KONTRAS7.CO.ID - Kota Serang - Pemerintah Pusat melakukan pemangkasan terhadap Dana Transfer ke Daerah, salah satunya ke Pemerintah Kota Serang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Imam Rana mengatakan saat ini sekitar 186 Milyar terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) yang akan mengalami pengurangan. Dengan pengurangan adanya, maka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berkurang, pasti kita akan melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja. Kepada Media kontras7. Selasa, 4 November 2025.
Imam mengatakan, dengan adanya pemotongan akan berdampak pada kemampuan keuangan daerah, namun pihak Pemkot Serang mengantisipasi dengan berbagai langkah- langkah penyelesaian anggaran agar program prioritas tetap berjalan.
Langkah yang akan dilakukan seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,mengembangkan atau mengefektifkan yang sudah ada dan mencari potensi yang baru.
Belanja daerah yang wajib dipenuhi, seperti bayar gaji pegawai, kebutuhan kantor untuk bayar listrik. Selain itu juga ada hal - hal seperti pembangunan infrastruktur dan juga yang terkait dengan pelayanan, baik di sektor sektor yang sudah kita ketahui bersama seperti pendidikan, kesehatan, itu juga kita jadikan suatu prioritas.
Belanja - belanja kegiatan kita lakukan efisiensi yang terkait dengan kegiatan rapat-rapat yang dilakukan di luar daerah sekarang tidak, kegiatan yang dilaksanakan di dalam daerah dilihat juga efektifnya, seperti apa dan anggaran bisa di efisiensikan untuk dialihkan ke pendukung program prioritas.
Yang penting Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang mempunyai Visi Misi yang harus diselesaikan, itu juga menjadi bagian yang harus kita perhatikan bersama.
Semua Dinas dilakukan penyesuaian pemotongan anggaran, termasuk Dinas yang pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, kita lakukan juga penyesuaian. "Contoh di infrastruktur prioritasnya apa, dari prioritas itu mereka susun, dari angggaran yang ada tentunya akan berkurang dari sebelumnya tapi mereka sudah menyusun sesuai skala prioritas untuk di tahun 2026, sesuai dengan perencanaan dan di sinkronkan dengan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang",
Ia, mengatakan, tentunya pendapatan wajib di tingkatkan, agar ada penambahan untuk program pelayanan masyarakat. Pendapatan juga bisa dari eksternal, bisa juga melalui CSR sangat membantu juga.
Wali Kota Serang lagi konsen terhadap CSR dan telah membentuk forum CSR. Ada beberapa bantuan yang kita terima juga untuk membantu program ke masyarakat. Ujarnya.
Bantuan CSR bisa berbentuk barang, Pemerintah Kota Serang sebagai penerima manfaatnya, seperti contohnya, menerima bantuan untuk pelayanan alat-alat kesehatan, pembangunan jalan atau rumah tidak layak huni yang dibiayai oleh pihak swasta. "Kolaborasi antara Swasta dengan pemerintah Kota Serang",
Ia, menjelaskan, pihaknya juga sedang dan sudah melakukan proses pelelangan ada 25 unit kendaraan yang sudah tidak dipakai dan kelihatannya untuk pemeliharaan lebih besar dari manfaatnya, akan kita lelang melalui KPKLN, sebagai salah satunya sumber pendapatan dari kendaraan yang sekiranya sudah kurang layak.
Pihaknya juga melakukan kerjasama kepada pihak eksternal untuk optimalkan pendapatan melalui pemanfaatan Asset, tapi kita juga selektif untuk di manfaatkan seperti apa asset tersebut. Asset dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Ungkapnya.
"Aturan yang terbaru, Asset milik Pemerintah Daerah yang di gunakan di luar kegiatan Pemerintah di wajibkan sewa tidak bisa lagi dipinjam pakai oleh pihak luar Pemerintah",
Dengan adanya pengurangan tsb, PemKot Serang harus siap terhadap apapun yang terjadi, itu kita lihat bahwa pengurangan ini kan bukan sebuah yang harus dipermasalahkan terlalu besar, tapi kita melihat bahwa ini sebuah tantangan yang harus dicarikan solusinya.
Optimalkan bekerja untuk masyarakat dan kita juga mencari bagaimana pendapatan bertambah, dari eksternal berkolaborasi dan internal kita kuatkan.
Ia, melihat Pemerintah pusat akan selalu mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat, ya mudah - mudahan Pemerintah Pusat melihat hal yang perlu dipantau, seperti ingin belanja di daerah lebih optimal penyerapan, penggunaannya dan pemanfaatannya. Sehingga kedepannya ada kebijakan yang memang lebih sesuai lagi. Tutupnya.
« Prev Post
Next Post »