Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas bersama jajaran pemerintah daerah saat kegiatan sosialisasi Perbup Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah.
KONTRAS7.CO.ID — KABUPATEN SERANG — Pemerintah Kabupaten Serang memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi juga diterapkan melalui edukasi dan pengawasan hingga tingkat desa.
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan, persoalan pekerja migran masih kerap ditemukan di Kabupaten Serang. Berdasarkan pengalamannya selama sekitar satu setengah tahun terakhir, laporan kasus terkait pekerja migran hampir diterima pemerintah daerah setiap dua minggu.
Persoalan yang muncul beragam, salah satunya keberangkatan calon pekerja migran yang tidak melalui prosedur resmi.
"Jangan sampai kegiatan ini hanya sebatas sosialisasi Perbup. Kita perlu membangun edukasi kepada masyarakat, bahkan mendorong model regulasi berbasis desa agar perlindungan pekerja migran bisa dilakukan sejak awal," ujar Najib dalam kegiatan sosialisasi Perbup Nomor 24 Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang.
Menurut Najib, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengawasi warganya yang berencana bekerja ke luar negeri. Pengawasan tersebut diperlukan agar proses keberangkatan dilakukan sesuai ketentuan dan calon pekerja migran terhindar dari berbagai risiko.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Yanti Mustati Robianti, juga menyoroti pentingnya peran kepala desa dan perangkat desa dalam pengawasan administrasi kependudukan warga yang berencana bekerja ke luar negeri.
Ia menilai dokumen seperti KTP dan surat pengantar lainnya perlu diperiksa secara cermat sesuai ketentuan. Sebab, keberangkatan secara ilegal dapat menyulitkan proses identifikasi apabila pekerja migran menghadapi masalah di negara tujuan.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami, menjelaskan Perbup Nomor 24 Tahun 2026 disusun karena masih tingginya migrasi nonprosedural dan terbatasnya informasi masyarakat mengenai tata cara bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.
Menurut Diana, pekerja migran juga menghadapi berbagai risiko, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan, upah yang tidak dibayarkan, hingga persoalan hukum di negara penempatan.
"Melalui Perbup ini, diharapkan upaya pelindungan pekerja migran dapat dilakukan secara lebih terarah, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah daerah," jelasnya.
Sosialisasi tersebut diikuti para kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Serang. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Serang Yanti Mustati Robianti, serta Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang Diana Ardhianty Utami.
Pemkab Serang berharap pemerintah desa dapat terlibat dalam edukasi, pendataan, dan pengawasan calon pekerja migran. Dengan begitu, warga yang ingin bekerja ke luar negeri dapat memperoleh informasi dan menempuh jalur resmi sehingga hak serta keselamatannya lebih terlindungi.
« Prev Post
Next Post »