Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Polsek Serang Edukasi Juru Parkir, Cegah Praktik Premanisme

By On Selasa, September 01, 2026

 

Personel Polsek Serang memberikan edukasi anti-premanisme kepada juru parkir dalam kegiatan patroli kamtibmas di wilayah Kota Serang. (Foto: Dok. Polresta Serang Kota)

Kontras7.co.id, Kota Serang — Personel Polsek Serang menggelar patroli sekaligus memberikan edukasi anti-premanisme kepada sejumlah juru parkir di wilayah hukum Polsek Serang, Selasa (1/9/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengingatkan para juru parkir agar menjalankan aktivitas secara tertib dan humanis. Mereka diminta tidak melakukan pungutan secara paksa, intimidasi, maupun tindakan lain yang dapat membuat masyarakat merasa resah.

Polisi juga mengajak para juru parkir ikut menjaga keamanan lingkungan dan segera melapor apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas maupun praktik premanisme.

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria melalui Kapolsek Serang AKP Yoga Tama mengatakan, edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mencegah tindakan yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat.

Menurutnya, juru parkir juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang tertib, sehingga aktivitas mereka perlu dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

Melalui patroli dan sosialisasi tersebut, Polsek Serang berharap tercipta kerja sama antara kepolisian dan masyarakat untuk mencegah premanisme sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah hukum Polsek Serang.

Bupati Lebak dan Wali Kota Serang Perkuat Sinergi Kawal Program Prioritas Presiden

By On Selasa, September 01, 2026

 

Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya bertemu Wali Kota Serang 
Budi Rustandi di Kota Serang.

Kontras7.co.id, Kota Serang — Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya bersilaturahmi dengan Wali Kota Serang Budi Rustandi di Kota Serang, Selasa (1/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antarpemerintah daerah di Banten, terutama dalam mengawal program prioritas pemerintah pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Hasbi menegaskan kepala daerah memiliki peran penting memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif di daerah. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi salah satu arahan Menteri Dalam Negeri kepada para kepala daerah.

“Bapak Mendagri, pada saat pertemuan para kepala daerah, kami diwajibkan untuk mengawal program-program prioritas Presiden,” ujar Hasbi usai pertemuan.

Ia menilai koordinasi antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten/kota di Banten perlu terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan terarah dan berkesinambungan.

“Kita ingin delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten ini bisa sinergi. Kolaborasinya semakin baik sehingga program-program prioritas Presiden bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk rakyat,” katanya.

Sejumlah program pemerintah pusat turut menjadi perhatian, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis. Hasbi menilai program tersebut membutuhkan dukungan serta koordinasi pemerintah daerah agar pelaksanaannya tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat sasaran.

Untuk sektor kesehatan, Hasbi menilai program Cek Kesehatan Gratis penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.

“Tidak kalah penting seperti cek kesehatan gratis. Layanan kesehatan gratis ini kan salah satu indikator good governance,” ujarnya.

Hasbi juga mengapresiasi sambutan Budi Rustandi. Ia menyebut pertemuan tersebut menjadi silaturahmi pertamanya dengan Wali Kota Serang sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

Menurut Hasbi, hubungan baik antarpemimpin daerah perlu terus dibangun, bukan hanya untuk memperkuat koordinasi pemerintahan, tetapi juga mendorong kolaborasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia bahkan membuka peluang kunjungan balasan Budi Rustandi ke Kabupaten Lebak untuk melihat langsung perkembangan pembangunan, termasuk infrastruktur jalan.

“Insya Allah dalam kesempatan lain setelah Lebak ada pembangunan yang signifikan, selesai infrastruktur jalan, nanti Pak Wali Kota yang berkunjung ke Lebak,” pungkas Hasbi.

Pertemuan kedua kepala daerah tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan komunikasi lintas wilayah di Banten. Sinergi antardaerah diharapkan mampu membuat pelaksanaan program pemerintah semakin efektif dan mempercepat manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Gubernur Andra Soni Terima Kunjungan Master Limbad, Bahas Peluang Kolaborasi untuk Banten

By On Selasa, September 01, 2026

 

Gubernur Banten Andra Soni berbincang dengan Master Limbad saat menerima kunjungan di Gedung Negara 
Provinsi Banten, Kota Serang. 
(Foto: Biro Adpimpro Banten)

Kontras7.co.id, Kota Serang — Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan Master Limbad di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (1/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membuka ruang pertukaran gagasan yang dinilai dapat memberikan inspirasi dan kontribusi positif bagi masyarakat Banten.

Andra menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, komunikasi dengan berbagai tokoh dan figur publik penting untuk membuka peluang kolaborasi yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk berdiskusi dan mempererat silaturahmi, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam menghadirkan inspirasi dan kontribusi positif bagi masyarakat Banten,” ujar Andra.

Menurut Andra, pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kontribusi tokoh publik, pelaku seni dan hiburan, serta berbagai elemen masyarakat juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun Banten.

Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat melahirkan gagasan kreatif yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menghadirkan inspirasi dan nilai positif bagi masyarakat.

Pertemuan dengan Master Limbad juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Banten membangun komunikasi dengan berbagai kalangan. Ruang dialog tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menggali potensi dan membuka peluang kontribusi bagi kemajuan daerah.

KPK Periksa Kepala BKPSDM Bogor, Dalami Dugaan Pemotongan Upah Pungut

By On Selasa, September 01, 2026

Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor. (Ilustrasi/Kontras7)

Kontras7.co.id, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Yunita diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Yunita dimintai keterangan bersama Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Adi Mulyadi dan dua pegawai Bappenda.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Yunita dilakukan untuk mendalami sejauh mana pengetahuannya mengenai dugaan praktik pemotongan upah pungut yang terjadi di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor.

“Yang pertama kita masih mendalami terlebih dahulu pengetahuan yang bersangkutan (Yunita Mustika Putri) mengenai adanya dugaan pemotongan upah pungut yang dilakukan di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (31/8/2026) malam.

Menurut Budi, keterangan Yunita diperlukan untuk mengonfirmasi informasi awal yang telah diperoleh penyidik pada tahap penyelidikan. Keterangan tersebut juga akan dicocokkan dengan informasi dari sejumlah saksi lainnya.

KPK saat ini tengah menyidik dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain dugaan pemotongan upah pungut atau insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Bappenda, penyidik juga mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dokumen dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada Kamis (27/8/2026), penyidik menggeledah kantor Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor. Dari kegiatan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sehari setelahnya, Jumat (28/8/2026), penyidik kembali melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sejumlah dokumen terkait pengadaan barang dan jasa turut diamankan untuk kepentingan penyidikan.

KPK juga telah mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan penerimaan dari pemotongan upah pungut di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor. Penyidik masih mendalami asal-usul serta keterkaitan uang tersebut dengan perkara yang sedang disidik.

Dugaan korupsi di Kabupaten Bogor tersebut telah naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan KPK pada Kamis (21/8/2026) malam.

Namun, hingga pemeriksaan Yunita dilakukan, KPK belum menetapkan tersangka. Penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dan penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

BAZNAS Kota Serang Buka Seleksi Calon Pimpinan Periode 2026–2031

By On Selasa, September 01, 2026

BAZNAS Kota Serang membuka 
seleksi calon pimpinan periode 2026–2031. 
Pendaftaran berlangsung hingga 22 September 2026.

Kontras7.co.id, Kota Serang — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Serang membuka seleksi calon pimpinan untuk periode 2026–2031.

Pengumuman dan pendaftaran seleksi berlangsung mulai 31 Agustus hingga 22 September 2026. Masyarakat yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan Tim Seleksi.

Seleksi tersebut menjadi bagian dari proses penyiapan kepemimpinan BAZNAS Kota Serang untuk lima tahun mendatang. Pimpinan terpilih nantinya diharapkan mampu menjalankan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAZNAS Kota Serang mengajak masyarakat yang memiliki kapasitas, integritas, dan kepedulian terhadap pengelolaan zakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Informasi mengenai persyaratan, ketentuan, serta tata cara pendaftaran dapat dilihat melalui informasi resmi yang disampaikan Tim Seleksi. Calon peserta diimbau memahami seluruh ketentuan sebelum melakukan pendaftaran.

Melalui proses seleksi tersebut, BAZNAS Kota Serang berharap dapat memperoleh calon pimpinan yang amanah, profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Panen Pertanian Modern di Kasemen, Kapolresta Serang Kota Dorong Penguatan Ketahanan Pangan

By On Selasa, September 01, 2026

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria menghadiri Panen Bersama Pertanian Modern PM-ASS di Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

KONTRAS7.CO.ID, SERANG — Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan pertanian modern di Kota Serang. Hal itu turut menjadi perhatian Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H., saat menghadiri Panen Bersama Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-ASS) Provinsi Banten di Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (1/9/2026).

Kehadiran Kapolresta dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan kepolisian terhadap program pemerintah di sektor pertanian, khususnya upaya meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi.

Program PM-ASS sendiri dikembangkan untuk mendorong penerapan sistem pertanian modern dengan harapan hasil produksi dapat meningkat sekaligus memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani.

Dalam kegiatan panen bersama itu, Kapolresta Serang Kota hadir bersama Gubernur Banten Andra Soni, S.M., M.AP., Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Sekda Provinsi Banten H. Deden Apriandhi H, S.STP., M.Si., serta sejumlah pejabat Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Di antaranya Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si., Kepala Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI; Dr. Ir. Harris Syahbuddin, DEA., Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI; Dr. Anny Mulyani, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Marginal Kementerian Pertanian RI; serta Andry Polos, S.Kom., M.Si., Direktur Wilayah Banten Kementerian Pertanian RI.

Hadir pula perwakilan Danrem 064/MY Mayor Dadang Cke selaku Pasiren Korem 064/MY, Walikota Serang H. Budi Rustandi, S.E., Kapolsek Kasemen Polresta Serang Kota Iptu Ahmad Nasihin, Ro., M.M., M.H., Camat Kasemen, Lurah Kasunyatan, serta para kelompok tani.

Yudha mengatakan, Polresta Serang Kota siap mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan pertanian dan ketahanan pangan. Menurutnya, kerja sama antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

“Polresta Serang Kota akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan. Sinergitas antara Polri, pemerintah, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yudha.

Panen bersama tersebut melibatkan sejumlah kelompok tani di wilayah Kasemen, di antaranya Poktan Tani Bakti, Poktan Sinar Fajar, Poktan Sri Asih, Poktan Sri Bunga Ambon I, Poktan Sri Bunga Ambon Jaya, Poktan Sri Mekar, dan Poktan Masyarakat Guyub I.

Penerapan PM-ASS diharapkan dapat memperluas penggunaan teknologi dalam sektor pertanian sekaligus mendorong peningkatan hasil produksi. Program tersebut juga diharapkan memberi kontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Provinsi Banten, khususnya wilayah Kota Serang.

Bagi kepolisian, dukungan terhadap sektor pertanian menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

KONTRAS7.CO.ID — Berita Aktual dan Akurat.

Rayakan Hari Jadi Polwan ke-78, Polwan Polresta Serang Kota Bagikan Snack kepada Pelajar dan Pengendara

By On Selasa, September 01, 2026

KONTRAS7.CO.ID, SERANG — Memperingati Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) ke-78, jajaran Polwan Polresta Serang Kota memilih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan strongpoint humanis di sejumlah titik jalan raya Kota Serang, Selasa (1/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, para personel Polwan membagikan snack kepada anak-anak sekolah dan pengguna jalan yang melintas. Interaksi langsung itu sekaligus dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk mengingatkan para pengendara agar senantiasa tertib berlalu lintas.

Kegiatan dipimpin Kabag SDM Polresta Serang Kota Kompol Detti Ratnasari, S.H., bersama jajaran Polwan. Kehadiran personel di sejumlah titik jalan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih dekat antara kepolisian dan masyarakat.

Kompol Detti mengatakan, kegiatan strongpoint humanis tersebut merupakan bentuk rasa syukur dalam memperingati Hari Jadi Polwan ke-78 sekaligus wujud kepedulian kepada masyarakat.

«“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat serta mempererat hubungan antara Polri khususnya Polwan dengan masyarakat. Kehadiran Polwan diharapkan dapat terus memberikan pelayanan yang humanis, dekat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Kompol Detti.»

Menurutnya, momentum Hari Jadi Polwan juga menjadi kesempatan untuk terus memperkuat pengabdian dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus membawa pesan agar kehadiran Polwan tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan tugas pengamanan, tetapi juga hadir melalui pendekatan yang komunikatif dan humanis di tengah aktivitas masyarakat.

Polwan Polresta Serang Kota berharap kegiatan tersebut dapat ikut menciptakan suasana yang aman dan nyaman, sekaligus memperkuat hubungan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Semangat tersebut sejalan dengan upaya Polri untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis dan responsif melalui semangat Polri Presisi. 

Royal Baroe Kini Punya WiFi Gratis, Tersebar di Enam Titik

By On Selasa, September 01, 2026


Suasana kawasan Royal Baroe, Kota Serang, yang kini dilengkapi akses WiFi publik gratis di sejumlah titik. 

KONTRAS7.CO.ID, SERANG — Warga yang beraktivitas di kawasan Royal Baroe, Kota Serang, kini memiliki akses internet gratis di sejumlah titik. Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyediakan jaringan WiFi publik yang mulai dipasang sejak 8 Agustus 2026.

WiFi tersebut tersedia di enam lokasi, yakni Simpang 3 Tamansari, Simpang 4 Tamansari, depan Toko Roti’O, Simpang 3 Royal Baroe, depan Toko Ananda, dan Simpang 4 Pocis.

Penempatan jaringan di sejumlah titik yang menjadi jalur dan pusat aktivitas masyarakat membuat akses internet tersebut dapat dimanfaatkan warga maupun pengunjung kawasan Royal Baroe saat membutuhkan koneksi.

Kebutuhan internet masyarakat saat ini semakin beragam. Tidak hanya untuk berkomunikasi atau membuka media sosial, koneksi digital juga digunakan untuk memperoleh informasi, mengikuti pembelajaran, menyelesaikan pekerjaan, mengakses layanan hingga menunjang kegiatan ekonomi.

Bagi pelajar dan mahasiswa, akses tersebut dapat digunakan untuk mencari referensi pembelajaran maupun mengerjakan tugas. Sementara pelaku usaha kecil dapat memanfaatkannya untuk mempromosikan produk, berkomunikasi dengan pelanggan hingga mendukung transaksi digital.

Masyarakat umum dan pengunjung Royal Baroe juga dapat memanfaatkan WiFi gratis ketika membutuhkan akses internet tanpa harus selalu mengandalkan paket data pribadi.

Kawasan Royal Baroe merupakan salah satu ruang aktivitas masyarakat di Kota Serang yang diisi berbagai kegiatan, mulai dari perdagangan hingga interaksi sosial. Dengan hadirnya konektivitas digital, ruang publik tersebut memiliki tambahan fungsi untuk menunjang kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan teknologi.

Akses internet kini semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Informasi, pendidikan, pekerjaan, layanan publik hingga kegiatan ekonomi banyak terhubung dengan teknologi digital.

Karena itu, keberadaan WiFi publik bukan sekadar persoalan menyediakan koneksi gratis. Jika dimanfaatkan secara bijak dan produktif, akses tersebut dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, berkreasi maupun mengembangkan usaha.

Enam titik pemasangan di kawasan Royal Baroe juga membuat akses tersebut berada di sekitar area yang menjadi pusat aktivitas warga dan pengunjung.

Ruang publik pun tidak hanya menjadi tempat masyarakat bertemu dan beraktivitas secara langsung. Dengan dukungan konektivitas, warga dapat tetap terhubung dengan informasi dan berbagai kebutuhan digital.

Bagi Kota Serang, kehadiran WiFi publik menjadi salah satu bagian dari perkembangan ruang publik yang semakin adaptif terhadap teknologi.

Sementara bagi warga yang melintas, beraktivitas, atau sekadar singgah di Royal Baroe, akses internet gratis tersebut dapat menjadi fasilitas tambahan untuk tetap terkoneksi dengan dunia digital.

KONTRAS7.CO.ID — Berita Aktual dan Akurat.

BPKP Banten Evaluasi Program Pengentasan Tuberkulosis di Kota Serang

By On Senin, Agustus 31, 2026

 

Kontras7.co.id, Kota Serang — Perwakilan BPKP Provinsi Banten melaksanakan evaluasi atas Program PHTC Pengentasan Tuberkulosis Triwulan III Tahun 2026 di Kota Serang. Evaluasi berlangsung sejak 3 Agustus hingga 3 September 2026 sebagai bagian dari pengawasan terhadap agenda prioritas pemerintah di bidang kesehatan.

Evaluasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan program pengentasan tuberkulosis sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat upaya penanganan penyakit tersebut.

Melalui kegiatan pengawasan ini, BPKP berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Program PHTC di lapangan. Hasil evaluasi selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan apabila masih ditemukan hal-hal yang perlu diperkuat.

Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan program pemerintah berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya evaluasi ini, target pengentasan tuberkulosis di Kota Serang diharapkan dapat dicapai secara lebih optimal. Pada akhirnya, penguatan program tersebut diharapkan turut mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Serang dan sekitarnya.

Sumber: Kominfo BPKP Banten

KONTRAS7 Perbarui Nomor Resmi Redaksi, Catat Kontak Terbarunya

By On Senin, Agustus 31, 2026

Kontras7.co.id — SERANG — Media KONTRAS7 resmi memperbarui nomor kontak redaksi sebagai bagian dari penataan layanan komunikasi dan penguatan profesionalitas redaksi.

Mulai 31 Agustus 2026, komunikasi resmi dengan Redaksi KONTRAS7 menggunakan nomor 0877-9666-6047. Sementara nomor sebelumnya 0877-2777-7725 sudah tidak lagi digunakan sebagai nomor resmi redaksi.

Pemimpin Redaksi Media KONTRAS7, Mansar, mengatakan perubahan nomor tersebut merupakan bagian dari penataan komunikasi agar masyarakat, narasumber, mitra kerja, maupun instansi dapat lebih mudah mengenali dan menghubungi kontak resmi redaksi.

“Perubahan nomor ini bagian dari penataan redaksi agar komunikasi dapat lebih terarah dan mudah dikenali. Kami berharap seluruh narasumber, mitra, maupun masyarakat dapat menggunakan nomor resmi yang baru untuk kebutuhan komunikasi dengan redaksi,” ujar Mansar.

Ia menegaskan, pembaruan nomor kontak tidak mengubah komitmen redaksi dalam menjalankan fungsi jurnalistik dan memberikan ruang komunikasi yang terbuka kepada masyarakat.

“Yang kami lakukan adalah menata layanan komunikasi agar lebih tertib dan profesional. Untuk selanjutnya, nomor 0877-9666-6047 menjadi kontak resmi Redaksi KONTRAS7,” katanya.

Redaksi KONTRAS7 mengimbau seluruh pihak untuk memperbarui nomor kontak tersebut dan menggunakan nomor baru dalam setiap komunikasi terkait pemberitaan, konfirmasi, informasi, maupun kerja sama media.

Proyek Jalan Nasional Cikeusik-Cibaliung Dikeluhkan Warga, Debu Ganggu Aktivitas Masyarakat

By On Senin, Agustus 31, 2026


Kontras7.co.id – Kabupaten Pandeglang – Aktivitas pembangunan jalan nasional ruas Cikeusik-Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, dikeluhkan warga sekitar. Debu yang beterbangan saat kendaraan melintas di area pekerjaan dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat.

Pantauan di lokasi, sejumlah kendaraan yang melintas di sekitar titik pekerjaan memicu debu beterbangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian warga, terutama mereka yang tinggal dan beraktivitas di sekitar lokasi proyek.

Seorang warga, Iman, mengatakan debu yang muncul saat kendaraan melintas cukup mengganggu pernapasan. Keluhan tersebut, menurutnya, telah disampaikan kepada pihak kontraktor.

“Ya, mengganggu pernapasan kalau kendaraan lewat, debunya menyebar. Itu yang kami khawatirkan, kesehatan warga,” ujar Iman kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Iman menyebut warga sebelumnya telah menegur pihak kontraktor mengenai kondisi jalan yang berdebu. Saat itu, pihak pelaksana disebut berjanji segera menyelesaikan pekerjaan.

“Sempat kami tegur juga pihak kontraktor terkait soal jalan yang ngebul. Janjinya mau diselesaikan pengerjaannya. Tapi sampai saat ini belum juga diperbaiki,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Dani. Ia mengatakan penyiraman yang dilakukan di lokasi proyek belum sepenuhnya mengatasi persoalan debu.

“Iya, saat ini hanya dilakukan penyiraman saja. Sedangkan menurut kami itu bukan solusi. Apalagi sudah masuk musim penghujan, paling kuat hanya hitungan detik, ngebul lagi,” ujar Dani.

Warga berharap proses pembangunan segera dituntaskan dan selama pekerjaan berlangsung terdapat langkah yang lebih efektif untuk meminimalkan dampak aktivitas proyek terhadap masyarakat sekitar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan jalan nasional ruas Cikeusik-Cibaliung tersebut dikerjakan PT Bangun Cipta Azima Mandiri dengan nilai kontrak sekitar Rp18 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, Kontras7.co.id belum memperoleh keterangan dari pihak PT Bangun Cipta Azima Mandiri terkait keluhan warga tersebut.

Muktamar NU ke-35 Usai, Tokoh NU Banten Dorong Persatuan dan Konsolidasi

By On Senin, Agustus 31, 2026

Kontras7.co.id – Banten – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, telah menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.

Hasil Muktamar tersebut mendapat sambutan dari kalangan NU di Banten. Ketua Majelis Alumni IPNU Banten sekaligus Pengurus Cabang NU Kabupaten Lebak, Abdul Jabar, menyampaikan selamat kepada kepemimpinan baru PBNU sekaligus mengajak seluruh jajaran NU kembali memperkuat konsolidasi dan persatuan.

“Sekarang yang paling penting adalah konsolidasi dan merapatkan barisan. Kita harus memastikan program-program yang menyentuh masyarakat benar-benar sampai ke tingkat bawah,” ujar Abdul Jabar dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2026).

Menurut Jabar, kepemimpinan baru PBNU perlu merangkul seluruh pihak dan mengakhiri perbedaan pilihan setelah proses Muktamar selesai.

“Susunan pengurus PBNU yang baru harus merangkul semua pihak yang punya kemampuan terbaik. Kita butuh kerja sama dan keterbukaan agar program tidak berhenti di pusat, tetapi bisa dirasakan hingga PCNU, MWCNU dan ranting,” katanya.

Senada, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Lebak, Sehabudin, menilai penguatan kader muda menjadi salah satu pekerjaan penting NU ke depan.

Menurutnya, kader muda perlu memiliki kemampuan yang lebih luas, termasuk dalam bidang teknologi, ekonomi, dan pengembangan usaha, tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan.

“Tantangan nyata NU ke depan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni. Kita ingin kader-kader muda di daerah tidak hanya paham agama, tetapi juga siap mengelola badan usaha, melek teknologi, dan mengisi pos-pos strategis demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Sehabudin.

Ia berharap konsolidasi pasca-Muktamar dilakukan tanpa menyisakan sekat akibat perbedaan pilihan. Dengan demikian, seluruh jajaran NU dapat kembali bekerja bersama menjalankan agenda organisasi hingga ke tingkat daerah.

Bagi Abdul Jabar dan Sehabudin, berakhirnya Muktamar ke-35 menjadi momentum untuk kembali memperkuat ukhuwah dan membangun NU secara bersama-sama.

Keduanya menyampaikan selamat kepada KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz atas amanah yang diberikan serta berharap kepemimpinan baru PBNU mampu memperkuat organisasi, menjaga marwah ulama, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dugaan Penganiayaan Pengemudi Dumptruck Diklarifikasi, Persoalan Disebut Selesai Secara Kekeluargaan

By On Senin, Agustus 31, 2026

Kontras7.co.id – Kabupaten Serang – Informasi yang beredar mengenai dugaan penganiayaan terhadap seorang pengemudi mobil dumptruck mendapat klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Klarifikasi dilakukan di Polsek Kramatwatu Polresta Serang Kota, Senin (31/8/2026).

Pengemudi berinisial AS (32) menjelaskan, peristiwa tersebut bermula dari kecelakaan lalu lintas. Ia mengaku dalam kondisi mengantuk sehingga kurang berkonsentrasi saat berkendara dan tidak dapat menjaga jarak aman.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan kendaraan Daihatsu Luxio mengalami kerusakan. Namun, menurut AS, tidak terdapat korban jiwa maupun korban dengan luka berat dalam kejadian tersebut. Insiden hanya menimbulkan kerugian materi.

Terkait informasi mengenai dugaan penganiayaan, termasuk tangan yang disebut diikat menggunakan lakban, AS menyampaikan bahwa persoalan tersebut terjadi karena kesalahpahaman.

Menurut AS, permasalahan kemudian diselesaikan melalui musyawarah secara mufakat dan kekeluargaan. Ia menegaskan penyelesaian tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kedua pihak disebut telah sepakat menyelesaikan persoalan tersebut dan menganggap permasalahan telah selesai. AS juga menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau penuntutan hukum di kemudian hari berkaitan dengan persoalan tersebut.

Polsek Kramatwatu Polresta Serang Kota mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, menjaga konsentrasi, serta memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima sebelum mengemudikan kendaraan.

Masyarakat yang membutuhkan kehadiran personel Polri dapat menghubungi layanan kepolisian melalui Call Center 110.

Menteri Transmigrasi Dorong Siswa SMPN 1 Pandeglang Jadi Generasi Mandiri dan Berani Berwirausaha

By On Senin, Agustus 31, 2026


Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara berdialog dengan siswa SMPN 1 Pandeglang saat kunjungan 
ke sekolah, Senin (31/8/2026).

Kontras7.co.id, Pandeglang - Kabupaten Pandeglang – Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak siswa SMP Negeri 1 Pandeglang mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan membangun kemandirian, disiplin, semangat belajar, dan keberanian berwirausaha.

Pesan tersebut disampaikan saat Menteri Transmigrasi berkunjung ke SMP Negeri 1 Pandeglang, Senin (31/8/2026). Dalam kunjungan itu, ia tidak hanya meninjau lingkungan sekolah, tetapi juga berdialog langsung dengan para siswa mengenai cita-cita dan peluang kerja di masa depan.

“Anak-anakku sekalian, masa depan ada di tangan kalian. Jadilah generasi yang mandiri, disiplin, dan berani berwirausaha. Saya juga berpesan untuk terus semangat belajar dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan sekolah,” ujar Muhammad Iftitah.

Menteri juga meninjau sejumlah fasilitas sekolah, di antaranya bangunan gedung, laboratorium, dan kantin. Dari kunjungan tersebut, ia mengapresiasi berbagai program yang dikembangkan SMPN 1 Pandeglang dalam mendukung peningkatan kompetensi siswa.

“Ini contoh bagus. Dari sekolah sudah diajarkan kemandirian dan wirausaha yang tentu di masa mendatang dapat mencetak murid-murid yang mandiri dan mampu berdaya saing,” katanya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Dindikpora Pandeglang H. Sutoto, M.Si., Wakil Ketua III DPRD Pandeglang Fuhaira Amin, S.E., serta Kepala SMPN 1 Pandeglang Ruli Purnama, S.Pd. Kehadiran Menteri disambut para guru dan ratusan siswa.

Kepala SMP Negeri 1 Pandeglang Ruli Purnama menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran Menteri Transmigrasi menjadi penyemangat bagi siswa dan tenaga pendidik untuk terus mengembangkan potensi sekolah.

“Kami berterima kasih atas kunjungan Pak Menteri. Ini bisa menjadi penyemangat bagi siswa dan guru. Pemkab dan Dindikpora melalui sekolah ini siap mendukung dan mencetak SDM muda yang tangguh,” kata Ruli.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama antara Menteri Transmigrasi, guru, dan para siswa dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

PW Mathla’ul Anwar Banten Dorong Sertifikasi Tanah Wakaf dan Beasiswa untuk Pelajar

By On Minggu, Agustus 30, 2026

 

Pengurus Wilayah Mathla’ul Anwar Banten saat melakukan sosialisasi program pendidikan kepada kepala madrasah Mathla’ul Anwar se-Kota Serang. 
(Foto: Dok. Mathla’ul Anwar)

Kontras7.co.id, Kota Serang — Pengurus Wilayah Mathla’ul Anwar (PWMA) Provinsi Banten memperkuat program pendidikan di Kota Serang melalui sosialisasi program unggulan kepada kepala madrasah Mathla’ul Anwar se-Kota Serang, Minggu (30/8/2026).

Kegiatan yang digelar di Perguruan Mathla’ul Anwar Bangkalok, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, itu menjadi bagian dari upaya PWMA Banten memperkuat layanan pendidikan sekaligus mendorong realisasi sejumlah program strategis.

Rombongan PWMA Banten dipimpin Ketua PWMA Banten Drs. H. A. Taufik Rahman, M.Si. Selain menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, kegiatan tersebut membahas program sertifikasi tanah wakaf madrasah serta beasiswa pendidikan tinggi bagi lulusan Madrasah Mathla’ul Anwar.

Taufik menekankan pentingnya kepala madrasah terus memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat Banten. Ia mendorong seluruh pengelola madrasah bekerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas dalam menjalankan tanggung jawab pendidikan.

Ketua Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar Kota Serang H. Jazuli Mukri, M.Pd. menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyatakan kesiapan mendukung realisasi program sertifikasi tanah wakaf perguruan serta beasiswa pendidikan bagi masyarakat Kota Serang.

PWMA Banten berharap dukungan terhadap sertifikasi tanah wakaf dan program beasiswa dapat mempercepat penguatan pendidikan madrasah, khususnya di Kota Serang, sekaligus membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi para lulusan Mathla’ul Anwar.

Polres Pandeglang Tingkatkan Patroli Malam Akhir Pekan, Sasar Kawasan Terminal Kadubanen

By On Minggu, Agustus 30, 2026


Kontras7.co.id – Kabupaten Pandeglang – Polres Pandeglang meningkatkan patroli malam melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di kawasan Terminal Kadubanen, Sabtu malam (29/8/2026).

Patroli yang dipimpin Kabagops Polres Pandeglang AKP Abdul Rahman Taufik tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas pada malam akhir pekan.

Personel menyisir dan memantau sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian, termasuk kawasan terminal. Kehadiran polisi di lapangan menjadi langkah preventif untuk mencegah gangguan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.

“Patroli ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kondusivitas wilayah, khususnya pada malam akhir pekan. Kami juga mengantisipasi berbagai bentuk penyakit masyarakat serta memastikan situasi lalu lintas tetap aman dan lancar,” ujar Abdul Rahman Taufik.

Selain melakukan pemantauan Kamtibmas, patroli juga diarahkan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Polres Pandeglang mengajak masyarakat turut menjaga lingkungan dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan.

Patroli KRYD di kawasan Terminal Kadubanen berlangsung aman dan lancar. Kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif kepolisian menjaga situasi Kabupaten Pandeglang tetap kondusif.

Gubernur Banten: Cetak Juara Olahraga Harus Dimulai dari Sekarang

By On Sabtu, Agustus 29, 2026

 

Gubernur Banten Andra Soni 
memukul gong saat membuka 
POMPROV VIII Banten 2026 
di Cilegon.

Kontras7.co.id, Cilegon — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pembinaan atlet berprestasi tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, proses mencetak juara harus dimulai sejak dini melalui kompetisi rutin, pembinaan berjenjang dan penguatan mental bertanding.

Pesan itu disampaikan Andra saat membuka Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (POMPROV) VIII Banten 2026 di Islamic Center Cilegon, Kota Cilegon, Sabtu (29/8/2026).

“PON 2032 memang masih beberapa tahun ke depan. Tetapi, proses mencetak juara harus dimulai dari sekarang,” ujar Andra.

Menurutnya, POMPROV bukan sekadar ajang mengejar medali. Kompetisi mahasiswa tersebut menjadi bagian dari proses menyiapkan talenta muda Banten agar memiliki pengalaman bertanding, mental kuat dan semangat juang.

“POMPROV bukan sekadar arena kompetisi untuk meraih medali dan prestasi. Lebih dari itu, POMPROV Banten 2026 merupakan wahana pembinaan atlet dan talenta muda yang tangguh, disiplin, serta memiliki semangat juang yang tinggi,” ungkapnya.

Para atlet yang tampil di POMPROV Banten 2026 nantinya diproyeksikan untuk mengikuti sejumlah agenda olahraga nasional, di antaranya Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) 2027 di Palembang serta PON 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Andra berharap POMPROV menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menjadi awal lahirnya atlet-atlet yang mampu membawa nama Banten ke tingkat nasional.

“Mari kita jadikan POMPROV Banten 2026 dan berbagai kejuaraan mahasiswa sebagai fondasi lahirnya atlet-atlet masa depan,” katanya.

Ketua Umum KONI Banten Agus Rasyid mengatakan kompetisi menjadi bagian penting dalam mengukur kesiapan atlet. Menurutnya, latihan rutin dan pelatih yang berkualitas harus berjalan beriringan dengan pengalaman bertanding.

“Sang juara ini bukan faktor kebetulan. Jurusnya ada dua. Pertama, latihan yang rutin dan berkesinambungan serta didampingi pelatih hebat. Kedua, yang tidak kalah penting, adalah kompetisi seperti hari ini,” kata Agus.

Ia berharap POMPROV Banten 2026 menjadi pengalaman berharga bagi para atlet mahasiswa, terutama dalam membangun mental dan kesiapan menghadapi kompetisi dengan level yang lebih tinggi.

POMPROV Banten 2026 berlangsung 29 Agustus hingga 5 September 2026 dan diikuti 1.270 atlet dari 38 perguruan tinggi se-Banten. Sebanyak 11 cabang olahraga dipertandingkan dalam ajang tersebut.

Banten Raih Penghargaan Program 3 Juta Rumah, Dapat Bantuan Bedah 250 Unit

By On Sabtu, Agustus 29, 2026

Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah menerima penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 
untuk kategori Implementasi 
Program 3 Juta Rumah di Bali.

Kontras7.co.id, Bali — Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 untuk kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah. Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah didampingi Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali Batch II di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (28/8/2026) malam.

Tak hanya penghargaan, Pemprov Banten juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa program bedah rumah sebanyak 250 unit untuk masyarakat yang membutuhkan.

Dimyati menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi gambaran bahwa kinerja Pemprov Banten mendapat penilaian positif dari pemerintah pusat.

“Dari kacamata luar, alhamdulillah Banten dinilai berhasil. Dari keberhasilan itu, Banten mendapatkan apresiasi dan penghargaan,” kata Dimyati.

Dimyati menegaskan penghargaan dan bantuan tersebut pada akhirnya harus kembali dirasakan masyarakat. Ia menyebut Banten menjadi salah satu dari hanya dua provinsi yang menerima penghargaan pada kategori tersebut, bersama Jawa Barat.

“Penghargaan ini kembali untuk masyarakat. Untuk tingkat provinsi yang mendapatkan penghargaan ini hanya dua, yaitu Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.

Terkait bantuan 250 unit bedah rumah, Dimyati memastikan penyalurannya akan dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Pemprov Banten akan membahas teknis pendistribusiannya bersama Sekda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta jajaran terkait.

“Ini nanti akan diberikan kepada daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan,” imbuhnya.

Dimyati berharap program tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong semakin banyak warga Banten memiliki rumah yang layak.

Ia juga menegaskan Pemprov Banten terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap berbagai apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 diberikan dalam empat kategori, yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Menurut Tito, kategori tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Harapan kita, dengan acara ini, rekan-rekan yang menang akan lebih semangat lagi. Bagi yang belum beruntung, mudah-mudahan termotivasi untuk memperbaiki kinerja untuk memenangkan lomba berikutnya,” kata Tito.

Wapres Mundur, Hubungan dengan Presiden Dikabarkan Retak

By On Sabtu, Agustus 29, 2026

Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan bersama Wakil Presiden Emmanuel Nchimbi dalam sebuah kegiatan di Rufiji, Tanzania, 
22 Agustus 2026. 
(Foto: Reuters/Emmanuel Herman)

Kontras7.co.id, Jakarta — Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi memutuskan mundur dari jabatannya setelah hubungan dengan Presiden Samia Suluhu Hassan dikabarkan mengalami keretakan. Pengunduran diri tersebut menjadi catatan sejarah karena Nchimbi disebut sebagai wakil presiden pertama Tanzania yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Dilansir BBC International, Emmanuel menyampaikan keputusan tersebut melalui pernyataan singkat. Ia mengatakan dirinya telah yakin bahwa Presiden Samia menginginkan perubahan pada posisi wakil presiden.

Nchimbi juga menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap janji yang pernah disampaikannya kepada Samia sebelum pemilu. Ia berjanji akan bersedia meninggalkan jabatan apabila presiden menghendaki wakil yang baru.

“Saya telah menjadi yakin, tanpa keraguan, bahwa presiden menginginkan perubahan, dan oleh karena itu saya telah memutuskan untuk memenuhi janji saya,” kata Nchimbi seperti dikutip BBC.

Pengunduran diri Nchimbi terjadi kurang dari 10 bulan setelah ia dilantik mendampingi Samia. Ia juga menyatakan akan pensiun dari kehidupan politik dan pelayanan publik.

Samia dan Nchimbi sebelumnya merupakan pasangan yang memenangkan pemilihan presiden Tanzania pada Oktober 2025. Keduanya kemudian dilantik pada November.

Kerenggangan hubungan keduanya diduga semakin terlihat setelah Nchimbi menyampaikan sejumlah pernyataan terkait kondisi politik Tanzania, termasuk seruan untuk memperjuangkan konstitusi baru sebelum 2030.

Menurut Nchimbi, konstitusi baru diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan, memperkuat hak asasi manusia, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat demokrasi.

Sebelum menjadi wakil presiden, Nchimbi merupakan salah satu tokoh penting dalam politik Tanzania. Ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal partai penguasa Chama Cha Mapinduzi (CCM), Menteri Informasi dan Menteri Dalam Negeri, serta pernah menjadi Duta Besar Tanzania untuk Brasil dan Mesir.

Meski meninggalkan jabatan, Nchimbi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Samia, Partai CCM dan masyarakat Tanzania atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan keputusannya dilakukan sesuai dengan konstitusi Tanzania.

PAN Banten Lantik Pengurus Pandeglang dan Lebak, Target Menang Pemilu 2029

By On Sabtu, Agustus 29, 2026

 

Wakil Ketua Umum DPP PAN H. Yandri Susanto bersama jajaran pengurus PAN saat pelantikan DPC PAN Pandeglang dan Lebak periode 2026-2030 di Pandeglang,
Sabtu (29/8/2026).

Kontras7.co.id, Pandeglang — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Banten resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak periode 2026-2030. Pelantikan sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tersebut digelar di Aula Hotel Rizky Pandeglang, Sabtu (29/8/2026).

Pelantikan dan Rakerda dihadiri Wakil Ketua Umum DPP PAN H. Yandri Susanto, Ketua DPW PAN Banten Hj. Irna Narulita Natakusumah, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, Bupati Serang Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., Ketua DPD PAN Pandeglang Hadi Mawardi, Ketua DPD PAN Lebak Dadan Setiawan, jajaran pengurus, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Pelantikan dipimpin langsung Wakil Ketua Umum DPP PAN H. Yandri Susanto dan disaksikan jajaran pengurus PAN dari wilayah Pandeglang dan Lebak.

Dalam sambutannya, Yandri menegaskan pelantikan dan Rakerda tersebut menjadi langkah awal konsolidasi PAN menghadapi Pemilu 2029.

“Hari ini kita lantik kader terbaik PAN Pandeglang dan Lebak. Tugas kalian berat, besarkan PAN, menangkan PAN, dan pastikan PAN hadir untuk melayani rakyat. Insyaallah, di bawah kepemimpinan Hj. Irna Narulita, daerah pemilihan Banten 1 Pandeglang-Lebak ke depannya akan memiliki wakil di DPR RI,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Banten Hj. Irna Narulita mengatakan PAN harus mampu bersaing dan menjadi salah satu partai pemenang pada pemilu mendatang.

“Partai Amanat Nasional harus siap bersaing dan menjadi salah satu pemenang pemilu. Di setiap daerah pemilihan, baik DPRD kabupaten/kota maupun provinsi, PAN harus meraih kursi sesuai dengan target yang ditetapkan,” ujarnya.

Irna juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Ketua Umum DPP PAN H. Yandri Susanto dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran pimpinan DPP memberikan energi dan semangat bagi jajaran PAN di Banten.

“Saya berterima kasih atas kehadiran Wakil Ketua DPP PAN Bapak H. Yandri Susanto di Pandeglang. Pelantikan dan Rakerda hari ini menjadi lebih berenergi dan penuh semangat. DPW PAN tentu siap memenangkan pemilu dan pileg di wilayah Banten pada umumnya, serta Kabupaten Pandeglang dan Lebak khususnya,” ujarnya.

Irna mengatakan Pandeglang dan Lebak merupakan wilayah yang memiliki basis PAN cukup kuat. Karena itu, pihaknya menargetkan seluruh daerah pemilihan di kedua kabupaten tersebut dapat terisi kursi legislatif pada pemilu mendatang.

“Di Lebak dan Pandeglang basis kita kuat. Kita targetkan pemilihan legislatif yang akan datang di setiap dapil di Kabupaten Pandeglang dan Lebak terisi. Semoga dengan kerja keras semua jajaran pengurus dari kabupaten hingga desa, target kursi di DPRD kabupaten dan provinsi bisa kita capai,” ujarnya.


13 Jenis Tindak Pidana Masuk RUU Perampasan Aset, Ini Daftarnya

By On Sabtu, Agustus 29, 2026

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan penjelasan mengenai ruang lingkup RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. (Foto: Dok. TV Parlemen)

Kontras7.co.id, Jakarta — Komisi III DPR RI memasukkan 13 jenis tindak pidana ke dalam ruang lingkup Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Daftar tersebut mencakup kejahatan korupsi, narkotika, terorisme hingga perdagangan orang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, penyusunan daftar tersebut dilakukan setelah Komisi III mencermati masukan para ahli serta membandingkannya dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku di sejumlah negara.

“Terkait dengan pertanyaan tentang ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini, Komisi III DPR RI melakukan riset dan pendalaman terhadap jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

Menurut Habiburokhman, sejumlah ahli mendorong agar ruang lingkup tindak pidana dalam aturan tersebut dibatasi, khususnya terhadap kejahatan yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi serta berdampak secara ekonomi kepada publik.

Komisi III juga melakukan perbandingan dengan sejumlah negara. Di Selandia Baru, misalnya, perampasan aset tanpa putusan pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang tergolong signifikan, diancam hukuman penjara lebih dari lima tahun dan memiliki nilai lebih dari NZ$30 ribu.

Ketentuan mengenai perampasan aset juga diterapkan dalam bentuk tertentu di sejumlah negara lain, seperti Singapura, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss dan Belanda.

Habiburokhman mengatakan, Komisi III berupaya agar RUU Perampasan Aset dapat diterapkan secara efektif, proporsional, berkeadilan dan memberikan manfaat. Masukan dari masyarakat dan para ahli, kata dia, menjadi bagian penting dalam proses penyusunan aturan tersebut.

“Mencermati masukan tersebut, dalam penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, Komisi III DPR RI saat ini telah memasukkan dalam daftar mengenai tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dalam undang-undang ini,” ujarnya.

Adapun 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar tersebut yakni:

1. Tindak pidana korupsi;

2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika;

3. Tindak pidana terorisme;

4. Tindak pidana penyelundupan manusia;

5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya;

6. Tindak pidana di bidang kehutanan;

7. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

8. Tindak pidana di bidang perpajakan;

9. Tindak pidana di bidang perbankan;

10. Tindak pidana di bidang perasuransian;

11. Tindak pidana di bidang pertambangan;

12. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan

13. Tindak pidana perdagangan orang.

Komisi III menegaskan penyusunan RUU tersebut tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat dan para ahli agar aturan yang dihasilkan bersifat partisipatif, komprehensif serta sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.

Sisa Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan kepada Pelanggan

By On Sabtu, Agustus 29, 2026

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan keterangan pers kepada awak media terkait kebijakan perlindungan sisa kuota internet pelanggan. (Foto: Komdigi)

Kontras7.co.id, Jakarta — Kuota internet yang sudah dibayar pelanggan tidak boleh begitu saja hangus ketika masa aktif paket berakhir. Operator seluler juga dilarang menarik biaya tambahan agar pelanggan dapat mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut.

Ketentuan itu ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melalui Surat Edaran (SE) Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

Melalui aturan tersebut, operator wajib menyediakan pilihan perlindungan sisa kuota yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Pilihannya antara lain akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana atau refund.

Operator juga dapat menyediakan mekanisme perlindungan lainnya selama tidak merugikan pelanggan. Dengan demikian, pelanggan memiliki kesempatan menentukan layanan berdasarkan kebutuhan dan pola penggunaan, bukan semata-mata mengikuti pilihan yang ditetapkan operator.

“Sebelumnya, pilihan layanan lebih banyak ditentukan oleh operator. Sekarang kami memastikan pelanggan memiliki pilihan. Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” ujar Meutya.

Selain perlindungan sisa kuota, operator diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, berakhirnya layanan, serta perlakuan terhadap sisa kuota.

Operator juga wajib menyediakan kanal pemantauan terintegrasi agar pelanggan dapat mengetahui penggunaan dan sisa kuota dari layanan yang dipilih.

Untuk memastikan aturan tersebut berjalan, operator diberikan waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi. Selanjutnya, perkembangan pemenuhan kewajiban wajib dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Komdigi akan melakukan pengawasan untuk memastikan operator menjalankan ketentuan perlindungan sisa kuota dan memberikan pilihan layanan yang menjadi hak pelanggan.

Sekolah Rakyat Pandeglang Resmi Beroperasi, 474 Siswa Mulai Menempuh Pendidikan

By On Jumat, Agustus 28, 2026

 

Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah berbincang dengan 
siswa SRT 1 Kabupaten Pandeglang 
saat pembukaan MPLS.

Kontras7.co.id, Pandeglang — Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi dan mulai melayani 474 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Kehadiran sekolah ini menjadi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SRT 1 Pandeglang, Jumat (28/8/2026), meminta pengelolaan sekolah terus diperkuat, terutama dari sisi kualitas guru dan proses pembelajaran.

“Sekolah ini harus dirawat dan dijaga. Saya meminta kepada kepala sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk para gurunya,” ujar Dimyati.

Dimyati menilai keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup hanya dengan fasilitas yang lengkap. Kualitas tenaga pendidik dan proses pembelajaran menjadi bagian penting dalam membentuk karakter sekaligus mengembangkan potensi siswa.

Usai membuka MPLS, Dimyati meninjau ruang kelas dan sejumlah fasilitas pendukung, termasuk asrama guru. Kompleks SRT 1 Pandeglang berdiri di atas lahan 11,3 hektare hibah Pemkab Pandeglang dengan dukungan anggaran pemerintah pusat.

Sekolah tersebut dilengkapi 36 ruang kelas dan fasilitas asrama terpadu. Konsep pendidikan berasrama ini diharapkan dapat memberikan lingkungan belajar yang aman sekaligus membantu siswa membangun kemandirian.

Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, manfaat sekolah ini juga terasa langsung. Ahmad Saruri (32), warga Kampung Pasir Kuntul, Pandeglang, menyekolahkan putrinya, Nur Hikmah, di jenjang SMP SRT 1.

“Saya merasa senang. Di sini semua gratis, jadi saya tidak terlalu memikirkan biaya sehari-hari anak di sekolah,” kata Saruri.

Hal serupa dirasakan orang tua Kirania Iktiba, warga Desa Kananga, Kecamatan Menes. Ia berharap putrinya dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan tumbuh menjadi anak yang mandiri serta bermanfaat bagi lingkungan.

“Terima kasih, saya bersyukur. Mudah-mudahan anak saya betah, bisa dibimbing dan dibina menjadi anak yang mandiri dan berguna bagi lingkungan sekitarnya,” tuturnya.

Kepala SRT 1 Kabupaten Pandeglang Siwi Astuti mengatakan, 474 siswa yang saat ini belajar di sekolah tersebut berasal dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan. Kapasitas sekolah disiapkan hingga 540 siswa dengan enam rombongan belajar pada masing-masing jenjang SD, SMP dan SMA.

Untuk jenjang SD, masih tersedia sejumlah kuota. Menurut Siwi, sebagian orang tua masih mempertimbangkan kesiapan anak untuk tinggal di asrama.

“Untuk SD masih ada kekurangan karena kadang anaknya belum mau atau orang tuanya belum tega melepas anak mereka ke asrama,” jelasnya.

Setelah MPLS yang berlangsung 31 Agustus hingga 11 September 2026, para siswa akan mengikuti program matrikulasi selama tiga bulan sebagai tahap persiapan mental dan akademik sebelum memasuki pembelajaran secara penuh.

Wagub Banten Dorong Pencak Silat Jadi Ekstrakurikuler Wajib di Sekolah

By On Jumat, Agustus 28, 2026

 

Wagub Banten A Dimyati Natakusumah bersama pesilat muda pada Indonesia Pencak Silat Banten Championship 2026 
di Kota Serang.


Kontras7.co.id, Serang — Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mendorong pencak silat menjadi ekstrakurikuler wajib di seluruh jenjang pendidikan. Menurutnya, olahraga bela diri tersebut bukan hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga membentuk keberanian, disiplin dan karakter peserta didik.

Dorongan itu disampaikan Dimyati saat membuka Indonesia Pencak Silat Banten Championship 2026 di Gelanggang Remaja, Ciceri, Kota Serang, Jumat (28/8/2026). Ia menilai pembinaan atlet harus terus diperkuat agar potensi pesilat Banten dapat berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Saya meminta agar pencak silat ini menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah-sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan,” kata Dimyati.

Menurut Dimyati, pencak silat memiliki nilai lebih karena tidak hanya mengajarkan bela diri dan keberanian, tetapi juga membangun kedisiplinan serta nilai keagamaan. Ia mencontohkan kebiasaan berdoa sebelum pertandingan sebagai salah satu nilai yang melekat dalam olahraga tersebut.

“Karena saat memulai pertandingan, kita selalu diingatkan untuk berdoa,” ujarnya.

Dorongan tersebut juga melihat prestasi pesilat Banten yang terus berkembang. Pada akhir 2024, atlet silat ganda putra asal Banten meraih juara pertama pada 20th World Pencak Silat Championship dan 5th Junior World Pencak Silat Championship di Abu Dhabi.

Di tingkat pelajar, pesilat Banten juga mencatat prestasi pada O2SN dengan meraih peringkat ketiga nasional tingkat SD serta juara kedua tingkat SMP untuk kategori putra dan putri.

Prestasi tersebut akan kembali diuji pada September 2026. Atlet pencak silat Banten dijadwalkan mewakili Indonesia dalam 5th Southeast Asia Pencak Silat Championship di Vietnam.

Pada bulan yang sama, lima pesilat terbaik Banten juga akan mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas) sebagai persiapan menuju 21st World Pencak Silat Championship (WPSC) dan 6th Junior World Pencak Silat Championship (JWPSC) 2026 di Tashkent, Uzbekistan, pada 20–30 November 2026.

Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Banten Ajat Sudrajat mengatakan pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan. IPSI, kata dia, rutin menggelar pertandingan skala kecil dua kali dalam sebulan untuk menguji kemampuan para pesilat.

“Termasuk puncaknya adalah melalui ajang ini,” kata Ajat.

Ajat juga berharap dukungan Pemerintah Provinsi Banten terus diberikan untuk menunjang persiapan atlet yang akan berlaga di tingkat nasional dan internasional. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pembinaan tidak cukup jika hanya mengandalkan kemampuan mandiri IPSI.

“Bibit-bibit atlet berprestasi kita itu cukup banyak, dan ini perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemprov Banten,” ujarnya.

Indonesia Pencak Silat Banten Championship 2026 diikuti kontingen dari 15 provinsi dengan total peserta dan ofisial mencapai 1.154 orang. Para atlet bertanding dalam berbagai kelas usia, mulai 5 hingga 35 tahun, selama 28–30 Agustus 2026.

MK Batalkan Pasal Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara

By On Jumat, Agustus 28, 2026

Mahkamah Konstitusi membacakan 
Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 terkait ketentuan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Kontras7.co.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 240, Penjelasan Pasal 240, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Dalam putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap ketentuan yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Mahkamah menilai norma tersebut berpotensi menjadi instrumen yang mereduksi bahkan menghilangkan hak konstitusional warga negara.

MK mempertimbangkan bahwa ketentuan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam membedakan penghinaan dengan kritik, penilaian, ekspresi politik maupun pendapat yang disampaikan masyarakat. Kondisi itu dinilai dapat membuat warga ragu menyampaikan pikiran dan pendapatnya karena khawatir berhadapan dengan proses pidana.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menyoroti kedudukan pemerintah dan lembaga negara sebagai institusi. Menurut Mahkamah, lembaga negara tidak memiliki rasa seperti manusia, termasuk rasa dipuji, dicela maupun dihina. Karena itu, perlindungan terhadap martabat lembaga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Mahkamah mengaitkan persoalan tersebut dengan jaminan konstitusional mengenai kepastian hukum yang adil, kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta hak berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Ketua MK Suhartoyo kemudian membacakan amar putusan yang menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 serta Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan pidana yang secara khusus mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara tersebut tidak lagi dapat diberlakukan. Namun, putusan tersebut tidak berarti seluruh bentuk perbuatan atau pernyataan yang melanggar hukum otomatis terbebas dari ketentuan pidana lainnya.

Dengan putusan tersebut, MK kembali menegaskan pentingnya menjaga ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat dan evaluasi tanpa dibayangi ketentuan pidana yang norma serta batasannya dinilai tidak memberikan kepastian hukum yang memadai.


Polsek Serang Ajak Orang Tua Lebih Peduli Pergaulan dan Aktivitas Anak

By On Jumat, Agustus 28, 2026

Personel Polsek Serang memberikan edukasi dan berdialog dengan para orang tua terkait pengawasan pergaulan serta aktivitas anak di wilayah hukum Polsek Serang, Jumat (28/8/2026).

Kontras7.co.id, Kota Serang — Mencegah remaja terlibat tawuran, aksi kekerasan, balap liar hingga kegiatan negatif lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Peran orang tua juga dinilai penting, terutama dalam mengawasi pergaulan dan aktivitas anak sehari-hari.

Hal itu menjadi perhatian personel Polsek Serang saat memberikan edukasi kepada para orang tua di wilayah hukum Polsek Serang, Jumat (28/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Serang mengajak para orang tua lebih peduli terhadap lingkungan pergaulan anak, termasuk aktivitas mereka di luar rumah dan penggunaan media sosial.

Orang tua juga diminta membangun komunikasi yang baik dengan anak agar mereka tidak mudah terpengaruh ajakan maupun informasi yang dapat mendorong tindakan negatif.

Kepolisian mengingatkan, perhatian dan pendampingan dari orang tua dapat menjadi langkah awal untuk mencegah anak terjerumus dalam tawuran, aksi kekerasan, balap liar maupun kegiatan lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masyarakat juga diimbau segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan Kamtibmas yang melibatkan anak atau remaja.

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Serang AKP Yoga Tama, S.Tr.K., S.I.K., M.Sc. mengatakan, keterlibatan orang tua sangat dibutuhkan dalam mencegah anak terjerumus ke dalam pergaulan maupun aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

“Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan mendampingi anak. Dengan komunikasi dan perhatian yang baik, potensi anak terlibat dalam kegiatan negatif dapat dicegah sejak dini,” ujar Yoga Tama.

Melalui edukasi tersebut, Polsek Serang berharap kepedulian orang tua terhadap aktivitas dan pergaulan anak semakin meningkat, sehingga upaya menjaga Kamtibmas dapat dilakukan bersama-sama.

Bhabinkamtibmas Polsek Baros Ajak Orang Tua Awasi Pergaulan dan Aktivitas Anak

By On Jumat, Agustus 28, 2026

 

Bhabinkamtibmas Polsek Baros Brigadir Doni ditemani babinsa dan memberikan edukasi kepada masyarakat di Kampung Cigadeg, Desa Cisalam, Kecamatan Baros, Kab Serang, Jumat (28/8/2026).

Kontras7.co.id, Serang — Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Bhabinkamtibmas Polsek Baros Polresta Serang Kota terus melakukan pendekatan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua agar lebih peduli terhadap pergaulan dan aktivitas anak.

Kegiatan tersebut dilakukan Bhabinkamtibmas Polsek Baros, Brigadir Doni, melalui sambang dan komunikasi bersama warga di Kampung Cigadeg, Desa Cisalam, Kecamatan Baros, Jumat (28/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Brigadir Doni mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak, termasuk aktivitas mereka di lingkungan sekitar maupun penggunaan gadget dan telepon genggam.

Brigadir Doni juga mengingatkan masyarakat agar anak-anak tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang dapat mengarah pada tindakan negatif dan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

“Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan membimbing anak-anak, mulai dari lingkungan pergaulan hingga penggunaan media sosial dan gadget. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan anak-anak tidak terjerumus dalam kegiatan negatif seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, balap liar maupun tindakan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Brigadir Doni.

Selain memberikan edukasi kepada para orang tua, Bhabinkamtibmas juga menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda ke arah yang positif.

Kapolsek Baros Polresta Serang Kota mengatakan, kegiatan sambang dan edukasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus upaya mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini.

“Dengan sinergi antara Polri, masyarakat, para tokoh, serta peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak, diharapkan wilayah hukum Polsek Baros Polresta Serang Kota tetap aman, nyaman, dan kondusif,” ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polresta Serang Kota terus mendorong upaya pemeliharaan Kamtibmas melalui langkah preemtif dan preventif untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat


Asep Mujahidin Terpilih Aklamasi Pimpin PWI Pandeglang Periode 2026-2029

By On Jumat, Agustus 28, 2026

Asep Mujahidin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Pandeglang periode 2026-2029 dalam Konferensi PWI Pandeglang di Aula PKPRI Pandeglang, 
Jumat (28/8/2026).

Kontras7.co.id, Pandeglang — Asep Mujahidin resmi terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pandeglang periode 2026-2029. Asep terpilih secara aklamasi dalam Konferensi PWI Pandeglang yang digelar di Aula PKPRI Pandeglang, Jumat (28/8/2026).

Konferensi tersebut dihadiri Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, Kapolres Pandeglang AKBP Dr. H. Dhyno Indra Setyadi, anggota DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusumah, Ketua DPRD Pandeglang H. Agus Khatibul Umam, Forkopimda, Ketua PWI Banten Rian Novandra, Ketua SMSI Abdul Aziz, serta para ketua PWI kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Pemilihan berlangsung lancar dan demokratis. Dari 20 anggota yang memiliki hak pilih, tiga orang tidak dapat hadir. Sebanyak 17 anggota yang hadir seluruhnya menyatakan dukungan kepada Asep Mujahidin untuk memimpin PWI Pandeglang selama tiga tahun ke depan.

Ketua Panitia Konferkab PWI Pandeglang, Nipal Sutiana (Openg), bersyukur pelaksanaan konferensi berjalan aman dan lancar.

“Alhamdulillah proses Konferkab berjalan lancar, aman, dan demokratis. Terpilihnya Kang Asep secara aklamasi setelah Ari Supriadi mengundurkan diri dan menyampaikan langsung dalam acara Konferkab. Ini menunjukkan bahwa anggota PWI Pandeglang solid dan satu visi untuk memajukan organisasi ke depan,” ujar Nipal.

Nipal juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dan panitia yang telah bekerja keras sehingga konferensi dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Banten Rian Novandra mengapresiasi proses demokrasi yang berlangsung dalam Konferkab PWI Pandeglang.

“Selamat kepada Asep Mujahidin yang terpilih secara aklamasi. Ini bukti kekompakan anggota PWI Pandeglang. Saya berharap kepengurusan baru bisa membawa PWI lebih profesional, berwibawa, dan bermartabat bagi masyarakat Pandeglang,” ujarnya.

Asep Mujahidin yang terpilih sebagai Ketua PWI Pandeglang mengucapkan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan para anggota.

“Ini amanah besar. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Mohon dukungan semua anggota. Fokus kami ke depan adalah meningkatkan kompetensi wartawan melalui UKW, menjaga marwah organisasi, dan membangun kemitraan yang baik dengan Pemkab Pandeglang untuk kesejahteraan anggota,” ujar Asep.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *