sesuai ketentuan yang berlaku.
Kontras7.co.id — SERANG — Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belakangan kembali ramai dibicarakan dan diberitakan dengan berbagai persoalan.
Di tengah ramainya pembahasan tersebut, ada pertanyaan sederhana yang sebenarnya penting diketahui masyarakat:
Apa itu Dana BOS? Untuk apa diberikan kepada sekolah? Apa yang boleh dibiayai, dan apa yang tidak boleh menggunakan dana tersebut?
Pertanyaan ini bukan hanya penting bagi sekolah, tetapi juga bagi orang tua siswa dan masyarakat.
BOS Itu Sebenarnya untuk Apa?
Dana BOS merupakan bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diberikan pemerintah untuk mendukung operasional pendidikan.
Aturan yang berlaku saat ini adalah Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.
Sederhananya, Dana BOS digunakan untuk membantu sekolah menjalankan kegiatan pendidikan dan memenuhi kebutuhan operasional yang memang diperbolehkan.
Apa Saja yang Boleh Dibiayai?
Dalam aturan tersebut, Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain penerimaan murid baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen, administrasi sekolah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, listrik dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, alat multimedia pembelajaran, peningkatan kompetensi keahlian, hingga pembayaran honor sesuai ketentuan.
Jadi, ketika sekolah menggunakan Dana BOS, bukan berarti semua kebutuhan otomatis bisa dibayar dari dana tersebut.
Ada komponen penggunaannya yang harus diperhatikan.
Ada Batas Penggunaannya
Aturan juga memberikan batas pada sejumlah komponen.
Untuk Dana BOS Reguler, misalnya, pengembangan perpustakaan untuk penyediaan buku paling sedikit 10 persen dari total alokasi. Sementara pemeliharaan sarana dan prasarana memiliki batas penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, sekolah tidak cukup hanya mengatakan:
Ini kebutuhan sekolah.
Tetapi juga harus dilihat:
Apakah masuk komponen BOS? Berapa batasnya? Sudah direncanakan? Dan apakah dapat dipertanggungjawabkan?
Lalu, Apa yang Tidak Boleh?
Ini bagian yang juga penting diketahui masyarakat.
Dana BOS bukan uang bebas pakai. Penggunaannya harus mengikuti komponen dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Karena itu, pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana BOS tidak semestinya dibebankan kepada anggaran tersebut.
Prinsip sederhananya:
Kalau memang diperbolehkan, ada dasar dan peruntukannya. Kalau di luar ketentuan, jangan dipaksakan menggunakan BOS.
Masyarakat Boleh Mengawasi
Orang tua siswa maupun masyarakat tidak harus langsung menuduh ketika menemukan penggunaan anggaran yang dianggap janggal.
Pertanyaan sederhana sudah cukup untuk memulai:
Dananya dari mana?
Digunakan untuk apa?
Masuk komponen BOS yang mana?
Apa dasar penggunaannya?
Dengan memahami aturan, masyarakat bisa ikut mengawasi tanpa harus terburu-buru membuat kesimpulan.
Sebab pengelolaan Dana BOSP juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Bukan Sekadar Soal Anggaran
Pada akhirnya, Dana BOS bukan sekadar uang yang masuk ke rekening sekolah.
Di dalamnya ada tujuan: mendukung layanan pendidikan dan kepentingan peserta didik.
Karena itu, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang diterima atau apakah anggarannya terserap, tetapi apakah penggunaannya sesuai aturan dan benar-benar mendukung kebutuhan pendidikan.
Masyarakat berhak mengetahui. Sekolah berkewajiban mengelola. Dan aturan menjadi batasnya.
Dana BOS boleh digunakan untuk kebutuhan pendidikan, tetapi bukan untuk kebutuhan yang bisa dibebankan sesuka hati.
DASAR HUKUM:
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
You are reading the newest post
Next Post »