di jalan. Pemasangan tanda pemeriksaan
dan surat perintah tugas petugas memiliki ketentuan tersendiri dalam PP Nomor
80 Tahun 2012.
KONTRAS7.CO.ID — NASIONAL — Lagi enak-enak berkendara, tiba-tiba ada petugas yang menghentikan kendaraan. Apalagi kalau posisinya di tikungan, sementara dari arah sebelumnya tidak terlihat ada tanda pemeriksaan. Kaget? Tentu saja bisa.
Tapi jangan langsung panik. Ada baiknya pengendara tahu bahwa pemeriksaan kendaraan di jalan ternyata juga punya aturan. Jadi, bukan hanya pengendara yang harus menaati ketentuan, petugas pun punya prosedur yang harus diikuti.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Lalu, bagaimana dengan plang razia?
Nah, ini yang menarik. Dalam Pasal 22 ayat (1), lokasi pemeriksaan kendaraan, baik secara berkala maupun insidental, wajib dilengkapi tanda pemeriksaan. Ada pengecualian untuk pemeriksaan dalam keadaan tertangkap tangan.
Bukan cuma harus ada tanda, jarak pemasangannya juga sudah diatur.
Pasal 22 ayat (2) menyebutkan, tanda pemeriksaan harus dipasang paling sedikit 50 meter sebelum lokasi pemeriksaan.
Artinya, pengendara seharusnya bisa melihat lebih dulu tanda tersebut sebelum sampai di tempat pemeriksaan.
Untuk jalan dua arah yang hanya dipisahkan marka jalan, tanda juga harus dipasang paling sedikit 50 meter sebelum dan sesudah lokasi pemeriksaan.
Bagaimana dengan surat tugas petugas?
Ini juga perlu diketahui. Pemeriksaan kendaraan bukan sekadar menghentikan pengendara lalu memeriksa surat-surat kendaraan.
Dalam Pasal 15 PP Nomor 80 Tahun 2012, petugas Kepolisian maupun PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan pemeriksaan berkala atau insidental berdasarkan Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi surat perintah tugas.
Surat tersebut memuat waktu dan lokasi pemeriksaan, nama penanggung jawab, serta daftar petugas yang ditugaskan.
Jadi, kalau suatu saat dihentikan saat pemeriksaan, pengendara boleh bertanya dengan sopan.
Misalnya, "Izin, Pak. Boleh saya mengetahui surat perintah tugas pemeriksaan hari ini?"
Tidak perlu marah atau berdebat. Bertanya dengan baik bukan berarti melawan petugas. Justru masyarakat perlu tahu bagaimana pemeriksaan itu dilakukan.
Namun, ada hal yang jangan sampai salah dipahami. Tidak adanya plang atau belum diperlihatkannya surat tugas bukan berarti pengendara otomatis boleh menolak pemeriksaan.
Ada kondisi tertentu, termasuk ketika petugas menemukan pelanggaran secara langsung, yang memiliki ketentuan tersendiri.
Kalau memang ditemukan pelanggaran, ikuti proses penindakan sesuai prosedur resmi. Jangan memberikan uang secara informal di tempat untuk menyelesaikan persoalan.
Jadi, apa yang perlu diingat pengendara?
Sederhana saja. Tetap tenang ketika dihentikan petugas, bersikap sopan, dan jangan ragu bertanya apabila ada hal yang ingin diketahui.
Sebab, memahami aturan bukan untuk menghindari pemeriksaan, apalagi melawan petugas. Tujuannya agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya, sementara pemeriksaan di jalan juga berjalan sesuai ketentuan.
Dengan begitu, pengendara bisa lebih tenang dan sama-sama menghormati aturan lalu lintas.
Dasar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 15 dan Pasal 22.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
You are reading the newest post
Next Post »