Kontras7.co.id, Tangerang — Menggunakan nama orang lain untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa menimbulkan persoalan hukum jika hubungan antara pihak yang membayar, pihak yang mengajukan kredit, dan pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tidak dibuat secara jelas sejak awal.
Hal itu tergambar dalam perkara perdata yang sampai ke Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 24 PK/PDT/2026, yang diputus pada 4 Februari 2026. Perkara tersebut melibatkan Felix Yanuar K. Yudianto sebagai penggugat dan Kusni Yasin bersama sejumlah pihak lainnya sebagai tergugat.
Secara sederhana, perkara ini bermula dari transaksi pembelian rumah. Felix sebelumnya membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan penjual dan membayar tanda jadi.
Dalam proses pembiayaan, nama Kusni Yasin digunakan untuk fasilitas KPR. Sementara berdasarkan uraian perkara, pembayaran rumah dilakukan menggunakan dana Felix. Bukti pembayaran kemudian menjadi bagian dari persoalan yang diperiksa dalam sengketa tersebut.
Persoalan muncul ketika Akta Jual Beli (AJB) dibuat atas nama Kusni Yasin. Kondisi itu kemudian menimbulkan sengketa mengenai hubungan hukum dan hak atas rumah yang menjadi objek perkara.
Perkara tersebut berlanjut melalui proses peradilan hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK). Dalam putusan MA, permohonan PK tersebut dinyatakan ditolak.
Apa yang Bisa Dipelajari Masyarakat?
Perkara ini menarik untuk dipahami karena menunjukkan bahwa ketika terjadi sengketa, persoalan rumah tidak selalu dapat dilihat hanya dari satu dokumen atau satu nama yang tercantum di dalamnya.
Pengadilan dapat menilai rangkaian hubungan hukum para pihak dan alat bukti yang diajukan. Di antaranya bagaimana transaksi dilakukan, apa isi perjanjian, bagaimana pembayaran dilakukan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembelian.
Karena itu, bukti pembayaran penting untuk disimpan. Bukti transfer, kuitansi, perjanjian, dokumen KPR, bukti komunikasi, dan dokumen transaksi lainnya dapat membantu menjelaskan hubungan para pihak apabila suatu saat terjadi perselisihan.
Namun, ada hal yang perlu dipahami.
Putusan ini bukan berarti setiap orang yang membayar rumah otomatis menjadi pemilik, atau nama yang tercantum dalam dokumen pertanahan dan AJB tidak memiliki arti.
Setiap perkara tetap harus dilihat berdasarkan fakta, perjanjian, dokumen, hubungan hukum para pihak, serta alat bukti yang diperiksa dan dinilai oleh pengadilan.
Jangan Sembarangan Pinjam Nama untuk KPR
Bagi masyarakat yang sedang membeli rumah, perkara ini menjadi pengingat agar berhati-hati ketika menggunakan nama orang lain untuk fasilitas KPR.
Sejak awal, sebaiknya jelas siapa pembeli sebenarnya, siapa yang mengajukan kredit, siapa yang melakukan pembayaran, bagaimana kewajiban kepada bank dijalankan, dan bagaimana hubungan hukum tersebut dituangkan dalam dokumen.
Jangan hanya mengandalkan kesepakatan lisan.
Simpan seluruh bukti transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan pembelian. Hal ini penting bukan hanya untuk urusan administrasi, tetapi juga sebagai bukti apabila di kemudian hari muncul persoalan.
Pesan sederhananya, nama dalam dokumen memang penting, tetapi ketika terjadi sengketa, rangkaian hubungan hukum dan alat bukti juga dapat menjadi bagian yang diperiksa oleh pengadilan.
Putusan MA Nomor 24 PK/PDT/2026 karena itu dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi rumah, terutama jika fasilitas KPR menggunakan nama pihak lain.
Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
« Prev Post
Next Post »