Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Pernyataan Lengkap Mensesneg Prasetyo Hadi soal Niatan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

By On Kamis, November 12, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Prabowo kemudian menyampaikan saran kepada Gibran. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi saat Konferensi Pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026. 

Prasetyo membenarkan soal pertemuan Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo. 

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Prasetyo. 

Menurutnya, Prabowo tidak menyampaikan penolakan niat tersebut. 

Dia mengatakan, Prabowo memberi masukan kepada Gibran. 

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujarnya. 

Berikut ini pertanyaan lengkap Prasetyo soal Gibran ajukan mundur: 

Benar, pagi hari ini tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. 

Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. 

Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. 

Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

(*/red)

PDI-P Sebut Bupati Bolmut yang Kena OTT KPK Bukan Kadernya

By On Kamis, September 24, 2026

Ketua DPP PDI-P Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Andreas Hugo Pareira. 

JAKARTA, Kontras7.co.id - PDI-P memastikan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan kader partai. 

PDI-P menegaskan, hanya pernah mengusung Sirajudin dalam Pilkada 2024. 

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo setelah meminta konfirmasi kepada Ketua DPD PDI-P Sulawesi Utara, Olly Dondokambey. 

Dia mengatakan, Sirajudin merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Setelah dicek dan dijelaskan oleh Ketua DPD PDI-P Sulawesi Utara Olly Dondokambey, ternyata Bupati Bolang Mongondow Utara Sirajudin Lasena, yang di-OTT KPK ini, latar belakangnya adalah ASN, bukan kader PDI-P," ujar Andreas kepada wartawan, Selasa, 22 September 2026. 

Menurut Andreas, Sirajudin tidak pernah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P. 

Dia mengatakan, Sirajudin juga tidak pernah terlibat dalam kegiatan partai. 

"Menurut Olly, beliau pernah diusung oleh PDI-P dan PPP dan terpilih untuk menjadi Bupati Bolang Mangondow Utara, tetapi tidak pernah mempunyai KTA PDI-P dan tidak pernah juga terlibat dalam kegiatan partai," tuturnya. 

"Menurut Olly, setelah pelantikan, komunikasi saja tidak pernah," imbuhnya. 

Diketahui sebelumnya, OTT tersebut dilakukan pada Senin, 21 September 2026. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, para pihak yang terjaring OTT diamankan di sejumlah lokasi. Bupati Sirajudin ditangkap di Jakarta. 

"Di mana dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang, yakni lima orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara atau Bolmut," kata Budi kepada wartawan, Senin, 21 September 2026. 

Selain Bupati Sirajudin, penyidik menangkap 13 orang lain. Empat orang di Jakarta bersama Bupati, delapan orang di Boltara, dan satu orang di Gorontalo. 

"Lima orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara atau Bolmut, salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian, delapan orang diamankan di wilayah Sulawesi Utaranya, di antaranya di Kabupaten Bolmut itu sendiri, dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Gorontalo," jelas Budi. (*/red)

Sulsel Kembali Jadi Lumbung Suara Golkar di Indonesia Timur, Bahlil menargetkan perolehan kursi Golkar meningkat pada Pemilu 2029

By On Senin, Juli 20, 2026



Kontras7, - Bahlil menargetkan perolehan kursi Golkar meningkat pada Pemilu 2029 melalui penguatan konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta Sulawesi Selatan (Sulsel) tetap menjadi lumbung suara Partai Golkar di Indonesia Timur. Ia menargetkan perolehan kursi Golkar meningkat pada Pemilu 2029 melalui penguatan konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.

"Musda akan melahirkan tiga keputusan besar, yaitu evaluasi kepengurusan, menyusun program kerja dan rekomendasi, serta memilih ketua DPD Partai Golkar," kata Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Partai Golkar Sulsel di Makassar, Minggu (19/7/2026).

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai konsolidasi menjadi kunci mengembalikan kejayaan Golkar di Sulsel. Menurutnya, provinsi tersebut selama ini menjadi lumbung suara utama Golkar di Indonesia Timur, meski dominasinya menurun pada Pemilu 2024.

Bahlil hadir didampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati. Ia meminta kepengurusan baru segera menuntaskan musyawarah cabang (muscab) di seluruh DPD II kabupaten/kota, lalu melanjutkan konsolidasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.

"Saya meminta nanti setelah musda selesai, dilaksanakan muscab kabupaten kota. Selanjutnya di tingkat kecamatan dan desa. Karena kekuatan partai kita ada di sana. Kalau berbicara Partai Golkar di wilayah timur, simpulnya itu di Sulawesi Selatan. Kejayaan Partai Golkar di wilayah timur selalu Sulawesi Selatan menjadi contoh," ujarnya.

Bahlil juga memberikan target khusus kepada kepengurusan baru agar mampu meningkatkan perolehan kursi Golkar pada Pemilu 2029.

"Satu yang saya tekankan, kursi harus naik. Itu adalah perintah DPP kepada ketua DPD yang nanti ditetapkan melalui musda. Kursi Partai Golkar harus bertambah, baik di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil turut menyinggung kader yang memilih pindah ke partai lain usai Musda. Menurutnya, meski banyak kader bergabung atau mendirikan partai lain seperti Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Hanura, Golkar tetap kokoh menjalankan amanat konstitusi.

"Partai Golkar adalah partai yang inklusif, bukan partai yang eksklusif. Memang beda pola partai kita," katanya.

Pada Pemilu 2024, Partai Golkar meraih 14 kursi DPRD Sulsel. Hasil tersebut menempatkan Golkar sebagai peraih kursi terbanyak kedua sekaligus menduduki kursi wakil ketua DPRD Sulsel periode 2024–2029. Di tingkat nasional, Golkar juga memperoleh empat kursi DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sulsel.

Dalam Musda tersebut, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) resmi terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal. Penetapan dilakukan dalam sidang Musda yang dipimpin perwakilan DPP Partai Golkar, Mustafa Raja, di Hotel Claro Makassar, Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 22.00 Wita.

"Menetapkan Ilham Arief Sirajuddin sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel terpilih sekaligus ketua formatur untuk menyusun kepengurusan," kata Mustafa Raja saat membacakan keputusan yang disambut tepuk tangan peserta Musda.

Sumber : Merdeka.Com

  Dorong Peningkatan Fasilitas Pendidikan, Wapres Gibran Tinjau MIN 1 Rokan Hilir

By On Sabtu, Juli 18, 2026



KONTRAS7, - Wapres Gibran Tinjau MIN 1 Rokan Hilir, Riau, untuk memantau renovasi dan mendorong pemenuhan sarana pendidikan guna optimalkan kegiatan belajar mengajar.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Rokan Hilir, Riau, pada Jumat (17/7). Kunjungan ini bertujuan melihat langsung progres renovasi sekolah sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Wapres Gibran juga mendorong pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran berdialog intensif dengan Kepala MIN 1 Rokan Hilir, Arniyeti. Diskusi ini membahas kebutuhan tambahan ruang belajar serta fasilitas pendukung lainnya. Tujuannya adalah agar kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat berlangsung lebih optimal dan efektif.

Peninjauan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini tidak hanya dilakukan melalui rehabilitasi bangunan, tetapi juga dengan pemenuhan sarana pendukung yang sesuai. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kebutuhan Mendesak MIN 1 Rokan Hilir

Kepala MIN 1 Rokan Hilir, Arniyeti, menyampaikan beberapa prioritas kebutuhan fasilitas kepada Wapres Gibran. Sekolah ini masih kekurangan tiga kelas belajar yang sangat dibutuhkan. Selain itu, Arniyeti juga menyoroti ketiadaan aula dan mushalla di lingkungan sekolah.

Fasilitas penunjang seperti laboratorium komputer juga menjadi prioritas utama yang disampaikan. Ketersediaan lab komputer sangat penting untuk mendukung pembelajaran di era digital. Pemenuhan sarana ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di MIN 1 Rokan Hilir.

Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran segera berdiskusi dengan perangkat daerah terkait dan satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembicaraan ini fokus pada kemungkinan pengembangan fasilitas sekolah. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan lahan di sekitar lokasi sekolah untuk pembangunan tambahan.

Komitmen Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional

Selain meninjau pembangunan fisik sekolah, Wapres Gibran juga menyapa para siswa MIN 1 Rokan Hilir. Interaksi ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan secara menyeluruh. Wapres juga sempat memperhatikan perlengkapan sekolah yang digunakan oleh para siswa.

Menurut Arniyeti, Wapres Gibran melihat ada siswa yang menggunakan seragam berbeda warna. Beliau kemudian menyampaikan rencana untuk membelikan seragam sekolah bagi anak-anak. Inisiatif ini menunjukkan perhatian detail Wapres terhadap kenyamanan dan kesetaraan siswa dalam proses belajar.

Program rehabilitasi dan renovasi sekolah ini merupakan bagian integral dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas pendidikan. Presiden menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh Indonesia.

Dalam peninjauan ini, Wapres Gibran didampingi oleh sejumlah pejabat penting. Mereka termasuk Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Rokan Hilir Bistamam, dan Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles. Hadir pula Anggota DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Efendi, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis M. Yudi Prasetya, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.


Sumber: AntaraNews

Struktur Pengurus DPP PDIP periode 2025-2030

By On Sabtu, Agustus 02, 2025

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030

KONTRAS7.CO.ID - Bali - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025-2030. Sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan oleh Megawati

Pelantikan digelar di arena Kongres VI PDIP, Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (2/8/2025). 

Pelantikan itu termasuk posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh Megawati sendiri. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.

"Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah Saudara bersedia untuk dilantik?" tanya Megawati.

"Bersedia!" jawab para pengurus serentak.

Setelah itu, seluruh pengurus DPP yang hadir berdiri di panggung utama, dan dengan dipandu langsung oleh Megawati, mereka mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama.

Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025-2030:

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025-2030

1.⁠ ⁠Ketua Bidang Kehormatan Partai - Komarudin Watubun

2.⁠ ⁠Ketua Bidang Sumber Daya - Said Abdulla

3.⁠ ⁠Ketua Bidang Luar Negeri - Ahmad Basarah

4.⁠ ⁠Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif - Bambang Wuryanto

5.⁠ ⁠Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi - Djarot Saiful Hidayat

6.⁠ ⁠Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif - Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7.⁠ ⁠Ketua Bidang Politik - Puan Maharani

8.⁠ ⁠Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah - Ganjar Pranowo

9.⁠ ⁠Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM - Yasonna H. Laoly

10.⁠ ⁠Ketua Bidang Perekonomian - Basuki Tjahaja Purnama

11.⁠ ⁠Ketua Bidang Kebudayaan - Rano Karno

12.⁠ ⁠Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan - Puti Guntur Soekarno

13.⁠ ⁠Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan - Abdullah Azwar Anas

14.⁠ ⁠Ketua Bidang Penanggulangan Bencana - Tri Rismaharini

15.⁠ ⁠Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja - Darmadi Durianto

16.⁠ ⁠Ketua Bidang Kesehatan - Ribka Tjiptaning

17.⁠ ⁠Ketua Bidang Jaminan Sosial - Charles Honoris

18.⁠ ⁠Ketua Bidang Perempuan dan Anak - I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19.⁠ ⁠Ketua Bidang Koperasi dan UMKM - Andreas Eddy Susetyo

20.⁠ ⁠Ketua Bidang Pariwisata - Wiryanti Sukamdani

21.⁠ ⁠Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga - MY Esti Wijayanti

22.⁠ ⁠Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME - Zuhairi Misrawi

23.⁠ ⁠Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital - Muhammad Prananda Prabowo

24.⁠ ⁠Ketua Bidang Pertanian dan Pangan - Sadarestuwati

25.⁠ ⁠Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan - Rokhmin Dahuri

26.⁠ ⁠Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup - Eriko Sotarduga

27.⁠ ⁠Ketua Bidang Hukum dan Advokasi - Ronny Talapessy

28.⁠ ⁠Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi - Andreas Hugo Pareira

Sekretariat dan Bendahara

29.⁠ ⁠Sekretaris Jenderal - Megawati Soekarnoputri

30.⁠ ⁠Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal - Dolfie O.F.P.

31.⁠ ⁠Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan - Utut Adianto

32.⁠ ⁠Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan - Sri Rahayu

33.⁠ ⁠Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi - Adian Yunus Yusak Napitupulu

34.⁠ ⁠Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan - Yoseph Aryo Adhi Dharmo

35.⁠ ⁠Bendahara Umum - Olly Dondokambey

36.⁠ ⁠Wakil Bendahara Bidang Internal - Rudianto Tjen

37.⁠ ⁠Wakil Bendahara Bidang Eksternal - Yuke Yurike

Ganjar Berpeluang jadi Sekjend DPP PDIP. Tunggu Keputusan Megawati

By On Sabtu, Agustus 02, 2025

Ganjar Pranowo dan Ahok menyambut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di The Meru Sanur Rabu (30/7/25).

KONTRAS7.CO.ID - Bali - PDI Perjuangan dijadwalkan mengumumkan secara resmi arah dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu (2/8/2025).

Pengumuman ini menjadi bagian dari puncak Kongres ke-VI PDIP yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah dikukuhkan kembali memimpin partai untuk periode 2025–2030.

Pengukuhan dilakukan melalui sidang kongres, setelah sebelumnya Megawati terpilih secara aklamasi dalam Rakernas PDIP pada Kamis (31/7/25).

Selain menetapkan arah dukungan politik, PDIP juga akan mengumumkan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terbaru, termasuk nama sekretaris jenderal (sekjen) untuk periode lima tahun mendatang.

“Apakah struktur kepengurusan DPP termasuk sekjen akan diumumkan atau tidak, kita masih menunggu. Itu adalah hak prerogatif ketua umum,” ujar Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP Said Abdullah di arena kongres Jumat (1/8/25).

Ia menambahkan, seluruh keputusan strategis tersebut akan diambil sesuai dengan mekanisme dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Sikap politik partai akan diumumkan besok. Kita bersabar dan ikuti proses dengan tertib,” imbuhnya.

Meski menjalani proses hukum hingga mendapatkan vonis 3,5 tahun, Hasto Kristiyanto tidak pernah diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pasal 2 dan 4 UU Darurat No 11 Tahun 1954, jika seseorang atau sekelompok orang diberikan amnesti, maka segala akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan, dihapuskan.

Artinya, Hasto Kristiyanto tidak mendapatkan pencabutan hak politik sehingga dapat kembali menduduki jabatan sebagai sekjen PDIP jika dipilih kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Meski nama Hasto tetap kuat untuk terpilih kembali, di arena kongres beredar sejumlah nama yang dinilai menjadi kandidat Sekjen PDIP periode 2025-2030. Nama-nama tersebut adalah Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey, Ketua Fraksi PDIP DPR 2024-2029 Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, dan Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Ardian Napitupulu.      

Dalam arahannya kepada 3.200 anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP se-Indonesia, Megawati menekankan pentingnya disiplin organisasi dan semangat gotong royong. Ia mengingatkan para kader untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi memperkuat kekuatan kolektif partai.

“Partai ini harus makin besar. Kalian harus merasa sebagai satu keluarga dan bergotong royong. Kalau kita kompak, rakyat akan bersama kita,” ujar Megawati.

Megawati juga menegaskan bahwa PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat, seperti dalam hal menjaga kedaulatan negara, mengatasi krisis fiskal dan defisit neraca pembayaran, pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan ekonomi global dan geopolitik.

Kongres ini digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pemilik suara, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara dari seluruh DPD dan DPC PDIP di Indonesia. Seluruh pembahasan strategis disalurkan melalui tiga komisi utama: Komisi Politik, Komisi Organisasi, dan Komisi Program. 

Sikap politik PDIP termasuk dukungan pada pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dibahas oleh Komisi Politik yang terdiri dari Puan Maharani, Olly Dondokambey, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Sukur H. Nababan, Said Abdullah, Rokhmin Dahuri, Ganjar Pranowo, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Basuki Tjahaja Purnama, dan Zuhairi Misrawi

Megawati Kembali Jadi Ketum PDIP, Titiek Soeharto Ucapkan Selamat

By On Sabtu, Agustus 02, 2025

Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama Didit Hediprasetyo atau 
Didit Prabowo

KONTRAS7.CO.ID - Bali - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi ( Titiek Soeharto ) mengucapkan selamat kepada Megawati Soekarnoputri yang kembali terpilih menjadi ketua umum PDIP. 

"Selamat untuk Ibu Mega. Semoga Ibu sukses lagi memimpin PDIP," kata Titiek kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Putri Presiden kedua RI, Soeharto itu juga mendoakan Presiden ke-5 Indonesia itu agar diberikan kesehatan.

Selain itu berharap Megawati juga bisa berguna bagi Indonesia. 

"Ibu diberi sehat walafiat dan panjang umur, dan berguna bagi bangsa dan negara kita," ujarnya. Sumber dikutip dari suaradotcom

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *