KONTRAS7.CO.ID - Bali - PDI Perjuangan dijadwalkan mengumumkan secara resmi arah dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu (2/8/2025).
Pengumuman ini menjadi bagian dari puncak Kongres ke-VI PDIP yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah dikukuhkan kembali memimpin partai untuk periode 2025–2030.
Pengukuhan dilakukan melalui sidang kongres, setelah sebelumnya Megawati terpilih secara aklamasi dalam Rakernas PDIP pada Kamis (31/7/25).
Selain menetapkan arah dukungan politik, PDIP juga akan mengumumkan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terbaru, termasuk nama sekretaris jenderal (sekjen) untuk periode lima tahun mendatang.
“Apakah struktur kepengurusan DPP termasuk sekjen akan diumumkan atau tidak, kita masih menunggu. Itu adalah hak prerogatif ketua umum,” ujar Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP Said Abdullah di arena kongres Jumat (1/8/25).
Ia menambahkan, seluruh keputusan strategis tersebut akan diambil sesuai dengan mekanisme dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Sikap politik partai akan diumumkan besok. Kita bersabar dan ikuti proses dengan tertib,” imbuhnya.
Meski menjalani proses hukum hingga mendapatkan vonis 3,5 tahun, Hasto Kristiyanto tidak pernah diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pasal 2 dan 4 UU Darurat No 11 Tahun 1954, jika seseorang atau sekelompok orang diberikan amnesti, maka segala akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan, dihapuskan.
Artinya, Hasto Kristiyanto tidak mendapatkan pencabutan hak politik sehingga dapat kembali menduduki jabatan sebagai sekjen PDIP jika dipilih kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Meski nama Hasto tetap kuat untuk terpilih kembali, di arena kongres beredar sejumlah nama yang dinilai menjadi kandidat Sekjen PDIP periode 2025-2030. Nama-nama tersebut adalah Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey, Ketua Fraksi PDIP DPR 2024-2029 Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, dan Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Ardian Napitupulu.
Dalam arahannya kepada 3.200 anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP se-Indonesia, Megawati menekankan pentingnya disiplin organisasi dan semangat gotong royong. Ia mengingatkan para kader untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi memperkuat kekuatan kolektif partai.
“Partai ini harus makin besar. Kalian harus merasa sebagai satu keluarga dan bergotong royong. Kalau kita kompak, rakyat akan bersama kita,” ujar Megawati.
Megawati juga menegaskan bahwa PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat, seperti dalam hal menjaga kedaulatan negara, mengatasi krisis fiskal dan defisit neraca pembayaran, pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan ekonomi global dan geopolitik.
Kongres ini digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pemilik suara, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara dari seluruh DPD dan DPC PDIP di Indonesia. Seluruh pembahasan strategis disalurkan melalui tiga komisi utama: Komisi Politik, Komisi Organisasi, dan Komisi Program.
Sikap politik PDIP termasuk dukungan pada pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dibahas oleh Komisi Politik yang terdiri dari Puan Maharani, Olly Dondokambey, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Sukur H. Nababan, Said Abdullah, Rokhmin Dahuri, Ganjar Pranowo, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Basuki Tjahaja Purnama, dan Zuhairi Misrawi
« Prev Post
Next Post »