Rabu, 15 April 2026.
KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang – Sengketa informasi publik terkait permohonan data tunjangan penghasilan, TAPD, Baperjakat/Komite Talenta, serta fasilitas jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkungan Pemerintah Kota Serang resmi teregister di Komisi Informasi Publik Provinsi Banten.
Perkara tersebut telah memperoleh nomor register: 034/REG-PSI/IV/2026 dan 035/REG- PSI/IV/2026 sesuai akta, sebagaimana tercantum dalam akta registrasi yang ditandatangani oleh Panitera Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dan dibubuhi stempel resmi lembaga.
Arie Budiarto, warga Kota Serang sekaligus pemohon, mengatakan bahwa dengan terbitnya nomor register tersebut, sengketa informasi kini resmi memasuki tahap pemeriksaan dan siap disidangkan sesuai mekanisme Komisi Informasi.
“Dengan telah terbitnya akta registrasi dan nomor perkara, maka proses penyelesaian sengketa informasi telah resmi berjalan dan memasuki tahap persidangan,” ujar Arie.
Dokumen akta registrasi
sengketa informasi publik
di Komisi Informasi Provinsi Banten
Ia menjelaskan bahwa permohonan informasi sebelumnya telah diajukan kepada badan publik, yakni Sekretaris Daerah Kota Serang, namun tanggapan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi permohonan informasi yang diajukan. Oleh karena itu, langkah sengketa ditempuh sebagai upaya memperoleh kepastian akses informasi publik.
Adapun informasi yang dimohonkan meliputi rincian tunjangan penghasilan, dasar hukum pemberian, serta bentuk fasilitas jabatan yang melekat pada posisi Sekda Kota Serang.
Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Serang di bawah kepemimpinan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Berdasarkan keterangan petugas Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, perkara tersebut telah dinyatakan lengkap dan siap disidangkan.
Surat panggilan sidang akan diterbitkan dalam satu hingga dua hari ke depan, dengan jadwal sidang yang diperkirakan berlangsung pada minggu depan.
Pemohon berharap proses ini dapat berjalan secara objektif dan memberikan kepastian terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
