KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN PANDEGLANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang memperkuat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui inovasi Warung Layanan Pajak Daerah (WALAJAKDA).
Program jemput bola ini dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kecamatan selama sebulan penuh. Selain mendekatkan pelayanan pajak kepada masyarakat, WALAJAKDA juga menjadi sarana pemutakhiran data objek dan subjek pajak.
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Bapenda Kabupaten Pandeglang, Yunisa Tri Purnamawati, mengatakan WALAJAKDA merupakan layanan pajak daerah, khususnya PBB-P2, yang dilaksanakan dengan sistem jemput bola.
“WALAJAKDA adalah warung layanan Pajak Daerah yang kita laksanakan untuk pelayanan PBB-P2 di level kelurahan dan kecamatan, jadi kita jemput bola selama sebulan ini. Yang pertama untuk pemutakhiran data atas objek dan subjek pajak yang ada di 5 kelurahan di Kecamatan Majasari,” ujarnya.
Selain pemutakhiran data, WALAJAKDA juga melayani perbaikan data PBB secara langsung di lokasi. Masyarakat yang sebelumnya harus datang ke kantor Bapenda kini dapat melakukan perbaikan data melalui petugas yang berada di lapangan.
“WALAJAKDA juga melayani perbaikan data PBB secara langsung. Masyarakat cukup membawa bukti seperti sertifikat, AJB, atau SPPT PBB. Dan ini adalah pilot project kita, baru satu kecamatan yang kita laksanakan dan kita akan melihat progresnya setelah kita lakukan realisasinya,” tambah Yunisa.
Realisasi PBB-P2 Baru 46 Persen
Hingga 25 September 2026, realisasi PBB-P2 Kabupaten Pandeglang tercatat mencapai 46 persen. Capaian tersebut masih terus bergerak seiring dengan proses penagihan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) turut melakukan pemantauan dengan target perolehan pajak minimal 40 persen di setiap desa.
Bapenda mengakui, realisasi PBB dari tahun ke tahun belum pernah mencapai 100 persen. Salah satu kendalanya adalah pemutakhiran data yang belum dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak juga masih menjadi hal yang perlu terus didorong.
Melalui WALAJAKDA, Bapenda berharap pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat membantu memperbaiki data sekaligus mendorong kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2.
Pajak yang dibayarkan masyarakat nantinya menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
You are reading the newest post
Next Post »