedoman pelaksanaan teknis, pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan lelang," kata dia. Djoko menyebutkan, poin selanjutnya dalam suratnya itu yakni soal lemahnya sistem tata kelola aset milik daerah. Ia mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang-orang di luar haknya menggunakan kendaraan Pemkab.
"Yang kelima, terlampaunya koordinasi antara wakil bupati dengan organisasi perangkat daerah yang ditandai dengan adanya ketidakpatutan dan pembangkangan ASN kepada wakil bupati," ucap dia.
Poin terakhir, Djoko mengatakan bahwa hak keuangan dan protokoler sebagai Wakil Bupati tidak direalisasikan.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Pemerintah Kota Serang, akan segera memperketat regulasi peredaran minuman keras, melalui revisi Peraturan Daerah tentang Penyelenggara Usaha Kepariwisataan (Perda PUK).
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan bahwa penyesuaian regulasi ini bertujuan untuk membatasi peredaran miras secara liar dan menjawab keresahan masyarakat. Media Kontras7
"Pemerintah Kota Serang akan menyesuaikan Perda PUK."
Ia, berharap ke depannya bersama DPRD Kota Serang untuk segera membahas perubahan tersebut agar kedepannya tidak ada lagi minuman keras (miras-red) beredar dengan liar," ungkapnya.
Budi menjelaskan, revisi Perda tersebut akan mencakup sanksi yang lebih tegas bagi semua pihak yang terlibat dalam peredaran miras ilegal, termasuk pemilik bangunan yang disalahgunakan.
"Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan membuat pemilik properti lebih waspada." Tegasnya.
Langkah untuk mempercepat revisi Perda ini dipicu oleh temuan gudang miras berkedok rumah kontrakan di Wilayah Kecamatan Taktakan, yang merupakan hasil pengintaian Pemkot Serang (Satpol-PP) dan pihak kepolisian selama dua bulan. "Dalam operasi tersebut, tim gabungan menyita ribuan botol miras."
"Ini bukti tindak tegas kami dan respon kami menjawab keresahan masyarakat Kota Serang dengan menyita miras dan menutup gudang miras tersebut," ujarnya.
Ia, juga menepis isu yang menyebut Pemkot Serang akan melegalkan miras dan meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Jelas Budi.
Budi mengatakan, Masyarakat jangan gampang terprovokasi dengan isu yang beredar.
Dengan pengetatan Perda PUK, Pemkot Serang menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya melakukan penindakan di lapangan, tetapi juga memperkuat payung hukum demi menjaga ketertiban umum, melindungi generasi muda dan masyarakat Kota Serang. Jelasnya.
Selanjutnya, Anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai Gerindra Edi Santoso mengatakan dengan tegas revisi Perda PUK dan Pekat, salah satunya ya seperti kejadian penggerebekan ribuan dus miras di lingkungan Kubang kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan. "Kendala kita dilapangan ketika terjadi temuan seperti ini berdalihnya ngontrak"
Edi menegaskan, kedepannya revisi Perda tersebut, kita cantumkan dengan tegas yang menyewakan dan penyewa akan kena sangsi pidana dan proses hukum ke aparat penegak hukum. Tutupnya.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Peristiwa terkait dugaan Pelecehan Seksual Siswi dilakukan oleh oknum guru di SMA Negeri 4 Kota Serang terungkap setelah akun Instagram @savemanfourkotser mempostingnya, yang kemudian menjadi perbincangan luas di masyarakat.
Kepolisian Resort Kota (Polresta) Serang Kota menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap siswi.
"Pelecehan yang diduga dilakukan oleh seorang guru di SMA Negeri 4 Kota Serang, Banten, tersebut viral di media sosial."
"Kita sedang melakukan penyelidikan (kasus dugaan pelecehan seksual di SMA Negeri 4 Kota Serang," kata Kapolresta Serang Kota Kombes Yudha Satria kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).
Yudha mengatakan bahwa telah memerintahkan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota untuk mendalami kasus ini.
"Saya minta (penyidik) datang ke sekolah dan korbannya," ungkap Yudha.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Penandatanganan Kerjasama antara Polda Banten dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banten (RRI) bertempat di Maung Lounge pada Selasa (08/07/25).
Kegiatan ini dihadiri Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Yofie Girianto Putro, pimpinan Radio Republik Indonesia (RRI) Banten bapak Nurdin, M.S.Sos serta hadirin undangan.
Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Yofie Girianto Putro mengatakan bahwa kerjasama ini bertujuan sebagai upaya bersama dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten. “Kerja sama ini merupakan wujud sinergi yang bertujuan untuk menghadirkan program- program siaran yang berkualitas, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten,” katanya.
Yofie juga menuturkan bahwa radio merupakan sarana komunikasi yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat indonesia. ”Radio merupakan salah satu sarana komunikasi yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat indonesia. Sejak masa penjajahan, radio menjadi sumber utama informasi dan hiburan yang menyampaikan berbagai berita penting. Berdasarkan sejarah, radio pertama di indonesia adalah Bataviase Radio Vereniging (BRV) yang didirikan di batavia pada 16 juni 1925. Hingga kini, radio tetap eksis dan diminati oleh masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun internasiona,” tuturnya.
”Sebagai media penyampai informasi, radio memiliki keunggulan dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perkotaan hingga pelosok desa. Informasi yang disampaikan dapat berupa berita aktual, ide, gagasan, pemikiran, hingga peristiwa penting lainnya. Namun demikian, perlu adanya filterisasi terhadap setiap informasi yang disiarkan, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.” tambah Yofie.
Dengan banyaknya peran radio, Polda Banten perlu untuk menjalin kerjasama bersama radio RRI, tegas Yofie. “Berdasarkan berbagai peran strategis tersebut, Polda Banten memandang perlu menjalin kerja sama ini untuk memanfaatkan media radio sebagai sarana menyampaikan informasi publik, khususnya terkait kinerja kepolisian, aturan-aturan yang berlaku, serta perkembangan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten,” tegas Yofie.
Dalam kesempatan ini, Karo Ops Polda Banten menyampaikan beberapa atensi Kapolda Banten terkait pelaksanaan kerja sama ini, antara lain :
1. Kerja sama ini harus dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan informasi yang benar, edukatif, dan membangun kepada masyarakat, khususnya terkait situasi kamtibmas, kegiatan, program, dan kebijakan polri.
2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan,guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama ini.
3. Saya berharap, melalui kerja sama ini akan tercipta program-program siaran yang mampu mengedukasi, membangun kesadaran hukum, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat provinsi Banten.
4. Saya tekankan agar perjanjian kerjasama ini segera ditindaklanjuti melalui penyusunan action plan atau rencana kerja yang jelas dan terukur, sehingga dapat menghasilkan program-program yang berkualitas dan berdampak positif.
5. Pelaksanaan kerja sama ini hendaknya dianalisis dan dievaluasi secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama di masa mendatang. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pihak atau secara bersama- sama sesuai dengan kebutuhan
Terakhir Yofie berharap dengan adanya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk semua. “Semoga kerja sama ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta menjadi amal ibadah bagi kita semua. Akhirnya, saya ucapkan selamat bertugas kepada seluruh pihak yang terlibat. Mari kita terus bersinergi, berkolaborasi, dan menjaga semangat persatuan demi kemajuan bangsa, khususnya di Provinsi Banten," kata Yofie.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Biro Operasi (Biroops) Polda Banten mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Gangguan Kamtibmas (GK) serta Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk minggu ke-27 Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Biroops Polda Banten, Selasa (08/07/2025).
Kegiatan dipimpin oleh Kabagdalops Roops Polda Banten, AKBP Kam’ndyah, S.I.K., M.H., dan diikuti oleh Kabagbinops, Kasubbag Pullahjianta, Kasubbagrenmin, serta para staf Bagdalops Roops Polda Banten.
Dari lokasi berbeda, Karoops Polda Banten Kombes Pol Yofie Girianto Putro, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan Anev ini dilaksanakan secara rutin setiap minggu oleh Stamaops Mabes Polri, sebagai bentuk monitoring situasi Kamtibmas di jajaran Polda seluruh Indonesia.
“Dalam kegiatan tersebut, Stamaops Mabes Polri memberikan penekanan kepada seluruh jajaran untuk mempedomani Surat Telegram Kapolri tertanggal 2 Juli 2025, terkait petunjuk pelaksanaan Operasi Kewilayahan dalam rangka cipta kondisi guna mewujudkan Kamseltibcarlantas, dengan sandi Operasi ‘Patuh 2025’,” ujar Karoops.
Lebih lanjut, ia berharap melalui pelaksanaan Anev ini, jajaran Polda Banten dapat mengambil langkah-langkah konkret dan strategis untuk menekan potensi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten.
“Dengan pelaksanaan Anev yang rutin dan terarah, kami berharap situasi Kamtibmas di wilayah Polda Banten semakin aman dan kondusif,” tutup Kombes Pol Yofie.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Polemik SPMB selalu terjadi setiap Tahun Ajaran Baru Penerimaan Siswa di Kota Serang.
Belum lama ini terjadi di dua sekolah (SMPN 12 dan SMA N 4 Kota Serang-red), sebagai bentuk protes pelaksanaan SPMB yang carut marut, warga sekitar melakukan Aksi Geruduk sekolah untuk meluapkan kekecewaan. "Preseden yang kurang baik dalam proses pelaksanaan dunia pendidikan khususnya di Kota Serang."
Carut Marut nya SPMB memacu Dua sosok Pemimpin di Kota Serang, yaitu Wali Kota Serang selaku Pimpinan Eksekutif dan Ketua DPRD Kota Serang selaku pimpinan Legislatif Kota Serang.
Dua Pimpinan tersebut sepakat melakukan terobosan untuk penambahan Rombel ke Kementrian Pusat (Pendidikan-Red).
Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengatakan dengan tegas Pemerintah Kota Serang bersama Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan penambahan rombongan belajar (Rombel-red) ke Kementerian Pusat Pendidikan.
ia, mengingat banyaknya laporan dari masyarakat terkait Siswa yang gagal diterima dalam proses SPMB 2025 (Sistem Penerimaan Murid Baru).
Banyak siswa lulusan SD yang tidak dapat mengakses ke SMP Negeri dan lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA Negeri. "Kondisi ini dinilai berisiko meningkatkan angka putus sekolah dan berdampak langsung terhadap penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang. Ungkap Muji.
“Ia mengusulkan kepada Wali Kota Serang, Gubernur Banten dan juga Kementerian Pusat, untuk menambah rombongan belajar (rombel)." Ujarnya.
Paling tidak dengan carut marutnya Sistem Penerimaan ini, solusinya yaitu "Penambahan Rombel", karena memang dengan sistem yang seperti ini justru ada pengurangan rombel,” ungkap Muji.
Sepakat dengan Ketua DPRD, Wali Kota Serang Budi Rustandi, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengajukan permintaan penambahan rombongan belajar (Rombel-red) khusus untuk SMP Negeri kepada Kementerian Pusat Pendidikan.
Tingginya animo masyarakat terhadap sekolah negeri, namun ketersediaan daya tampung belum sebanding. Ujar Budi.
Budi mengatakan, Jangan sampai angka Indeks Pembangunan Manusia turun (IPM), ini harus dievaluasi, diperbaiki, saya akan konsultasi kepada Kementerian Pusat agar ada perbaikan ke depannya, dan mudah- mudahan bisa menambah rombel.
Di sisi lain, Budi juga mendorong sekolah swasta di Kota Serang untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikannya, agar menjadi alternatif yang diminati oleh masyarakat Kota Serang.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Subdit V Ditreskrimsus Polda Banten telah berhasil mengungkap kasus penipuan love scamming yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan seorang perempuan berinisial MR dari Kabupaten Lebak dengan cara tersangka membuat Fake Akun dengan mengambil Foto orang lain yang dimasukkan kedalam akun miliknya dan mengaku sebagai Pilot.
Dalam kesempatannya Kombes Pol Yudhis Wibisana selaku Dirreskrimsus Polda Banten menjelaskan mengenai kasus ini "Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/219/VI/SPKT I. DIRESKRIMSUS /2025/POLDA BANTEN. Laporan itu dibuat oleh KANI DWI HARYANI pada tanggal 13 Juni 2025.
Berdasarkan urutan kejadian, sekitar bulan November 2024, akun Instagram yang bernama Febrian atau @febrianalydrss_ memberikan komentar di akun Instagram pelapor @kanidwi dengan kalimat “salamin ke pakwowo ya mba,” yang dibalas oleh pelapor dengan “Hi, Haloooooo” Okeeey disalamken hehe. ” Kemudian, pelapor berkomunikasi lebih lanjut melalui Instagram dengan Sdr. Febrian alias tsk MR yang akunnya bernama @febrianalydrss_ hingga 8 Januari 2025.
Mereka bertukar nomor WhatsApp dan berlanjut berkomunikasi. Pada hari Sabtu, 1 Maret 2025, sekitar pukul 21:00 WIB, Sdr. Febrian meminta bantuan pelapor untuk meminjam uang sebesar Rp. 13 Juta dengan alasan untuk administrasi masuk kerja sepupunya, Miftahul Syifa/Cipa, melalui Ordal. Pelapor pun meminjamkan uang tersebut dan mentransfernya ke Sdr. Febrian pada hari Minggu, 2 Maret 2025, ke rekening BRI 741101023891531 atas nama Indri Sintia. Pada tanggal 27 April 2025, Sdr. Febrian kembali meminjam uang sebesar Rp. 35 juta dengan dalih pembayaran administrasi training untuk maskapai Emirates,” ungkap Yudhis.
Kemudian Yudhis menerangkan bahwa dengan adanya kecurigaan dari pelapor yang pernah mengirimkan bunga ke alamat yang berlokasi di Rangkasbitung Kab. Lebak, Pelopor memastikan dengan mendatangi rumah Febrian dan ternyata fiktif sehingga pelapor langsung melaporkan kejadian tersebut ke Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten.
Adapun barang bukti yang telah disita yaitu:
* 1 unit handphone iPhone 13
* 1 unit Vivo Y22 (dalam kondisi rusak parah)
* 1 buah flashdisk
* 1 buah kartu perdana Indosat dengan nomor 085716597873
Diakhir, Yudhis menjelaskan pasal yang dikenakan kepada tersangka.
"Tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah," tutup Yudhis.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Sekretariat Dewan Kota Serang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 H.
