Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Rektor UGM Tegaskan Jokowi Terdaftar sebagai Mahasiswa dan Lulus pada 1985

By On Jumat, November 06, 2026

KONTRAS7.CO.ID — YOGYAKARTA — Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia menegaskan bahwa Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa UGM dan telah menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 23 Oktober 1985.

Penegasan tersebut disampaikan Ova dalam pernyataan resmi UGM yang diunggah melalui kanal YouTube Universitas Gadjah Mada pada 28 November 2025, untuk memberikan klarifikasi mengenai riwayat akademik Jokowi di tengah isu ijazah yang masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Ova mengatakan, UGM secara konsisten menyampaikan informasi berdasarkan data akademik dan sesuai dengan kewenangan institusi.

Ia menjelaskan, Jokowi diterima sebagai mahasiswa UGM dan pertama kali terdaftar pada 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaan tersebut. Pengumumannya juga dapat dilihat dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 1980.

Setelah diterima, Jokowi menjalani proses registrasi sebagaimana mestinya dengan melengkapi berbagai dokumen, termasuk formulir registrasi dan pernyataan atau janji sebagai mahasiswa baru. Data tersebut juga didokumentasikan dalam buku induk mahasiswa angkatan 1980.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi memiliki dosen pembimbing akademik Kasmujo yang saat ini telah purna tugas, tetapi masih berkomunikasi dengan pihak UGM.

Pada 1983, Jokowi menyelesaikan evaluasi program sarjana muda. Saat itu, program tersebut sedang berada dalam masa transisi dan kemudian disatukan menjadi program sarjana.

Dalam penyusunan skripsi, Jokowi dibimbing oleh A. Ahmad Sumitro. Ova menjelaskan, penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yakni Soemitro menggunakan huruf OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Kedua ejaan tersebut sah dan digunakan dalam dokumen resmi.

Jokowi kemudian dinyatakan lulus program sarjana pada 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5, yang merupakan indeks prestasi minimal sesuai ketentuan saat itu.

Ova juga menegaskan bahwa Jokowi telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Setelah ijazah diterima, segala hal yang berkaitan dengan dokumen tersebut, termasuk keputusan untuk menunjukkannya kepada publik atau tidak, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Mengenai foto Jokowi yang mengenakan kacamata pada ijazah, Ova menjelaskan bahwa ketentuan pada masa itu hanya melarang penggunaan kacamata hitam. Hal tersebut sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan Pembantu Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran. UGM juga memiliki arsip ijazah lain dari masa tersebut yang menunjukkan foto pemiliknya mengenakan kacamata.

Ova menegaskan, seluruh penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab UGM dalam menyampaikan kebenaran berdasarkan data akademik yang dimiliki, bukan untuk membela satu pihak secara tidak proporsional.


Bupati Serang Dorong UMKM Tembus Pasar Ekspor, Perusahaan Diminta Gunakan Batik Kaserangan

By On Kamis, November 05, 2026


Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyerahkan bantuan gerobak kopi 
secara simbolis kepada barista dalam kegiatan Gebyar Produk Ekspor 
di Swiss-Belinn Hotel, Cikande.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memperluas pemasaran produk hingga ke pasar internasional. Selain meningkatkan kualitas produk, dukungan pendampingan, perizinan, dan akses pembiayaan dinilai penting untuk membantu UMKM, terutama eksportir pemula.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, Kabupaten Serang memiliki beragam produk unggulan yang berpotensi dikembangkan, di antaranya kopi dan Batik Kaserangan.

Hal tersebut disampaikan Ratu saat menghadiri Gebyar Produk Ekspor di Swiss-Belinn Hotel, Cikande, Selasa (3/11/2026). Dalam kegiatan itu, sejumlah perusahaan eksportir dan pelaku UMKM Kabupaten Serang menampilkan produk unggulan mereka.

Menurut Ratu, UMKM perlu mendapat pendampingan agar produknya memenuhi persyaratan perusahaan maupun pasar yang lebih luas. Karena itu, ia berharap Bea Cukai dapat membantu memberikan pendampingan dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mulai mengekspor produknya.

Ia juga meminta dukungan perbankan agar pelaku UMKM lebih mudah memperoleh layanan, perizinan, dan akses pinjaman untuk mengembangkan usaha.

Ratu menyebut, sejumlah pelaku usaha yang telah mengantongi surat keterangan ekspor mulai memasarkan produknya ke berbagai negara, termasuk kawasan Eropa.

Pemkab Serang, lanjutnya, akan terus mendukung UMKM agar tidak hanya mengandalkan pasar lokal, tetapi juga memiliki kesempatan menembus pasar global.

Namun, pelaku usaha perlu menjaga kualitas produk, kemasan, perizinan, serta kepastian pasokan. Hal-hal tersebut menjadi bagian penting agar produk UMKM dapat memenuhi kebutuhan dan standar pasar ekspor.

Untuk produk kopi, Ratu menyebut sudah ada pelaku usaha yang melakukan ekspor secara langsung kepada pelanggan di luar negeri.

Sementara itu, pemasaran Batik Kaserangan masih diperkuat di pasar lokal. Ratu mengajak masyarakat dan para pimpinan perusahaan di Kabupaten Serang untuk menggunakan produk batik khas daerah tersebut.

Ia mengatakan, Batik Kaserangan memiliki 12 motif yang telah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Pemkab Serang juga telah menerbitkan surat edaran terkait penggunaan batik tersebut dan akan terus mendorong penerapannya.

“Kalau bukan kita sendiri yang mencintai produk kita, yang membanggakan produk kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” ujar Ratu.

Menurutnya, semakin banyak masyarakat dan perusahaan menggunakan Batik Kaserangan, semakin terbuka pula peluang bagi pelaku UMKM batik untuk meningkatkan produksi dan menopang perekonomian keluarga.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) Kabupaten Serang Adang Rachmat mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk belajar dari perusahaan yang sudah menjalankan ekspor.

Dengan menghadirkan perusahaan eksportir bersama pelaku UMKM, para pengusaha lokal diharapkan dapat memahami proses dan persyaratan untuk memasarkan produk ke luar negeri.

Adang menambahkan, pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan sarana usaha kepada pelaku usaha kopi. Bantuan berupa gerobak lengkap dengan peralatan diberikan kepada barista yang telah mengikuti pelatihan, untuk kemudian ditempatkan di lokasi strategis.

Dalam kegiatan tersebut, secara simbolis diserahkan bantuan gerobak kopi kepada lima barista yang mengikuti pelatihan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang.

Adang juga menyebut aktivitas ekspor sejumlah perusahaan di Kabupaten Serang terus berjalan. Salah satunya perusahaan produsen sedotan plastik yang mengirimkan produknya ke China dan Taiwan sebanyak 15 kontainer setiap bulan.

Selain itu, terdapat perusahaan yang mulai mengekspor produk keramik berupa gelas ke Taiwan dan Abu Dhabi. Proses pengerjaan, pemolesan, dan pewarnaan keramik tersebut masih dilakukan secara tradisional. Produk sepeda dari perusahaan yang beroperasi di kawasan Modern Cikande juga menjadi bagian dari kegiatan ekspor di daerah tersebut.

Sebanyak 69 perusahaan eksportir diundang dalam kegiatan Gebyar Produk Ekspor tersebut. Pemkab Serang berharap keberadaan perusahaan-perusahaan itu dapat menjadi kesempatan belajar sekaligus membuka peluang bagi UMKM lokal untuk mengembangkan pasar.

Pemkab Serang Gandeng KSOP Banten Awasi Pengiriman Hasil Tambang, Optimalkan Pajak Daerah

By On Kamis, November 05, 2026

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah bersama Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha menandatangani kerja sama pengawasan pengiriman mineral bukan logam dan batuan di Pendopo Bupati Serang.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan memperkuat pengawasan pengiriman mineral bukan logam dan batuan (MBLB) melalui kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten. Langkah ini dilakukan untuk mencocokkan volume pengiriman material tambang dengan laporan wajib pajak, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama antara Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha di Pendopo Bupati Serang, Selasa (27/10/2026).

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, pengawasan melalui jalur pelabuhan diperlukan karena aktivitas pengiriman komoditas MBLB cukup tinggi, terutama di kawasan Bojonegara dan Puloampel.

Menurutnya, potensi sumber daya alam Kabupaten Serang, termasuk hasil pertambangan, dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah apabila dikelola dengan baik. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan dan kepatuhan pelaporan pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak MBLB merupakan jenis pajak yang dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak.

Karena itu, kejujuran dan ketepatan waktu dalam pelaporan omzet menjadi hal penting. Pemkab Serang menilai masih ada ruang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan aktivitas usahanya secara benar.

“Melalui momentum hari ini kami menggandeng KSOP Kelas I Banten untuk memperkuat pengawasan atas pengiriman material mineral bukan logam dan batuan langsung dari pintu pelabuhan. Kerja sama ini menjadi langkah untuk mencocokkan data volume pengiriman riil di lapangan dengan volume yang dilaporkan oleh wajib pajak,” kata Ratu setelah penandatanganan kerja sama.

Ia menjelaskan, pencocokan data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengetahui kesesuaian antara jumlah material yang dikirim melalui pelabuhan dan laporan yang disampaikan wajib pajak.

Dengan data yang terintegrasi, potensi kebocoran penerimaan daerah dapat ditekan. Pada saat yang sama, langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi pelaku usaha yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ratu mengatakan, penerimaan pajak daerah nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), segera berkoordinasi dengan KSOP Kelas I Banten. Proses pencocokan dan penelitian data diminta berjalan efektif dan profesional dengan tetap menjaga iklim investasi di Kabupaten Serang.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha menyambut baik kerja sama tersebut. Ia mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan instansinya.

Yogie berharap kolaborasi dengan Pemkab Serang dapat berjalan efektif dan memberikan hasil bagi peningkatan pendapatan daerah.

Setujui Penghapusan Berkas Sadapan, SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal

By On Kamis, November 05, 2026

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto saat menyampaikan perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan tersangka baru berinisial SU dalam perkara penyadapan ilegal. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan SU.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026), Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, menjelaskan bahwa SU memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. SU juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019.

Menurut Suhermanto, pihak yang bertugas di bagian monitoring, yakni tersangka EH dan ASN, harus memperoleh izin dari SU apabila akan melakukan provisioning atau penyadapan.

Penyidik mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, tersangka ASN pernah meminta persetujuan SU untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Permintaan tersebut kemudian disetujui SU.

Persetujuan penghapusan berkas itu menjadi salah satu bagian yang diungkap penyidik dalam menjelaskan keterlibatan SU pada perkara tersebut.

Dengan penetapan SU, jumlah tersangka dalam perkara penyadapan ilegal ini menjadi empat orang, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), Slamet Uliandi (SU), dan Eko Hadi Santoso (EH).

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, sebelumnya telah ditahan di Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena disebut sedang mengalami sakit setelah stroke.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Lima ahli tersebut terdiri atas tiga ahli bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.

Dijerat Sejumlah Pasal

Penyidik menyebut SU dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal-pasal tersebut diterapkan juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jokowi Hadir sebagai Saksi di PN Jakarta Timur, Bawa Dokumen Ijazah Asli

By On Kamis, November 05, 2026

Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menghadiri persidangan sebagai saksi 
di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah.

Informasi persidangan ini dikutip dari Dandapala, media informasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, dalam pemberitaan yang ditulis Anandy Satrio pada Kamis (5/11/2026).

Jokowi tiba di PN Jakarta Timur sekitar pukul 08.30 WIB dengan pengawalan sejumlah ajudan. Kehadirannya menarik perhatian masyarakat dan awak media yang telah berada di lingkungan pengadilan sejak pagi.

Mengenakan batik lengan panjang bernuansa cokelat dan peci hitam, Jokowi sempat memberikan keterangan kepada awak media sebelum memasuki gedung pengadilan. Ia memastikan telah membawa dokumen yang diperlukan untuk kepentingan persidangan, termasuk ijazah aslinya.

Saat ditanya wartawan mengenai dokumen tersebut, Jokowi menjawab singkat, “Bawa.”

Kehadiran Jokowi merupakan tindak lanjut dari permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan sebelumnya pada Rabu (28/10/2026). Selain Jokowi, JPU juga meminta agar ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, dihadirkan untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati mengawali pemeriksaan dengan mengonfirmasi identitas Jokowi, termasuk keterangan mengenai kedudukannya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.

“Kalau ini di KTP tertulis sebagai Presiden ke-7 RI?” tanya Ketua Majelis Hakim.

“Betul,” jawab Jokowi.

Majelis hakim kemudian menanyakan kesediaan Jokowi untuk diambil sumpah sebelum memberikan keterangan. Jokowi menyatakan bersedia dan mengaku dalam kondisi sehat untuk mengikuti pemeriksaan.

Hakim juga mengingatkan agar setiap pertanyaan dari para pihak dijawab secara tegas dan jelas sehingga dapat didengar oleh seluruh pihak di ruang sidang.

Pemeriksaan Jokowi merupakan bagian dari tahapan pembuktian. Keterangan yang disampaikan di hadapan majelis hakim nantinya akan dinilai bersama alat bukti lainnya dalam proses pemeriksaan perkara.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menyangkut tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Roy Suryo dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada hari yang sama, persidangan dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa juga dijadwalkan berlangsung pada siang hari. Namun, kedua perkara tersebut tetap diperiksa secara terpisah dan tidak digabung dalam satu persidangan.

Penjadwalan pada hari yang sama dilakukan atas permintaan JPU dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan.

Tingginya perhatian masyarakat terhadap persidangan tersebut membuat pengamanan di sekitar PN Jakarta Timur diperketat. Kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi pengadilan.

Keterangan Jokowi sebagai saksi menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan alat bukti sebelum mengambil keputusan dalam perkara tersebut.

Tak Didampingi Advokat Saat Penyidikan, Dakwaan di PN Marisa Batal Demi Hukum

By On Kamis, November 05, 2026

Dokumentasi PN Marisa terkait putusan perkara pidana Nomor 83/Pid.Sus/2026/PN Mar. (Foto: Dok. PN Marisa)

KONTRAS7.CO.ID — POHUWATO — Pengadilan Negeri (PN) Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 83/Pid.Sus/2026/PN Mar batal demi hukum. Putusan tersebut dijatuhkan pada 3 November 2026 setelah majelis hakim menemukan adanya persoalan prosedur dalam pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan.

Informasi ini dikutip dari Dandapala, media informasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, dalam pemberitaan yang dipublikasikan Rabu (4/11/2026) berdasarkan keterangan Humas PN Marisa.

Dalam putusannya, majelis hakim menerima perlawanan advokat terdakwa. Salah satu persoalan yang menjadi pertimbangan adalah pemeriksaan tersangka yang dilakukan tanpa pendampingan advokat yang telah ditunjuk oleh penyidik.

Majelis hakim menemukan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka tertanggal 2 Maret 2026 dibuat tanpa pendampingan advokat. Padahal, penyidik telah menunjuk Advokat Vikram Pomili melalui surat Kepolisian Resor Pohuwato.

Namun, dalam BAP tersebut tidak terdapat tanda tangan maupun paraf advokat yang bersangkutan. Penyidik pembantu Muhammad Faisal yang tercatat ikut melakukan pemeriksaan juga tidak menandatangani BAP.

Majelis hakim menilai kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAP tambahan tertanggal 14 Juli 2026 yang kemudian ditandatangani advokat dan penyidik pembantu dinilai tidak menghapus persoalan pada BAP sebelumnya. Menurut majelis hakim, kondisi tersebut berdampak pada kualitas surat dakwaan yang dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa persoalan tidak adanya pendampingan advokat pada tahap penyidikan dapat diajukan melalui perlawanan. Dalam pertimbangannya, majelis merujuk antara lain pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum acara pidana.

Meski menerima sebagian perlawanan, majelis hakim tidak mengabulkan seluruh dalil yang diajukan advokat terdakwa. Persoalan penerapan hukum pidana antarwaktu dalam dakwaan kesatu dinilai bukan bagian yang dapat diuji melalui perlawanan. Sementara itu, dakwaan kedua dinilai telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.

Perhatian majelis hakim juga tertuju pada dampak putusan terhadap korban. Hakim mengakui bahwa pembatalan dakwaan berpotensi menimbulkan reviktimisasi atau penderitaan kembali bagi korban akibat proses peradilan.

Namun, majelis menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak terdakwa dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Penegakan hukum, menurut majelis, harus dilakukan melalui cara yang benar dan tidak sewenang-wenang.

Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperbaiki. Penuntut Umum diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan.

Terdakwa juga diperintahkan dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Sementara itu, kewenangan penahanan selanjutnya beralih kepada penyidik dengan tetap memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani.

Bukan Putusan Bebas

Penting dipahami, putusan batal demi hukum terhadap surat dakwaan tidak sama dengan putusan bebas. Majelis hakim dalam perkara ini tidak menyatakan terdakwa tidak bersalah atau mengakhiri perkara pada pemeriksaan pokok perkara.

Putusan tersebut berangkat dari persoalan prosedur dalam proses penyidikan yang berdampak pada keabsahan surat dakwaan. Penuntut Umum masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dakwaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan PN Marisa ini menjadi pengingat bahwa pendampingan advokat dan pemenuhan hak tersangka sejak tahap penyidikan merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya menjamin proses peradilan yang adil, sekaligus menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak, termasuk korban.

Gugatan Program Sekolah Gratis di PN Serang Masuk Tahap Mediasi, Dijadwalkan 10 November

By On Kamis, November 05, 2026


Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, 
H. Furkon, saat diwawancarai Kontras7.co.id 
di ruang kerjanya, Kamis (5/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — SERANG — Gugatan terkait Program Sekolah Gratis (PSG) yang diajukan warga Kota Serang terhadap Gubernur Banten di Pengadilan Negeri (PN) Serang kini memasuki tahap mediasi. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, H. Furkon, mengatakan perkara tersebut hingga saat ini belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maupun tahap jawab-menjawab antara para pihak.

Hal itu disampaikan Furkon saat diwawancarai Kontras7.co.id, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, Pemprov Banten berharap proses mediasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan damai dapat terwujud.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Banten terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk masukan dan saran terkait kebijakan Program Sekolah Gratis maupun program pemerintah lainnya.

Sebelumnya, saat dimintai tanggapan mengenai gugatan tersebut, Furkon menyatakan Pemprov Banten menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum.

Ia juga menegaskan Biro Hukum Pemprov Banten siap mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan PN Serang.

Dengan dijadwalkannya mediasi pada 10 November mendatang, proses tersebut menjadi tahapan penting untuk melihat kemungkinan penyelesaian perkara melalui kesepakatan para pihak.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Ditetapkan sebagai Tersangka, Prabowo Berhentikan dari Jabatan KSP

By On Rabu, November 04, 2026

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 
saat menyampaikan keterangan pers mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 
Rabu (4/11/2026).

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Prasetyo mengatakan Presiden telah mengambil keputusan dan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Listyo Sigit.

Prasetyo menjelaskan, keputusan itu diambil sebagai konsekuensi setelah sejumlah individu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara, sejumlah pimpinan, serta tokoh lainnya. Salah satu tersangka diketahui menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Mewakili Presiden, Prasetyo menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkembangan perkara tersebut. Menurutnya, persoalan ini menjadi perhatian serius karena dugaan tindakan tersebut menyangkut kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya.

Untuk mengisi kekosongan jabatan KSP, Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan. Sebelumnya, Ariyo menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Terkait penanganan perkara, Prasetyo mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat melalui institusi kepolisian tetap berjalan dan tidak berkurang.

Ia juga menjelaskan, Presiden telah memberikan dukungan dan arahan kepada Kapolri agar proses hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasetyo meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan penyadapan yang dilakukan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa tindakan penyadapan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai perkembangan perkara, Prasetyo mengatakan pemerintah belum dapat menyampaikan secara terperinci karena proses penyidikan masih berlangsung di kepolisian. Informasi lebih lengkap, kata dia, akan disampaikan kepada media dan masyarakat setelah proses penyidikan berjalan.

Ia menyebut dugaan tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepala negara, tetapi juga sejumlah menteri, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan. Namun, pemerintah belum mengetahui secara pasti motif dan tujuan di balik dugaan tindakan tersebut.

Menurut Prasetyo, hal itu menjadi pertanyaan tersendiri bagi pemerintah. Karena itu, pengungkapan motif dan tujuan serta rangkaian peristiwa secara lengkap diserahkan kepada kepolisian melalui proses penyidikan.

Prasetyo kembali menegaskan bahwa Presiden sangat prihatin atas dugaan tindakan yang melibatkan institusi di bawah kepemimpinan Presiden. Ia menilai persoalan tersebut mengkhawatirkan karena menyangkut kepentingan bersama.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan informasi yang berkaitan dengan kepala negara dan pimpinan negara memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Jika informasi tersebut disalahgunakan, dampaknya berpotensi membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara.

Dalam keterangannya, Prasetyo juga menilai dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar serta membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa rincian perkara, termasuk motif dan tujuan di balik dugaan tindakan tersebut, masih menunggu hasil penyidikan kepolisian.

Cibanten Jitu Permudah Akses Kalibrasi Alat Kesehatan di Banten

By On Rabu, November 04, 2026

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten 
dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti saat menjelaskan inovasi Cibanten Jitu untuk mempermudah akses pelayanan kalibrasi alat kesehatan.

KONTRAS7.CO.ID — BANTEN — Untuk mempermudah fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan kalibrasi alat kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui UPT Labkesda Banten menghadirkan inovasi Cibanten Jitu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan bahwa inovasi tersebut dikembangkan untuk menjawab keterbatasan akses pelayanan kalibrasi alat kesehatan di wilayah Provinsi Banten. Selain meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, inovasi ini juga diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ati mengatakan, Cibanten Jitu menghadirkan pelayanan kalibrasi dengan dukungan tenaga profesional serta informasi layanan yang mudah diakses. Kemudahan pelayanan juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital dengan aplikasi Cibanten Jitu.

Menurut Ati, layanan kalibrasi tersebut didukung tarif yang kompetitif dan terjangkau. UPT Labkesda Banten juga telah menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan layanan kalibrasi untuk tiga tahun ke depan.

Ati mengungkapkan, pengembangan layanan ini turut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer maupun lanjutan, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Ia menjelaskan, inovasi Cibanten Jitu juga telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Kehadiran inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan dan UPT Labkesda Banten dalam mendukung program unggulan Gubernur Banten, yakni Banten Sehat.

Ati berharap pelayanan kalibrasi melalui inovasi tersebut dapat mendukung jaminan mutu alat kesehatan sehingga tujuan pelayanan kesehatan, yakni pasien selamat, diagnosis tepat, dan masyarakat Banten sehat, dapat terwujud.

“Pastikan keamanan dan pastikan jaminan mutu alat kesehatan Anda. Hanya di Labkesda Provinsi Banten,” ujar Ati.

Manfaat penggunaan aplikasi Cibanten Jitu juga dirasakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kasubag TU UPT Puskesmas Patia, Mae Siti Saroh, mengatakan dirinya datang ke Labkesda Provinsi Banten untuk melakukan kalibrasi alat USG.

Mae menjelaskan, aplikasi Cibanten Jitu mempermudah pihaknya dalam melakukan penjadwalan layanan. Dengan aplikasi tersebut, pihaknya tidak perlu datang langsung ke kantor Labkesda hanya untuk mengatur jadwal.

“Ini bisa mempermudah kita untuk melakukan penjadwalan sehingga kita tidak usah datang ke kantornya langsung, tapi kita bisa melalui aplikasi. Dan sudah bisa dijadwalkan, sudah ada jawaban melalui aplikasi itu,” kata Mae.

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

By On Selasa, November 03, 2026

Konferensi pers Mabes Polri terkait pengumuman tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Selasa (3/11/2026) malam.

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai salah satu dari tiga anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Mabes Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam. Ketiganya disebut dengan inisial LSP, ASN, dan EH.

"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.

Asep menerangkan, sebelumnya Bareskrim Polri telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam konferensi pers tersebut, Asep didampingi Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Irwasum Komjen Pol Asep Edi Suheri, dan Kadiv Propam Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap.

"Kapolri memerhatikan dengan sangat serius atas peristiwa yang berkembang," kata Johnny.

Ia juga menyampaikan bahwa upaya membersihkan internal kepolisian merupakan bagian dari program Kapolri untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kita ingat bersama sejalan dengan program Kapolri yakni bersih ke dalam, kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tugas dan amanah," sambungnya.

Dinkes Banten Raih Predikat Terbaik 1 Nasional Pelaksanaan Program TBC 2026

By On Selasa, November 03, 2026

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten 
dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti.

KONTRAS7.CO.ID — BANTEN — Provinsi Banten meraih predikat Terbaik 1 tingkat nasional dalam pelaksanaan program tuberkulosis (TBC) tahun 2026. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat upaya penanggulangan dan eliminasi TBC di Banten.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, para wali kota dan bupati, direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, serta seluruh kepala puskesmas di Provinsi Banten atas dukungan dan komitmen dalam upaya penanggulangan TBC.

Ati mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kolaborasi dan meningkatkan pelaksanaan program penanggulangan TBC di seluruh wilayah Banten.

Menurutnya, upaya eliminasi TBC membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hingga rumah sakit dan puskesmas. Karena itu, dukungan dan komitmen bersama perlu terus dijaga agar penanggulangan TBC dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ati berharap, melalui kerja sama tersebut, Banten dapat terus meningkatkan upaya eliminasi TBC sebagai bagian dari mewujudkan masyarakat sehat dan mendukung Indonesia bebas TBC.

Jenderal Bintang Empat Polri hingga Irjen Dikabarkan Ditangkap

By On Selasa, November 03, 2026

Ilustrasi Gedung Mabes Polri.

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Kabar sejumlah perwira tinggi Polri yang dikabarkan diamankan dan dibawa ke Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, menjadi perhatian publik.

Informasi yang beredar menyebutkan, para perwira tersebut terdiri dari jenderal bintang empat, jenderal bintang tiga, hingga sejumlah perwira berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) dan Komisaris Besar (Kombes).

Dalam kabar tersebut, seorang jenderal bintang empat disebut berinisial L. Sementara itu, perwira berpangkat bintang tiga disebut berinisial A.

Selain itu, beredar lima inisial perwira berpangkat Irjen, yakni A, N, S, E, dan D. Seorang perwira berpangkat Kombes juga disebut berinisial F.

Kabar pengamanan sejumlah perwira tersebut turut dikaitkan dengan dugaan penyadapan di lingkungan Istana Kepresidenan. Namun, informasi mengenai perkara maupun keterlibatan para perwira tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

Dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (3/11/2026), Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan penjelasan terkait kabar tersebut.

Isir menyebut Divisi Humas Polri berencana menyampaikan keterangan pada Selasa sore menjelang malam.

Hingga berita ini ditulis, Mabes Polri belum memberikan penjelasan resmi yang memastikan identitas, jumlah, maupun status para perwira yang disebut-sebut diamankan.

Publik kini menunggu keterangan resmi kepolisian untuk mengetahui duduk perkara di balik kabar tersebut.

Propam Polresta Serang Kota Sosialisasikan Larangan Vape bagi Personel Polri

By On Selasa, November 03, 2026

Kasi Propam Polresta Serang Kota Iptu Rudi Saprudin saat menyampaikan sosialisasi larangan penggunaan vape kepada personel.

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Serang Kota menyosialisasikan larangan penggunaan vape atau rokok elektronik kepada seluruh personel, Selasa (3/11/2026).

Sosialisasi yang dipimpin Kasi Propam Polresta Serang Kota Iptu Rudi Saprudin tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tanggal 30 Oktober 2026 tentang larangan bagi personel Polri dan PNS Polri menggunakan vape dalam bentuk dan jenis apa pun.

Dalam arahannya, Rudi menjelaskan bahwa penggunaan vape menjadi perhatian bukan hanya karena potensi dampaknya terhadap kesehatan, tetapi juga adanya dugaan penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran narkotika.

Vape diduga dimanfaatkan jaringan peredaran narkotika untuk mengedarkan narkotika cair, di antaranya Etomidate yang termasuk Golongan II, sabu cair, ganja cair, serta Ketamine.

Selain itu, berdasarkan hasil riset yang disampaikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), penggunaan vape memiliki sejumlah risiko kesehatan. Di antaranya berpotensi memicu gangguan metabolisme dan meningkatkan risiko diabetes akibat penurunan fungsi insulin.

Hasil penelitian yang disampaikan juga menyebutkan sebanyak 92 persen sampel mengalami gangguan paru-paru. Aerosol atau uap yang dihasilkan vape turut berpotensi membahayakan orang lain yang berada di sekitarnya.

Rudi juga menegaskan bahwa penggunaan vape di lingkungan kerja dapat menurunkan citra profesionalitas anggota Polri, merusak estetika dan norma kesopanan, serta mengganggu kenyamanan masyarakat maupun rekan kerja.

Karena itu, seluruh personel Polresta Serang Kota diminta memahami dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap institusi, sekaligus menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja.

Propam Polresta Serang Kota juga akan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap personel agar senantiasa menaati aturan, menjaga sikap tampang, disiplin, serta perilaku sebagai anggota Polri.

Melalui sosialisasi tersebut, seluruh personel diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dengan mengedepankan sikap disiplin, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas.

Polisi Bersama Masyarakat.

Bupati Serang Jenguk Korban Kecelakaan Ojol, Biaya Perawatan Ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

By On Selasa, November 03, 2026

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menjenguk Hasan Syukur, warga Kecamatan Ciomas korban kecelakaan lalu lintas di Jakarta, di RS Fatmawati.

KONTRAS7.CO.ID — JAKARTA — Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menjenguk Hasan Syukur, warga Kampung Ciakar, Desa Siketug, Kecamatan Ciomas, yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jakarta. Pengemudi ojek online (ojol) tersebut masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati setelah mengalami luka serius akibat kecelakaan beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungannya pada Rabu (28/10/2026), Ratu Rachmatuzakiyah memastikan biaya pengobatan Hasan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Hasan diketahui telah terdaftar sebagai salah satu penerima manfaat program perlindungan pekerja rentan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Serang.

"Kami ke sini dalam rangka menjenguk korban yang ditabrak di Jakarta karena korban adalah warga Kabupaten Serang yang berasal dari Desa Siketug, Kecamatan Ciomas. Kami datang bersama dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan baik Serang, Banten, dan ada juga dari Jakarta," kata Ratu Zakiyah usai menjenguk korban.

Menurut Bupati, Hasan merupakan bagian dari 59.215 pekerja rentan di Kabupaten Serang yang telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Semua biaya perawatan sudah ditanggung. Di Kabupaten Serang ada 59.215 pekerja rentan yang kami daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya Pak Hasan Syukur ini," tegasnya.

Selain pembiayaan pengobatan, Hasan juga mendapatkan santunan sebesar Rp1 juta setiap bulan selama menjalani perawatan. Bantuan tersebut diberikan karena korban belum dapat kembali bekerja sebagai pengemudi ojol di Jakarta.

Ratu Zakiyah mengatakan, perlindungan tersebut merupakan salah satu manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Serang untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang bekerja di sektor rentan.

Melalui program tersebut, korban mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh hingga dinyatakan sembuh sesuai ketentuan perlindungan yang berlaku.

"Korban diberikan pengobatan medis secara komprehensif sampai sembuh total," ujarnya.

Selain memastikan pembiayaan perawatan Hasan, Ratu Zakiyah juga memberikan santunan kepada keluarga korban yang mendampingi selama menjalani perawatan di rumah sakit.

"Ya, saya juga tadi memberikan santunan buat keluarga di sini yang menjaga korban di rumah sakit," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ratu Zakiyah menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto atas respons terhadap kasus yang menimpa warganya tersebut.

"Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bapak Kapolri Jenderal Suyudi yang sudah merespons cepat kasus ini," ungkapnya.

Saat ini, Pemkab Serang telah mendaftarkan sebanyak 59.215 pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kelompok penerima perlindungan tersebut meliputi pengemudi ojol, kepala desa dan perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader Posyandu, ketua RT dan RW, Balawista, serta guru ngaji.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan kepesertaan bagi 100 pekerja rentan di setiap desa di wilayah Kabupaten Serang.

Program perlindungan sosial tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, termasuk Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan melalui bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program perlindungan pekerja rentan di Kabupaten Serang sendiri diluncurkan pada 14 Juli 2026 atas inisiatif Bupati Ratu Rachmatuzakiyah.

Dalam kunjungan ke Rumah Sakit Fatmawati, Bupati turut didampingi Asisten Daerah (Asda) I Syamsudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rudy Suhartanto, Camat Ciomas Ugun Gumilang, serta Kepala Desa Siketug.

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Dugaan Pencabulan di Pandeglang

By On Senin, November 02, 2026

Ilustrasi kasus dugaan pencabulan yang melibatkan anggota DPRD Kota Serang. 
(Foto: Ilustrasi)

KONTRAS7.CO.ID — PANDEGLANG — Seorang anggota DPRD Kota Serang berinisial DK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seorang perempuan warga Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, Ipda Widianto, mengatakan dugaan perbuatan cabul tersebut dilaporkan terjadi sebanyak dua kali, yakni pada Januari dan Februari 2026.

Peristiwa pertama dilaporkan terjadi di tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikontrak oleh DK. Sementara kejadian kedua disebut berlangsung di tempat kontrakan korban.

"Korban melaporkan bahwa mendapatkan pelecehan atau perbuatan cabul itu sebanyak dua kali, yang pertama di bulan Januari dan kedua Februari. Yang pertama di SPPG yang dikontrak dia (pelaku), yang kedua di kontrakan korban," kata Widianto kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Widianto menjelaskan, DK telah ditetapkan sebagai tersangka dan penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Ia juga menyebut DK merupakan pensiunan TNI yang kini menjabat sebagai anggota DPRD di wilayah Banten.

Dalam perkara ini, DK disangkakan dengan Pasal 414 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Proses penanganan perkara tersebut masih berlangsung di Polres Pandeglang.

Bupati Serang Siapkan Pembahasan Pansus Raperda Penataan Ruang dan Aset Daerah

By On Senin, November 02, 2026

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah 
saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang, 

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Pemerintah Kabupaten Serang akan melanjutkan pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Serang. Dua hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah penataan ruang dan pengelolaan aset daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah setelah mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat (23/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda usul Bupati. Agenda paripurna juga mencakup penyampaian Raperda prakarsa DPRD.

Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, jawaban pemerintah daerah merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda untuk menindaklanjuti pertanyaan dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi.

"Hari ini kami baru saja rapat paripurna menjawab pandangan umum atau pertanyaan yang disampaikan oleh para fraksi DPRD Kabupaten Serang. Nanti ada pansus karena ini akan dilakukan pembahasan lagi," kata Ratu Rachmatuzakiyah.

Ia menjelaskan, pembentukan pansus menjadi bagian penting untuk mendalami materi Raperda, terutama yang berkaitan dengan penataan ruang dan aset daerah. Kedua persoalan tersebut dinilai membutuhkan pembahasan lebih lanjut agar proses penyusunan regulasinya berjalan dengan baik.

"Maka tentu karena pansus ini keduanya sangat penting. Yang satu mengenai penataan ruang dan yang kedua adalah mengenai aset daerah, maka semoga pansus ini bisa berjalan dengan lancar, bisa terbuka," ujarnya.

Selain pembahasan melalui pansus, Pemkab Serang juga akan menyiapkan tindak lanjut atas berbagai pertanyaan DPRD dengan menyampaikan data pendukung secara tertulis.

Menurut Bupati, penyampaian data tersebut diperlukan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan DPRD dalam mendalami materi Raperda.

"Kemudian juga tentu yang lainnya kami akan menindaklanjuti dengan memberikan data secara tertulis kepada DPRD," katanya.

Khusus mengenai penataan ruang, Ratu Rachmatuzakiyah menyebut kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih berlangsung. Ia menjelaskan, peninjauan kembali RTRW memiliki ketentuan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, termasuk terkait jangka waktu lima tahunan.

"Ini masih terus dikaji ya, karena kan memang menurut Undang-Undang Penataan Ruang untuk rencana tata ruang wilayah itu bisa dikaji ulang setelah lima tahun sekali. Jadi itu sudah ada aturannya dari undang-undang," jelasnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, didampingi para wakil ketua dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Serang.

Turut hadir Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Daerah Zaldi Dhuhana, pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang.

Bupati Serang Ajak Santri Berinovasi dan Berkarya untuk Membangun Negeri

By On Minggu, November 01, 2026

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah 
saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Halaman Pendopo Bupati Serang.

KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengajak para santriwan dan santriwati untuk ikut memperkuat negeri dengan terus menuntut ilmu, baik agama maupun pengetahuan umum dan teknologi. Dengan bekal tersebut, santri diharapkan mampu melahirkan inovasi, berkarya, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.

Ajakan itu disampaikan Ratu Rachmatuzakiyah usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Halaman Pendopo Bupati Serang.

Menurutnya, peringatan Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

"Mari kita jadikan Hari Santri Nasional ini sebagai momentum untuk terus mengingat perjuangan para santri dan ulama yang telah berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia," ujarnya kepada wartawan.

Ia mengatakan, perjuangan santri dalam menguatkan negeri perlu terus dilanjutkan, meskipun bentuk pengabdiannya berbeda dengan masa perjuangan kemerdekaan. Jika dahulu santri dan ulama berjuang mempertahankan negara, kini generasi santri diharapkan mengambil peran melalui pendidikan, penguasaan teknologi, serta kemampuan menghasilkan karya.

"Kalau dulu santri dan ulama menguatkan negeri dengan berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia, maka sekarang para santri menguatkan negeri dengan terus menuntut ilmu, baik ilmu agama, pengetahuan, teknologi, dan bisa berinovasi dan berkarya," katanya.

Ratu Zakiyah juga menilai keberadaan santri memiliki peran penting dalam pembangunan, terutama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dengan bimbingan para ulama, santri diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk melalui kegiatan ekonomi dan pemberdayaan.

"Karena saya yakin dengan dipimpin oleh para ulama, para santri kita bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan daerah. Misalnya mereka bisa berkarya, berinovasi, dan memberdayakan ekonomi," ungkapnya.

Ia menyebut, saat ini pendidikan pesantren berkembang melalui berbagai model, baik pesantren modern maupun salafi. Karena itu, pemerintah daerah mendukung keberadaan pondok pesantren yang terus memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus membentuk karakter santri agar tetap berpegang pada akhlakul karimah.

Dukungan pemerintah daerah terhadap pesantren juga diwujudkan melalui sejumlah program bantuan. Di antaranya bantuan pembangunan pondok pesantren melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta pemberian penghargaan dan perhatian kepada anak-anak yatim, para tahfiz Al-Qur'an, dan kelompok lainnya.

"Kami juga melalui Bagian Kesra telah membantu beberapa pondok pesantren untuk diberikan bantuan pembangunan. Jadi semoga bermanfaat. Kalau pun sekarang kita hanya bisa memberikan tidak banyak, insya Allah ke depan kita lihat lagi ke anggaran yang ada," jelasnya.

Selain mendorong santri berperan dalam pembangunan, Ratu Zakiyah turut mengingatkan pentingnya kecakapan dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, perkembangan digitalisasi dan keterbukaan informasi menuntut santri untuk lebih cermat dalam menerima maupun menyebarkan informasi.

Ia meminta para santri mampu memilah informasi yang beredar dan menggunakan media sosial secara bijak agar tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks.

"Gunakan media sosial dengan bijak, jangan menyebarkan berita bohong alias hoaks," pesannya.

Meski begitu, ia meyakini para santri dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara serta menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

"Tapi saya yakin santri-santri insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara dan tidak menyebarkan berita bohong," tuturnya.

Upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Daerah Zaldi Dhuhana, perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, serta organisasi masyarakat Islam.

Progres Revitalisasi Alun-alun Kota Serang Baru 45 Persen

By On Selasa, Oktober 27, 2026

Kepala Dinas PUPR Kota Serang M. Ibra Gholibi saat diwawancarai Kontras7.co.id terkait progres revitalisasi Alun-alun 
Kota Serang, Selasa (27/10/2026).

KONTRAS7.CO.ID — KOTA SERANG — Revitalisasi Alun-alun Kota Serang dengan nilai kontrak Rp48.278.159.994,40 atau sekitar Rp48,28 miliar masih terus dikerjakan. Proyek yang dilaksanakan PT Andila Karya Konstruksi KSO–PT Global Banten Konstruksi ini merupakan bagian dari penataan ruang publik dalam program Wali Kota Serang Budi Rustandi bersama Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang, M. Ibra Gholibi, mengatakan progres revitalisasi Alun-alun Kota Serang saat ini mencapai 45 persen saat diwawancarai Kontras7.co.id, Selasa (27/10/2026).

Ibra mengungkapkan, ketika mulai menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sekitar dua pekan sebelumnya, progres pekerjaan yang diketahuinya berada di kisaran 40 persen. Pada pekan berikutnya, progres meningkat menjadi sekitar 45 persen.

Menurut Ibra, percepatan pekerjaan perlu didukung ketersediaan tenaga kerja dan material yang memadai. Pekerjaan juga dapat dilakukan hingga malam hari untuk mengejar target penyelesaian.

Ibra menjelaskan, masa kontrak pekerjaan berakhir pada 31 Desember 2026. Jika pekerjaan belum selesai, terdapat opsi perpanjangan waktu hingga 50 hari kalender sesuai ketentuan, dengan konsekuensi denda. Namun, perpanjangan tersebut menjadi pilihan terakhir.

Air Mancur Ikon Golok hingga Fasilitas Olahraga

Ibra menjelaskan, revitalisasi Alun-alun mencakup sejumlah fasilitas, di antaranya air mancur dengan ikon golok di bagian tengah kawasan. Penataan juga dilakukan di sisi barat, termasuk area Pancaniti, musala, toilet, lantai, atap, serta fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, kawasan Alun-alun dilengkapi jalur pedestrian dan fasilitas olahraga, seperti lapangan basket, tenis meja, voli, serta lapangan tenis yang dilengkapi atap. Area kuliner juga menjadi bagian dari penataan tersebut.

Terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Ibra menegaskan bahwa pembangunannya tidak termasuk dalam pekerjaan revitalisasi yang sedang berjalan. Pekerjaan saat ini berfokus pada penataan bagian dalam kawasan Alun-alun.

Pekerjaan Diawasi, Material Diperiksa

Mengenai pengawasan proyek, Ibra mengatakan tim teknis PUPR bersama konsultan pengawas memantau pekerjaan di lapangan. Pemeriksaan mencakup material dan hasil pekerjaan, termasuk ukuran serta spesifikasi baja WF dan pekerjaan beton.

Ibra juga mengungkapkan, bagian pedestrian yang dinilai kurang tepat penempatannya telah diminta untuk dibongkar dan diperbaiki. Ia menegaskan, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi harus diperbaiki agar memenuhi ketentuan.

Terkait kunjungan KPK, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Monitoring Center for Prevention (MCP) dan tidak hanya berkaitan dengan revitalisasi Alun-alun.

PUPR Juga Fokus pada Perbaikan Jalan

Di luar revitalisasi Alun-alun, Ibra menjelaskan bahwa Dinas PUPR Kota Serang juga menangani perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya, termasuk melalui program Serang Bagus.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan kondisi jalan mantap mencapai sekitar 90 hingga 95 persen pada akhir masa jabatan wali kota. Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Selain perbaikan jalan, penataan kawasan dan pedestrian turut dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain Royal Baru, Jalan Juhdi, dan Jalan Diponegoro.

Alun-alun Diharapkan Jadi Kebanggaan Bersama

Ibra berharap revitalisasi Alun-alun dapat menghadirkan ruang publik yang nyaman sekaligus menjadi ikon baru Kota Serang. Kawasan tersebut diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat dan mendukung visi pembangunan Wali Kota Budi Rustandi bersama Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga fasilitas yang telah dibangun, tidak merusak sarana, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut merawat kebersihan kawasan.

“Ini fasilitas umum yang menjadi kebanggaan kita. Kita rawat bersama,” ujarnya.


Peringati 2 Tahun Prabowo-Gibran, AMAN Banten Gelar Diskusi Kebangsaan dan Kawal Pembangunan Daerah

By On Senin, Oktober 26, 2026

 


SERANG — Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Provinsi Banten menggelar diskusi kebangsaan di 1994 Coffee, Serang, pada Selasa (20/10/2026).

Forum ini diselenggarakan dalam rangka memperingati dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menjadi wadah apresiasi serta dukungan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Banten.

Kegiatan yang mengusung tema "Mengawal Keberlanjutan Pembangunan Nasional: Kontribusi Mahasiswa Banten dalam Wujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Indonesia Emas 2045" ini melibatkan kalangan mahasiswa, akademisi, hingga praktisi kebijakan.

Dalam pembukaannya, perwakilan AMAN Banten, Iqbal, menyampaikan bahwa acara ini dirancang sebagai ruang dialog objektif untuk menyoroti berbagai pencapaian pemerintah pusat.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berkewajiban menyampaikan kritik, tetapi juga harus berani mengapresiasi keberhasilan program pemerintah.

"Melalui kegiatan ini mari kita berdiskusi terkait capaian-capaian yang sudah diraih oleh pemerintah pusat dan memberikan apresiasi. Sebagai mahasiswa, kita jangan hanya mengkritisi tanpa memberikan apresiasi atas pencapaian yang ada," ujar Iqbal.

Selain membahas isu nasional, diskusi tersebut juga menyoroti potensi daerah Banten, khususnya di bidang kelautan dan sumber daya alam.

Garis pantai Banten yang panjang dinilai sebagai aset strategis yang harus dimaksimalkan demi kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

Iqbal menegaskan komitmen AMAN Banten untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemerintah Provinsi Banten agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, salah satunya Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten, Hj. Neneng

Diskominfo Kota Serang Susun Aturan Komunikasi Sandi Antarperangkat Daerah

By On Kamis, Oktober 22, 2026

Diskominfo Kota Serang bersama tim BSSN membahas draf Keputusan Wali Kota tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi antarperangkat daerah.

KONTRAS7.CO.ID – KOTA SERANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang menggelar asistensi penyusunan draf Keputusan Wali Kota tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) antarperangkat daerah, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Coworking Space Diskominfo Kota Serang ini bertujuan memastikan kesesuaian regulasi sekaligus memperkuat tata kelola persandian dan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dan staf dari seluruh bidang di lingkungan Diskominfo Kota Serang.

Kepala Diskominfo Kota Serang, Triningsih, S.H., M.M., diwakili Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika dalam pembukaan kegiatan. Dalam sambutan yang dibacakan perwakilannya, ia menekankan pentingnya PHKS untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta informasi pemerintah daerah.

“Penyusunan Keputusan Wali Kota ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Serang dalam membangun fondasi keamanan informasi yang solid dan terintegrasi antarperangkat daerah. Melalui asistensi ini, kita ingin memastikan seluruh mekanisme komunikasi persandian berjalan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) nasional yang ditetapkan,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Pengamanan informasi, lanjutnya, bukan hanya menjadi tugas satu unit kerja, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Hal ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman dan tepercaya.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan pendampingan teknis oleh tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tim BSSN menjelaskan urgensi penerapan PHKS di tingkat pemerintah daerah sekaligus mendampingi pembahasan draf regulasi. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan ketentuan teknis persandian dan alur komunikasi tersandi dapat diterapkan secara efektif serta memiliki dasar hukum yang memadai.

Melalui kegiatan ini, draf Keputusan Wali Kota tentang PHKS diharapkan dapat segera difinalisasi dan ditetapkan sebagai pedoman pengamanan komunikasi persandian antarperangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Kontras7.co.id
Berita Aktual dan Akurat

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *