Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan penataan dan perampingan BUMN dalam pertemuan dengan jajaran Danantara dan sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (4/9/2026). Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir 2026.
Kontras7.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penataan dan perampingan perusahaan milik negara terus berlanjut hingga akhir 2026. Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup dalam proses konsolidasi tersebut.
Target itu disampaikan setelah Prabowo menerima laporan perkembangan penataan BUMN dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta jajaran Danantara di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (4/9/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, hingga saat ini sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Menurutnya, langkah tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara yang disebut mencapai Rp50 triliun.
“Penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” kata Teddy dalam keterangan resmi, Sabtu (5/9/2026), sebagaimana diberitakan detikFinance.
Pemerintah selanjutnya menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi perusahaan negara untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan efisiensi.
Dari proses restrukturisasi tersebut, pemerintah memproyeksikan potensi efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menekankan agar penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Perusahaan negara diharapkan memiliki struktur yang lebih ramping, sehat dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.
Selain membahas restrukturisasi BUMN, pertemuan tersebut turut membicarakan percepatan program hilirisasi.
Menurut Teddy, percepatan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi serta memperbesar manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dengan target tambahan 700 BUMN hingga penghujung 2026, pemerintah terus mendorong konsolidasi perusahaan negara sebagai bagian dari agenda efisiensi dan pembenahan tata kelola BUMN.
« Prev Post
Next Post »